Independensi Media Jelang 2014

Seorang Pengamat Ekonomi seperti dikutip majalah Forbes Edisi 20 November 2013 menyebut, kandidat presiden (capres) di Indonesia harus menyediakan dana sedikitnya 600 juta dollar Amerika  atau setara dengan 7 triliun rupiah.

Menyimak angka tersebut memang sungguh sangat fantastis. Tapi memang begitulah adanya. Tiket untuk masuk istana presiden dan menjadi orang nomor satu di sana, senyatanya memang terlalu mahal bila dikalkulasi secara nominal. Kisaran dana yang tidak sedikit ini bisa dimaklumi. Pasalnya, pemilihan langsung memang berkorelasi erat dengan biaya tinggi (high cost). Salah satunya, untuk biaya kampanye dan pencitraan di media massa, atau kita lebih mengenalnya dengan sebutan biaya iklan atau advertorial.

Seperti yang dapat kita saksikan saat ini. Kurang lebih empat bulan jelang suksesi 2014, eskalasi politik nasional semakin “membara”. Perang popularitas dan adu argumentasi di media massa –terutama televisi– kian menjadi-jadi antar kandidat capres dan cawapres. Bahkan tak sedikit yang melakukan kecurangan dengan curi start jauh-jauh hari. Para kandidat yang berambisi menjadi pemimpin negeri ini larut dalam euphoria mengkatrol popularitas lewat jalan instan bernama iklan, survei, aneka kuis, liputan kegiatan dan lain sebagainya.

Sebagai masyarakat awam, kadang kita –termasuk saya– dibuat gerah oleh ulah para politisi yang sebagian diantaranya lebih tepat disebut politisi dadakan alias politisi latah. Saya sebut dadakan, karena memang selama ini tidak pernah terdengar kiprahnya di dunia politik, tahu-tahu mentahbiskan diri sebagai tokoh politik nasional dengan menjadi capres atau cawapres dan juga caleg.

Kembali pada pencitraan meraih popularitas, hampir setiap hari kita melihat tayangan di media elektronik khususnya televisi yang menampilkan figur capres dan cawapres. Bukan sekali dua kali, tapi hampir sepanjang hari. Dari pagi hingga malam dan kembali pagi lagi. Tak hanya muncul di acara bertemakan politik atau berita (news) tapi juga sejumlah acara hiburan seperti musik yang sebagian besar pemirsanya adalah kalangan remaja.

Media online? Justru lebih parah lagi. Saya sampai terheran-heran ketika berselancar di ranah maya, menemukan media online yang habis dikapling-kapling oleh sejumlah politisi dengan iklan politik plus pencitraannya. Belum lagi blog dan website yang bertebaran di mana-mana.  Maka, saban hari, mau lihat chanel tv apapun atau media online manapun, semua isinya tentang iklan dan pencitraan orang-orang yang “kebelet” ingin menjadi presiden dan wakil presiden.

Pencitraan dengan memakai media apapun, tentu sah-sah saja, sepanjang dilakukan dengan cara dan prosedur yang wajar. Masalahnya sekarang, hampir semua big bos media massa di negeri ini –khususnya media televisi– sedang asyik masyuk berburu ambisi menjadi presiden dan wakil presiden.

Surya Paloh, Harry Tanoe, Chairul Tanjung, ARB

Lihatlah, hampir bisa dikatakan tidak ada pemilik (owner) televisi swasta yang tidak nyapres. Mulai dari ARB, Surya Paloh, Harry Tanoe, Chairul Tanjung dan juga Dahlan Iskan. Mereka adalah para pemilik stasiun televisi sekaligus media cetak –juga radio– yang tersebar di berbagai daerah.

Selain bos media massa, sebagian diantaranya juga menjadi petinggi partai politik, yang seharusnya memberikan edukasi berpolitik yang sehat dan fair kepada masyarakat luas.

Pasalnya yang kini terjadi dan menjadi trend adalah orang-orang ini menggunakan media milik mereka sebagai ajang kampanye plus pencitraan diri. Dampaknya? Pemberitaan media massa  menjadi tidak berimbang dan mengabaikan prinsip jurnalistik. Dan itu terlihat sangat kentara dalam pemberitaan (news) mereka selama ini.

Beberapa waktu terakhir, yang muncul justru perang tanding antar sesama capres melalui media masing-masing. Terlihat sekali bagaimana capres dan cawapres yang bersangkutan “menyelamatkan diri” atau melakukan pencitraan untuk kepentingan pribadinya. Dalam berbagai kesempatan, pemberitaan atau liputan mereka diarahkan untuk menggiring opini publik pada partai politik tertentu. Ini tentu sudah tidak sehat lagi.

Padahal, sejatinya sebagai lembaga penyiaran publik, televisi harus lebih mengetengahkan peran dan kepentingan publik daripada segelintir orang atau golongan. Tapi apa boleh buat, para pemilik media justru sedang memacu adrenaline mereka masing-masing agar bisa segera masuk ke istana negara.

Bila ditelisik lebih jauh, sebagai salah satu penggerak dan pendukung demokrasi, pers memang memegang peranan yang sangat penting. Bukan hanya menjalankan fungsi industrialisasi untuk menghasilkan uang (mencetak untung), tapi juga fungsi sosial edukasi. Artinya, pers harus menempatkan diri sebagai lembaga yang memberikan pencerahan atau edukasi kepada publik sekaligus lembaga sosial kontrol terhadap jalannya pemerintahan dan kehidupan sosial secara berimbang dan bertanggungjawab.

Tapi fungsi itu akan tereliminasi seiring  meningkatnya dominasi dan power para owner yang telah begitu leluasa memperalat media untuk kepentingan politik tertentu, bahkan ada kecenderungan telah over dosis. Fenomena ini merupakan preseden buruk bagi pers dan dunia pertelevisian di negeri ini, karena pers tidak lagi dipercaya sebagai lembaga independen yang menjalankan fungsi sosial kontrolnya. Dengan kata lain, independensi media televisi dan juga media cetak kita semakin dipertanyakan, khususnya menjelang suksesi kepemimpinan pada April 2014 mendatang.

Mirawati Uniang,
Mahasiswa Universitas Eka Sakti
HALUAN, 17 Desember 2013

Percayalah Saya Sedang Berbohong!

Judul di atas meminjam dari buku yang ditulis Ryan Holiday, Trust Me I’m Lying: Confessions of A Media Manipulator (Portfolio, 2012). Judul tersebut sangat tepat jika kita di Indonesia melihat fenomena berbagai survei politik yang belakangan ini dikeluarkan dan membuat pemberitaannya di media massa jadi marak.

Tak hanya marak, pemberitaan soal survei politik ini kerap membuat kita mengernyitkan dahi karena seorang politisi yang namanya mangkrak di level tengah elektabilitas menjelang Pemilu 2014, tiba-tiba saja melejit dan memimpin elektabilitas pemilu dengan suara yang jauh di atas kandidat lain. Itu hasil survei menurut versi lembaga tersebut.

Kali lain lembaga berbeda mengumumkan hasil temuan lain ke media massa dan menampilkan sosok yang sama sekali berbeda yang memimpin elektabilitas menjelang pemilu tahun depan. Luar biasa, ada sejumlah lembaga survei dan tiba-tiba saja sejumlah politisi penting memimpin hasil survei, padahal hasil survei lembaga lain (lagi) menunjukkan kondisi yang berbeda. Lalu masyarakat mau percaya pada hasil survei yang mana? Bagaimana caranya memahami fenomena yang berkembang saat ini?

Memanipulasi media
Dengan membolak-balik buku Ryan Holiday di atas kita akan menemukan pengakuan yang sangat dahsyat dari seorang yang memang sehari-hari “bertugas untuk memanipulasi media”. Buku ini jangan dilihat secara ilmiah, tapi buku ini sungguh praktis dan membongkar cara-cara untuk melakukan manipulasi terhadap media di Amerika.

Holiday mengaku ia memiliki puluhan akun e-mail palsu atau anonim, lalu ia mengelola sejumlah blog yang akan menyetor posting yang nantinya akan diikuti oleh pemberitaan di media massa lokal dulu, kemudian diikuti media massa nasional dan item berita yang hendak dipromosikan Holiday akhirnya menjadi bahan pembicaraan teratas pada waktu-waktu tertentu.

Manipulasi terhadap media, menurut pengakuan Holiday, tak semata-mata untuk mendongkrak berita jelek ataupun mempromosikan orang ataupun barang yang ia tangani. Terkadang ia pun melakukan manipulasi untuk suatu hal yang positif. Misalnya ia mengaku bahwa ia melakukan teknik yang sama untuk mendukung pengumpulan dana untuk kegiatan sosial, tetapi inti dari hal yang ia lakukan sama: ia menciptakan peristiwa yang kemudian diliput oleh media, menghasilkan banyak perhatian orang lain, dan orang-orang kemudian berbuat sesuatu karenanya.

Holiday kemudian juga mengutip pernyataan dari Kurt Bardella, mantan sekretaris pers untuk anggota kongres kubu Republik, Darrell Issa: “Banyak orang pers itu malas, semalas-malasnya. Ada masa di mana ketika saya memberikan masukan untuk laporan mereka, dan mereka menuliskannya dengan kata-kata yang persis sama dengan yang saya buat. Hal ini sangat memalukan. Para wartawan ini hanya mencoba menyesuaikan kondisi di mana pers sekarang lebih membutuhkan jumlah (kuantitas) berita daripada mutu (kualitas) berita ....”

Lebih lanjut Issa mengatakan: “Kondisi ini menguntungkan saya karena mereka, para reporter, senang jika saya telah meramukan isi berita untuk mereka. Para reporter senang karena dengan demikian mereka mendapatkan berita dengan mudah dan bisa mencari berita lainnya. Para reporter ini dinilai dari berapa jumlah berita yang mereka setorkan per hari. Memang ini kondisi yang tak bagus, tetapi itulah kenyataannya.”

Membaca kutipan Issa di atas sangat menohok karena persis seperti itulah kondisi yang juga terjadi di Indonesia. Berita-berita mudah diproduksi dan cepat didistribusikan, sensasi demi sensasi dihasilkan, tanpa suatu verifikasi lebih detail, tanpa pemeriksaan lebih teliti sebelum disiarkan. Justru karena para wartawan zaman sekarang dikejar untuk menghasilkan berita sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya, tak banyak dari berita itu sungguh sudah layak lolos ketika disiarkan.

Kepentingan pencitraan
Mereka yang didera pacuan menghasilkan berita banyak dan secepat-cepatnya, kerap mudah dikendalikan oleh mereka yang memang punya kepentingan menghasilkan citra-citra tertentu dari pemberitaan yang ada.

Kontroversi hasil survei seperti itu, misalnya, bisa tampil karena wartawan tidak kritis pada sumber, tak mau bertanya lebih dalam dan juga tak hendak mencoba memahami lebih dalam akan hal yang terkait dengan metodologi survei yang dilakukan oleh setiap lembaga. Kita pun ingat beberapa kasus yang disebut sebagai “berita setting-an” yang menimpa beberapa pesohor dunia hiburan belakangan ini.

Mungkin banyak wartawan ataupun media yang menyiarkan akan berkilah, biarlah hal tentang “kebenaran” (seberapa ambigu pun konsep ini) diserahkan kepada pembaca untuk memilih mana yang ia mau percaya atau tidak. Menurut saya sendiri, hal itu sungguh tidak bertanggung jawab.

Karena wartawanlah yang harusnya memeriksa lebih dulu kadar kebenaran suatu peristiwa ataupun rilis, sebelum akhirnya dilempar kepada publik. Fungsi verifikasi wartawan, sebagaimana dikatakan Kovach & Rosenstiel (2010), adalah fungsi yang paling penting di masa “informasi datang sangat melimpah” saat ini.

Kalau wartawan jadi terlalu malas, maka ia mudah jadi sasaran para manipulator media, apakah itu dalam rupa lembaga survei, lembaga kehumasan, ataupun para profesional tukang pelintir informasi yang ada. Bagaimanapun juga politik di Indonesia adalah suatu industri tersendiri yang telah menghasilkan pembagian kerja secara khusus pula, dan untuk itu media massa adalah salah satu sasaran untuk informasi yang sengaja dipelintir agar bisa lolos disiarkan kepada masyarakat.

Di Indonesia, butuh kecerdasan ekstra dari para wartawan, media yang menyiarkan, serta khalayak yang mengonsumsi informasi untuk selalu bertanya ada apa di balik berita yang ditampilkan kepada publik ini? Apa pesan sesungguhnya yang mau disampaikan lewat peristiwa yang “nampak lain” tadi. Sungguh tak mudah, tapi menjelang Pemilu 2014, mau tak mau khalayak memang harus kian cerdas membaca pesan-pesan yang ada dalam media.

Ignatius Haryanto;
Peneliti Media di Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, Jakarta
KOMPAS, 2 November 2013

Pemimpin yang Melampaui Bahasa

Kita tak bisa mengelak dari satu fakta bahwa titik balik perubahan yang paling besar pada Reformasi 1998 adalah terbebasnya kita dari zaman represi —ketika kita tak bisa mengatakan apa pun— memasuki zaman bebas berbicara. Sedemikian bebas: demokrasi menjadi semacam episentrum.

Sebagai episentrum, demokrasi membuat kita melakukan hal positif, tetapi juga melantaskan hal negatif. Demokrasi jadi penegasan untuk kebenaran sekaligus alibi, tempat bersembunyi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan berbasis rakyat. Fakta teoretis ini tak selamanya berjalan sesuai dengan praktiknya. Kuasa rakyat tak pernah dapat bermakna sesuai dengan yang diharapkan sistem itu sendiri. Ia selalu berada dalam bayang-bayang pemilik kuasa institusi negara dan terpolitisasi.

Dalam kasus Indonesia saat ini, satu-satunya yang tersisa pada rakyat adalah bahasa. Pelaksanaan demokrasi yang melenceng masih menyediakan ruang luas kepada rakyat berbicara, berserikat. Di sinilah titik ideologi demokrasi dalam hidup bernegara itu. Yang diidealkan di dalam demokrasi itu adalah bahasa.

Pengidealan bahasa dalam demokrasi adalah pembebasan bahasa sebagai sistem, langue, menjadi ekspresi keseharian, parole, yang memberi ruang ujaran individu secara luar biasa. Ujaran-ujaran itu lalu saling terhubungkan dan menjadi suatu wacana.

Kita tahu kemudian, wacana yang berkembang ternyata dangkal, pada lapisan luar belaka. Demokrasi menjadi sihir: menarik semua orang berbicara, berserikat. Di sini demokrasi menemukan titik lincahnya sebab mampu melegitimasi segala yang bebas seolah-olah bermakna positif.

Tiga faktor
Ada tiga faktor yang membuat demokrasi kita bergulir cepat. Pertama, seperti dikatakan Mohammad Hatta, ketika keluar dari represi yang demikian kuat, seseorang atau sekelompok masyarakat akan melesat mencapai kebebasan itu, bahkan sampai pada titik liar. Kita sedang menyaksikannya hari-hari ini.

Kedua, naluri purba kita adalah berbicara. Semua manusia modern turunan tradisi lisan, tetapi keterlambatan sejarah membuat kita melenggang perlahan-lahan, hanya berputar-putar dalam tradisi leluhur itu. Kita sulit masuk ke ruang reflektif dunia membaca dan menulis dalam pengertian modern. Cara membaca dan menulis kita masih “lisan”.

Situasi itu gayung bersambut dengan demokrasi yang memberi keleluasaan berbicara. Jika tradisi berbicara di masa lalu masih berhadapan dengan tabu tertentu, demokrasi saat ini justru menggugurkan tabu itu. Kita memasuki situasi tuturan yang overdosis, hiperoralitas.

Ketiga, kemajuan teknologi informasi ternyata melebarkan ruang bagi berkembangnya hiperoralitas. Jika radio dan TV menandai munculnya masyarakat lisan tingkat kedua, kini kita berada pada kelisanan tingkat ketiga yang dimotivasi teknologi komputer. Dalam masyarakat lisan tingkat kedua, khalayak cenderung pasif mendengar atau menonton perbincangan di radio atau TV. Dalam masyarakat lisan tingkat ketiga, khalayak terlibat aktif dan total berbincang.

Kelisanan tingkat ketiga menandai berpindahnya secara masif situs masyarakat di kota-kota besar: dari situs socious ke situs virtual. Terjadi bedol desa dari masyarakat yang menetap di suatu ruang-waktu statis (sosiologis) yang cenderung bertahan lama ke ruang-waktu dinamis yang liar dan amat sementara, hanya dibatasi log in dan log out komputer.

Karena bersifat sangat sementara ini, manusia virtual bergerak dalam kebercepatan, ketergesa-gesaan. Dunia dalam kapasitas bytes itu kewalahan, tak mampu menata segala soal yang dibawa para imigran sosiologis itu. Terjadilah berbagai ketegangan, keliaran, dan kekacauan dalam segala ihwal hidup.

Tak lagi kita mampu membedakan mana yang terjadi di ruang sosiologis, mana yang hanya terjadi di ruang virtual; mana berita, mana cerita; mana fakta, mana fiksi; dan mana realitas, mana citra. Semua membaur dan melebur dalam dunia baru, dunia maya.

Dengan komputer jejaring, terbentuklah masyarakat netokrat yang sementara, bahkan sporadis. Masyarakat ini sangat reaktif sebab merupakan kumpulan individu yang reaktif meski berpendidikan tinggi.

Masyarakat netokrat dengan segala karakternya pada dasarnya adalah masyarakat bahasa. Di dalam masyarakat bahasa, segala soal pindah menjadi perbincangan. Dalam beberapa segi, ini positif sebab di sana terjadi diskusi, debat, dan uji gagasan. Namun, dalam banyak hal sering menjadi pemicu terjadinya keriuhan dan kericuhan yang mengganggu tatanan nyata di luar dirinya.

Disitulah terjadi paradoks kebebasan berbahasa (demokrasi): semakin segala soal dijelas-jelaskan dalam bahasa, semakin ia jadi tersembunyi. Kini kita sedang berada dalam kematian bahasa, yaitu bahasa yang terus-menerus diucapkan, tetapi tidak memberi pesan substantif dalam hidup.

Pemimpin kreatif
Di Indonesia penghuni masyarakat netokrat tak sebanyak penghuni masyarakat sosiologis, tetapi sifatnya yang dinamis dan liar telah membuat mereka berdaya jelajah luar biasa. Persoalan sekecil apa pun di dalam realitas sosiologis akan menggurita ketika terdeteksi masyarakat netokrat. Ini lantas menggoyahkan atap kenegaraan dan kebangsaan kita yang fondasinya sendiri memang rapuh.

Penyelesaian masalah kenegaraan dan kebangsaan hari ini tak bisa mengabaikan fenomena masyarakat netokrat itu. Masyarakat netokrat bisa menjadi ranah di mana persoalan kebangsaan harus mulai dikelola dan diselesaikan. Ranah kekacauan wacana bisa jadi titik berangkat. Penyelesaiannya harus dimulai dengan kembali menghidupkan bahasa.

Sejauh ini hal itu masih diabaikan. Politisi, pejabat, dan kepala negara tak menyikapi fenomena itu sebagai poin penting yang berpengaruh ke dalam keberlangsungan pembangunan negara-bangsa.

Di dalam teori kreativitas, bahasa menduduki posisi amat penting. Bahasa adalah sumbu kreativitas, dan kreativitas selalu berkorelasi dengan pemahaman mendalam terhadap pengalaman masa lalu. Orang kreatif tidak pernah mengabaikan sejarah. Dapat dipahami mengapa Soekarno menitipkan sejarah sebagai bagian penting yang harus selalu diingat (Jas Merah).

Pemimpin negeri ini di masa depan mestinya memiliki kecerdasan kreatif. Dengan kecerdasan itu, ia akan mampu mengatakan hal yang berkaitan dengan realitas secara tepat, menjelaskannya dengan mendalam, dan menerjemahkan dalam bahasa khalayak, bukan bahasa dirinya sebagai Sang Penguasa.

Di dalam kecerdasan kreatif yang berbasis pada bahasa, semua itu dijelmakan dalam bentuk penciptaan metafora hidup, idiom baru yang segar, yang dengan itu khalayak terinspirasi sekaligus terpesona. Dimasukkan ke dalam gaya kepemimpinan, metafora baru yang dimaksud adalah gaya kepemimpinan yang elegan, tidak sekedar kompromis tetapi berdaya lincah yang tinggi.

KOMPAS, 8 Oktober 2013

Gila Presiden di Tengah Kerumunan

Soekarno dan Soeharto, dua Presiden RI yang legendaris. Beliau berdua punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing.

Amboi, betapa limpah jumlah petaruh di bursa calon presiden. Bahkan dalam konvensi Partai Demokrat, yang tak satu pun nalar sehat bisa menjangkau ujung keputusan trik politik ini, tak menyurutkan hasrat para aspiran untuk bertaruh.

Memasuki babak keempat kisah pemilihan Orde Reformasi, aktor-aktor politik dengan nama besar mulai surut dari gelanggang, memberi kesempatan kepada aktor-aktor biasa untuk mengisi pentas. Inilah era manusia rerata (the era of common man).

Pergeseran ini bisa memberi prakondisi yang positif bagi demokrasi egaliter jika didukung oleh sistem meritokrasi, yang memungkinkan pasar kepemimpinan bisa diakses oleh orang-orang kapabel dari segala kalangan. Namun, juga bisa berdampak negatif jika era rerata ini hanya memberi outlet bagi narsisme politik para pemuja diri.

Ketika kekaguman terhadap “nama-nama besar” mulai pudar akibat kemerosotan wibawa pusat-pusat teladan, secara naluriah banyak orang mengalihkan kekagumannya kepada diri sendiri (self-glorification). Hanya berbekal penampilan, walau sumbangsih tipis akan tetapi modalnya tebal, seseorang sudah merasa pantas menjadi orang “nomor satu” di negeri ini.

Montesquieu dan bukunya De L'Esprit des Loix.

Ledakan narsisme yang mendorong kegilaan menjadi presiden itu mengandung potensi destruktif tersendiri bagi demokrasi. Seperti dikatakan Montesquieu bahwa “Prinsip demokrasi dikorup bukan saja ketika spirit kesetaraan hilang, melainkan juga ketika spirit kesetaraan yang ekstrem berlangsung, yakni manakala setiap orang merasa pantas memimpin.”

Para petaruh yang tidak memiliki keluasan wawasan kenegaraan, pula tak tebal modal sosialnya, dan tak memiliki kedalaman rekam jejak pergulatan publik, akan mudah tergoda untuk mengkompensasikan kekurangannya dengan melipatgandakan manipulasi pencitraan dirinya. Nilai rekayasa kemasannya jauh lebih besar ketimbang nilai sumbangsihnya terhadap bangsa. Situasi inilah yang melahirkan onggokan sampah pemimpin plastik yang tidak otentik dalam ruang publik kita.

Pemimpin plastik tak pernah menghiraukan isi hidup dan arah hidup. Dan pemimpin yang tidak menawarkan isi hidup dan arah hidup, meminjam ungkapan Bung Karno, adalah pemimpin yang cetek. Ia adalah pemimpin penggemar emas sepuhan, bukan emas murni. Ia cinta kepada gebyarnya lahir, bukan kepada nurnya kebenaran dan keadilan. Kita sebagai bangsa besar yang sedang dirundung banyak masalah, hendak dipimpinnya bukan dengan kekuatan visi, melainkan dengan impresi.

Kecenderungan mediokritas dan ketidakotentikan pemimpin seperti itu tidaklah memenuhi kebutuhan Indonesia akan kepemimpinan krisis. Pada masa krisis dengan beragam fenomena disorganisasi sosial, dunia politik kita justru memerlukan peran kepemimpinan yang lebih besar. Kepemimpinan yang mampu mengatasi. Yang diperlukan bukan saja pemimpin yang baik (good leader), melainkan pemimpin agung (great leader). Keagungan di sini tidaklah merefleksikan kapasitas untuk mendominasi dan memaksa, tetapi terpancar dari kesejatian karakter untuk mengasihi, melindungi, mengayomi, mengurus, dan menertibkan.

Tokoh genius dan eksentrik, John Stuart Mill.

Keguyuban
Dalam suatu bangsa yang ditandai oleh kecenderungan untuk membenarkan yang biasa, tidak membiasakan yang benar, keguyuban yang berkembang acap kali merupakan keguyuban yang destruktif, seperti tecermin dalam istilah “budaya korupsi”. Dalam situasi demikian, yang diperlukan bukanlah pemimpin yang konformis, yang gestur politiknya mengikuti ekspektasi kemapanan yang korosif. Yang dibutuhkan justru pemimpin eksentrik yang bisa berpikir out of the box dan berani menawarkan pilihan yang berbeda dari arus utama (main stream).

Seperti dinyatakan John Stuart Mill, kreativitas sosial memerlukan tumbuhnya eksentrisitas. Lantas ia tambahkan bahwa “jumlah eksentrisitas dalam suatu masyarakat pada umumnya proporsional dengan jumlah genius, kekuatan mental, dan keberanian moral yang dikandung masyarakat tersebut.”

Bahwa saat ini Indonesia mengalami defisit pemimpin eksentrik berkarakter yang memiliki kekuatan mental, kebernasan gagasan, dan keberanian moral untuk mengambil pilihan sendiri di luar kelatahan dan tekanan luar, merupakan tantangan yang harus segera dipecahkan oleh institusi pemilihan kita.

Ada sejumlah persoalan yang mengemuka dari institusi pemilihan kita. Tingginya biaya untuk merengkuh kekuasaan membuat banyak partai lebih mendukung orang-orang rerata yang berani bayar ketimbang orang-orang eksentrik yang tak bermodal. Selain itu, ada paradoks antara preferensi pada pemilihan langsung yang mengarahkan masyarakat menuju individualisme dengan ketiadaan pranata sosial yang dapat mengembangkan otonomi dan karakter individu.

Ekspresi kegeraman Bung Karno kepada salah seorang wartawan bule.

Dalam lemahnya logika pencerahan, kepastian hukum, dan ekosistem kreativitas, ruang otonomi individu dipersempit oleh keharusan keguyuban. Kebanyakan individu tumbuh dengan mentalitas konformis, bukan subyek berdaulat yang bisa memilih atas dasar daya pikirnya dan melakukan learning to unlearn dari tradisi buruk.

Pergeseran ke arah individualisme tanpa kekuatan individualitas melahirkan buih-buih kerumunan di ruang publik. Mentalitas kerumunan tanpa kapasitas nalar publik inilah yang rentan dimanipulasi oleh mesin pencitraan dan politik uang. Atau dipersuasi oleh sentimen tribalisme dalam bentuk fundamentalisme, premanisme, dan nepotisme.

Demokrasi individualisme di tengah mentalitas kerumunan inilah yang memberi peluang bagi tampilnya dua jenis pemimpin yang meramaikan ruang publik: mereka yang gila presiden atau presiden gila. Padahal, yang cocok untuk memulihkan situasi krisis dan membawa transformasi bangsa ke masa depan adalah pemimpin eksentrik yang “setengah gila”.

Yudi Latif,
Pemikir Kebangsaan dan Kenegaraan
KOMPAS, 10 September 2013

Kejahatan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Inilah rentetan persoalan serius yang selama ini berputar di sekeliling bisnis migas: UU migas yang menggerogoti kedaulatan negara, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membubarkan BP Migas, penolakan sebagian pihak terhadap kenaikan harga BBM, dan terbongkarnya kasus suap Total SA dalam konsesi lapangan migas di Iran.

Terakhir, dengan tertangkapnya Kepala SKK Migas oleh KPK beberapa hari lalu mengonfirmasi seluruh sisi gelap tata kelola migas di Indonesia. Penangkapan ini tentu masih harus dilihat konstruksi persoalannya, tapi sekurangnya sekarang sudah dapat dilihat ada perkara serius menyangkut gurita masalah migas nasional. Di luar itu tentu masih banyak problem yang bisa didata dan dikuliti satu per satu, misalnya penguasaan asing dalam bisnis eksplorasi migas, keengganan para eksplorator untuk membuat pengilangan/pengolahan, beban cost recovery yang tak masuk akal, tata kelola impor yang gelap, dan seterusnya.

Cengkeraman Asing
Pada saat pemerintah hendak menaikkan harga BBM, banyak pihak menentang langkah itu, karena pokok soalnya bukanlah pembengkakan subsidi yang bisa melumpuhkan APBN. Itu hanyalah hilir masalah yang tidak akan terjadi bila seluruh tata kelola migas dibuat terang benderang. Sulit dipercaya, sejak 1960 bisnis migas ini terus dikuasai oleh asing tanpa ada kenaikan proporsi pemain domestik, baik BUMN maupun swasta. Argumennya selalu sama: tidak punya modal, teknologi, dan SDM.

Tentu saja alasan itu sumir karena dengan mudah dipatahkan. Modal dengan mudah dicari, baik dari pasar domestik maupun luar negeri. Teknologi bisa dibeli dengan cepat dan SDM banyak bertebaran, bahkan di antara ahli-ahli terbaik migas Indonesia sekarang diburu oleh luar negeri dengan iming-iming gaji yang fantastis. Dengan deskripsi itu, tentu tak masuk akal apabila BUMN tidak memiliki kemampuan mengeksplorasi sebagian besar bisnis migas di Tanah Air, seperti yang diamanatkan konstitusi.

Lebih ironis lagi, pada saat kontrak Blok Mahakam akan habis dalam waktu dekat ini, justru Kementerian ESDM menghalangi Pertamina atau BUMN baru yang dibentuk untuk mengambil alih pengelolaan Blok Mahakam tersebut. Aneka argumen dimuntahkan, seolah memang pelaku dalam negeri (BUMN) tak bakal mampu mengelolanya. Alasan itu bukan sekadar melecehkan akal sehat, tapi juga menabrak perintah konstitusi.

Beragam dugaan bersemayam dalam pikiran kita masing-masing, mengapa pemerintah tega mengerdilkan kemampuan anak bangsa sendiri. Sampai kemudian kasus di Iran menyeruak. Intinya, Total SA didenda sekitar Rp 4 triliun di pengadilan AS karena terbukti menyuap oknum pejabat Iran guna mendapatkan konsesi lapangan migas. Pada saat institusi dan penegakan hukum begitu lemah di Indonesia, maka praktik yang dilakukan oleh Total SA bukan mustahil dijalankan juga di sini.

Persoalannya, bagaimana hal itu mesti dibuktikan? Kasus penangkapan kepala SKK Migas inilah yang sekarang memiliki arti strategis sebagai ikhtiar membongkar seluruh lorong gelap tata kelola migas di Tanah Air. Kernel Oil, yang diduga melakukan penyuapan terhadap oknum petinggi SKK Migas, hanyalah noktah kecil dari pigura besar bisnis migas di Indonesia.

Pada aras ini ada tiga hal penting yang harus ditelusuri. Pertama, bagaimana proses dan tata kelola pemberian izin konsesi lapangan migas sehingga pelaku ekonomi asing sedemikian leluasa dan kuat sekali mencengkeram bisnis migas di Indonesia. Kedua, mempelajari secara seksama bagaimana sesungguhnya perhitungan cost recovery sehingga jumlahnya bisa demikian fantastis, meski produksi minyak terus turun tiap tahun.

Pikiran awam bisa menduga, mungkinkah cost recovery sengaja digelembungkan sehingga sebagian bisa “dikembalikan” kepada oknum pejabat? Ketiga, menelisik tata niaga impor minyak karena di sinilah sumber silang sengketa jumlah subsidi yang mesti dibayar pemerintah bermula.

Menyusun Cetak Biru
Menyikapi kasus penangkapan ini, langkah-langkah berikut dapat dipertimbangkan untuk dikerjakan pemerintah secepatnya. Pertama, membekukan SKK Migas dari semua aktivitas dan pengambilan keputusan sampai penuntasan kasus ini. Lembaga ini sebetulnya bermasalah karena bertentangan dengan semangat keputusan MK yang membubarkan BP Migas. SKK Migas secara substantif tidak berbeda dengan BP Migas, hanya ganti baju.

Berikutnya, SKK Migas bermasalah karena kredibilitasnya sedang dalam pertaruhan akibat kasus penangkapan ini. Jika yang ditangkap hanya staf atau level di bawah kepala, mungkin masih bisa dijaga kredibilitasnya. Namun jika pucuk pimpinannya yang tertangkap maka sulit untuk membelanya. Oleh karena itu, membekukan seluruh aktivitasnya, khususnya tidak boleh mengambil kebijakan strategis, merupakan jalan keluar paling rasional untuk mengungkap keseluruhan malapraktik di dalamnya.

Kedua, seluruh lembaga penegak hukum dan pengawas keuangan negara diturunkan untuk melacak penyimpangan dalam soal prosedur pemberian izin konsesi, penghitungan cost recovery, dan tata kelola impor. Seluruhnya itu merupakan megabisnis bernilai ratusan bahkan ribuan triliun yang seharusnya dipertanggungjawabkan secara layak kepada publik. KPK, BPK, kejaksaan, dan lain-lain harus bergandengan tangan membuka tabir seluruh kekusutan tersebut untuk menyelamatkan aset negara.

Pemerintah sungguh tidak layak mengurangi subsidi yang hanya bernilai puluhan triliun (dengan tumbal inflasi), sementara membiarkan ratusan triliun lenyap digerogoti oleh sekelompok kecil pelaku ekonomi akibat tata kelola migas yang buruk. Tentu saja upaya ini akan mendapatkan rintangan yang keras, namun ini harga yang harus ditanggung demi menyelamatkan masa depan negara.

Sudah puluhan tahun praktik seperti ini dibiarkan berjalan, saatnya sekarang untuk mengakhiri. Terakhir, pemerintah sejak sekarang mesti menyiapkan desain baru tata kelola migas (dan SDA lainnya) untuk menyongsong kedaulatan ekonomi nasional. Hal yang utama, pesan konstitusi mengamanatkan agar SDA dikuasai negara lewat BUMN. Perintah konstitusi ini hendaknya menjadi cetak biru pengelolaan SDA di masa depan.

Kontrak karya, konsesi, atau apa pun namanya yang sudah habis masanya harus diberikan kepada negara dan dikelola oleh BUMN. Berikutnya, pemerintah perlu mendesain institusi pengganti SKK Migas yang terpisah dari pemerintah atau negara, dan berpihak kepada kedaulatan ekonomi. Agar dengan demikian tak memiliki implikasi terhadap negara tiap kali ada persoalan hukum dan keuangan.

Perintah ini sebetulnya secara implisit menjadi pesan keputusan MK saat pembubaran BP Migas. Jadi, butir-butir inilah yang saat ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk memastikan kejahatan pengelolaan SDA tidak menjadi abadi di negeri ini.

Ahmad Erani Yustika;
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya;
Direktur Eksekutif Indef
KORAN SINDO, 16 Agustus 2013

Pekerja Pertamina: VOC Datang Lagi Mencuri Minyak RI

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menilai industri minyak dan gas bumi (Migas) saat ini kembali terjajah seperti pada zaman VOC dahulu.

Presiden FSPPB, Ugan Gandar mengatakan ketahanan nasional harus didukung adanya kedaulatan pangan, kedaulatan ekonomi dan kedaulatan energi. Artinya, ketika kedaulatan energi terganggu, berarti negara juga tengah mengalami gangguan.

Menurut Ugan, saat ini kedaulatan energi Indonesia sudah terganggu dengan diserahkannya pengelolaan Blok Migas ke perusahaan asing. Kondisi ini bisa diibaratkan tak jauh berbeda dengan masa penjajahan VOC kala itu.

“Awal mulanya VOC datang untuk berdagang rempah-rempah, namun akhirnya kemudian menjajah kita. Sekarang ibaratnya VOC datang kembali ke negeri kita untuk mencuri minyak,” kata Ugan.

Penilaian PSPPB ini merujuk pada akan berakhirnya masa kontrak Blok Migas Mahakam di Kalimantan. Hingga saat ini hampir Rp 2 triliun dana hasil dari blok tersebut dibawa keluar negeri. Menurutnya, jika Blok Mahakam tersebut dapat diambil alih perusahaan dalam negeri maka hasilnya bisa untuk membangun infrastruktur di Indonesia.

Kontrak karya Blok Mahakam sebentar lagi habis namun kenapa tidak kita kelola sendiri? Ugan juga mempertanyakan kondisi Pertamina yang saat ini sudah mulai banyak mengelola Blok-blok Migas yang ada di luar negeri, namun Blok Migas di dalam negeri justru diserah-kelolakan kepada perusahaan asing. Padahal, risiko mengelola Blok Migas di luar negeri juga sangat besar.

“Kenapa kita mencari minyak di negara yang jauh, sementara minyak di depan mata sendiri diberikan kepada pihak asing?” kata Ugan.

Oleh Pebrianto Eko Wicaksono
Sumber: http://bisnis.liputan6.com

Inilah Alasan SKK Migas Tolak CEO Asing

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Rudi Rubiandini menjamin, pihaknya mendukung sepenuhnya kepentingan nasional.

Salah satu bentuk keberpihakan SKK Migas kepada nasional tersebut, menurut dia, dengan menolak sejumlah perpanjangan izin kerja pimpinan (CEO) asing, karena kurang pro-nasional.

“Ketika SKK Migas tidak memperpanjang CEO asing, maka ini adalah sebagai tindakan mempertahankan nasionalisme sebagai negara berdaulat dan sesuai UU Migas yang memberi kekuasaan kepada SKK Migas sebagai pelaksana kegiatan usaha hulu migas,” ujarnya.

Selama ini, lanjutnya, pihaknya sudah berusaha berpihak kepada kepentingan nasional dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang mengatur urusan migas.

Rudi mencontohkan, pada 2012, pimpinan (CEO) Kangean Energy Indonesia (KEI) yang berasal dari Jepang tidak diperpanjang izin kerjanya. Bahkan, ada dua CEO Exxon-Mobil yang sudah tidak diperpanjang lagi.

“Kebanyakan CEO tidak diperpanjang karena kurang dalam keberpihakan kepada kepentingan nasional, misalnya masalah CSR, keseriusan menaikan produksi, menyelesaikan proyek tepat waktu, atau menekan cost recovery,” ujarnya.

Ia menambahkan, pada pekan depan, pihaknya juga akan tidak memperpanjang izin kerja kepada satu CEO lagi.

“Dari saya sudah ada rekomendasi untuk tidak memperpanjang CEO itu, nanti turun ke bagian SDM (sumber daya manusia) untuk diproses selanjutnya,” ujarnya. Namun, Rudi enggan menyebutkan nama CEO tersebut.

“Tunggu saja sampai keluar suratnya minggu depan,” ujarnya.

Sepeti diketahui, bahwa izin kerja CEO harus selalu diperbarui secara rutin setiap tahun.

Oleh Biqwanto
Sumber: http://www.waspada.co.id

Rasulullah saw bersabda:

«الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلإِ وَالنَّارِ وَثَمَنُهُ حَرَامٌ»
Kaum muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput dan api (energi), dan harganya haram.
(HR Ibn Majah)

Surat Buat Anwar

Tiba-tiba, aku ingin menulis surat padamu, Chairil Anwar, sosok legendaris dalam dunia puisi Indonesia. Entah kenapa, ini hanya keinginan yang sekejap saja muncul. Seperti sebuah puisi, terkadang ia pun muncul seketika. Tanpa mesti direncanakan atau dirumuskan dengan teori-teori kesusastraan. Mungkin pula, engkau tak akan membaca surat ini. Toh, engkau sudah berdamai di “alam sana” bersama sejumlah puisimu yang sebentar lagi —akan hidup seribu tahun lagi.

Puisi-puisi yang muncul akhir-akhir ini, menghadapi  banyak sekali godaan. Meskipun sejumlah penyair telah berusaha untuk mencapai kedalaman kata, sebagaimana yang pernah kauucapkan dalam surat  kepada H. B. Jassin itu, mengorek kata-kata dalam puisi sampai ke akarnya. Sebagian besar puisi yang ditulis sekarang mesti melawan kefanaan kata-kata itu. Bersaing dengan sejumlah jargon atau kalimat-kalimat puitis —yang muncul di televisi, surat kabar atau majalah. Pun di sejumlah ruas jalan dengan banyaknya spanduk atau baliho iklan yang ditebar.

Sebagian kata-kata itupun telah mengeras, diucapkan oleh para penguasa —yang terasa begitu semu.  Kata-kata telah lama diperas, Anwar. Kau mungkin akan bilang, justru itulah beratnya menjadi penyair. Ia mesti menciptakan bahasanya sendiri —untuk menemukan lagi makna kata yang murni. Kau, sebagaimana keteguhan yang kau yakini —akan mencari sejumput kata selama berhari-hari, berbulan bahkan tahunan.

Namun dunia yang sekarang aku tinggali terkadang berbeda. Kata-kata mendadak begitu instant, yang maunya hanya sekali seduh lalu menyepuh. Orang-orang begitu sibuk mempermainkan kata. Berkata dengan seenaknya saja, bahkan dalam sebuah pidato. Kata-kata menjelma jadi sebuah sandiwara yang terselubung. Di mana segalanya menjadi bias di setiap maknanya.

Padahal, seorang penyair lainnya pernah mengingatkan bahwa menulis puisi itu adalah sebuah kerja keras yang panjang. Kata-kata mesti senantiasa digosok, bagaikan batu akik, agar senantiasa menyala dan mengilap —sebagaimana filosofi yang pernah diucapkan Acep Zamzam Noor. Puisi-puisi memang menghendaki sejumlah kedalaman makna. Tapi aku senantiasa dihadapkan pada bilangan kata yang mendadak jadi berita misterius —yang diculik di sejumlah gedung parlemen atau pemerintahan. Kata-kata mendadak jadi absurd, membangkai dan hangus tanpa sisa.

Anwar yang senantiasa menggali kata, aku paham jika puisi-puisi yang kau tulis mengisyaratkan sebuah bentuk dunia yang lain. Setiap jelmaan kata yang kau toreh, menyisakan ruang yang panjang. Engkau melompat dan memperkaya setiap khazanah pembendaharaan kata-kata kita. Meskipun dulu belum ada mesin pencari kata di internet, namun kau telah meninggalkan guratan tanpa tepi. Puisimu seperti sebuah upaya penghematan yang tak berhenti. Di mana tak lagi menyisa berbagai ruang di sana. Begitu rapat, sehingga tak ada lagi kekosongan di sana.

Maka puisimu pun terus saja dibaca. Walaupun yang kau tulis mungkin hanya sedikit dari puluhan usia yang kau miliki. Dan setiap kali membaca puisimu, aku mendapati sebuah ruangan yang baru kembali. Ingin membacanya berulang-ulang. Semacam sebuah jeda dari kehidupan yang bising. Kau mungkin bisa berteriak lantang dalam sejumlah puisimu, tapi di lain puisi engkau melengkapkan nuansa pribadi manusia. Bercakap tentang keputus-asaan, menggapai dalam hidup yang lirih, ataupun menghidupkan segala ihwal soliter dalam tubuh manusia.

Anwar, apakah puisi mampu mengatasi segalanya? Membujuk setiap pangkal kesedihan agar manusia bisa riang menerimanya? Atau seperti Iswadi Pratama bilang, bisa merebut segala hal yang remeh dan tak berarti? Aku tak tahu. Aku hanya penikmat puisimu. Anehnya setiap kali membacanya ada yang berkecambah di dadaku. Sebuah getar yang terus berdenyar, bahkan setelah puisi itu berpuluh tahun engkau tinggalkan. Puisimu masih terus saja berjalan, tertanam di dalam kepala —hendak melawan lupa.

Kekuatan melawan lupa itu pun nampak dalam  puisi yang ditulis baru-baru ini. Tentunya dengan mengarifi, dalam bentuk satir, sekaligus mengakomodasi puisimu sebelumnya. Dengan citraan teknologi mutakhir, pula tabiat yang pernah engkau perbuat dulu (gaya hidupmu). Semacam yang ditulis penyair Rian Ibayana “SMS Buat Chairil Anwar”:

bung, negeri ini gawat darurat, jalan juang seperti diperalat, hampir sekarat.
setiap orang bermata merah, bahkan lebih merah dari matamu bung, lebih basah,
predikat jalangmu bukan apa-apa karena banyak yang lebih jalang darimu bung.
lebih lantang, lebih berani, lebih binatang.
budaya rakus yang kakus mendarah daging sehingga menggerogoti negerinya sendiri.

bung, negeri ini wajib selamat.
namun segala peluang dan obat telah disuntik taktik-taktik.
bermacam strategi seperti gerigi yang memotong habis cahaya pagi.
yang lebih liar darimu tak terbilang lagi,
segala jalur ditempuh demi sulur ambisi.

bung, negeri ini hilang wajah.
semangat “diponegoro” serta “karawang-bekasi”-mu seperti terbakar habis.
jalan juangmu terlindas terus-menerus,
oleh gerbong-gerbong kekuasaan.

bung, negeri ini wajib diselamatkan,
meskipun semangat seperti hendak tamat.
otakmu terang cemerlang, adakah kisi-kisi misi membangun kembali?
semacam akar yang keluar biar kelar segala kelakar.
bung, bagaimana jika kita pancung saja semua pengerat itu?

jika setuju, tolong balas sms ini.
(Negeri Abal-Abal, Komunitas Radja Ketjil: Jakarta, hal. 522)

Memang betapa puisimu menyisakan guratan yang abadi. Seperti letak ingatan yang tak sudah-sudah tentangnya. Mungkin puisimu, tak selesai bercakap ihwal zamanmu sendiri. Puisi-puisi itu melebar, melangkahi roda tahun. Tak heran juga selalu setiap tahun, banyak orang-orang yang kembali mengingatnya. Menguliti lagi puisimu selapis demi selapis. Menerka atau sekadar menebak setiap pergulatan ataupun kesedihan yang tak kunjung rampung.

Sebagaimana puisi Rian di atas, ia seperti ingin menghentak kita dengan kondisi terkini yang terjadi. Sepertinya ia ingin sekali mengadu padamu —tentang lanskap negeri ini. Namun apa daya, puisi adalah sebuah persinggahan mata batin, yang menelusup pada relung dada manusia. Ia menyentak kesadaran dari ruang bawah sadar, seperti orang yang sekejap terbangun tidur setelah dihinggapi mimpi buruk.

Buruknya pula, jika puisi ternyata hanya menjelma sekadar de-ja-vu. Yang hanya berkisah tentang imajinasi awang-awang. Ah, betapa puisi kembali di menara gading. Kesepian, sendiri, tanpa bisa berbuat apa-apa. Mengunyah rasa sepi, kecewa, sakit hati ataupun segenap elegi yang melingkupinya. Tapi tetap saja di sana, terbungkus dalam kesendiriannya masing-masing. 

Anwar, maafkanlah jika negeri ini tak pernah sempurna untuk menampung sebuah puisi. Ingatan kolektif negeri ini yang menyisa sekarang cuma berkisar soal kekerasan, korupsi, kenaikan harga, ataupun mencari tokoh yang layak memimpin. Sementara puisi —di negeri ini— mungkin cuma artefak yang (untungnya) masih dibicarakan oleh segelintir orang. Untungnya pula, masih terdapat dalam sebuah bagian dari mata pelajaran Bahasa Indonesia di sekolah-sekolah. Meskipun nyatanya, begitu minim para penelaah yang benar-benar serius menekuninya.

Puisi-puisi saat ini menjelma jadi banjir kata-kata. Bertarung di antara wilayah gelap dan terang. Kehilangan dan memanjat maknanya masing-masing. Lalu terasa kedodoran. Begitu banyak puisi yang sudah ditulis oleh para penyair kita, Anwar. Beberapanya redup dengan sendirinya —beberapanya ada yang tetap bergema. Demikianlah. Setidaknya kita merasa masih beruntung, memunyai banyak penyair di negeri ini —yang masih tetap setia— menikmati kata-kata dalam puisinya. Sehingga tidak perlu dihinggapi cemas berlebihan akan kemuraman yang memayungi negeri ini. Ah, Anwar, apakah penguasa negeri ini masih sempat dan sanggup membaca serta memaknai sebuah puisi?

Anwar yang tak lelah mencari, di kedalaman mata merahmu, barangkali engkau telah berdamai dengan puisimu di sana —meskipun sebagian orang tak letih, acapkali gandrung untuk tetap membaca atau sekadar menyibaknya. Setiap kata. Diksi demi diksi. Ah, betapa selalu aku ingin mencari urat dan zat dalam puisimu. Seperti bait puisimu “Catetan Th. 1946”:

Karena itu jangan mengerdip, tatap dan penamu asah,
Tulis karena kertas gersang, tenggorokan kering,
sedikit mau basah!

Semoga saja surat ini sampai dengan selamat, dan di sana engkau masih sempat membacanya. Kubayangkan pula, bila di sana engkau tetap merawat kata menjadi pohon yang rimbun. Agar negeri ini selalu teduh.

Bung ayo, Bung! 

Alex R. Nainggolan,
Penikmat puisi, menetap di Poris Plawad, Tangerang
Lampung Post, Minggu, 14 April 2013

Geguritan Serat Kodrat

Sak durunge donya kiamat
Padha gatekno ombyaking rakyat
Luh, kringet, lan getih lumeber ngebaki jagat

Bismillahi ‘ala kodratillah dadi serat
Ngejawantah, maujud amarga kodrat
Kodrat serat kodrat
Serat kodrat

Hanyekseni jaman dhulumat
Sanepane mendung lan udan barat
Kang ngliputi wong sejagat
Lanang wadon, enom tuwo kabeh sambat

Sing kuwasa kebat kliwat
Ngabul-abul duwite rakyat
Akibate akeh wong mlarat
Malah ora sithik nganti sekarat

Para bocah padha kesrakat
Amarga wong tuwane ora ngrumat
Lanangane ngumbar syahwat
Wong wadone pamer aurat

Rino wengi krungu sesambat
Ora kuwat ngingoni brayat
Sing padha lara ora duwe obat
Mung diombeni jamu kuwat

Yen ketiga kaline asat
Yen rendeng banjire sak arat-arat
Lindune kaliwat-liwat
Samudrane ngelebi darat

Mula padha sregepa shalawat
Aja lali dzikir lan munajat
Muga-muga diparingi rahmat
Slamet donya lan akherat
Saka Gusti Kang Hakarya Jagat

O, Allah
Wong salah bungah-bungah
Wong bener thenger-thenger
Wong bodho diplekotho
Wong pinter dho keblinger

Allah, Allah, Allah,
Allah, Allah,
Allah,
… Hu …
Ahad !!!

Yogyakarta, Medio Juni 2013

Festive Culture

Dari sekian banyak predikat yang dilekatkan pada manusia, salah satunya adalah homo festivus. Ini karena manusia sangat senang dan kreatif mencipta acara festival, acara pesta perayaan.

Coba saja perhatikan, masyarakat dan bangsa mana pun di dunia pasti memiliki tradisi festival yang pada umumnya dan pada mulanya berkaitan dengan keyakinan keagamaan. Banyak festival yang sampai sekarang masih kental warna agamanya, namun banyak juga yang dimensi agamanya hilang, yang bertahan tinggal festivalnya yang bersifat profan. Acara festival selalu tampil dalam bentuk kemeriahan publik, disertai nyanyian-nyanyian dan tarian.

Mengapa festival selalu bertahan dan dipertahankan? Satu, festival mampu mengikat emosi warga komunitas, mengusir rasa sepi dan terasing dari komunitasnya. Seseorang dengan mudah lebur ke dalam keramaian publik, terlebih lagi jika ada musik dan tarian massal. Lebih semangat lagi jika festival itu diperlombakan, maka emosi dan identitas kelompok kian menguat.

Dua, festival bisa mengobati kegelisahan (anxiety) warga masyarakat ketika merasa kehilangan makna dan arah dalam hidup, sehingga dengan festival mereka diingatkan akan nilai-nilai warisan masa lalu serta cita-cita hidup yang lebih tinggi, terutama ketika seseorang ikut festival keagamaan. Yang paling kolosal adalah festival haji. Sebuah ritual keagamaan yang dirayakan secara spektakuler, melewati sekat-sekat etnis dan bangsa, yang semuanya terarah untuk memuji Allah.

Di situ terdapat unsur bacaan puji-pujian, gerakan yang terstruktur, dan pakaian ihram yang khas. Tiga, setiap festival selalu melahirkan suasana kegembiraan dalam kebersamaan. Dimensi estetika tak pernah ketinggalan. Dalam festival budaya, olahraga dan kenegaraan selalu mengundang kreasi baru dari tahun ke tahun.

Dalam festival kenegaraan, faktor uang dan ongkos lain yang diperlukan, tak lagi menggunakan logika bisnis. Negara tak segan-segan mengeluarkan biaya tinggi. Di situ telah terjadi sakralisasi dan mitologi, sekalipun di luar domain agama. Kalau dalam ritual agama terjadi sakralisasi terhadap simbol dan instrumen keagamaan, dalam festival kenegaraan sakralisasi dilekatkan pada simbol-simbol negara seperti bendera, tanah air, dan para pahlawan bangsa.

Di luar festival agama dan negara, masyarakat juga sangat kreatif dan produktif mencipta festival lain. Misalnya peristiwa ulang tahun, pernikahan, open house, dan lainnya. Semakin banyak penduduk bumi, semakin banyak jumlah dan ragam penyelenggaraan festival. Mari kita amati kehidupan sekeliling kita sendiri maupun melalui pemberitaan di media massa.

Selalu saja ada panggung pesta, perayaan, perlombaan karya seni, dan ritual kehidupan yang memiliki pola sama, lalu diulang-ulang dengan berbagai modifikasi dan tambahan aksesori seiring dengan kemajuan teknologi. Indonesia, yang dikenal sebagai masyarakat majemuk, sungguh kaya ragam festival yang diselenggarakan masyarakatnya.

Kini kemajemukan tadi ditambah lagi oleh munculnya ormas, parpol, forum, paguyuban, asosiasi hobi, organisasi profesi, dan entah apa lagi yang masing-masing pasti memiliki agenda festival, sehingga mendorong lahirnya apa yang disebut festive culture. Tren ini tentu menjadi sasaran dan peluang bagi kalangan perancang mode, koreografer, dan industri hiburan serta media sosial seperti televisi.

Di luar keluh kesah dan hiruk-pikuk kegiatan politik dengan bumbu korupsi yang kadang menyebalkan, festival kehidupan tetap berjalan dan semakin meriah karena telah membaur berbagai ritme, gaya dan pola hidup dalam panggung budaya dan agama. Saya sering tercenung ketika duduk di airport, mengamati lalu-lalang orang melakukan perjalanan. Bandar udara selalu saja ramai dan masing-masing pribadi atau kelompok memiliki agenda serta tujuan yang berbeda.

Di situ terdapat kemeriahan, kegembiraan, keluh kesah, kekecewaan, dan perasaan lain, namun semuanya berlangsung bagaikan sebuah ritme dan festival kehidupan itu sendiri. Hal serupa juga terjadi di perkantoran, mal, pusat-pusat industri, kantor birokrasi dan sebagainya. Sekali lagi, hidup itu sendiri merupakan festival yang mesti dirayakan. Bagaimana cara mencapainya dan untuk kepentingan apa dan siapa, serta apa niatnya, tergantung pribadi masing-masing.

Komaruddin Hidayat,
Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
KORAN SINDO, 24 Mei 2013

Tiga Pertanyaan untuk SBY

Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Sanur Bali yang diduga akan diwarnai ketegangan antarfaksi yang bertarung, yaitu faksi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Anas Urbaningrum, ternyata berlangsung adem-ayem dan berakhir dengan keputusan aklamasi memilih SBY sebagai ketua umum Partai Demokrat sampai 2015.

Meskipun proses pemilihan SBY sebagai ketua umum Partai Demokrat menggantikan Anas Urbaningrum berlangsung lancar, bukan berarti Partai Demokrat sebagai partai pemenang pemilu 2009 otomatis bebas dari persoalan politik. Justru menurut hemat penulis, tampilnya Presiden SBY sebagai ketua umum Partai Demokrat akan memunculkan persoalan baru di tengah belum tuntasnya persoalan lama.

Apabila dikalkulasi beberapa soal krusial yang melekat dalam tubuh Partai Demokrat satu tahun menjelang Pemilu 2014, setidaknya ada tiga pertanyaan yang patut dijawab Partai Demokrat di bawah kepemimpinan SBY.

Pertama, mampukah Demokrat menaikkan elektabilitasnya setelah langsung dipimpin SBY? Kedua, mampukah Demokrat di bawah kepemimpinan SBY merangkul faksi-faksi yang saling bertikai? Ketiga, di bawah pelukan dan arahan dari SBY apakah Partai Demokrat dapat menjadi partai modern yang mandiri atau akan tetap menjadi partai yang tidak bisa lepas dari nama besar SBY dan keluarganya?

Peran SBY
Persoalan pertama, terpilihnya SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat menggantikan Anas Urbaningrum ini oleh para pendukungnya dianggap sebagai suatu kebutuhan yang mendesak, sebab hanya beliaulah yang dianggap mampu mengarahkan Partai Demokrat untuk kembali menjadi partai pemenang sekaligus mendongkrak elektabilitas yang tengah terjun bebas.

Meskipun argumen ini terlihat kuat, karena SBY merupakan Presiden yang terpilih dalam dua kali masa jabatan, namun pandangan ini bukan tanpa kelemahan. Realitasnya, turunnya elektabilitas Partai Demokrat tidak terpisah dengan persepsi publik terhadap kinerja Kabinet di bawah pimpinan Presiden SBY. Seperti diutarakan dalam riset Lingkaran Survei Indonesia (5 Februari 2013) bahwa buruknya persepsi publik terhadap kinerja kabinet SBY mempengaruhi turunnya elektabilitas Partai Demokrat.

Lebih jauh LSI menjelaskan bahwa sebanyak 42,56% publik tidak puas terhadap kinerja menteri dari Partai Demokrat. Pendeknya bahwa turun gunungnya SBY akan mendongkrak elektabilitas partai belum tentu solusi yang tepat, mengingat kepemimpinan SBY dalam mengelola pemerintahan turut menyumbang jatuhnya elektabilitas Partai Demokrat.

Apalagi sentimen publik baik terhadap SBY maupun demokrat bisa mengarah negatif ketika secara obyektif mereka melihat bahwa di tengah banyaknya persoalan yang ia hadapi sebagai presiden, ia masih mengambil jabatan sebagai ketua umum Partai. Rakyat akan bertanya-tanya di tengah tumpang tindihnya peran dan jabatan. Siapakah yang didahulukan? Kepentingan bangsa atau kepentingan golongan?

Benturan Antarfaksi
Persoalan kedua yang patut dikemukakan terkait dengan konflik di internal Partai Demokrat adalah bahwa para pendukung SBY di lingkup internal Partai Demokrat mempercayai bahwa tampilnya SBY akan menjadi perekat dan merangkul semua kelompok. Sehingga setiap pihak yang bertikai akan segan terhadap SBY untuk melakukan manuver-manuver bagi persoalan konflik di internal PD.

Namun demikian jawaban seperti ini juga mengandung persoalan. Dengan tetap mengandalkan figur SBY setiap ada keretakan ataupun faksionalisasi politik, maka Demokrat akan kehilangan kesempatan membangun mekanisme organisasi dan sistem yang dapat menjadi sarana rekonsiliasi konflik antara faksi-faksi di dalamnya.

Sangat disayangkan proses pembangunan kelembagaan politik yang telah dibangun pilarnya pada masa kepemimpinan Anas Urbaningrum, terancam runtuh kembali ketika figur dikedepankan kembali (SBY) di atas mekanisme institusional. Sementara itu kembalinya elite-elite Partai Demokrat kepada SBY ketika ada persoalan, menunjukkan dan mempertontonkan bahwa proses rekrutmen kepemimpinan tidak berjalan dengan baik.

Kondisi ini menunjukkan kepada publik, bahwa tidak ada figur di dalam Partai Demokrat yang mampu mengelola konflik dan memimpin partai di tengah gelombang badai konflik. Apabila dibiarkan terus seperti ini Partai Demokrat hanya akan memproduksi model politisi yang tak bisa menyapih dan tak bisa disapih, bukan negarawan yang handal.

Dalam perkembangan politik di Indonesia, di mana publik semakin lama semakin melek politik dan semakin memiliki pendidikan politik yang baik, maka konsekuensinya akan semakin sedikit publik yang akan melirik apalagi memilih partai berlambang mercy ini.

Hatta Rajasa dan Aulia Pohan, dua besan SBY.

Konsolidasi Dinasti
Problem ketiga yang muncul setelah dipilihnya SBY sebagai Ketua Umum adalah Partai Demokrat berpotensi menjadi partai yang mengonsolidasikan kekuatan dinasti SBY. Apalagi saat ini SBY sebagai ketua umum masih bersanding dengan sekjen, yaitu anaknya sendiri, Eddy Baskoro alias Ibas.

Memang benar bahwa politik dinasti terjadi di mana-mana, tidak saja di Indonesia namun juga di India bahkan di negara demokrasi matang seperti Amerika Serikat. Bagi mereka yang menghalalkan politik dinasti dengan argumen bahwa di Amerika Serikat juga mengadopsi model politik dinasti yang sama, mereka melupakan faktor sejarah.

Di masa awal pembangunan demokrasi di Amerika Serikat setiap sanak saudara dalam keluarga yang terjun dalam politik selalu dalam partai yang berbeda. John Quincy Adams menjadi presiden pada tahun 1824 setelah 24 tahun sebelumnya ayahnya John Adams gagal menjadi presiden dari partai yang berbeda.

Presiden OBAMBANG dan Presiden OBAMA.

Sementara Franklin Roosevelt menjadi presiden pada 1932 setelah dua puluh empat tahun sebelumnya sepupunya Theodore Roosevelt menjadi presiden juga dari partai yang berbeda. Tradisi politik dinasti satu partai baru muncul setelah kelembagaan politik demokrasi mapan sehingga regulasi bisa dijalankan tanpa pilih kasih.

Misalnya ketika seorang kulit hitam kaum akademisi dan aktivis progresif seperti Obama mampu menghadang kekuatan dinasti Clinton yang mencalonkan Hillary di Partai Demokrat AS. Di sinilah letak problem politik dinasti di Indonesia khususnya seperti yang dialami Partai Demokrat. Intervensi SBY ke partai justru mengonsolidasikan kekuatan dinasti politiknya ke dalam partai secara utuh di tengah lemahnya kelembagaan partai dan seruan-seruan mengiba dari kader-kader di dalam yang bergantung pada pilihan politik Pak Presiden.

Demikianlah agaknya Demokrat bukanlah perkecualian, tetapi ini masih menjadi miniatur politik Indonesia. Pada akhirnya sungguhlah aneh ketika umumnya ketua partai berjuang untuk menjadi presiden, di Partai Demokrat ada seorang presiden yang justru ingin mengambil peran sebagai ketua umum berdampingan dengan anaknya yang menjadi sekjen Partai Demokrat.

Airlangga Pribadi Kusman;
Pengajar Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga,
Kandidat PhD di Asia Research Center Murdoch University, Australia
KORAN SINDO, 4 April 2013

Tonggak Rapuh

“Siapa bilang ngurus Indonesia itu sulit. Lihatlah mereka yang bertanggung jawab ngurus negeri ini bisa melaksanakannya hanya sebagai sambilan.” (KH Mustofa Bisri)

Komentar KH Mustofa Bisri yang akrab dipanggil Gus Mus (1/4/2013) itu sungguh tepat menggambarkan perilaku elite partai politik di Indonesia yang memegang jabatan rangkap di pemerintahan dan di partai.

Harian Kompas (2/4/2013) di halaman dua secara gamblang membuat tabel rangkap jabatan beberapa tokoh partai, yakni Partai Demokrat (PD), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Rangkap jabatan tokoh politik di partai dan pemerintahan bukanlah suatu hal yang baru dalam politik di Indonesia. Ini sudah terjadi sejak era demokrasi parlementer. Hingga kini juga tidak ada aturan perundang-undangan yang melarang seorang ketua umum partai menduduki jabatan rangkap di partai dan di pemerintahan.

Pro-kontra mengenai hal ini juga sudah sering jadi wacana di negeri ini, tetapi tak ada kata putus untuk mengharamkan rangkap jabatan tersebut. Dengan kata lain, rangkap jabatan adalah sesuatu yang lumrah dalam sejarah politik di Indonesia. Namun, sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diputuskan secara aklamasi sebagai ketua umum Partai Demokrat pada kongres luar biasa di Sanur, Bali, 30 Maret 2013, ia menjadi pemegang rekor rangkap jabatan di Indonesia.

Pertama kalinya dalam sejarah Indonesia seorang presiden memiliki begitu banyak jabatan di partainya, mulai dari ketua majelis tinggi, ketua dewan pembina, ketua dewan kehormatan, sampai ketua umum. Presiden Soekarno tidak menjadi ketua partai apa pun saat menjadi Presiden RI karena alasan ia ingin “menempatkan diri di atas semua golongan”. Presiden Soeharto juga tidak pernah menjadi Ketua Umum Golkar dan hanya sebagai ketua dewan pembina. Soeharto juga tidak ikut campur tangan langsung mengelola Golkar. Presiden BJ Habibie juga bukan Ketua Golkar. Presiden Abdurrahman Wahid hanya menjadi petinggi Majelis Syuro PKB dan tidak merangkap ketua Tanfidziah. Namun Megawati Soekarnoputri juga menduduki jabatan rangkap, yakni sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan dan Presiden RI.

EE Mangindaan, Marzuki Alie, dan Syarief Hasan.

Demokrasi ala SBY
Apa yang terjadi saat ini adalah gambaran benar-benar diterapkannya gagasan kekuasaan dalam kebudayaan Jawa di masa lalu yang menganggap kekuasaan itu harus bulat dan tidak terbagi-bagi. Ini tidak sejalan dengan gagasan distribusi kekuasaan, apalagi pemisahan kekuasaan agar terjadi saling mengimbangi dan saling mengecek (checks and balances).

Meskipun ada pendelegasian wewenang sebagian kepada Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarifuddin Hasan, Wakil Ketua Majelis Tinggi Marzuki Alie, dan Wakil Ketua Dewan Pembina EE Mangindaan, tetap saja masih ada konsentrasi kekuasaan dari hulu sampai ke hilir di Partai Demokrat. Jabatan-jabatan rangkap itu juga bertentangan dengan petuah Presiden pada Oktober 2012 bahwa tahun 2013 adalah tahun politik dan para menteri yang berasal dari parpol harus fokus pada pelaksanaan kerja kabinet dan jangan fokus mengurusi partai.

Para kader Demokrat dan rakyat secara umum diharapkan mafhum pada situasi di Partai Demokrat yang amat darurat. Pertanyaannya, seberapa daruratkah situasinya sehingga Presiden harus turun gunung langsung menangani operasional partai?

Kesediaan SBY menjadi ketua umum menjadikan para kader semakin bergantung pada figur SBY. Tidakkah ini memperpanjang proses menuju kedewasaan berpolitik di Partai Demokrat yang kini sudah berusia 12 tahun? Tidakkah ini menunjukkan betapa SBY tidak percaya kepada kader-kader senior di Partai Demokrat untuk memegang tampuk kepemimpinan di partai?

Pasangan Bapak SBY dan Ibu Ani, zaman dulu dan saat ini.

Preseden Buruk
Terlepas dari sifat kesementaraan jabatan SBY sebagai ketua umum Partai Demokrat, satu setengah atau dua tahun, hal ini tetap menjadi preseden buruk dalam mengelola pemerintahan dan partai di Indonesia. Seperti dikatakan Gus Mus, seakan mengurus Indonesia itu tidak sulit sehingga bisa sebagai sambilan. Ini menunjukkan betapa SBY meletakkan fondasi yang rapuh dalam mengelola pemerintahan dan partai. Di masa akhir jabatannya yang sampai 20 Oktober 2014, sepatutnya Presiden SBY fokus pada kinerja kabinetnya sehingga ia bisa meninggalkan warisan yang apik kepada rakyat dan bangsa Indonesia.

Impian agar elektabilitas Partai Demokrat meningkat sejak SBY terpilih menjadi ketua umum juga harus dibuktikan kemudian. SBY pada Pemilu Presiden 2004 harus diakui memiliki medan magnet yang kuat untuk menyerap dukungan rakyat. Kemudian pada pemilu legislatif dan Pemilu Presiden 2009, SBY juga semakin menjadi medan magnet yang kuat. Alhasil Partai Demokrat menjadi pemenang pemilu legislatif dan SBY terpilih kembali menjadi presiden RI.

Namun, SBY pada 2014 belum tentu memiliki kekuatan magnet tersebut. Dikarenakan ia tidak bisa lagi menjadi calon presiden dan adanya persepsi buruk Partai Demokrat di mata sebagian masyarakat sebagai partai paling korup. Seorang jenderal pensiunan sepatutnya memang menjauh dari urusan-urusan kemiliteran dan politik serta memberikan tampuk kepemimpinan kepada generasi muda.

Ikrar Nusa Bhakti;
Profesor Riset di Pusat Penelitian Politik LIPI, Jakarta
KOMPAS, 4 April 2013