Friday, November 10, 2017

Sri Mulyani, Berkeley Mafia, IMF dan World Bank


Mundurnya Sri Mulyani Indrawati (SMI) sebagai Menteri Keuangan RI di era pemerintahan SBY menimbulkan kehebohan dan banyak pertanyaan tentang penyebab yang sebenarnya. Ada yang mengatakan bahwa perpindahannya pada pekerjaan yang baru di World Bank (WB) adalah hal yang membanggakan. Tetapi ada yang berpendapat, bahkan berkeyakinan bahwa peristiwa tersebut tidak wajar, terutama kalau dikaitkan dengan skandal Bank Century (Century).

Saya termasuk yang berpendapat, bahkan yakin, peristiwa tersebut sangat tidak wajar. Alasan-alasan saya adalah sebagai berikut:

Beberapa ungkapan dan pernyataan dalam berbagai pidato perpisahannya mengandung teka-teki dan mengundang banyak pertanyaan, yaitu: “Jangan ada pemimpin yang mengorbankan anak buahnya.” “Saya tidak bisa didikte”. “Saya menang”. “Saya tidak minggat, saya akan kembali”. Dalam pidato serah terimanya kepada Menkeu yang baru SMI menangis tidak wajar, berkali-kali dan sangat-sangat sedih. Lucu, menyatakan menang kok menangis sampai seperti itu. Juga sangat tidak wajar adanya sikap yang demikian fanatiknya dari staf Departemen Keuangan dengan ungkapan belasungkawa, seolah-olah SMI sudah meninggal.

Kala itu, SMI sedang diperiksa oleh KPK sebagai tindak lanjut dari penyelidikan tentang skandal Century. Dalam proses yang sedang berjalan tersebut, Bank Dunia menawarkan jabatan dengan dimulainya efektif pada tanggal 1 Juni 2010. Bank Dunia yang selalu mengajarkan Good Governance dan supremasi hukum ternyata sama sekali tidak mempedulikan adanya proses hukum yang sedang berlangsung terhadap diri SMI.

Sri Mulyani Indrawati (SMI) bersama Presiden World Bank (WB), Robert Zoelick.

Menurut Jakarta Post, yang memberitakan melalui siaran pers tentang pengangkatan SMI sebagai Managing Director di WB adalah WB sendiri. Setelah itu, melalui wawancara barulah SMI mengakui bahwa berita itu benar. Itu terjadi pada tanggal 4 Mei 2010.

Juru bicara Presiden memberi pernyataan bahwa Presiden SBY akan memberikan konferensi pers setelah memperoleh ketegasan dari Presiden WB Robert Zoelick. Namun sehari kemudian diberitakan bahwa SBY telah menerima surat dari Presiden WB pada tanggal 25 April 2010. Mengapa SBY merasa perlu berpura-pura seperti ini?

Dalam konferensi persnya, SBY memuji SMI sebagai salah seorang menteri terbaiknya yang disertai dengan rincian prestasi dan capaian-capaiannya. Tetapi justru dengan bangga melepaskan SMI supaya tidak melanjutkan baktinya kepada bangsa Indonesia.

SMI diberi waktu 72 jam untuk memberikan jawabannya menerima atau menolak tawaran WB. Tetapi SMI tidak membutuhkan waktu itu, karena dalam 24 jam langsung saja memberikan jawaban bahwa dirinya menerima tawaran itu.

Dan antara penerimaan tawaran dan efektifnya dia berfungsi di WB hanya 25 hari. Seorang sopir saja membutuhkan waktu transisi yang lebih lama untuk majikannya yang hanya perorangan. Tetapi SMI dan SBY merasa tidak apa-apa kalau jangka waktu tersebut hanyalah 25 hari.

Beberapa snapshoot SMI dalam sidang pengadilan kasus bailout Bank Century.

Mustahil bahwa WB yang mempunyai kantor perwakilan di Indonesia tidak mengetahui dan tidak mengikuti bekerjanya Pansus Century di DPR. Mustahil juga bahwa kantor perwakilan WB di Jakarta dan kantor pusatnya tidak mengetahui isi dari Laporan BPK. Dengan sendirinya juga mustahil bahwa WB tidak mengetahui bahwa sampai dibuktikan sebaliknya, SMI memang belum bersalah, tetapi jelas bermasalah yang masih dalam proses penyelesaian dan kejelasan oleh KPK.

Tetapi WB yang di seluruh dunia mengumandangkan dan mengajarkan Good Governance dan jagoan dalam menegakkan supremasi hukum ternyata melakukan penginjak-injakan proses hukum yang sedang berjalan di KPK.

Ketika itu, tindakan WB jelas melecehkan dan bahkan menganggap keseluruhan proses yang telah berjalan di Pansus Century DPR RI sebagai tidak ada atau hanya dagelan saja. Maka sangatlah menyedihkan bahwa sikap WB yang demikian itu didukung oleh Presiden RI, sementara itu SMI bersikap seolah-olah tidak akan ada siapapun di Indonesia yang bisa menyentuhnya selama WB ada di belakangnya.

Ketika berita itu meledak, banyak orang termasuk saya sendiri yang bertanya-tanya, apakah pengangkatannya ini tidak akan menimbulkan gejolak. Ternyata sama sekali tidak. Dalam waktu 10 hari sudah tidak ada lagi yang berbicara dengan nada kritis. Sebaliknya, banyak sekali yang berbicara dengan nada memuji.

Yang lebih mengejutkan lagi ialah praktis tidak ada elit politik Indonesia yang marah kepada WB. Sebaliknya, dalam konferensi persnya, Presiden SBY bahkan merasa berterima kasih kepada WB yang telah memberikan penghargaan kepada Indonesia, karena telah sudi memungut SMI menduduki jabatan yang terhormat di WB sebagai Managing Director.

Kwik Kian Gie (KKG) berbincang dengan Rizal Ramli, sama-sama pakar ekonomi Indonesia yang pernah menjabat sebagai menteri.

Ada suara dari DPR, terutama dari Faisal Akbar (Partai Hanura) yang menyerukan agar SMI dicekal sebelum pemeriksaannya oleh KPK tuntas dengan kesimpulan bahwa SMI memang bersih dalam kebijakannya bailout Bank Century. Namun pernyataan yang sangat logis ini tidak bergaung. Respons dari KPK justru mengatakan bahwa pemeriksaan dapat dilanjutkan di Washington, DC. Langsung saja muncul reaksi yang mengatakan bahwa pemeriksaan semacam ini akan sangat mahal, karena jaraknya yang jauh, dan juga akan terkendala oleh tersedianya dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Saya sendiri tidak dapat membayangkan bahwa WB akan mengizinkan adanya seorang Managing Director–nya diperiksa oleh KPK di markas WB di Washington, DC.

Tadinya saya berpikir bahwa kalau dilakukan, pemeriksaan seorang Managing Director oleh KPK di Washington, DC pasti akan menarik perhatian pers internasional. Ternyata salah. Kenyataan adanya pengangkatan seorang Managing Director WB yang bermasalah sama sekali tidak menarik perhatian pers internasional, terutama pers AS.

Masih segar dalam ingatan kita betapa hebohnya reaksi pers internasional ketika Paul Wolfowitz terlibat skandal, sehingga memaksanya mengundurkan diri. Apa artinya? Begitu hebatkah SMI, atau begitu remehnya bangsa Indonesia di mata pers internasional, sehingga peristiwa bailout Bank Century yang sedang berlangsung dianggap tidak ada?

"Saya menang. I will come back!"

Episode paling akhir dari hijrahnya SMI ke WB adalah penampilan SMI dalam pertemuan-pertemuan perpisahan. Pidatonya yang mendapat tepuk tangan sambil berdiri (standing ovation) dari orang-orang seperti Goenawan Mohamad, Marsilam Simanjuntak, Wimar Witoelar, mengundang renungan apa gerangan yang ada di belakang ucapannya yang hanya sepotong tanpa penjelasan lanjutannya itu? Yaitu : “Saya menang”, “Jangan lagi ada pemimpin yang tidak melindungi atau mengorbankan anak buahnya.” “I will come back” yang sangat mirip dengan ucapan Mac Arthur : “I shall return”. Akankah SMI membentuk semacam pemerintahan in exile (dalam pengasingan) yang akan kembali menjadi Presiden RI? Sudah ada yang menyuarakan bahwa SMI-lah yang paling cocok untuk menjadi Presiden RI di tahun 2019.

Di satu pihak demikian gagah beraninya sikap yang ditunjukkan oleh SMI dalam beberapa pidatonya, tetapi beliau menangis berkali-kali dengan wajah yang sangat-sangat sedih ketika berpidato dalam acara serah terima jabatan kepada Menteri Keuangan yang baru. Ada apa? Sedihkah? Menurut SMI sendiri tidak, dia menangis karena merasa “plong”, merasa lega. Bukankah orang menangis karena sedih atau karena terharu? Kalau lega, apalagi “plong” biasanya bersorak sorai.

Apa pula yang menyebabkan Presiden SBY menghapus pengangkatan Anggito Abimanyu sebagai Wakil Menteri Keuangan tanpa yang bersangkutan diberitahu sebelumnya. Anggito mengetahuinya dari media massa seperti kita semua. Maka demi harga diri profesional, dia mengundurkan diri, membuang semua karir cemerlang yang dijalaninya. Demikian kejam, manipulatif, raja tega, main diktator, ataukah ada kekuatan besar, ada big stream that President SBY can not resist?


Metamorfosa Berkeley Mafia menjadi Organisasi Tanpa Bentuk (OTB)
Fenomena adanya sekelompok ekonom yang dikenal dengan sebutan Berkeley Mafia sudah kita ketahui. Aliran pikiran yang dihayati oleh kelompok ini juga sudah kita kenali. Komitmennya membela rakyat Indonesia ataukah membela kepentingan-kepentingan yang diwakili oleh 3 lembaga keuangan internasional (Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan IMF) juga sudah diketahui oleh masyarakat luas.

Pembentukan kelompok yang terkenal dengan nama Berkeley Mafia sudah dimulai sejak lama. Namanya menjadi terkenal dalam Konferensi Jenewa di bulan November 1967 yang akan diuraikan lebih lanjut pada bagian akhir tulisan ini. Awalnya kelompok ini adalah para ekonom dari FE UI yang disekolahkan di Universitas Berkeley untuk meraih gelar Ph.D. Tetapi lambat laun menjadi sebuah Organisasi Tanpa Bentuk (OTB) yang sangat kompak dan kokoh ideologinya. Ideologinya mentabukan campur tangan pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Afiliasinya dengan kekuatan asing yang diwakili oleh Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan IMF, sehingga sangat sering memenangkan kehendak mereka sendiri, walaupun berakibat merugikan bangsanya sendiri.

Lambat laun para anggotanya meluas dari siapa saja yang sepaham. Banyak ekonom yang tidak pernah belajar di Universitas Berkeley, bahkan tidak pernah belajar di UI menjadi anggotanya. Mereka beranak-pinak membentuk keturunan-keturunannya.


Anggotanya kemudian bertambah dengan para sarjana ilmu politik dari Ohio State University, dengan Prof. Bill Liddle sebagai tokoh utamanya, karena dia merasa dirinya “Indonesianist” dan diterima oleh murid-muridnya sebagai orang yang ahli tentang Indonesia. Bahkan paham dan ideologi yang dihayatinya pun dianggap sudah sama.

Kemudian diperkuat lagi dengan orang-orang yang merasa dirinya paling pandai di Indonesia, sedangkan rakyat seumumnya dianggapnya masih bodoh. Sikapnya seperti para pemimpin dan kader Partai Sosialis Indonesia (PSI) dahulu, yang dipimpin oleh Sutan Sjahrir. Kecenderungannya selalu memandang rendah dan sinis terhadap bangsanya sendiri, dengan sikap yang selalu tidak mau menjawab kritikan terhadap dirinya, melainkan disikapi dengan senyum yang khas, bagaikan dewa yang sedang tersenyum sinis. Sikap ini terkenal dengan sikap “senyum dewata”. Dengan senyum dewata banyak masalah sulit yang sedang menggantung memang akhirnya menjadi lenyap.

Dengan demikian sebutan Berkeley Mafia sebaiknya diganti menjadi Organisasi Tanpa Bentuk (OTB).

Ilustrasi tentang adanya OTB ini adalah pidato Dorodjatun Kuntjorojakti yang diucapkan pertama kali dalam forum CGI sebagai Menko Perekonomian dalam kabinet Megawati. Kepada sidang CGI diberikan gambaran tentang perekonomian Indonesia. Setelah itu dikatakan olehnya bahwa dia mengetahui kondisi perekonomian Indonesia dengan cepat karena dia adalah asistennya Prof. Ali Wardhana dan dekat dengan Prof. Widjojo Nitisastro. Selanjutnya dikatakan bahwa dirinya bukan anggota partai politik. “Tetapi kalau toh harus menyebut organisasinya, sebut saja Partai UI Depok”. Setengah bercanda, setengah bangga, secara tersirat Dorodjatun mengakui bahwa OTB memang ada, pandai, profesional dan berkuasa.

Adam Malik, Sri Sultan Hamengku Buwana IX, dan para tokoh "Berkeley Mafia".

Kaitan Sri Mulyani Indrawati (SMI), Peran Kelompok “Berkeley Mafia” dan Pengangkatannya sebagai Managing Director di World Bank (WB)

Jauh sebelum SMI menjadi “orang” (tokoh populer), Berkeley Mafia sudah lahir dan sangat instrumental bagi kekuatan asing. SMI adalah salah satu kader yang berkembang menjadi “Don”.

Marilah kita telusuri sejarahnya. Pencuatan Berkeley Mafia yang pertama kali dan fenomenal terjadi di Jenewa di bulan November 1967, ketika mereka mendukung atau lebih tepatnya “mengendalikan” pimpinan delegasi RI, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Adam Malik. Tentang hal ini akan saya kemukakan pada bagian akhir tulisan ini dengan mengutip John Pilger, Jeffrey Winters dan Bradley Simpson yang akan diuraikan pada bagian akhir tulisan ini. Kita fokus terlebih dahulu pada rekam jejak atau track record SMI.

SMI dari Partai UI Depok dan KKG dari PDI Perjuangan.

Rekam Jejak SMI dan Track Record-nya sebagai Kader OTB yang Sangat Gigih dan Militan
SMI adalah orang yang sejak awal sudah disiapkan sebagai kader yang militan dari OTB. Seperti yang lain-lainnya, karirnya dimulai dari FE-UI. Karirnya yang menonjol, justru tidak sebagai dosen, tetapi sebagai Direktur Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat UI (LPEM UI). Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa FE UI dan Departemen Keuangan adalah pusat pengkaderan OTB.

Ketika sudah terlihat jelas bahwa PDI-P akan menang dalam pemilu tahun 1999, dan Ketua Umumnya Megawati diperkirakan pasti akan menjadi Presiden, Kongres-nya di Bali menarik perhatian dari seluruh dunia. Saya terkejut melihat beberapa ekonom terkenal dari OTB hadir dalam pembukaan Kongres PDI-P di Bali tahun 1998 yang diselenggarakan di stadion. Mereka mendapat tempat khusus di stadion tempat berlangsungnya pidato pembukaan oleh Megawati, yaitu duduk di kursi di bawah panggung. Tidak berdiri di depan panggung bersama-sama dengan massa yang mendengarkan pidato Ketua Umum PDI-P. Kalau tidak salah, SMI ada di antaranya.

Buat saya sangat mengherankan karena Berkeley Mafia adalah arsitek pembangunan ekonomi di era Soeharto yang dengan sendirinya bersikap sangat berseberangan dan sangat melecehkan serta memandang rendah PDI-P. Tetapi mengapa mereka sekarang hadir dalam Kongres PDI-P? Ternyata mereka dibawa oleh orang yang ketika itu sangat dekat dengan Megawati. Mereka diperkenalkan kepada Megawati sebagai calon-calon menteri dalam Kabinet Mega nantinya.

Dari sini sangatlah jelas bahwa buat OTB, yang penting adalah memegang kekuasaan ekonomi tanpa peduli siapa Presidennya dan tanpa peduli apa ideologi Presidennya. Mereka mempunyai organisasi sendiri yang saya sebut OTB tadi dengan kekuatan dan pengaruh yang sangat besar. Sepanjang 32 tahun rezim Soeharto, mereka selalu memegang tampuk kekuasaan ekonomi.

Dari kiri atas: Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Soemitro Djojohadikusumo, Radius Prawiro. Kiri bawah: Moh Sadli, Emil Salim, Frans Seda dan JB Soemarlin.

Ketika Pak Harto mengundurkan diri dan digantikan oleh BJ Habibie, walaupun sudah tidak 100% lagi, namun kekuasaan ekonomi masih ada di tangan para menteri OTB.

Sejak Pak Harto berkuasa sampai dengan Megawati, dua Don dari OTB, Widjojo Nitisastro dan Ali Wardhana, secara resmi selalu menjadi Penasihat Presiden atas dasar Keputusan Presiden.

Habibie digantikan oleh Gus Dur sebagai Presiden. Dalam kabinet Gus Dur tidak ada satupun menteri dari OTB. Menko EKUIN dipegang oleh Kwik Kian Gie (KKG), Menteri Keuangannya Bambang Sudibyo, Menteri Perdagangan dan Industri Jusuf Kalla. Tiga orang ini jelas tidak ada sangkut pautnya dengan OTB dan sama sekali tidak dapat dipengaruhi oleh OTB.

Dalam waktu singkat Gus Dur ditekan oleh kekuatan internasional dan kekuatan para pengusaha besar di dalam negeri untuk memecat KKG. Karena sudah lama bersahabat, Gus Dur menceritakannya terus terang kepada KKG, sambil mengatakan bahwa beliau telah mencapai kompromi, dan dibentuklah Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dengan Emil Salim sebagai Ketua dan SMI sebagai sekretarisnya. Di dalamnya ada beberapa anggota yang hanya berfungsi sebagai embel-embel. Mereka tidak pernah aktif kecuali SMI dan Emil Salim. DEN berhak menghadiri setiap rapat koordinasi oleh Menko EKUIN. Sebelum dan setelah KKG menjabat Menko EKUIN, DEN tidak pernah ada. Jadi DEN memang khusus diciptakan untuk menjaga, mengawasi dan memata-matai KKG supaya jangan neko-neko terhadap OTB dan kepentingan World Bank, Bank Pembangunan Asia dan IMF.

Direktur IMF Michel Camdesus menunggui Presiden Soeharto saat menandatangani Letter of Intent (LoI), yang akhirnya menjadi salah satu sebab kejatuhannya.

Dalam rapat koordinasi yang pertama, KKG mengatakan kepada para menteri yang ada dibawah koordinasinya bahwa kita sedang berhadapan dengan IMF yang mengawasi dengan ketat pelaksanaan Letter of Intent (LoI). Banyak dari butir-butir dalam LoI yang merugikan bangsa Indonesia, antara lain, bea masuk untuk impor beras dan gula harus nol persen, sedangkan ketika itu produksi dalam negeri melimpah. Maka KKG mengatakan supaya para menteri bersikap membela kepentingan bangsa Indonesia, kalau perlu menelikung, menghambat atau menyiasati LoI yang merugikan bangsa kita. Kalau akibat dari itu mereka menghadapi persoalan, maka KKG sebagai Menko EKUIN akan bertanggung jawab.

Beberapa hari kemudian Emil Salim mendatangi KKG, menegur dengan keras bahwa KKG tidak boleh bersikap seperti itu. KKG harus taat melaksanakan semua butir yang ada di dalam LoI, karena KKG sendirilah sebagai Menko EKUIN yang menandatangani LoI.

Beberapa hari setelah itu, Bambang Sudibyo (Menkeu), KKG dan Emil Salim dipanggil oleh Gus Dur. Gus Dur mempersilakan Emil Salim mengkuliahi KKG dan Bambang Sudibyo yang isinya tiada lain adalah butir-butir dari LoI.

Mungkin dirasakan tidak mempan, sidang kabinet diselenggarakan secara khusus yang agendanya tunggal, yaitu membahas LoI. Kepada setiap menteri diberikan selembar formulir yang isinya butir-butir LoI yang harus dilaksanakan oleh masing-masing menteri yang bersangkutan, dan kemudian harus ditandatangani. Menteri-menteri menggerutu diperlakukan seperti anak SD.

Dalam sidang kabinet itu, Mensesneg Bondan Gunawan membacakan uraiannya tentang butir-butir LoI yang mutlak harus dilaksanakan oleh setiap menteri, lengkap dengan slides. SMI hadir dalam sidang kabinet itu. Seusai membacakannya, Bondan sambil berkeringat menggerutu kepada KKG sambil mengatakan “diamput” bahwa dirinya yang tidak mengerti ekonomi kok disuruh memaparkan hal-hal seperti itu. Ketika KKG menanyakannya siapa yang membuatnya, dijawab singkat: SMI.

Mensesneg Bondan Gunawan, nampak di tengah, di antara Pak Harto dan Presiden Gus Dur.

Sebagai Menko EKUIN, KKG ex officio menjabat Ketua KKSK yang memimpin dan memutuskan tentang rekapitalisasi bank-bank seperti yang tercantum dalam LoI. Dalam rapat tentang rekap BNI sebesar Rp 60 trilyun, LoI mengatakan bahwa rekap dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp 30 trilyun, seluruh Direksi diganti dan dipantau apakah bekerja dengan baik menurut ukuran IMF. Kalau ya, maka rekap kedua sebesar Rp 30 trilyun akan dilakukan.

Darmin Nasution yang ketika itu Direktur di Kementerian Keuangan hadir mewakili Depkeu. Dia mengusulkan supaya rekap dilakukan sekaligus saja sebesar Rp 60 trilyun, agar pemerintah tidak perlu dua kali minta izin atau melaporkan kepada DPR. SMI yang hadir saat itu protes, dan mengatakan bahwa dalam LoI tercantum rekap dalam dua tahap. KKG merasa usulan Darmin Nasution masuk akal. Maka diputuskan olehnya bahwa rekap dilakukan sekaligus. Terlihat SMI sibuk dengan HP-nya.

Seusai rapat, begitu KKG tiba di ruang kerjanya dari ruang rapat, telpon berdering dari John Dordsworth, Kepala Perwakilan IMF di Jakarta yang marah-marah karena KKG memutuskan tentang rekap BNI yang bertentangan dengan ketentuan LoI. Begitu telpon diletakkan, telpon berdering lagi dari Bambang Sudibyo yang menceriterakan bahwa dirinya baru saja dimarah-marahi oleh Mark Baird, Kepala Perwaklian Bank Dunia di Jakarta tentang hal yang sama. Dari peristiwa ini, sangat jelas tugas SMI ternyata adalah melaporkan segala sesuatu yang dilakukan oleh Pemerintah dan dianggap menyimpang dari yang dikehendaki oleh IMF, walaupun yang dikehendaki oleh IMF tersebut berakibat merugikan bangsa Indonesia.


Peristwa selanjutnya adalah ketika KKSK harus merekap Bank Danamon. Bank Danamon diwakili oleh Dirutnya, seorang Amerika bernama Milan Schuster dan Direkturnya, yakni salah satu putera Ali Wardhana, yakni Mahendra Wardhana. Mereka mengemukakan bahwa Bank Danamon menderita kerugian setiap bulannya dan CAR-nya juga di bawah 8%. KKG bertitik tolak dari jumlah kerugian setiap bulannya. Untuk menutup kerugian ini, surat utang pemerintah yang bernama Obligasi Rekapitalisasi Perbankan (OR) yang harus diinjeksikan haruslah Rp X yang harus memberikan pendapatan bunga sebesar kerugian Bank Danamon. Maka keluarlah angka Rp 18 trilyun. Dengan pendapatan bunga sebesar 1% sebulan dari OR yang Rp 18 trilyun, diharapkan kerugian Bank Danamon akan tertutup, atau Bank Danamon tidak akan bleeding (pendarahan) lagi. SMI langsung protes mengatakan bahwa menginjeksi OR sebesar Rp 18 trilyun berarti menjadikan CAR-nya sebesar 36%, sedangkan LoI memerintahkan merekap bank-bank sampai CAR-nya menjadi 8% saja. KKG tidak peduli, karena yang hendak dicapai adalah supaya Bank berhenti merugi. Kalau rekap dilakukan dengan jumlah yang hanya cukup untuk menjadikan CAR 8% saja, pendapatan bunganya akan jauh lebih kecil daripada kerugiannya, sehingga rekapitalisasi tidak akan menghentikan kerugiannya, dalam arti masih akan tetap mengalami bleeding.

Kebijakan KKG yang menyimpang dari LoI, tetapi jelas-jelas lebih logis ini ternyata dilaporkan kepada IMF oleh SMI. Saya mengetahui tentang hal ini, karena ketika melakukan kunjungan kehormatan pada Menteri Keuangan Larry Summers di kantornya di Washington, DC, saya diterima oleh Larry Summers sendiri sebagai Menteri Keuangan, didampingi oleh Timothy Geithner selaku Deputy-nya plus beberapa pejabat tinggi lainnya yang memarahi KKG bahwa KKG selalu menelikung LoI-nya IMF. Ketika saya tanyakan tentang apa konkretnya sebagai contoh, dia menceriterakan persis seperti yang dikatakan oleh SMI dalam rapat KKSK.

Selaku Menko EKUIN KKG harus memimpin delegasi RI ke Paris Club untuk berunding tentang penjadwalan kembali pembayaran hutang yang sudah jatuh tempo, karena Pemerintah tidak mampu membayarnya. KKG diundang ke Departemen Keuangan guna menerima penjelasan-penjelasan tentang jalannya perundingan, dan juga diberikan arahan-arahan oleh 3 perusahaan konsultan asing yang terkenal dengan nama “Troika”. Saya lupa nama dari masing-masing perusahaan konsultan tersebut. Dikatakan juga bahwa KKG beserta delegasinya (Dono Iskandar dari BI dan Jusuf Anwar dari Depkeu) harus siap bahwa lamanya perundingan 24 jam non stop tanpa dapat tidur, yaitu dari jam 10.00 pagi sampai jam 10.00 pagi keesokan harinya.

KKG mengatakan bahwa dia tidak mau mengikuti skenario yang seperti itu. KKG minta kepada para petinggi Depkeu yang hadir agar mempersiapkan gambaran menyeluruh tentang posisi hutang luar negeri RI. KKG akan mengatakan bahwa jumlah hutang yang demikian besarnya adalah juga merupakan kesalahan negara-negara pemberi hutang, yang sejak tahun 1967 menggerojok hutang kepada Indonesia melalui IGGI/CGI. Setelah mengucapkan pidato singkat ini, KKG akan tidur, dan mempersilakan mereka berunding sesukanya. Apa yang mereka putuskan akan dipenuhi oleh KKG kalau dianggap reasoanble dan fair, tetapi kalau dianggap tidak reasonable dan fair akan ditolak. Dan KKG akan segera terbang kembali ke Indonesia sambil mengatakan akan berani menghadapi resiko apapun.

Widjojo Nitisastro dan Sri Mulyani Indrawati (SMI).

Beberapa hari kemudian Marsilam Simanjuntak (Mensesneg) menelpon KKG memberitahukan bahwa Presiden Gus Dur telah menerbitkan Keputusan Presiden yang membentuk Tim Asistensi pada Menko EKUIN yang harus mengawal (baca mengawasi dan mengendalikan) Menko EKUIN selama perundingan Paris Club. Ketuanya Widjojo Nitisastro dan Sekretarisnya SMI. Memang selama perundingan Widjojo Nitisastro dan SMI mengapit KKG dan Bambang Sudibyo selama 24 jam, mereka menjaga supaya KKG benar-benar menanggapi pasal demi pasal dari para anggota Paris Club.

Ketika Megawati menjabat Presiden, diberitakan di Kompas bahwa SMI akan menjabat sebagai anggota Board of Directors IMF di Washington mewakili Indonesia. KKG menanyakan hal itu kepada Mega. Beliau terkejut sambil mengatakan: “Kok enak saja, kan harus dengan persetujuan saya?”, sambil mengatakan juga bahwa beliau tidak pernah mengetahuinya dan tidak pernah menandatangani Keppres untuk itu. Beberapa hari kemudian diberitakan lagi di Kompas bahwa SMI sudah akan efektif menjabat per tanggal tertentu. KKG menanyakan hal itu lagi kepada Megawati, dan dijawab bahwa Keppresnya memang sudah ditandatangani dengan alasan “… daripada, daripada ….

Konon kabarnya, sebelum susunan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I terbentuk, SBY didatangi oleh Dubes AS, Ralph Boyce dan Kepala Perwakilan Bank Dunia di Jakarta, Andrew Steer. Mereka mengatakan bahwa kendali ekonomi hendaknya diberikan kepada SMI, Boediono dan Mari Pangestu. Namun Boediono menolak dengan alasan yang bisa dipahami. Seusai sidang kabinet Megawati terakhir, Boediono berpamitan dengan rekan-rekan menterinya. Dia mengatakan bahwa salah satu dari kita bisa saja diminta lagi oleh SBY untuk duduk dalam kabinetnya. Tetapi dia (Boediono) tidak akan mau duduk dalam pemerintahan. Dia sudah fed up dan akan kembali ke kampus saja. Saya termasuk yang diberitahu tentang hal ini. Maka saya tidak heran mendengar bahwa Boediono menolak tawaran SBY untuk duduk dalam KIB-nya. Namun ketika SBY tidak tahan tekanan publik, beliau mengumumkan akan melakukan reshuffle kabinet. Saya mendengar bahwa Boediono sedang “digarap” habis-habisan untuk mau menjadi Menko Perekonomian, dan terjadilah itu.

Ini semua saya sampaikan untuk memberi gambaran betapa mutlak pengaruh kekuatan internasional dalam mengendalikan kebijakan ekonomi Indonesia. Lebih hebat lagi, Jakarta Post tanggal 25 Mei 2009 memberitakan bahwa ketika Boediono ditanya, faktor apa yang mendorongnya mau menerima pencalonan dirinya sebagai Wakil Presiden, maka dijawab olehnya: “Because of a big stream that I can not resist”, yang berarti karena arus (kekuatan) besar yang tidak dapat ditahannya. Saya merasa perlu menceriterakan ini karena hubungan antara SMI dan Boediono yang adalah sama-sama anggota senior OTB dan sama-sama disodorkan kepada SBY agar mereka dan Mari Pangestu memegang kekuasaan ekonomi di Indonesia. Kenyataan-kenyataan ini jelas relevan dalam menjelaskan mengapa pengangkatan SMI sebagai Managing Director Bank Dunia (World Bank) yang sangat tidak wajar dan menghina bangsa Indonesia itu bisa berjalan demikian mulusnya.

Boediono dari UGM dan Sri Mulyani dari UI, keduanya berpadu dalam menahkodai bahtera ekonomi Indonesia.

Di tengah-tengah menjalankan tugas sebagai Menkeu yang saat itu sedang menjalani proses pemeriksaan oleh KPK sebagai tindak lanjut dari hasil kerja Pansus DPR tentang Bank Century, SMI mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Menkeu untuk menjabat sebagai Managing Director di WB mulai tanggal 1 Juni 2010, seperti yang telah kita ketahui bersama.

Saya mempunyai pengalaman yang menyangkut SMI dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Ceriteranya sebagai berikut: hibah dari Uni Eropa kepada Indonesia menurut investigasi WB, dikorup. Karena pelaksananya Bappenas, maka saya “diperiksa” oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Yang dipermasalahkan bukan karena KKG mengkorup, tetapi mengapa KKG membayar kembali hibah yang dituntut oleh WB sebesar USD 500 juta sedangkan yang dikorup hanyalah sekitar USD 30.000. Mengembalikan hibah seluruhnya sebesar USD 500 juta dianggap merugikan keuangan negara. Telah terjadi salah paham, dan ketika dijelaskan bahwa justru saya (KKG)-lah yang berkelahi untuk tidak mau membayar dan SMI, sebagai Menteri Keuangan yang telah membayarnya, SMI-nya ternyata tidak diapa-apakan. KKG juga tidak diapa-apakan, tetapi sempat diperiksa.

Berkaitan dengan ini ada hal sejenis yang terpublikasikan secara luas. Indonesia menerima hutang dari WB sebesar USD 4,7 juta untuk membangun proyek infrastruktur. Menurut WB lagi, sebagian dikorup, dan karena itu minta supaya seluruh hutang yang USD 4,7 juta itu dikembalikan. Tidak jelas kemudian, apakah dikembalikan atau tidak. Tapi rasanya sudah dikembalikan dan tidak ada konsekwensinya, walaupun hal ini tentu saja dapat dianggap akan merugikan dan mengacaukan perencanaan keuangan negara. Saya kemukakan ini karena ada kecenderungan segala sesuatunya akan kebal hukum apabila WB ada di belakangnya. Jelas ini merupakan faktor yang bisa menjelaskan mengapa pengangkatan SMI oleh WB langsung saja mematikan urusannya dengan KPK tentang Century yang sebelumnya demikian gegap gempita.

Boediono dan SMI dalam lakon Bank Century yang tak pernah tuntas.

SMI, Berkeley Mafia, Kekuatan Asing dan Sejarah Perkembangannya
Kekuatan asing yang boleh dikatakan menentukan semua kebijakan ekonomi dan keuangan Indonesia diwakili oleh tiga lembaga keuangan internasional, yaitu Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan IMF.

Ketika KKG menjabat sebagai Menko EKUIN, dan harus mengucapkan pidato yang pertama kali di depan CGI dalam pembukaan rapat tahunannya, kepada KKG disodorkan naskah pidato oleh staf yang jelas anggota OTB. Namun isi naskah pidatonya sama sekali tidak disetujui oleh KKG, dan saya minta kepada staf yang bersangkutan supaya diubah dengan arahan dari saya sendiri (KKG). Dia menolak sambil mengatakan bahwa sudah menjadi tradisi sejak dahulu kala bahwa pidato pembukaan IGGI/CGI oleh Ketua Delegasi RI haruslah dibuat oleh WB melalui staf Menko EKUIN. Akhirnya saya membuatnya sendiri yang isinya sesuai dengan hati nurani dan keyakinan saya, yang ternyata isinya mengejutkan pimpinan sidang, Wakil Presiden WB, Dr. Kasum.

Pidato yang saya ucapkan mengandung tiga inti. Yang pertama, kalau Indonesia tidak mampu membayar cicilan pokok utang beserta bunga yang jatuh tempo, negara-negara IGGI/CGI harus ikut bertanggung jawab, karena barang siapa memberi utang mestinya harus mengevaluasi apakah yang diberi utang akan mampu membayar cicilan utang pokoknya beserta bunganya tepat waktu atau tidak?. Kalau ternyata tidak bisa, negara-negara pemberi utang harus ikut bertanggung jawab dalam bentuk hair cut. Bukan hanya penundaan pembayaran cicilan utang pokoknya saja, yang sifatnya menggeser beban di kemudian hari, sedangkan bunganya terus membengkak.

Kedua, KKG protes penggunaan istilah “negara donor”, dan minta supaya istilah yang sudah dibakukan oleh WB bersama-sama dengan para ekonom OTB itu diganti dengan istilah “negara kreditur” atau “negara pemberi utang”. Ketiga, KKG juga protes digunakannya istilah “aid” atau bantuan, dan minta diganti dengan “loan” atau kredit. Kesemuanya tidak dihiraukan. Belakangan saya mendengar dari Dr. Satish Mishra yang khusus diperbantukan pada Indonesia oleh PBB selama krisis. Dia memberitahukan kepada saya bahwa walaupun segala sesuatu yang saya katakan masuk akal, para ekonom OTB sendiri bersama-sama dengan WB, Bank Pembangunan Asia dan IMF menyikapinya dengan “let him talk”. Biarlah dia bicara, tidak akan ada dampaknya sama sekali. (Bagaikan pepatah: "Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu").

SMI dan SBY (kiri atas), SMI dan Ali Wardhana (kanan atas), Bodiono dan SMI (kiri bawah), serta metamorfosa dari IGGI menjadi CGI.

Sejarah Penguasaan Ekonomi Indonesia oleh Kekuatan Asing dan Kelompok Berkeley Mafia
Mari sekarang kita telaah bagaimana beberapa ahli dan pengamat asing melihat peran kekuatan asing dan kelompok Berkeley Mafia dalam perekonomian Indonesia sejak tahun 1967.

Saya kutip apa yang ditulis oleh John Pilger dalam bukunya yang berjudul “The New Rulers of the World.” Saya terjemahkan seakurat mungkin ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Dalam bulan November 1967, menyusul tertangkapnya ‘hadiah terbesar’, hasil tangkapannya dibagi. The Time-Life Corporation mensponsori konferensi istimewa di Jenewa yang dalam waktu tiga hari merancang pengambil alihan Indonesia. Para pesertanya meliputi para kapitalis yang paling berkuasa di dunia, orang-orang seperti David Rockefeller. Semua raksasa korporasi Barat diwakili: perusahaan-perusahaan minyak dan bank, General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel. Di seberang meja adalah orang-orangnya Soeharto yang oleh Rockefeller disebut “ekonom-ekonom Indonesia yang top.”

“Di Jenewa, Tim Sultan terkenal dengan sebutan ‘The Berkeley Mafia’, karena beberapa di antaranya pernah menikmati beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat untuk belajar di Universitas California di Berkeley. Mereka datang sebagai peminta-minta yang menyuarakan hal-hal yang diinginkan oleh para majikan yang hadir. Menyodorkan butir-butir yang dijual dari negara dan bangsanya, Sultan menawarkan: … buruh murah yang melimpah …. cadangan besar dari sumber daya alam …. pasar yang besar.”


Di halaman 39 ditulis: “Pada hari kedua, ekonomi Indonesia telah dibagi, sektor demi sektor. ‘Ini dilakukan dengan cara yang spektakuler’ kata Jeffrey Winters, guru besar pada Northwestern University, Chicago, yang dengan mahasiwanya yang sedang bekerja untuk gelar doktornya, Brad Simpson telah mempelajari dokumen-dokumen konferensi. ‘Mereka membaginya ke dalam lima seksi: pertambangan di satu kamar, jasa-jasa di kamar lain, industri ringan di kamar lain, perbankan dan keuangan di kamar lain lagi; yang dilakukan oleh Chase Manhattan duduk dengan sebuah delegasi yang mendiktekan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima oleh mereka dan para investor lainnya. Kita saksikan para pemimpin korporasi besar ini berkeliling dari satu meja ke meja yang lain, mengatakan: ini yang kami inginkan: ini, ini dan ini, dan mereka pada dasarnya merancang infrastruktur hukum untuk berinvestasi di Indonesia. Saya tidak pernah mendengar situasi seperti itu sebelumnya, dimana modal global duduk dengan para wakil dari negara yang diasumsikan sebagai negara berdaulat dan merancang persyaratan buat masuknya investasi mereka ke dalam negaranya sendiri.”

“Freeport memperoleh bukit (mountain) dengan tembaga di Papua Barat (Henry Kissinger duduk dalam board). Sebuah konsorsium Eropa mendapat nikel di Papua Barat. Sang raksasa Alcoa mendapat bagian terbesar dari bauksit Indonesia. Sekelompok perusahaan-perusahaan Amerika, Jepang dan Perancis mendapat hutan-hutan tropis di Sumatra, Papua Barat dan Kalimantan. Sebuah undang-undang tentang penanaman modal asing yang dengan buru-buru disodorkan kepada Soeharto membuat perampokan ini bebas pajak untuk lima tahun lamanya. Nyata dan secara rahasia, kendali dari ekonomi Indonesia pergi ke Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI), yang anggota-anggota intinya adalah Amerika Serikat, Canada, Eropa, Australia dan, yang terpenting, Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (WB).”

Demikian gambaran yang diberikan oleh Brad Simpson, Jeffrey Winters dan John Pilger tentang suasana, kesepakatan-kesepakatan dan jalannya sebuah konferensi yang merupakan titik awal sangat penting buat nasib ekonomi bangsa Indonesia selanjutnya.

Kalau sebelum krisis global berlangsung kita tidak mengenal istilah “korporatokrasi”, sebenarnya paham dan ideologi ini sudah ditancapkan di Indonesia sejak tahun 1967. Delegasi Indonesia saat itu memang Pemerintah, tetapi counter part-nya, adalah captain of industries atau para korporatokrat.


Para Perusak Ekonomi Negara-negara Mangsa
Benarkah sinyalemen John Pilger, Joseph Stiglitz dan masih banyak ekonom AS kenamaan lainnya bahwa hutanglah yang dijadikan instrumen untuk mencengkeram Indonesia?

Dalam rangka ini, saya kutip buku yang menggemparkan. Buku ini ditulis oleh John Perkins dengan judul: “The Confessions of an Economic Hitman”, atau “Pengakuan oleh seorang Perusak Ekonomi”. Buku ini tercantum dalam New York Times bestseller list selama 7 minggu.

Saya kutip sambil menterjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

Halaman 12: “Saya hanya mengetahui bahwa penugasan pertama saya di Indonesia, dan saya salah seorang dari sebuah tim yang terdiri dari 11 orang yang dikirim untuk menciptakan cetak biru rencana pembangunan pembangkit listrik buat pulau Jawa.”

Halaman 13: “Saya tahu bahwa saya harus menghasilkan model ekonometrik untuk Indonesia dan Jawa”. “Saya mengetahui bahwa statistik dapat dimanipulasi untuk menghasilkan banyak kesimpulan, termasuk apa yang dikehendaki oleh analis atas dasar statistik yang dibuatnya.”

Halaman 15: “Pertama-tama saya harus memberikan pembenaran (justification) untuk memberikan hutang yang sangat besar jumlahnya yang akan disalurkan kembali ke MAIN (perusahaan konsultan dimana John Perkins bekerja) dan perusahan-perusahaan Amerika lainnya (seperti Bechtel, Halliburton, Stone & Webster, dan Brown & Root) melalui penjualan proyek-proyek raksasa dalam bidang rekayasa dan konstruksi. Kedua, saya harus membangkrutkan negara yang menerima pinjaman tersebut (tentunya setelah MAIN dan kontraktor Amerika lainnya telah dibayar), agar negara target itu untuk selamanya tercengkeram oleh kreditornya, sehingga negara penghutang (baca: Indonesia) menjadi target yang empuk kalau kami membutuhkan favours, termasuk basis-basis militer, suara di PBB, atau akses pada minyak dan sumber daya alam lainnya.”

Widjojo Nitisastro berbincang bersama Presiden Soeharto dan Wapres Try Soetrisno.

Halaman 15-16: “Aspek yang harus disembunyikan dari semua proyek tersebut ialah membuat laba sangat besar buat para kontraktor, dan membuat bahagia beberapa gelintir keluarga dari negara-negara penerima hutang yang sudah kaya dan berpengaruh di negaranya masing-masing. Dengan demikian ketergantungan keuangan negara penerima hutang menjadi permanen sebagai instrumen untuk memperoleh kesetiaan dari pemerintah-pemerintah penerima hutang. Maka semakin besar jumlah hutang semakin baik. Kenyataan bahwa beban hutang yang sangat besar menyengsarakan bagian termiskin dari bangsanya dalam bidang kesehatan, pendidikan dan jasa-jasa sosial lainnya selama berpuluh-puluh tahun tidak perlu masuk dalam pertimbangan.”

Halaman 15: “Faktor yang paling menentukan adalah Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Proyek yang memberi kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan PDB harus dimenangkan. Walaupun hanya satu proyek yang harus dimenangkan, saya harus menunjukkan bahwa membangun proyek yang bersangkutan akan membawa manfaat yang unggul pada pertumbuhan PDB.”

Halaman 16: “Claudia dan saya mendiskusikan karakteristik dari PDB yang menyesatkan. Misalnya pertumbuhan PDB bisa terjadi walaupun hanya menguntungkan satu orang saja, yaitu yang memiliki perusahaan jasa publik, dengan membebani hutang yang sangat berat buat rakyatnya. Yang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin. Statistik akan mencatatnya sebagai kemajuan ekonomi.”

Halaman 19: “Sangat menguntungkan buat para penyusun strategi karena di tahun-tahun enam puluhan terjadi revolusi lainnya, yaitu pemberdayaan perusahaan-perusahaan internasional dan organisasi-organisasi multinasional seperti Bank Dunia dan IMF.”


Penutup
Fokus tulisan ini adalah peran SMI dalam perpspektif sejarah dan kaitannya dengan hubungan yang sangat erat dan subordinatif pada kekuatan-kekuatan asing. Dan kekuatan asing tersebut sangat mungkin adalah kekuatan corporatocracy yang diwakili oleh tiga lembaga keuangan internasional, yaitu Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan IMF.

Sejak Konferensi Jenewa bulan November 1967 yang digambarkan oleh John Pilger, dalam tahun itu juga lahir UU No. 1, Tahun 1967, tentang Penanaman Modal Asing (PMA), yang disusul dengan UU No. 6, Tahun 1968, tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan serangkaian perundang-undangan dan peraturan beserta kebijakan-kebijakan yang teramat sangat jelas menjurus pada liberalisasi. Dalam berbagai perundang-undangan dan peraturan tersebut, kedudukan asing semakin lama semakin bebas, hingga akhirnya praktis sama dengan kedudukan warga negara Indonesia.

Kalau kita perhatikan bidang-bidang yang diminati mereka dalam melakukan investasi besar di Indonesia, perhatian mereka tertuju pada pertumbuhan PDB Indonesia yang produknya bermanfaat untuk mereka, sedangkan bangsa Indonesia hanya memperoleh pajak dan royalti yang sangat minimal.

Bidang-bidang ini adalah pertambangan dan infrastruktur, seperti listrik dan jalan tol yang dengan tarif tinggi yang dikenakan pada rakyat Indonesia bisa mendatangkan laba yang besar bagi mereka.

Apakah siklus hidup di dunia materialisme, kapitalisme dan neo-liberalisme: Work (bekerja), Buy (membeli), Consume (mengonsumsi) dan Die (mati), ini yang dikehendaki manusia Indonesia?

Bidang lain adalah memberikan kredit yang sebesar-besarnya dengan tiga sasaran: pertama, memperoleh pendapatan bunga, kedua, proyek yang dikaitkan dengan hutang yang diberikan bisa di mark up, dan dengan mekanisme hutang, kebijakan Indonesia dikendalikan melalui anak bangsa sendiri, terutama mereka yang termasuk dalam kelompok OTB untuk ekonomi dan kelompok The Ohio Boys untuk bidang politik.

Secara keseluruhan ini merupakan cerita yang menarik dan bermanfaat sebagai bahan renungan dan introspeksi betapa kita sejak tahun 1967 sudah dijajah kembali dengan cara dan teknologi yang lebih dahsyat.

Para penjajah Belanda dahulu menanam berbagai pohon yang buahnya bernilai tinggi. Kekejaman mereka terletak pada eksploitasi manusia Indonesia yang bagaikan budak. Kebun-kebunnya sampai sekarang masih tersisa menjadi PTP-PTP yang masih menguntungkan.

Sejak tahun 1967, pengerukan dan penyedotan kekayaan alam Indonesia oleh kekuatan asing, terutama mineral yang sangat mahal harganya dan sangat vital itu, dilakukan secara besar-besaran dengan modal besar dan teknologi tinggi. Dan para pembantunya adalah bangsa kita sendiri yang berhasil dijadikan kroni-kroninya. Apakah pengangkatan SMI menjadi Managing Director World Bank saat itu merupakan bagian dari skenario ini? Saya tidak tahu!

Kwik Kian Gie
Menteri Koordinator Ekonomi Kabinet Persatuan Nasional (1999 - 2000)
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional & Ketua Bappenas Kabinet Gotong Royong (2001 - 2004)
Pendiri Institut Bisnis dan Informatika Indonesia (IBII)
kwikkiangie.com

Saturday, October 28, 2017

Sakitnya Ditolak Masuk ke Negara Lain


Orang yang punya pengalaman mengurus visa untuk bepergian ke Amerika Serikat tentu mafhum, masuk ke negara itu bukan perkara mudah. Kalau menurut bahasa U.S. Customs and Border Protection, “Please be aware, entering the United States is a privilege, not a right,” masuk Amerika itu keistimewaan, bukan hak.

Menurut cerita, orang-orang dengan nama Arab termasuk yang sulit mendapat visa. Ini tentu berkaitan dengan paranoia AS pada terorisme sesudah 9/11. Selain itu, kabarnya orang yang belum menikah juga sulit masuk karena dikhawatirkan punya niat mengawini orang AS demi menjadi warga negara Paman Sam.

Jika mendapatkan visa ke AS saja sulit, punya visa pun masih bisa ditolak masuk. Amerika punya daftar alasan-alasan apa saja yang bisa membuat seseorang tidak bisa masuk ke negaranya, bahkan ketika sudah memegang visa, sebagaimana yang terjadi pada Jenderal Gatot Nurmantyo tempo hari.


Menurut U.S. Customs and Border Protection, orang yang telah memegang visa ke AS, tetap bisa dilarang masuk jika ia terindikasi punya niat menjadi imigran, pernah atau berniat jadi pekerja ilegal di AS, terkait dengan organisasi kriminal atau terorisme, diketahui bersalah dalam kejahatan moral (seperti penganiayaan anak, pemerkosaan, penipuan, pencurian, dll.), diketahui bersalah dalam kejahatan penyerangan (pembunuhan, perampokan), mengidap penyakit menular, dan sebelumnya pernah tinggal di AS melewati masa berlakunya visa.

Sejak pemerintahan Donald Trump, AS juga punya daftar negara yang warganya dilarang masuk ke Amerika. Setelah sempat bongkar pasang, daftar terbaru memuat delapan negara, yakni Chad, Iran, Libya, Korut, Somalia, Suriah, Venezuela, dan Yaman. Salah satu alasan utama AS mengeluarkan daftar tersebut yakni karena negara-negara tersebut dianggap sebagai sumber terorisme. Selain itu, orang yang pernah dideportasi dan pernah dicabut kewarganegaraannya juga otomatis nggak bisa masuk AS lagi.

Yang jelas, pelarangan seseorang masuk ke AS sebenarnya bersifat sementara. Tergantung pergantian rezim dan bisa dicabut apabila U.S. Department of State mengeluarkan keputusan pencabutan (waiver).

Tidak cuma tokoh politik dan militer yang pernah dilarang masuk AS, penyanyi seperti Lily Allen, Yusuf Islam (dulu Cat Steven), dan Amy Winehouse juga pernah mengalami. Sosok lain seperti pesepakbola Maradona, PM India Narendra Modi, dan Tom Hanks di film The Terminal juga tak luput dari pencabutan “privilege” tersebut.


Namun, masalah larang-melarang masuk ini bukan dilakukan AS saja. China, misalnya, melarang Justin Bieber, Brad Pitt, dan Miley Cyrus masuk ke negaranya. Sedangkan Indonesia pernah melarang Lady Gaga masuk. Menurut berita Hukum Online, pada 2004 ada 100 orang WNA yang masuk daftar-nggak-boleh-masuk Indonesia, tapi tidak diumumkan siapa saja mereka. Sejumlah tentara Singapura juga ada yang masuk kedalam daftar ini.

Di kalangan sejarawan Indonesia, ada nama Benedict Anderson, warga negara Irlandia, seorang Indonesianis terkemuka pengarang karya klasik Imagined Communities, yang dilarang masuk ke Indonesia sejak 1981 (dalam kondisi sudah memegang visa) hingga 1999 karena mengkritik Orde Baru. Ben Anderson bersama rekannya, Ruth McVey, adalah dua orang pertama yang menulis analisis peristiwa G-30-S/PKI yang berlawanan dengan sejarah versi Orde Baru.

Hikmah dari pelarangan ini adalah kini kita bisa membayangkan, betapa menyakitkannya ketika kita dilarang masuk ke satu wilayah tertentu. Padahal, bisa jadi kita punya kepentingan yang berkaitan dengan nafkah hidup di sana. Jadi, sekarang tahu kan, penderitaan yang dirasakan pemulung ketika sedang berdinas dan menemukan plang “Pemulung Dilarang Masuk”.

MOJOK
Redaksi, 24 OKTOBER 2017
https://mojok.co/redaksi-mojok/corak/kilas/sakitnya-ditolak-masuk-ke-negara-lain/


Jenderal Gatot Ditolak karena Dekat dengan Islam?

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menduga, penolakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo oleh Amerika Serikat (AS) karena Gatot selama ini dikenal dekat dengan umat Muslim di Indonesia. Menurutnya, tak mungkin negara sebesar AS melakukan penolakan terhadap seseorang tanpa ada sebab yang jelas.

Kita tahu sendiri, sejak masa kampanye, Presiden AS Donald Trump sudah menunjukkan dirinya anti-Islam. Jadi indikasinya bisa dilihat dari sisi itu,” ungkap Ujang kepada Republika.co.id, Selasa (24/10/2017).

Ujang menjelaskan, AS tidak mungkin melakukan penolakan tersebut tanpa ada alasan yang sangat genting bagi negara adidaya itu. Tentu mereka memiliki alasan, baik itu masalah keamanan atau yang lainnya. “Tidak mungkin itu hanya kesalahan teknis dari otoritas tertentu. Pasti terkoneksi sampai pada Presidennya. Saya kira itu berkaitan langsung dengan kebijakan Donald Trump,” kata dia.


Apalagi, lanjut dia, ketika terjadi demo besar Aksi Bela Islam, Gatot terindikasi berpihak kepada umat Islam. Umat yang melakukan aksi itu. Menurut Ujang, kelompok itu merupakan kelompok yang dicap oleh kelompok tertentu lainnya sebagai Islam garis keras. Meski pun hal itu masih bisa diperdebatkan. “Nah, di situlah saya kira titik temunya dengan Presiden Trump yang sangat anti dengan Islam garis keras,” terangnya.

Ujang juga mengungkapkan adanya kemungkinan lain. Penolakan AS terhadap Gatot merupakan shock therapy bagi Indonesia. Selama kepemimpinan Joko Widodo, Indonesia lebih condong berkiblat ke Negeri Tirai Bambu. “Bisa juga ini shock therapy dari AS untuk Indonesia karena ketergantungannya terhadap Cina lebih besar daripada AS,” tutur dia.

Dosen Hubungan Internasional Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Jakarta ini juga mengapresiasi langkah cepat pemerintah Indonesia dalam merespons penolakan tersebut. Meskipun, Ujang mengatakan, penolakan itu tetap merupakan tamparan keras bagi pemerintah Indonesia.

REPUBLIKA
Rabu , 25 Oktober 2017
Rep: Ronggo Astungkoro
Red: Andi Nur Aminah


Ditolak Sebelum Berangkat

Larangan masuk Negara Paman Sam diketahui sesaat sebelum dia bertolak pada Sabtu, 21 Oktober 2017. Gatot Nurmantyo dan rombongan dijadwalkan terbang pukul 17.50 WIB dengan pesawat Emirates Airlines melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

Sedianya Gatot akan menghadiri acara Chiefs of Defense Conference on Countering Violent Extremism ( VEOs), 23-24 Oktober 2017. Ia diundang Kepala Staf Gabungan AS Jenderal Joseph Dunford Jr.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Wuryanto, menyatakan Jenderal Gatot kemudian memutuskan untuk tidak berangkat sampai ada penjelasan resmi dari pihak pemerintah Amerika Serikat.


Panglima TNI, kata dia, langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Presiden Jokowi, Menko Polhukam, dan Menteri Luar Negeri.

Panglima TNI hingga saat ini belum mengetahui alasan yang jelas dari Amerika Serikat terkait pelarangan tersebut,” ujar Wuryanto dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu, 22 Oktober 2017.

Wuryanto menyatakan, Panglima TNI sudah sering melawat ke Amerika. Oleh karena itu, TNI mempertanyakan alasan pemerintah AS melarang Jenderal Gatot untuk masuk.

“Sudah beberapa kali ke AS, Februari juga sudah pernah ke sana dan tidak ada masalah,” ujar Wuryanto.

Liputan6 SCTV 
http://news.liputan6.com/read/3138582/dugaan-jk-di-balik-panglima-tni-ditolak-masuk-amerika

Friday, October 13, 2017

The Power of Setya Novanto


Harus diakui, Setya Novanto memiliki kemampuan lobi diatas rata-rata. Sebagai pengusaha muda ia sempat melejit. Ia pun sukses berkiprah di panggung politik. Benarkah ia hebat?

Bulan Agustus tahun 1999, barangkali bulan yang paling gegap-gempita dalam catatan hidup Setya Novanto. Hari-hari belakangan ini, pengusaha muda yang selalu tampil necis dengan semerbak parfum ini bak seorang selebriti yang memancarkan aura popularitas. Ia diburu puluhan wartawan dalam negeri dan luar negeri. Kilatan lampu blitz dan sorotan kamera televisi kerap mengiringi ayunan langkahnya.

Bahkan, ketika berakhir pekan dengan putranya di bioskop pun ia tak lepas dari kuntitan wartawan. Para nyamuk pers ini setia menongkrongi kediamannya di Pondok Indah, Jakarta Selatan. “Saya capai, betul-betul capai,” ungkap Nova ––begitu ia akrab disapa–– sembari mengusap muka dengan kedua tangannya.

Belakangan ini, hampir semua media cetak dan TV memuat wawancara dan sepak terjangnya. Jangan salah, bukan popularitas yang didapat. Hujatan dan kecurigaan mengarah ke ayah sepasang putra-putri ini. “Bagi saya pribadi tak soal, saya sudah tahan banting,” ujarnya kalem. Ia mengaku tak bisa menikmati publikasi media akhir-akhir ini. Maklum, yang diberitakan bukan lagi prestasinya sebagai pengusaha. “Saya sedih karena dampak pemberitaan itu juga dirasakan keluarga saya,” tuturnya dengan wajah muram.


Suami Luciana Lily Herliyanti ini memang wajar menyimpan kegundahan. Akibat liputan pers akhir-akhir ini, orang tuanya jatuh sakit. “Kedua anak saya pun pulang sekolah menangis dan mengadu pada ibunya, apa dosa Bapak? Bapak ditangkap, ya? Bapak salah enggak sih?” ceritanya.

Masih dengan nada sedih, Nova mengungkapkan keprihatinannya kepada guru putrinya di sekolah bergengsi yang khusus untuk orang-orang berduit, Sekolah Global Jaya. “Kamu tanya bapakmu siapa,” ungkapnya. Ia mengaku akan protes keras kepada guru tersebut. Namun, setelah dijelaskan, buah hatinya, Rezha Herwindo (11 tahun) dan Dwina Michaela (9 tahun), bisa mengerti. “Yang jelas, saya tidak mungkin melakukan kesalahan dalam hal ini,” tandas menantu mantan Wakil Kapolda Jawa Barat, Brigjen Sudharsono ini.

Siang itu Nova yang mengenakan setelan celana dan jas dark blue terlihat muram dan kuyu. Gurat-gurat kelelahan tak bisa ia sembunyikan, meski ia berusaha rileks dan banyak mengumbar senyum. “Saya ngantuk sekali, saya mau cuci muka dulu, ya,” pintanya kepada SWA yang siang itu, Kamis 5 Agustus lalu (th 1999), menemuinya di ruang kerjanya yang cukup lapang dan tertata apik di Plaza Bank Mandiri, lantai 26.

Sembari berbincang-bincang, ia yang ditemani beberapa stafnya tak bisa duduk tenang. Ia kerap mondar-mandir antara meja tamu dan meja kerjanya. Bahkan, beberapa kali ia minta izin keluar ruangan. Entah apa yang dikerjakan. Ia pun beberapa kali menerima telepon masuk. “Gila, kasus ini benar-benar menguras energi saya. Dalam seminggu ini berat badan saya turun dua kilogram,” ungkapnya terus terang.


Kasus transaksi pembelian hak piutang Bank Bali (BB) ke Bank Dagang Nasional Indonesia oleh PT Era Giat Prima (EGP) yang mencuat awal bulan ini telah melambungkan nama Nova. Maklum, Chairman kerajaan bisnis Grup Nova ––menaungi sekitar 11 perusahaan–– dan wakil bendahara Partai Golkar ini adalah orang nomor satu di EGP. Seiring dengan bergulirnya kasus pembobolan Rp 905 miliar yang menghebohkan itu, nama “harum” pengusaha bershio kuda ini pun dipertaruhkan. Pasalnya, kasus BB bukan semata transaksi bisnis. Ditengarai, dana miliaran rupiah yang masuk kocek pribadi dan EGP digunakan untuk kepentingan partai berlambang beringin demi mengegolkan B.J. Habibie ke kursi presiden yang kedua kali. Tak urung, isu money politic pun semakin keras menghantam partai yang di zaman reformasi ini kabarnya menawarkan paradigma baru.

Selama ini, Nova yang 12 November mendatang (th 1999) berusia 44 tahun memang memiliki dua “wajah”. Sebagai pengusaha, ia dikenal binaan konglomerat Sudwikatmono. Ia dipercaya Pak Dwi ––begitulah ia menyapa sang suhu–– menjadi tangan kanannya untuk menggerakkan roda bisnis Grup Global Putera Nasional, pemilik 15 anak perusahaan.

Menurut Dwi, ia dua kali bertemu dengan Nova. Yang pertama, beberapa hari setelah kasus BB mencuat ke permukaan, dan yang kedua, pada Senin, 2 Agustus lalu (th 1999). Dwi menuturkan, Nova datang bersama seorang temannya bernama Nursalim. “Kami ketawa-ketawa saja, yang dibicarakan hanya urusan bisnis,” ungkapnya. Sayangnya, ia tidak merinci bisnis apa yang dibicarakan itu. Memang, Dwi menanyakan kasus BB, dan menurut pengakuan Nova, apa yang ia lakukan hanya bisnis biasa. Dwi menambahkan, “Saya rasa dia tidak bohong, orangnya jujur, dan sampai sekarang dia tidak pernah membohongi saya.


Terlepas dari kasus itu, Dwi bangga karena kini Nova sudah berhasil sebagai pengusaha. “Saya senang, dia maju. Tapi, saya tidak tahu-menahu dan tidak mengikuti kasus itu,” jelasnya. Saat ini, tambahnya, ia tidak membimbing Nova lagi. Ia hanya menasihatinya, agar berhati-hati dalam menjalankan bisnis debt collection, sebab “Bisnis itu banyak risikonya.

Juga, agar Nova tidak mencampuradukkan bisnis dengan politik. Berdasarkan pengalaman Dwi, Nova dan Joko Soegiarto Tjandra, bos Grup Mulia, memang punya kemampuan lobi di atas rata-rata. “Mereka hebat kalau meyakinkan orang. Menurut saya, mereka jago lobi, dua-duanya hebat,” jelasnya. Namun, dalam pengamatan Dwi, dibandingkan Nova, Joko lebih matang.

Sebagai pengusaha, pamor Nova cepat melejit. Sederet perusahaan pun berhasil dibangunnya, mulai dari jasa, resort, padang golf, real estate, hotel, kafe, kawasan industri, granit, sampai pertambangan. Bahkan, ia juga sukses menggandeng ––tepatnya digandeng–– sejumlah pengusaha besar.

Putri sulung mantan Presiden Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana alias Mbak Tutut juga mempercayakan kemudi PT Citra Permatasakti Persada di tangannya. Perusahaan yang mengelola surat izin mengemudi swasta di Polri ini ditengarai meraup untung gede.


Nama mantan Pria Tampan se-Surabaya tahun 1975 ini memang mulai mencorong setelah ia diangkat menjadi anak binaan Sudwikatmono. Sebelumnya, meski telah malang melintang di dunia bisnis, ia boleh dibilang bukan siapa-siapa. Menerjuni rimba bisnis ketika masih belia ––setamat SMA IX Jakarta–– putra ketiga dari 6 bersaudara ini berjualan beras dan madu bersama seorang temannya. “Untuk mengisi waktu karena saya terlambat ikut ujian masuk ke Universitas Airlangga, Surabaya,” ceritanya pada SWA beberapa waktu lalu.

Dengan modal Rp 82.500, ketika itu ia mengaku bisa kulakan tiga kuintal beras. Ketekunannya berusaha membuat ia bisa berjualan beras sampai dua truk yang langsung diambil dari pusatnya di Lamongan. Saat itu ia juga punya kios di pasar Keputren, Surabaya. Sayang, usaha tersebut tak bertahan lama. Predikat juragan beras pun terpaksa ditanggalkannya karena mitra usahanya mulai tidak jujur. Toh, pehobi tenis meja ini tak lantas patah arang. Bersama putra Direktur Bank BRI Surabaya, Hartawan, Nova mengibarkan bendera CV Mandar Teguh. Seiring dengan itu, ia pun ditawari bekerja oleh bos PT Sinar Mas Galaxi –dealer Suzuki untuk Indonesia Bagian Timur– sebagai salesman. Kesempatan itu tak disia-siakannya. Ia pun memilih membubarkan CV yang baru seumur jagung. Keputusan tersebut tak dinyana malah mengantarkannya ke tangga sukses. Dalam waktu relatif singkat, berkat kepiawaiannya menjual, Nova yang waktu itu berusia 22 tahun dan tercatat sebagai mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Widya Mandala Surabaya dipercaya menjadi Kepala Penjualan Mobil untuk wilayah Indonesia Bagian Timur.

Toh, kesuksesan itu tak menyurutkan cita-citanya menjadi pengusaha. “Itu cita-cita saya sejak kecil,” ungkapnya. Dengan jujur dan berani sebagai pijakan bisnisnya, ia pun melanglang belantara bisnis. Dengan niat melanjutkan kuliahnya dan meluaskan cakrawala bisnisnya, ia hijrah ke Jakarta. Di sela-sela kegiatannya sebagai mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Trisakti, Jakarta, ia tetap menjalankan kiprahnya sebagai pengusaha. Dibantu istri tercinta, ia mengembangkan pompa bensin milik mertuanya di Cikoto, Tangerang.


Bisnisnya terus merambah. Bersama beberapa rekannya ia mendirikan PT Obor Swastika yang mengusahakan peternakan. Lewat usaha inilah putra perwira AURI ini mengenal jasa bank. Ia mendapat suntikan dana sebesar Rp 200 juta dari Bank Dagang Negara. Langkahnya pun makin maju seiring intuisi bisnisnya yang makin tajam. Kemashyuran nama mertua pun secara tak langsung membantu bisnisnya. Pabrik tekstil Naintex di Bandung mempercayakan pengadaan bahan baku tekstil maklon kepadanya. Tak sampai di situ, ia pun berhasil menembus pabrik kertas PN Padalarang dan PN Sandang dengan memasok pulp bahan baku kertas. “Saat itu saya mulai berkenalan dengan mitra dagang dari mancanegara,” ceritanya.

Rupanya Dewi Fortuna terus mendampinginya. Masih di tahun 1980-an, ia berhasil mendapatkan tender pembangunan kawasan industri kayu Marunda, Jakarta Utara. Ia mengaku tak gampang memenangkan tender senilai Rp 1,6 miliar tersebut. Menurut pengakuannya, ia mesti menongkrongi kantor Wali Kota Jakarta Utara sejak pagi hari. Soalnya, ia empat kali gagal menemui Pak Wali Kota. Berkat kegigihan dan tangan dinginnya, bisnisnya terus melaju kencang. Ia pun tak berhenti hanya sebatas jadi kontraktor. Ia melangkah pula ke bidang transportasi dan industri lewat PT Duta Kencana Bakti dan PT Citra Wahana.

Perjalanan membangun bisnisnya memang tak selalu mulus. Ia juga kerap mendapat kendala. Toh, ambisinya menjadi pengusaha besar tak goyah. “Saya malah semakin tertantang,” katanya kalem. Pengalaman dianggapnya merupakan pelajaran yang paling berharga. Dari pengalaman ia menilai, kekuatan lobi menjadi bagian dari kunci sukses usaha. Karenanya, ia mulai menebar jaring dengan menjalin persahabatan kepada para pejabat tinggi dan pengusaha besar. Ia mendekati orang-orang yang dekat dengan mereka, seperti ajudan, sekretaris pribadi, sampai bawahan si pejabat.


Sifat pantang menyerah sepertinya melekat dalam jiwa Nova. Keteguhan dan kegigihannya makin teruji ketika ia berniat mendekati Sudwikatmono. Usai menyelesaikan proyek Nagoya Plaza Hotel di Batam yang menelan investasi Rp 8,5 miliar (th 1986) bersama tiga pengusaha Indonesia, ia melihat kawasan Pulau Batam potensial dikembangkan menjadi daerah wisata. Untuk mewujudkan impiannya, ia melirik sang taipan itu. Soalnya, tanah yang diincarnya di Pantai Nongsa, Batam, adalah milik Dwi, Ciputra dan Liem Sioe Liong. “Saya baru bisa bicara dengan Pak Dwi setelah berhari-hari mencegatnya di lapangan parkir,” ceritanya. Malahan, sebelum ketemu Dwi, ia mengaku telah mengumpulkan sejumlah bekal menyangkut biodata Dwi dan jurus-jurus jitu meyakinkannya.

Kesabaran dan ketahanan mental yang luar biasa memang. Akhirnya, kegigihannya membuahkan hasil. Ia tak cuma bisa mewujudkan impiannya membangun Talvas Resort Island Batam –padang golf bertaraf internasional seluas 2x18 hole di atas tanah seluas 400 hektare yang menelan investasi US$ 100 juta. Ia pun mampu meyakinkan Dwi bahwa ia patut menjadi anak didiknya. “Karena krisis, proyek pembangunan resort dan hotelnya agak tertunda,” jelasnya. Kerjasamanya dengan Dwi lewat PT Pan Island Development tersebut –patungan pengusaha Indonesia (40%, yang 30% dimilikinya bersama Dwi dan Komatsubara Kensha Jigyodan Co, Jepang (60%)– semakin melekatkan pertalian antara keduanya.

Sang guru rupanya semakin kepincut dengan semangat tinggi si murid. Proyek-proyek prestisius lainnya pun mulai mereka garap, seperti bidang telekomunikasi (PT Putri Selaka Kencana), proyek real estate dan kawasan industri di Batam yang menggandeng mitra dari Taiwan, Ericaro Industrial Development, industri water pump dan paper cup juga di Batam, dan pembangunan hotel dan kota satelit di Palembang. “Sampai saat ini saya masih bermitra dengan Pak Dwi,” ujarnya menampik tudingan “anak durhaka”, yang dialamatkan kepadanya. Di matanya, Dwi tetap gurunya. “Saya hormat dan bangga padanya. Beliau yang mendidik saya. Segala usaha saya tak lepas dari peran beliau,” tuturnya.

Setya Novanto dibalut selendang batik, hasil karya seniman Photoshop, Agan Harahap.

Angin reformasi yang merubuhkan kekuasaan Soeharto pada Mei 1998 yang berdampak pada perubahan politik dinilainya juga mempengaruhi iklim bisnis di Indonesia. “Kalau dulu kami masih bisa berbisnis dengan para senior, seperti Pak Eka Wijaya, Pak Dwi, Pak Prajogo, kenyataannya mereka sekarang pada ambruk semua,” ungkapnya lirih. Karenanya, ia melihat perubahan besar terjadi pada peta bisnis di Indonesia. “Sekarang beralih ke generasi muda yang berarti ada perubahan pemikiran,” tuturnya sembari mencomot kudapan yang tersedia di atas meja tamu.

Ia menjelaskan, bisnis-bisnisnya pun tak luput dari hantaman krisis ekonomi. “Ya, efisiensi di sana-sini,” katanya. Ia mengaku beberapa proyeknya memang ditunda, seperti proyek real estate di Batam dan sejumlah proyek lainnya. Sayangnya, ia menampik merincinya. “Ya, adalah beberapa,” tambahnya. Sementara core business Grup Nova dikatakannya masih tetap di bidang industri, investment company (EGP), pariwisata, properti dan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, di antaranya ke Arab Saudi. “Yang menjadi andalan bisnis ekspor damar kucing (bahan untuk cat) ke New York,” jelasnya.

Selain dikenal sebagai pengusaha, peraih ASEAN Entrepreneur Award 1993 ini juga dikenal luas sebagai politisi dan aktif di organisasi keolahragaan.

Memang, kedekatannya dengan Dwi membuat jalan baginya semakin mulus. Ia dengan mudah bisa melobi kalangan pejabat tinggi dan pengusaha besar lainnya. Berkat Dwi pula, ia bisa dipercaya menduduki kursi Bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat. Ia pun pernah tercatat sebagai Pembina Golf Putra-Putri ABRI dan Pembina Olahraga Generasi Muda Kosgoro (1995). Sederet jabatan lainnya pun pernah mampir di pundaknya, sebut saja Bendahara Lemkari (1997), Bendahara Proyek Sea Games XVIII/1995, Bendahara Proyek Olympic Games XXVI/1996 dan Wakil Bendahara PON XIV/1996.


Di panggung politik, kiprahnya dimulai sebagai kader Kosgoro (1974). Lewat organisasi massa inilah ia menjalin persahabatan dengan mantan Menpora Hayono Isman yang telah dikenalnya ketika sama-sama menjadi siswa SMA IX, Jakarta. Dalam satu kesempatan ia mengaku merasa memperoleh binaan dari tiga orang. “Sudwikatmono adalah pembina usaha saya, Hayono Isman membina saya dalam politik, dan Wismoyo Arismunandar (jenderal purnawirawan, kini Ketua KONI, Red.) membina wawasan pengabdian pada bangsa dan negara,” tuturnya bangga. Toh, Hayono menilai lain. “Dia baru belajar politik,” ujarnya.

Belakangan kedekatan mantan Ketua Umum Badan Musyawarah Pengusaha Swasta Kosgoro dan anggota Pimpinan Pusat Kolektif Kosgoro ini dengan putra pendiri Kosgoro itu retak. Pasalnya, ia menuduh Hayono berada di balik kebijakan supaya Kosgoro memisahkan diri dari Golkar. Hayono yang kemudian keluar dari rimbunan Pohon Beringin akhirnya bergabung dengan Partai Keadilan dan Persatuan yang dimotori mantan Pangab dan Menhankam Edi Sudrajat. Sementara Nova memilih mengundurkan diri dari Kosgoro dan tetap “berlindung” di kerindangan partai tersebut sampai akhirnya pada Munaslub Partai Golkar, Juli tahun lalu, ia terpilih sebagai Wakil Bendahara dan Ketua Korwil IV. Kini, ia juga tercatat sebagai calon legislatif jadi dari daerah Timor-Timur yang dalam waktu dekat akan melakukan jajak pendapat untuk menentukan nasibnya sendiri.

Politik ini pendidikan kader sebenarnya yang akan mengasah kita untuk bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan yang jernih kepada perjuangan rakyat Indonesia,” jelasnya. Ia menambahkan, dengan terjun ke gelanggang poltik ia menjumpai pengalaman yang luas. Toh, ia menampik punya ambisi.

Dengan begini saja, sudah cukup,” ujarnya sembari tertawa. Menurutnya, ada bagusnya pengusaha terjun sebagai politisi. “Bisa memberikan nuansa yang bijaksana dalam pengambilan keputusan,” tandasnya. Ketika ditanya apakah politik ia pakai sebagai kendaraan untuk meraih sukses, Nova tertawa. “Wah, kalimat yang bagus. Apa tadi, jangan menggunakan politik sebagai kendaraan untuk menuju sukses. Kalimat bagus, tolong dicatat, nanti saya pasang gede-gede,” pintanya kepada salah seorang stafnya yang serta-merta mencatat kalimat tersebut pada secarik kertas.

Sumber:
Harmanto Edy Djatmiko 
Reportase: Firdanianty, Sudarmadi dan Albert Weldison.
Riset: Tantri Riyanthi.
Sajian Khusus Majalah SWA (Setya Novanto),
Majalah SWA Edisi 16 Tahun 1999

Thursday, September 7, 2017

Demagogi


Debat bukan sabung ayam. Tapi kita telanjur menikmatinya begitu. Menunggu ada yang keok. Lalu bersorak, lalu mengejek. Hasrat ejek-mengejek inilah yang kini menguasai psikologi politik kita: mencari kepuasan dalam kedunguan lawan.

Debat adalah seni persuasi. Seharusnya ia dinikmati sebagai sebuah pedagogi: sambil berkalimat, pikiran dikonsolidasikan. Suhu percakapan adalah suhu pikiran. Tapi bagian ini yang justru hilang dari forum debat hari-hari ini. Yang menonjol cuma bagian demagoginya: busa kalimat. Pada kalimat berbusa, kita tak menonton keindahan pikiran.


Dalam suatu rapat politik, Haji Agus Salim, salah seorang pendiri negeri, berpidato memukau. Lawan politiknya datang mengganggu dengan meneriakkan suara kambing: “embeeek… ­embeeek ….” Teriakan itu jelas untuk menghina. Janggut Agus Salim memang mirip janggut kambing. Rapat jadi gaduh. Caci-maki memenuhi ruangan.

Tapi Agus Salim tak terusik. Dengan tenang ia berbicara: “Maaf, ini rapat manusia. Mengapa ada suara kambing?” Rapat berlanjut, setelah gelak tawa meledak.

Politik adalah kecerdasan. Haji Agus Salim tak mengejek balik. Ia hanya memakai otaknya untuk membungkam lawan. Ia memberi pelajaran. Politik adalah pikiran. Bukan makian.


Demagogi adalah ilmu menyiram angin demi menuai bau, yaitu mencari sensasi dalam psikologi massa untuk menikmati kebanggaan diri. Sang tokoh akan mencari penonton demagogis, mereka yang siap menelan angin, siap berjuang dengan modal angin. Dengan psikologi inilah politik mengepung publik. Demokrasi kita hari ini ada dalam situasi itu.

Duel politik tak lagi bermutu. Gagasan dihapus oleh hiruk-pikuk ejekan. Sensasi dirayakan, esensi diabaikan. Rasa gagah memenuhi dada ketika ejekan disambut gempita oleh sesama pendukung. Sahut-menyahut di ruang sosial melambungkan kebanggaan kubu. Semacam ketagihan massal, ejekan menjadi obat perangsang politik. Suatu sensasi aphrodisiac memompa adrenalin untuk memuaskan politik demagogi: “Aku mengejek, maka aku ada.” Megalomania di sana, hipokrisi di sini. Dua-duanya kekurangan pikiran.

Sebelum jadi jenderal, Soedirman adalah seorang guru, seorang pendidik.

Negeri ini didirikan dengan pikiran yang kuat: bahwa kemerdekaan harus diisi dengan pengetahuan, agar anak negeri tak lagi dibodoh-bodohi oleh kaum pinter dari luar. Karena kebodohan mengundang penjajahan.

Kemerdekaan adalah hasil siasat intelektual, oleh yang berbahasa (diplomasi), maupun yang bersenjata. Politikus dan pejuang tumbuh dalam kesimpulan yang sama, yaitu kemerdekaan adalah tindakan pedagogis.

Panglima Soedirman semula adalah seorang guru, lalu jadi jenderal.

Jadi, dari mana kita belajar demagogi?

Soekarno adalah seorang pemimpin yang intelek, bukan seorang demagog.

Kendati suka memanfaatkan emosi massa, Soekarno bukanlah seorang demagog. Ia memang mengumbar retorika, tapi tetap dalam kendali logika yang kuat. Dalam sebuah pidato lapangan di depan barisan tentara, Soekarno mengucapkan kalimat kurang-lebih begini: “Saudara-saudara tentara, kalian adalah alatnya negara. Dan negara adalah alatnya rakyat. Jadi kalian adalah alatnya alat.” Bukan sekadar retorikanya bagus, Soekarno mengucapkannya dalam suatu silogisme. Suatu pelajaran logika, bagi rakyat.

Jadi, dari mana kita belajar mengejek? Tan Malaka memiliki kekayaan metafor. Sutan Sjahrir lihai membekuk pikiran lawan debat. Mohammad Hatta bersih dalam berkalimat. Begitu juga yang lain. Pendiri negeri tumbuh dalam tradisi pikiran. Pidato Sjahrir di Perserikatan Bangsa-Bangsa (1947), ketika mempertahankan kemerdekaan, disebut oleh New York Herald Tribune sebagai salah satu pidato yang paling menggetarkan. Jebakan diplomat Belanda kepada Dewan Keamanan PBB untuk memilih: “Siapa yang Saudara percaya, mereka atau orang-orang beradab seperti kami,” ditanggapi Sjahrir dengan enteng: “Mereka mengajukan tuduhan tanpa bukti, ketimbang membantah argumen saya.

Debat adalah pelajaran berpikir.

Sutan Sjahrir, Haji Agus Salim, dkk, saat mewakili Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Negeri ini dihuni oleh gagasan, karena kita bertemu dengan berbagai pengetahuan mancanegara. Filsafat dan ideologi sudah lama berseliweran dalam pikiran pendiri negeri. Rasionalitas dan teosofi beredar luas di awal kemerdekaan. Sastra dan musik disuguhkan dalam pesta dan konferensi. Suatu suasana pedagogis pernah tumbuh di negeri ini. Tapi jejak poskolonialnya hampir tak berbekas, kini.

Memang, ada yang putus dari masa itu dengan periode Orde Baru: kritisisme.

Teknokratisasi pikiran, ketika itu, melumpuhkan kebudayaan. Birokratisasi politik mengefisienkan pembuatan keputusan, karena tak ada oposisi.

Kritik yang pedas memerlukan pengetahuan yang dalam. Sinisme yang kejam datang dari logika yang kuat. Dua-duanya kita perlukan untuk menguji pikiran publik agar tak berubah menjadi doktrin, agar panggung publik tak dikuasai para demagog. Kita hendak menumbuhkan demokrasi sebagai forum pikiran.

Tan Malaka: "Kita tak boleh merasa terlalu ...."

Debat adalah metode berpikir. Titik kritisnya adalah ketika retorika mulai tergelincir. Titik matinya adalah ketika dialektika terkunci.

Itulah saat kita menikmati debat sebagai pelajaran berpikir, suatu peralatan pedagogis untuk mendidik rakyat dengan pikiran. Demokrasi adalah sekolah manusia, bukan arena sabung ayam.

Hari-hari ini, kita tak melihat itu karena busa kalimat memenuhi ruang sosial. Busa kekuasaan, busa dendam, busa hipokrit. Sementara di belakang panggung para dalang mengatur siasat, penonton dijebak dalam psikologi: terlalu optimistis atau terlalu pesimistis. Tak ada yang kritis.

Tan Malaka pernah memberi nasihat: “Kita tak boleh merasa terlalu pesimistis, pun tak boleh merasa terlalu optimistis, karena kedua perasaan itu akan mudah membawa kita kepada oportunisme.

Rocky Gerung,
Pengajar Filsafat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia
Majalah TEMPO, 7 Jul 2014