Arti Persaudaraan Islam dan Jasa Bangsa Arab di Awal Kemerdekaan

Inilah tulisan kisah Abdurrahman Baswedan saat menjadi anggota misi diplomatik Repubik. Rombongan yang dipimpin 'Grand Old Man' yang mampu berbahasa begitu banyak bahasa asing, KH Agus Salim ditugaskan pemerintah ke timur tengah untuk menjalankan tugas diplomatik. Apa itu? Yakni, mencari pengakuan negara asing bahwa Indonesia itu sudah menjadi sebuah negara mandiri. Bukan lagi menjadi negara koloni Belanda.

Kisah yang ada berikut ini adalah bersumber dari buku yang diterbitkan Panitia Peringatan Seratus Tahun Haji Agus Salim, yang terbit di Jakarta, Penerbit Sinar Harapan, 1984, halaman 140-151. Lagi pula dalam kisah ini ada pelajaran moral atau akhlak yang sangat utama, yakni jangan gampang mengolok atau bersikap 'pejoratif' terhadap bangsa lain, apalagi bangsa itu terbukti pernah sangat berjasa di awal masa kemerdekaan. Kala itu tak ada orang Indonesia menyebut aneka sebutan pejoratif kepada Arab, misalnya 'kadrun' (kadal gurun dan sejenisnya). Sebab, negara-negara itu ternyata negara asing yang paling pertama mengakui kemerdekaan Indonesia.

Abdurrahman Baswedan, kakek dari Anies Rasyid Baswedan, saat ini menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Begini tulisan tersebut selengkapnya:

MISI DIPLOMATIK REPUBLIK INDONESIA DI MESIR

Oleh A R. Baswedan

Anggota Missi Diplomatik RI ke Timur Tengah

Matahari musim semi menyambut kami ketika pesawat melandas di lapangan terbang Kairo, 10 April 1947. Airport terasa sibuk. Kami berempat: Haji Agus Salim, Dr Mr Nazir St Pamuntjak, M Rasjidi (kemudian dikenal sebagai Prof Dr H M Rasjidi), dan saya, turun. Dengan menjinjing aktentas sederhana yang kuncinya sering macet, dan berbekal secarik kertas kumal keluaran Kementerian Luar Negeri dengan tulisan: “Surat Keterangan Dianggap Sebagai Paspor”, kami meninggalkan pesawat menuju ruang imigrasi. Berdesak di antara sekian banyak penumpang yang berpakaian rapi, saya cuma mengenakan pakaian biasa —itu seragam perjuangan yang terkenal: stelan kain khaki dan sepatu sandal lusuh.

Pegawai imigrasi, tinggi besar dengan kumis melintang, mengamati “paspor” kami. Roman mukanya agak berkerinyut, dan Haji Agus Salim cepat memberi keterangan bahwa kami adalah anggota delegasi “Mission Diplomatique dari Indonesia, sebuah negara baru di Asia,” begitu kata beliau.

Petugas itu mengangkat bahu. Rupanya ia tidak pernah belajar ilmu bumi tentang Indonesia. Matanya masih menyimak suara itu. “Are you Moslem?”, mendadak dia bertanya. “Yes!”, jawab kami serentak.

Jawaban yang spontan seperti  paduan suara, sehingga kami berempat saling berpandangan sambil tertawa. Petugas itu mungkin telah melihat nama-nama yang tertera di surat itu bernafaskan Islam. “Well, then, ahlan wa sahlan. Welcome!”, ucapnya. Tanpa banyak cingcong, tanpa melihat surat-surat lagi atau periksa memeriksa tas, kami dipersilakan lewat.

Beberapa menit kemudian muncul di ruang tunggu Sekretaris Jenderal Liga Arab, Azzam Pasha, dan beberapa mahasiswa Indonesia. Mahasiswa-mahasiswa itu belum ada yang kami kenal, hanya satu yang sudah saya ketahui sejak di Semarang dulu, namanya Abdoelkadir Kherid (kelak bekerja sebagai staf Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Aljazair).

Suasana Mesir, sekitar tahun 1947.

Tamu yang Menggemparkan
Rasanya seperti sebuah mimpi, ketika pesawat melandas di lapangan terbang Kairo, ketika wajah petugas menjadi cerah setelah tahu bahwa kami Muslimin, ketika Azzam Pasha menyambut dengan segala keramahan. Terasa sekali hangatnya persaudaraan itu. Dan saya jadi teringat awal perjalanan ini, perjalanan yang semula tak pernah dibayangkan dapat terjadi, ketika Mohammad Abdul Mun’im muncul di lapangan terbang Maguwo (sekarang Adi Sutjipto) Yogyakarta.

Lapangan terbang Maguwo yang biasanya sepi, hari itu dikejutkan oleh mendaratnya sebuah Dakota Commercial Airlines dari Singapura. Di antara penumpangnya, turunlah seorang lelaki kulit putih dengan kopiah tarbus merah, bersamanya seorang wanita kulit putih. Dan tak lama kemudian mereka sudah terlihat di Malioboro.

Berita ini tentu saja menggemparkan. Para wartawan sibuk mencari informasi. Ternyata lelaki bertarbus merah itu bermaksud menghadap Presiden Sukarno. Kabar ini pun segera disampaikan ke Istana. Perdana Menteri Sutan Sjahrir dan Menteri Penerangan Mohammad Natsir sedang berada di Jakarta. Saya, yang saat itu menjabat Menteri Muda Penerangan, sedang di Surakarta; sehingga Sekretaris Negara Mr. Abdul Gaffar Pringgodigdo kemudian menelepon saya di rumah meminta supaya segera datang ke Yogyakarta mengurusi “tamu yang menggemparkan” itu.

Tamu itu adalah seorang Mesir yang bernama Mohammad Abdul Mun’im, Konsul Jenderal Mesir di Bombay (sekarang Mumbay), India, yang datang mewakili negerinya dengan membawa pesan-pesan dari Liga Arab. Sebagai seorang diplomat, pada mulanya ia tidak bersedia menerangkan maksud kunjungannya kepada wartawan. Tetapi hal itu sudah dapat diterka, karena sekitar November 1946 tersiar berita bahwa Liga Arab di Kairo memutuskan untuk menganjurkan anggota-anggotanya agar mengakui kedaulatan Republik Indonesia.

Abdul Mun’im meninggalkan Bombay menuju Singapura dengan harapan mendapatkan visa masuk Indonesia, tetapi perwakilan Belanda di sana menolaknya. Untung ia bertemu dengan Miss Ktut Tantri, itu wanita kulit putih yang tampak datang bersamanya. Kita tentu mengenal nama wanita ini, yang menjadi pembantu pejuang-pejuang kita, terutama di Jawa Timur, dengan pidato-pidatonya di corong radio bersama Bung Tomo. Ktut Tantri dengan mati-matian berusaha sehingga berhasil mencarter sebuah pesawat terbang yang membawa mereka menerobos blokade Belanda, langsung menuju Yogyakarta.

Kedatangan utusan Liga Arab itu sudah tentu menggembirakan kalangan politik di Yogyakarta khususnya, dan juga di seluruh Indonesia, karena pada saat itu situasi politik antara RI dan Belanda agak memburuk dan kita diliputi rasa pesimis terhadap keikhlasan pihak Belanda.

Perasaan itu jelas terlihat, meskipun baru sebulan sebelumnya sidang pleno Komite Nasional Indonesia di Malang meratifikasi persetujuan Linggarjati. Belanda ternyata memberikan interpretasi sendiri atas persetujuan itu, sehingga situasi menjadi lebih buruk lagi, ditambah pula dengan penyerbuan ke Mojokerto. Akibatnya, Bung Sjahrir terpaksa mondar-mandir Yogya-Jakarta, dan menunda keputusan tentang undangan Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru, untuk menghadiri Inter-Asian Relations Conference di New Delhi.

Begitulah suasana waktu itu, sehingga sangatlah mengharukan ketika hari Sabtu, 15 Maret 1947, pukul 10:00 pagi, Abdul Mun’im menghadap Presiden Sukarno menyampaikan pesan-pesan dari Liga Arab.

Pada hari itu, yang bertepatan dengan ulang tahun kemerdekaan Mesir yang ke-23, utusan Liga Arab itu menyampaikan kepada Presiden, keputusan Sidang Dewan Liga Arab pada tanggal 18 November 1946 yang berisi anjuran agar negara-negara anggotanya mengakui Republik Indonesia sebagai negara merdeka yang berdaulat, berdasarkan ikatan keagamaan, persaudaraan, serta kekeluargaan. Oleh Presiden Sukarno, dalam menutup sambutannya dikatakan bahwa antara negara-negara Arab dan Indonesia sudah lama terjalin hubungan yang kekal, “karena di antara kita timbal balik terdapat pertalian agama.”

Liga Arab

Utusan Liga Arab ini terus menjadi pembicaraan, karena pidato-pidatonya di Masjid Besar Yogyakarta maupun dalam pertemuan-pertemuan dengan para tokoh di Kepatihan dan dalam konferensi pers. Juga permintaannya untuk bertemu dengan wargna negara Indonesia keturunan Arab, dikabulkan oleh Pemeritah. Dalam pertemuan itu, ia melahirkan rasa gembiranya bahwa warga negara Indonesia keturunan Arab itu telah ikut ambil bagian dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Abdul Mun’im, utusan yang lembut tetapi tegas itu kemudian mendesak agar RI mengirim delegasi ke Mesir, sekaligus ikut menghadiri Inter-Asian Relations Conference di New Delhi.
Perdana Menteri Sutan Sjahrir pun kemudian memutuskan untuk menerima undangan dari Perdana Menteri India, Nehru, juga mengirim delegasi ke Mesir.

Meskipun keberangkatannya ke New Delhi berarti tertundanya beberapa pelaksanaan persetujuan Linggarjati, tetapi ia berpendapat bahwa kepergian ke New Delhi itu akan membawa manfaat. Dikemukakan oleh Sjahrir, betapa pentingnya kedudukan pemerintah India kelak terhadap perjuangan Indonesia. Selain itu, konferensi di New Delhi ini akan memberi kesempatan pula untuk mengatur hubungan negara-negara tetangga seperti Birma, Thailand, Tiongkok, dan lain-lain.

Dan berangkatlah delegasi yang bersejarah ini. Dipimpin oleh Haji Agus Salim (Menteri Muda Luar Negeri), A.R. Baswedan (Menteri Muda Penerangan), M. Rasjidi (Sekretaris Jenderal Kementerian Agama), dan Dr. Nazir St. Pamoentjak.

Haji Agus Salim dkk, ketika berada di Mesir.

Anggota Delegasi Sangat Dimanjakan
Dari airport kami langsung menuju ke Hotel Continental. Di mobil salah seorang mahasiswa kita berbisik kepada saya: “Apa Pak Baswedan tidak punya pakaian lain? Masak anggota delegasi kok pakaiannya stelan kain khaki!”

Saya jawab bahwa saya tidak begitu siap dalam soal pakaian. “Wah sulit ini, Pak,” katanya. “Tukang buka pintu mobil di Hotel Continental, seragamnya wol!”.

Dan betul juga, sebab sesampai di hotel terlihat semua penghuni hotel itu tampak berpakaian lengkap. Tetapi saya tetap berjalan segagah mungkin, karena toh “mode” stelan kain khaki tidak ada di ruang itu, sehingga bisa saja dianggap sebagai mode yang justeru paling baru!

Setelah tiga hari, baru saya berani turun makan di lobby hotel, setelah dibelikan pakaian yang cukup pantas untuk dikenakan oleh seorang anggota delegasi diplomatik.

Hari berikutnya, koran terbesar di Kairo, Al-Ahram, memuat foto delegasi RI, dan mulailah bermunculan tamu-tamu yang ingin berkenalan dengan delegasi kita. Cukup repot juga.

Saya sendiri pada saat itu ditugaskan oleh Haji Agus Salim, yang menjadi Ketua Delegasi, untuk menerjemahkan sebuah buku tentang tata cara bagi para diplomat. Buku itu karya seorang diplomat kawakan Mesir yang berkunjung ke hotel. Maklumlah, kami masih tergolong “orang udik” dalam hal etiket diplomasi. Padahal saya sudah tidak sabar lagi ingin memuaskan dorongan jiwa wartawan, tetapi Haji Agus Salim melarang saya meninggalkan hotel untuk “keluyuran” mencari berita.

Raja Farouk dan PM Nokrashi Pasha.

Sebagai bekas wartawan yang menjabat Menteri Muda Penerangan, saya berpendapat bahwa waktu yang ada tidak boleh disia-siakan dengan mendekam di hotel. Akhirnya saya menyelinap pergi, dan dengan diantar teman-teman mahasiswa Indonesia, saya mulai “ngeluyur” mengunjungi tokoh-tokoh pers, para sastrawan, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Hal ini terbukti kemudian sangat penting untuk menyebarkan informasi tentang Indonesia dan untuk mencari tanggapan masyarakat terhadap kedatangan delegasi kita.

Acara “keliling” itu tidak begitu sulit, karena sebagian dari tokoh-tokoh itu sudah lama saya kenal lewat tulisan-tulisan mereka dalam koran atau majalah Mesir yang bisa didapat di Indonesia.

Tentu saja, Bapak Ketua Delegasi, Haji Agus Salim, marah besar kepada saya. Tetapi, ketika saya laporkan hasil-hasil “keluyuran” itu, beliau diam saja. Wajahnya tidak berubah, meskipun saya tahu pasti bahwa hatinya senang. Sekian tahun bertetangga dengan beliau, sejak zaman Belanda, membuat saya cukup “mafhum” akan “gaya”-nya. Begitulah Bapak kita yang eksentrik itu.

Salah satu dari sekian banyak yang saya kunjungi adalah pemimpin redaksi Al-Ahram. Dari dia banyak saya dapatkan informasi penting mengenai tanggapan masyarakat terhadap kunjungan kita. Menurut sang pemimpin redaksi, yang biasanya baru masuk kantor sekitar pukul 12 malam, delegasi kita sangat dimanjakan oleh pemerintah Mesir. Sebab, begitu kata dia, situasi politik dalam negeri Mesir masih centang perenang. Ada masalah oposisi, ada problem Palestina yang sedang gawat-gawatnya, ditambah kemelut hubungan diplomatik dengan Perancis gara-gara pemerintah Mesir memberi bantuan kepada pemberontak Maroko. Tetapi toh dalam suasana semacam itu, pemerintah Mesir memperhatikan delegasi Indonesia, meskipun kami mesti menunggu lama sebelum urusan pengakuan kedaulatan selesai.

Betul juga keterangan dari pemimpin redaksi Al-Ahram itu, karena delegasi masih harus bersabar untuk bertemu dengan anggota-anggota Liga Arab, Perdana Menteri Nokrashi Pasha, dan tentu saja dengan Raja Farouk yang memegang kunci masalah pengakuan terhadap RI.

Tata cara diplomatik Mesir yang sangat formal itu, juga merupakan handicap. Sebab meskipun pada prinsipnya soal pengakuan itu sudah tidak menjadi problem, tetapi prosedur-prosedur formal harus tetap dilalui. Dalam hal ini delegasi kita sangat berhutang budi kepada Abdul Mun’im yang mengatur semua kontak dengan pihak-pihak resmi, yang dalam tindakan dan semangatnya seakan-akan ia salah seorang dari anggota delegasi.

Haji Agus Salim, The Grand Old Man, Pemimpin Mission Diplomatique ke Mesir.

Karang Persaudaraan Islam
Siapa pun yang pernah bertemu dengan Haji Agus Salim dan bercakap dengan beliau, pasti mengagumi intelek yang brilian ini, julukan yang diterimanya sejak ia mulai muncul di medan pergerakan politik Indonesia. Kekaguman ini bukan cuma dimiliki kawan-kawannya, tetapi juga oleh lawan-lawannya.

Meskipun bukan sarjana, namun kecerdasan dan ketangkasannya berbicara serta berdebat, dan bakat begitu juga kemampuannya menguasai bahasa asing —termasuk bahasa Arab— sangat mengagumkan. Begitu pula kesan dari orang-orang Mesir yang bertemu dengan beliau, padahal orang Mesir dikenal sebagai tukang ngobrol, ahli debat dan bersilat lidah. Asyik betul memiliki Ketua Delegasi semacam Haji Agus Salim ini. Mission Diplomatique ini —nama yang diberikan Haji Agus Salim kepada delegasi kita— mengadakan jumpa pers tidak lama sesudah tiba di Kairo.

Sebelum acara itu dimulai, dibagikanlah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sudah ditulis dalam bahasa Inggeris, kepada yang hadir. Sebagai Ketua Delegasi, Haji Agus Salim membeberkan sejarah dan perjuangan RI sejak zaman Belanda.
Kondisi politik Mesir pada saat itu menyebabkan delegasi RI terpaksa menunggu sampai kira-kira tiga bulan sebelum semua pekerjaan selesai.

Waktu yang lama itu saya manfaatkan untuk lebih mengenali masyarakat Mesir, dan memperkenalkan Indonesia kepada mereka. Hampir setiap hari, disertai dengan teman-teman mahasiswa, saya keliling kota dengan trem kota. Banyak hal yang mengungkapkan bahwa masyarakat awam, bahkan para intelektualnya, kurang mengetahui Indonesia.

Orang-orang Mesir umumnya, mereka hanya tahu tentang bangsa-bangsa Timur Jauh seperti India dan China. Sebagian kecil kelompok intelektual mengetahui tentang jajahan Belanda, juga para mahasiswa Mesir yang kenal dengan orang Indonesia yang bersekolah di sana. Sedang para haji —yang karena pernah pergi ke Makkah— menjadi tahu tentang Jawa.

Suatu malam kami diundang menghadiri pesta penobatan raja di gedung Qasr Azza’faran. Pesta itu diselenggarakan oleh PM Nokrashi Pasha dan dihadiri seluruh korps diplomatik. Seperti biasa ketika akan pulang, melalui pengeras suara mobil yang mengantar dipanggil ke depan pintu. Waktu sampai giliran delegasi Indonesia, berserulah si petugas: “Delegation of China!” Karuan saja Haji Agus Salim naik pitam.  “Ya Syaikh! Indonesia. Musy China!” (Hai Tuan. Indonesia. Bukan China!). Apa mau dikata, rupanya baju teluk belanga dan kopiah hitam kami dikira pakaian dan songkok China!

Sekali waktu delegasi Indonesia mengadakan perjamuan untuk Syaikh Al-Azhar. Perjamuan itu diselenggarakan di salah satu restoran di Kairo, dan ketika acara berakhir, para pelayan lantas berkumpul sambil menyerukan: “Litahyal Hindi!” (Hidup India!).

Dengan diantar Abdul Mun’im, delegasi RI menghadap Raja Farouk di Istana Qasr Abidin. Dengan ramah ia menerima kami dan menyatakan bahwa “karena karang persaudaraan Islamlah, terutama, kami membantu dan mendorong Liga Arab untuk mendukung perjuangan bangsa Indonesia dan mengakui kedaulatan negara itu.” Ia mengemukakan pula bahwa dirinya akan selalu mendukung perjuangan kemerdekaan, apalagi jika rakyatnya beragama Islam seperti yang dilakukannya terhadap Aljazair, Tunisia, dan Maroko. Begitu juga, Mesir terus memperjuangkan nasib rakyat Palestina.

Beberapa saat sebelum saya meninggalkan Mesir, terjadilah hal yang cukup penting, yang membuktikan ucapan Raja Farouk di atas, yaitu pemberian suaka politik kepada pejuang Maroko, Amir Abdulkarim Al Khattabi yang bergelar Pahlawan Rifkabilen.

Pertemuan dengan Raja Farouk mengesankan sekali. Ingin saya kemukakan bahwa lepas dari masalah kehidupan pribadinya yang banyak dikecam, Farouk termasuk yang paling berjasa dalam masalah pengakuan kedaulatan. Meskipun kita tidak boleh melupakan jasa tokoh-tokoh Mesir lainnya seperti Sekjen Liga Arab, Azzam Pasha, Dr. Shalahuddin Bey, begitu pula Nahasy Pasha yang menjabat sebagai pimpinan partai oposisi Wafd. Dukungan dari kelompok oposisi ini sangat menguntungkan, karena itu tidak akan timbul masalah di Parlemen maupun Kabinet dalam mengambil keputusan tentang pengakuan kedaulatan negara Republik Indonesia.

Yang agak menyulitkan dalam acara menghadap raja adalah soal pakaian. Anggota-anggota delegasi RI tidak memiliki pakaian resmi jas panjang, tetapi Haji Agus Salim dapat mengenakan pakaian Teluk Belanga. Rasjidi siap memakai blangkon-surjan. Akhirnya dicoba mencari persewaan jas panjang dari kostum milik rombongan sandiwara, tetapi ukuran badan saya dan Dr. Pamuntjak terlalu kecil untuk jas-jas yang ada sehingga akhirnya diberikan dispensasi kepada kami untuk menghadap dengan jas biasa. Kepala rumah tangga istana hanya bisa geleng-geleng kepala.

Dari kiri ke kanan: Amir Sjarifuddin, Hatta, Sjahrir, dan Haji Agus Salim di lapangan terbang Kemayoran, sekitar akhir Januari 1948.

Kabinet Sjahrir Jatuh
Tinggal selama tiga bulan di Mesir bukan hal yang mudah. Ingatan akan keluarga di rumah, makanan yang kadang-kadang kurang cocok, dan waktu yang terasa kosong, membuat orang mudah menjadi bosan. Masyarakat pun sudah mulai kehilangan interes kepada delegasi. Oleh karena  itu saya mencoba untuk “keluyuran” lagi ke kantor-kantor harian dan majalah sekadar untuk mengobrol.

Suatu hari Abdul Mun’im datang ke hotel sambil senyum-senyum. “Memang orang Indonesia ada-ada saja,” katanya. Ternyata ada berita kecil di majalah Rose el Yusuf, suatu majalah politik yang terkemuka di Kairo tentang masalah wanita di Mesir yang sedikit membicarakan delegasi RI.

Memang, sehari sebelumnya saya mampir ke kantor redaksi majalah Rose el Yusuf. Redaktur majalah ini bertanya dengan nada senda gurau tentang apakah di Indonesia ada trem listrik, bioskop, dan lain-lain. Menyambung gurauannya, saya katakan saja bahwa di Indonesia tidak ada bioskop dan sebagainya, tetapi Indonesia memiliki sesuatu yang tidak dipunyai Mesir. “Apa itu?” tanyanya. Saya jawab, “Menteri Sosial yang wanita.”

Dia bertanya lagi, agak kaget, “Wanita jadi menteri?”. Sang redaktur seakan-akan tidak percaya. “Memang betul,” begitu jawab saya, dan kemudian saya ceritakan tentang Maria Ulfah (kemudian dikenal sebagai Ny. Maria Ulfah Soebadio) yang menjadi Menteri Sosial. Dia terheran-heran.

Itulah sebab musabab munculnya berita tentang Indonesia di majalah tersebut yang pasti mempunyai effek besar terhadap pandangan kalangan politik Mesir terhadap Indonesia, mengingat kedudukan majalah itu di sana.

Delegasi RI saat rapat di DK-PBB, 14-8-1947: H. Agus Salim, Dr. Sumitro Djojohadikusumo, Sutan Sjahrir, Charles Tambu.

Selain disergap rasa bosan, Delegasi juga amat gelisah, karena menurut monitoring yang dilakukan oleh Saudara Salim Al-Rasyidi (kelak Dr. Salim Al-Rasyidi, dosen di Universitas Islam Bandung) yang kita tugaskan untuk setiap hari memonitoring siaran Radio Republik Indonesia (RRI) Yogyakarta dalam bahasa Arab, situasi di Tanah Air menjadi amat genting berhubung bahwa Komisi Jenderal Belanda menyampaikan Nota Ultimatif yang harus dijawab oleh RI dalam waktu 14 hari.

Nota Ultimatif itu berisi lima pasal yang antara lain membentuk bersama suatu Pemerintah Peralihan (interim) dan menyelenggarakan bersama ketertiban dan keamanan di seluruh Indonesia (gendarmerie bersama). Sedang pengakuan resmi atas kedaulatan RI dari pihak Pemerintah Mesir belum terlaksana.

Ultimatum Belanda itu oleh Pemerintah Sjahrir dijawab pada tanggal 8 Juni (dua hari sebelum penandatanganan Perjanjian Persahabatan Mesir-Indonesia) yang antara lain “setuju” membentuk Pemerintahan Peralihan yang mempunyai kewajiban mempersiapkan penyerahan kekuasaan Pemerintah Hindia-Belanda kepada Pemerintah Federal Nasional, dengan selama masa peralihan itu kedudukan de facto Republik tidak dikurangi. Jawaban atas ultimatum Belanda itu telah menyebabkan jatuhnya Kabinet Sjahrir pada tanggal 26 Juni 1947.

Gubernur Jenderal van Mook (kiri) dan Jenderal Soedirman (kanan).

Situasi gawat di Tanah Air tadi terutama seruan dari Panglima Besar Jenderal Soedirman untuk bersiap-siap menghadapi ancaman Belanda, itulah yang menyebabkan Ketua Delegasi Pak Salim memutuskan segera setelah terlaksana penandatanganan Perjanjian Persahabatan Mesir-Indonesia, saya sebagai anggota delegasi (yang menjabat Menteri Muda Penerangan) perlu segera kembali ke Tanah Air. Sebab selama delegasi di Mesir tidak dapat berkorespondensi dengan Pemerintah RI di Yogyakarta maupun di Jakarta, karena korespondensi itu melalui pos yang tentu diketahui pihak Belanda.

Sebaliknya pihak Belanda di Belanda maupun Gubernur Jenderal van Mook di Batavia pasti mendapat informasi cukup mendetail tentang segala tindakan delegasi yang dilaporkan oleh duta besarnya di Kairo. Maka tiada jalan lain delegasi memutuskan perlu segera pulangnya saya ke Tanah Air untuk menyampaikan naskah perjanjian terutama laporan lengkap tentang situasi dan semangat di Mesir (baca: Liga Arab) yang mendukung perjuangan Republik Indonesia mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya.

Jadi apa saja yang dialami oleh delegasi selama lebih kurang tiga bulan di Kairo nantinya akan dijelaskan kepada Presiden maupun Pemerintah RI. Dan ini nantinya dijelaskan dengan lisan agar dengan begitu semangat bertahan dari pihak Republik terhadap ultimatum Belanda tidak berkurang. Ini karena seluruh Timur Tengah pasti membela RI menghadapi ancaman Belanda. Maka seminggu kemudian (karena menanti adanya kapal terbang) yaitu pada tanggal 18 Juni, bertolaklah saya meninggalkan Kairo menuju Singapura.

Protes Duta Besar Belanda Ditolak
Sampai sekarang saya tidak bisa melupakan hari itu, tanggal 10 Juni 1947. Kami semua diantar Abdul Mun’im menuju gedung Kementerian Luar Negeri Mesir sekitar pukul 09 pagi, untuk menghadiri upacara penandatanganan Perjanjian Persahabatan Mesir-Indonesia.

Memang sehari sebelumnya sudah disiarkan di koran-koran bahwa Kabinet Mesir telah memutuskan untuk menyetujui ditandatanganinya perjanjian persahabatan dan kerja sama antara Mesir dengan Indonesia di bidang sosial ekonomi.

Berita itu tentu saja mengejutkan Duta Besar Belanda di Mesir, tetapi sangat menggembirakan masyarakat Indonesia di Mesir, antara lain Saudara Zein Hasan (Ketua Perhimpunan Kemerdekaan Indonesia) dan kawan-kawannya, dan dua bersaudara Hasan dan Ali Baktir yang lewat karangan-karangan dan sajak-sajaknya yang dimuat di koran-koran Kairo, terus menerus melakukan usaha memperkenalkan Indonesia serta mendorong Liga Arab untuk mendukung perjuangan Indonesia.

Maka, pukul 09.00 pagi, kami sudah siap di ruang tunggu Kementerian Luar Negeri Mesir. Jabatan Menteri Luar Negeri (Menlu) Mesir pada saat itu dirangkap oleh PM Nokrashi Pasha. Sesudah setengah jam menunggu, kami melihat Duta Besar Belanda keluar dari kamar kerja PM Nokrashi dengan wajah kecut, dan langkah tergesa-gesa. Kami kemudian langsung dipersilakan masuk.

Haji Agus Salim, PM Nokrashi Pasha, dan AR Baswedan.

PM Nokrashi Pasha meminta maaf karena telah membiarkan delegasi menunggu lama di luar. Menurut dia, Duta Besar Belanda itu langsung saja “menyerbu” masuk ke ruang kerja untuk mengajukan protes sehubungan dengan akan ditandatanganinya Perjanjian Persahabatan Indonesia-Mesir. Duta Besar Belanda mengingatkan Mesir tentang hubungan ekonomi Mesir dan Belanda, serta janji dukungan Belanda terhadap Mesir dalam masalah Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Perdana Menteri kemudian menjawab: “Menyesal sekali kami harus menolak protes Tuan, sebab Mesir selaku negara berdaulat, dan sebagai negara yang berdasarkan Islam, tidak bisa tidak mendukung perjuangan bangsa Indonesia yang beragama Islam. Ini adalah tradisi bangsa Mesir, dan tidak bisa diabaikan.”

Begitulah jawabannya, sehingga Duta Besar Belanda meninggalkan ruangan dengan kecewa.

Naskah Perjanjian itu pun kemudian ditandatangani oleh PM Nokrashi selaku Menlu Mesir, dan Haji Agus Salim selaku Menteri Muda Luar Negeri RI, disaksikan Dr. Nazir Sutan Pamuntjak, Saudara Rasjidi, Abdul Mun’im, Sekjen Kemlu Mesir Dr. Kamil, dan saya sendiri.

Tidak dapat dibayangkan perasaan saya ketika menyaksikan upacara itu, tak terlukiskan dalam kalimat karena tidak akan pernah dapat sebanding dengan rasa yang menggelora. Lega dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta’ala karena Republik Indonesia pada akhirnya mendapat pengakuan de jure dari dunia internasional.

Amir Abdulkarim Al-Khattabi (Pahlawan Pejuang Maroko) dan AR Baswedan (Pahlawan Pejuang Republik Indonesia)

Tasbih dari Pahlawan Rifkabilen
Ada yang tidak boleh dilupakan, yaitu tentang seorang wartawan ulung dan seorang pahlawan kemerdekaan di pengasingan. Wartawan itu adalah M. Ali Attahir, seorang Palestina yang terkenal karena surat kabarnya yang bernama Assyura (Pembela Bangsa-bangsa Terjajah).

Jauh sebelum naskah Perjanjian ditandatangani, sampai bertahun-tahun sesudahnya, ia selalu membantu perjuangan kita. Saudara Rasjidi dapat menceritakan bantuan yang diberikan M. Ali Attahir ketika KBRI mengalami kesulitan semasa Belanda menggempur Republik dan menangkap Presiden Sukarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, sejumlah menteri, dan pemuka Republik. Bantuan moral dan materialnya menunjukkan keyakinannya pada kesucian perjuangan bangsa Indonesia. Semoga Allah membalas semua jasanya.

Yang satu lagi adalah seorang pahlawan kemerdekaan di pengasingan, Amir Abdulkarim Al-Khattabi yang diberi suaka oleh Pemerintah Mesir. Menurut ceritanya, pada saat dia sedang dibawa ke Perancis dari Pulau Rignon untuk ditahan lebih lanjut, kapal yang membawanya stop sebentar di Portsaid, dan Walikota Portsaid atas permintaan Raja Farouk mengajaknya berkeliling kota.

Akan tetapi, di balik acara keliling kota itu telah disiapkan oleh pejuang-pejuang Maroko dengan bantuan Mesir “penculikan” pahlawan Rifkabilen itu. Dengan “penculikan” itu, Amir Abdulkarim dapat dibebaskan dan dibawa ke Mesir. Pemerintah Mesir kemudian memberi suaka politik kepadanya.

Peristiwa ini sangat menggemparkan dunia, khususnya Timur Tengah, sehingga Perancis kemudian menarik Duta Besarnya dari Kairo, padahal hubungan diplomatik Mesir dengan Perancis bukan main eratnya. Raja Farouk tidak mempedulikan hal itu, karena: “Sebagai Muslim, saya tidak bisa menolak permohonan orang yang meminta perlindungan. Apalagi jika dia seorang pejuang Islam yang gigih.”

AR Baswedan (Pahlawan Pejuang Republik Indonesia) dan Amir Abdulkarim Al-Khattabi (Pahlawan Pejuang Maroko).

Melalui cara yang berbelit-belit, dengan sedikit mengelabui petugas, akhirnya saya dapat menemui Amir Abdulkarim di tempat persembunyiannya. Suatu pertemuan yang mengesankan, penuh dengan hal-hal baru dan pengalaman-pengalaman yang dapat bermanfaat untuk perjuangan di Indonesia.

Ketika saya pamit, ia menyerahkan haiyah, seuntai tasbih, kepada saya. “Anakku, saya tidak punya apa-apa. Hanya tasbih ini yang selalu aku gunakan untuk menghitung kata-kata pujian dan permohonan kepada Allah selama 21 tahun aku di pengasingan Pulau Rignon. Dan kini, aku merdeka. Bawalah tasbih ini. Insya Allah, Tuhan akan menolongmu. Bukan tasbih ini yang menolong, akan tetapi kata-kata pujian dan doa (yang ditulisnya di buku notes saya) yang dihitung terus oleh tasbih ini, yang menyebabkan Allah menolongmu.”

Pada saat itu, saya tidak begitu memandang penting masalah tasbih dari pahlawan Rifkabilen ini. Baru kemudian hari saya mengerti makna kata-katanya.

Perjanjian sudah ditandatangani. Semua merasa gembira dan bersyukur. Semua yang berurusan dengan Perjanjian itu, mulai dari para anggota Liga Arab, wartawan-wartawan Kairo, kaum intelektual di sana, begitu juga kalangan politik, memberikan dukungannya. Menarik untuk dianalisis, dukungan itu. Sebab kaum oposisi Partai Wafd pun memberikan dukungan hebat.

Satu hal yang dapat dikatakan tentang latar belakang bantuan dan dukungan itu, seperti diucapkan oleh Abdul Mun’im ketika ia berpidato di Istana Kepreidenan Yogya, tiga bulan sebelumnya, ikatan Islam inilah yang mendorong timbulnya dukungan kepada perjuangan bangsa Indonesia. Jiwa Islam mendidik kita untuk selalu menentang semua bentuk penjajahan yang pada dasarnya adalah perbudakan. Seperti tertulis di awal karangan ini, terasa sekali hangatnya persaudaraan itu.

Mengaku Agen Rahasia
Pesawat BOAC meninggalkan Kairo. Waktu itu tanggal 18 Juni 1947. Salah seorang penumpangnya adalah saya yang berangkat sendirian menuju Singapura.

Saat itu Haji Agus Salim, dengan gaya seorang jenderal, bicara: “Baswedan, bagi saya tidaklah penting apakah Saudara sampai di Tanah Air atau tidak. Yang penting dokumen-dokumen itu sampai di Indonesia dengan selamat!”

Dokumen-dokumen yang saya bawa antara lain dari Raja Mesir, Farouk, dan dari Mufti Besar Palestina, Amin Al-Husaini.

Saya kemudian pamit dari beliau. Hanya satu yang kurang dari cara saya berpamitan, yaitu saya tidak memberi hormat (saluut) secara militer untuk melengkapi perintahnya yang seakan-akan diberikan oleh seorang komandan di medan pertempuran.

Sebulan sebelum beliau wafat, saya masih sempat ketemu dia di rumah putrinya, Yoyet, di Jalan Sagan,Yogyakarta. Dia masih saja keras kepala, mau menang sendiri, dan pintar bukan main. Masih persis seperti Haji Agus Salim yang saya kenal sejak zaman Belanda.

Saya katakan waktu itu: “Oude Heer memang kejam ketika memberi perintah saya pulang dari Mesir dengan dokumen perjanjian. Tega betul.” Dia cuma menjawab dengan senyum. Itulah tetangga, teman, dan guru saya dalam masalah-masalah politik. Semoga Allah membasahi terus makamnya dengan rahmat yang tak putus-putusnya.

Kesulitan demi kesulitan menimpa ketika saya berangkat ke Singapura. Pesawat terbang yang saya tumpangi mampir-mampir di Bahrain, Karachi, Calcuta, Rangon, baru akhirnya sampai di Singapura. Padahal tidak satu pun negeri-negeri itu memiliki perwakilan Indonesia. Bahkan nama Indonesia pun tidak dikenal. Saya terpaksa menggertak dengan mengaku agen rahasia undangan PM Nehru, ketika tempat duduk saya akan dicatut untuk orang lain di Calcuta. Kapal terbang yang saya tumpangi dua kali diganti, dari kapal terbang air ke kapal terbang biasa.

Anies Baswedan saat masih kanak-kanak bersama Ayahnya dan Kakeknya (AR Baswedan).

Akhirnya sampai juga di Singapura. Tak seorang pun menjemput di airport, sedang uang sudah betul-betul menipis. Almarhum Mr. Oetojo yang waktu itu menjadi Sekjen Kementerian Luar Negeri RI, tidak tahu menahu tentang kedatangan saya, dan tidak pula menolong saya yang kekurangan uang untuk pulang. Ditambah lagi dengan berita bahwa Kabinet Sjahrir sudah demisioner.

Untunglah masalah ini diketahui oleh seorang dermawan yang terkenal di Singapura, Ibrahim Assegaf (almarhum) dan seorang teman bernama Ali Talib Yamani. Mereka kemudian membantu saya karena simpatinya kepada perjuangan Indonesia. Terutama Saudara Ali Talib Yamani inilah yang mengusahakan sehingga saya mendapat tiket kapal terbang setelah sekian hari tertahan di Singapura, sebab perwakilan Belanda di Singapura tidak mau memberikan visa.

Dengan berbagai akal, akhirnya pada tanggal 13 Juli 1947, pesawat KLM yang saya tumpangi tinggal landas menuju Jakarta.

Airport Kemayoran tampak menegangkan. Penjagaan ketat, karena adanya ultimatum dari van Mook. Polisi Militer (dahulu Militer Polisi, MP) berkeliaran di mana-mana. Saya hanya bisa berdoa kepada Allah, memohon agar dapat lolos dari pemeriksaaan. Baru di saat itu saya teringat akan tasbih pemberian Amir Abdulkarim dan doa-doa yang diajarkannya.

Jari-jari tangan kanan menggenggam tasbih itu dan tangan kiri memegang aktentas catatan penting, sementara Naskah Perjanjian masih tetap di dalam sepatu! Aktentas itu masih aktentas lama yang saya bawa ke Kairo dengan kunci yang juga masih sering macet.

Entah bagaimana, aktentas, juga koper saya, lolos dari pemeriksaan. Petugas itu seperti sedang buta ketika saya lewat di depannya. Koper dan aktentas langsung saya sambar, untuk kemudian bergegas mencari taksi menuju kediaman Perdana Menteri Mr. Amir Sjarifuddin.

“Alhamdulillah, aman!”, begitu kata saya sambil menaruh diri di jok mobil Austin yang meninggalkan Kemayoran.

Suasana pemakaman AR Baswedan, tampak dalam gambar Gus Dur dan Harmoko.

Presiden Sukarno Terheran-heran
Pagi-pagi tanggal 19 Juli 1947, saya terbang ke Yogyakarta bersama Perdana Menteri Amir Sjarifuddin untuk melaporkan kunjungan delegasi ke Mesir dan hasil-hasil yang dicapai, kepada sidang kabinet.

Presiden Sukarno merasa heran sekali melihat semua dokumen masih tetap utuh dalam sampul yang dilak (dilem). Hal itu hanya mungkin terjadi jika tidak terkena pemeriksaan, padahal airport Kemayoran sedang dijaga ketat oleh Polisi Militer.

“Bagaimana kok bisa begitu, Saudara Baswedan?” tanya Bung Karno. Saya jawab singkat saja: “Untung.”

Bersama dengan jawaban singkat itu ingatan saya melayang ke sebuah rumah kecil di luar kota Kairo. Kepada seorang pahlawan kemerdekaan di pengasingan yang bernama Amir Abdulkarim.

Siang itu juga saya langsung kembali ke rumah di Sala, dan bertemu keluarga. Begitu menggembirakan reuni keluarga itu, apalagi melihat putri yang baru saja dilahirkan beberapa hari sebelumnya. Bayi itu saya beri nama Luqyana yang berarti “Pertemuan Kita”.

Beberapa tahun yang lalu, kepada seorang pejabat tinggi di pemerintahan Orde Baru saya usulkan agar kepada orang-orang di Mesir yang berjasa dalam masalah Perjanjian Persahabatan, selagi mereka masih hidup, diberikan penghargaan. Paling sedikit pemerintah kita mengirim undangan agar mereka hadir pada upacara peringatan 17 Agustus di Istana Negara.

Usul itu diterima baik. Akan tetapi, sesudah sekian tahun, setelah orang-orang yang berjasa itu menjadi almarhum, usul itu tidak juga dilaksanakan.

Lukman Hakiem,
Peminat Sejarah,
Mantan Staf M Natsir,
Staf Ahli Wapres Hamzah Haz dan Mantan Anggota DPR
REPUBLIKA.CO.ID, 10 Jul 2020

Sembilan Tahun Lalu di Tunisia

Sembilan tahun lalu, Jumat 17 Desember 2010, Tunisia menjadi tempat lahir gerakan perlawanan rakyat di Timur Tengah dan Afrika Utara. Gerakan ini —yang kemudian lebih populer disebut sebagai Revolusi Musim Semi (Arab Spring) ada yang menyebut sebagai Kebangkitan Arab (Arab Awakening) ada juga yang menyebut sebagai Revolusi Martabat— telah menginspirasi gerakan serupa di sejumlah negara di Timur Tengah dan Afrika Utara.

Inilah revolusi di kawasan tersebut sejak Revolusi Iran pada tahun 1979 yang berakhir dengan jatuhnya pemerintahan Shah Iran dan lahirnya Republik Islam Iran di bawah kepemimpinan Ayatollah Ruhollah Khomeini.

Tidak ada yang pernah menduga bahwa apa yang dilakukan seorang pedagang kaki lima yang menjual buah-buahan dan sayur mayur di Sidi Bouzid, Tunisia Tengah, Tarek al-Tayeb Mohamed Bouazizi atau Mohamed Bouazizi, telah mengobarkan api perlawanan rakyat di sejumlah negara untuk melawan penguasa yang dianggap mengkhianati rakyat.

Dikuasai oleh keputusasaan dan semangat untuk memprotes perlakuan pihak berwenang yang dirasakan tidak manusiawi, Mohamed Bouazizi, membakar diri. Bouazizi bukan seorang revolusioner dan tidak memiliki niat untuk mengobarkan revolusi. Ia tidak memiliki agenda politik sama sekali. Apalagi memiliki agenda untuk mengubah institusi yang ada di negerinya. Bouazizi "hanyalah" seorang pemuda berusia 26 tahun, pedagang kaki lima, yang merasakan sulit dan kerasnya hidup, yang orangtuanya sudah berumur.

Akan tetapi, yang dilakukan pada hari Jumat itu, membakar diri di depan balai kota, telah menggugah dan menggerakkan hati —mula-mula orang sekampungnya, kemudian sekotanya, dan akhirnya senegaranya untuk melawan penguasa yang korup, yang mengkhianati rakyat, yang mementingkan diri sendiri, keluarganya, dan kelompoknya.

Tindakan bakar diri yang dilakukan Bouazizi tak pelak lagi adalah sebuah pernyataan yang tegas, mengejutkan sekaligus mengerikan dan yang kemudian bergema dalam hati generasi muda di negerinya, yang merasakan bahwa jalan politik dan harapan ekonomi bagi mereka sudah tertutup. Menggerakkan generasi yang hidup di bawah sistem tirani (Adeed Dawisha, 2013).

Gerakan perlawanan, demonstrasi tanpa dikomando mula-mula pecah di Sidi Bouzid; lalu merembet ke kota-kota sekitar; kemudian ke kota-kota di Tunisia Tengah. Hari-hari berikutnya kaum muda yang tak punya pekerjaan karena memang teramat sulit mencari pekerjaan, bergabung turun ke jalan; disusul para mahasiswa, para anggota serikat buruh, para pengacara, dan akhirnya kaum profesional pun ikut bergabung turun ke jalan melawan penguasa dan pemerintah.

Inilah gerakan murni dari rakyat. Gerakan tanpa pemimpin. Mereka bergerak karena kemarahan. Marah kepada pemerintah, kepada penguasa yang korup. Oleh karena ini gerakan rakyat tanpa pemimpin, sulit bagi penguasa untuk menindak tegas, menangkapi para pemimpinnya. Kalau aparat keamanan —polisi atau tentara— menembak massa, berarti mereka mungkin menembak saudara-saudaranya sendiri, atau bahkan anak-anaknya sendiri. Tetapi, korban tetap ada.

Semula, Bouazizi membakar diri sebagai bentuk protes karena diperlakukan tidak manusiawi oleh aparat keamanan: digusur, dipalak, dipukul, dan dagangannya diporak-porandakan. Bouazizi protes karena diperlakukan tidak adil.

Aksi protes Bouazizi seakan mewakili perasaan para pedagang kaki lima lainnya, orang-orang lainnya, rakyat secara umum yang hidupnya dari waktu ke waktu dikuasai kesusahan dan kesulitan. Pada akhirnya, tujuan gerakan pun adalah untuk menyingkirkan penguasa yang otoritarian dan korup.

Tak Bisa Menghindar
Ketika dunia dilanda gerakan demokratisasi pada tahun 1970-an, pemerintah otoriter di Timur Tengah dan Afrika Utara, sebagian besar tetap menolak proses demokratisasi. Periode ini oleh Samuel P Huntington (The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century; 1991), disebut sebagai gelombang ketiga demokratisasi yang dimulai di Eropa Selatan pada pertengahan 1970-an. Dari Eropa Selatan, menyebar ke Amerika Selatan pada awal 1980-an dan mencapai Asia Timur, Tenggara dan Selatan pada akhir 1980-an.

Akhir tahun 1980-an, dunia menyaksikan kebangkitan transisi dari pemerintahan otoriter komunis di Eropa Timur dan bekas Uni Soviet, serta kecenderungan menuju demokrasi di Amerika Tengah dan Afrika Selatan. Akan tetapi, gelombang ini tidak mencapai Timur Tengah. Faktanya, wilayah ini secara politik kurang bebas dibandingkan wilayah lain. (Freedom in the World 2011: The Authoritarian Challenge to Democracy, 22 Juli, 2011).

Caterina Perlini dalam Democracy in the Middle East: External Strategies and Domestic Politics (2015) menulis, selama pertengahan dan akhir 1980-an, sejumlah negara di Timur Tengah melancarkan liberalisasi politik dan demokratisasi. Ini sebagai akibat dari meningkatnya perbedaan pendapat dengan para pemimpin otoriter yang menyebabkan kerusuhan besar yang bertentangan dengan tatanan politik yang sudah mapan.

Tekanan domestik ini menyebabkan kemajuan politik di negara-negara seperti Maroko, Aljazair, Tunisia, Mesir, Yaman, dan Jordania. Setiap negara ini mengalami peningkatan aktivitas politik, khususnya melalui pemilihan yang menunjukkan adanya transparansi. Namun, negara-negara yang meliberalisasi sistem politik mereka tetap mempertahankan pembatasan pada partisipasi dan kompetisi politik, dengan ini membatasi oposisi dan menjaga kelangsungan hidup rezim yang ada.

Bahkan, ada sejumlah besar kemunduran. Aljazair misalnya. Upaya kemajuan demokrasi pada tahun awal 1990-an, terhambat, karena militer kembali berkuasa setelah pemilu dimenangi oleh Front Keselamatan Islam (FIS).  FIS merebut 188 dari 430 kursi di parlemen, sementara Front Pembebasan Nasional (FLN) yang berkuasa hanya 15 kursi.

Kemenangan FIS ini yang mendorong militer bergerak dan mengambil alih kekuasaan. Di Mesir misalnya, pemilihan parlemen tahun 2005 dipuji sebagai tanda utama keberhasilan demokrasi. Namun, pluralisme terbatas yang menandai pemilu 2005 memburuk, memberi jalan bagi penindasan yang meluas, penumpasan oposisi, dan penipuan selama pemungutan suara 2010.

Akan tetapi, apa yang terjadi di Tunisia (2010) —yang kemudian disusul sejumlah negara lain di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara— adalah sebuah keniscayaan dari perkembangan zaman. Demonstrasi, protes yang bermula di Tunisia, semua memprotes ketidakadilan dan kesewenang-wenangan, kemudian berubah dengan mengusung slogan "rakyat menuntut pergantian rezim". Tujuan mereka adalah untuk membangun masyarakat demokratis dengan menyingkirkan pemerintahan otokratis.

Menurut Samuel P Huntington (The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century; 1991), gelombang demokratisasi itu ditandai oleh fase pertama yakni munculnya reformis. Para reformis menuntut perubahan dari rezim otokratis dan tirani menjadi pemerintahan yang demokratis dan transparan. Fase ini mendorong masyarakat untuk menyuarakan hak-hak mereka melalui protes, yang akan mengarah pada revolusi melawan pemerintah yang ada.

Dan, negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara pun tidak bisa menghindar dari tuntutan zaman.

Jasa Bouazizi
Dalam kasus Tunisia, siapa reformis itu? Apakah Bouazizi? Barangkali, meskipun Bouazizi tidak memiliki pemikiran atau ide reformasi, ide revolusioner, atau agenda politik, tetapi tindakannya di luar kewajaran —bakar diri sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan— adalah sebuah bentuk dari pembaharuan (reformasi) perlawanan di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara.

Gerakan rakyat tanpa pemimpin, dimulai bulan Desember 2010, di Tunisia kemudian berevolusi untuk menggulingkan rezim pemerintahan Zine al-Abidine Ben Ali yang sudah berkuasa sejak 1987; sebuah rezim yang otokratis dan korup. Apa yang terjadi, kemudian, di Mesir mulai 25 Januari 2011 juga tidak jauh berbeda.

Apa yang terjadi di Tunisia dan juga di Mesir kemudian, memberikan gambaran bahwa apa yang terjadi tidak mengikuti pola reformasi ekonomi dulu lalu disusul dengan demokrasi. Yang terjadi di Tunisia dan juga Mesir, kiranya gerakan demokrasi yang pertama dilakukan dengan menyingkirkan rezim otoritarian dan korup, baru kemudian pembangunan ekonomi, yang hingga kini belum banyak memberikan hasil seperti diharapkan rakyat.

Memang, apa yang terjadi di Tunisia, misalnya, revolusi yang terjadi jauh dari komplet. Selama beberapa tahun Tunisia masih menghadapi kerusuhan-kerusuhan sporadis dan suksesi kabinet interim yang tak stabil. Meskipun demikian, hingga kini Tunisia sebagai penyulut demokratisasi di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, memberikan harapan yang lebih menjanjikan dibandingkan negara-negara lain, apalagi dibandingkan Suriah dan Libya.

Di negara-negara lain yang disapu Revolusi Musim Semi (Arab Spring), hingga kini kerap kali muncul gerakan konter-revolusi dan kekerasan, tetapi Tunisia berusaha tetap memegang teguh amanat revolusi yakni demokratisasi. Pemilihan presiden berlangsung damai dan tampaknya sebagian besar bebas dan adil. Meskipun perlu tetap waspada agar politik konsensus yang selama ini dipegang untuk menyelamatkan negara tetap bisa jalan dan terus disepakati.

Hal itu penting. Sebab, ada tanda-tanda penurunan tajam dalam kepercayaan publik pada lembaga-lembaga politik: kepercayaan di Parlemen telah turun hingga 14 persen, dan kepercayaan pada partai-partai politik hanya 9 persen, menurut survei Barometer Arab baru-baru ini.

Persoalan lain adalah pembangunan ekonomi. Dua tahun lalu, 2017, karena buruknya situasi ekonomi, banyak orang Tunisia yang meninggalkan negerinya, menyeberangi Laut Mediterania masuk Eropa. Menurut pemerintah Italia, sekitar 8.000 orang Tunisia pada tahun 2017 masuk ke negeri itu.

Akan tetapi, apa pun yang terjadi sekarang ini, sulit dipungkiri bahwa yang dilakukan oleh Mohamed Bouazizi telah mengubah wajah dan peta, tidak hanya Tunisia, tetapi juga negara-negara kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Yang dilakukan Bouazizi telah menebarkan benih demokratisasi di kawasan itu. Meskipun, ada negara —Suriah dan Libya, misalnya— yang tergelincir ke kondisi negara gagal.

Trias Kuncahyono,
Wartawan Kompas 1988 - 2018
KOMPAS, 14 Desember 2019

Raja Salman Juga Menghadapi Disruption

Ahok, yang sudah jadi terdakwa penista ajaran Islam pun sempat menyalami Raja Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz al-Saud, ketika baru saja mendarat di Indonesia.

Luar biasa! Itulah dua kata yang saya dengar banyak dilontarkan masyarakat kita ketika membaca berita tentang kunjungan Salman bin Abdul Aziz al-Saud, Raja Arab Saudi. Mereka kagum. Ada banyak hal yang mereka nilai luar biasa. Bahkan, sangat luar biasa. Misalnya, soal jumlah rombongan. Ini adalah kunjungan resmi —meski kedatangannya sekaligus untuk liburan. Dalam kunjungan resmi, jarang sekali ada kepala negara/pemerintahan yang membawa rombongan begitu besar. Ratusan orang, mungkin. Itu pun untuk sekelas Presiden Amerika Serikat. Ini, Raja Salman, membawa rombongan sebanyak 1.500-an orang. Luar biasa! Masih ada lagi 15 menteri dan 25 pangeran.

Selebihnya anggota keluarga, pengawal, ajudan, staf kerajaan, sekretaris, asisten pribadi, dan seterusnya. Isu luar biasa lainnya yang ramai dibicarakan adalah soal kemewahan fasilitas untuk Sang Raja dan rombongannya. Misalnya, tarif kamar hotelnya yang luar biasa. Per malam mencapai Rp 133 juta. Isu lainnya soal Raja Salman yang mem-booking tiga hotel papan atas selama kunjungannya di Jakarta.

Lalu, untuk liburan di Bali, rombongan Raja Salman bahkan mem-booking sampai empat hotel dan menyewa 300-an kendaraan. Hal yang luar biasa lainnya adalah sekarang semakin banyak ibu-ibu yang mulai ramai melirik layar smartphone-nya. Setelah itu mereka saling berbisik dan kemudian tertawa cekikikan. Anda tahu apa yang mereka lihat dan bicarakan? Ada 25 pangeran yang bakal menemani kunjungan Raja Salman di Indonesia. Beberapa fotonya muncul di layar smartphone mereka.

Kata ibu-ibu tadi, wow luar biasa tampannya. Sebagian di antara mereka, terutama yang masih muda, lalu melamun. Mungkin membayangkan seandainya saja menjadi suaminya. Lalu, bapak-bapaknya juga tak mau kalah. Di layar smartphone mereka muncul gambar putri-putri Raja Salman yang luar biasa cantiknya! Sebagian sempat salah karena yang ditampilkan adalah wajah Kim Kardashian atau bintang film India.

Presiden Joko Widodo menyetiri sendiri mobil bugi yang ditumpangi Raja Salman bin Abdul Aziz.

Saya tersenyum sendiri membayangkan fenomena tersebut. Sebab, tak ada di antara mereka yang bisa memastikan bahwa foto-foto tersebut benar foto para pangeran atau para putri. Pokoknya selama wajahnya terlihat kearab-araban, serta tampan atau cantik, sebut saja mereka pangeran dan putri. Luar biasa! Masih banyak hal luar biasa lainnya yang bisa dibahas di sini.

Misalnya, lamanya waktu kunjungan, jumlah pesawat yang digunakan untuk mengangkut rombongan, eskalator khusus, burung rajawali peliharaan para pangeran yang masing-masing punya paspor sendiri, sampai kepada santunan kepada keluarga anggota Densus 88 Antiteror —yang meninggal karena tugas.

Saya yakin Anda masih punya daftar luar biasa lainnya. Misalnya, kalau menurut saya, kesediaan Raja Salman untuk berlibur ke Bali. Mengapa? Anda tahu, Bali adalah provinsi dengan penduduk mayoritasnya beragama Hindu. Kesediaan Raja Salman berlibur ke Bali tentu memberikan pesan tentang pentingnya kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai. Mau menerima perbedaan. Ia bahkan juga bersalaman dengan gubernur ibukota yang juga berbeda keyakinan. Juga agendanya menerima tokoh-tokoh agama dari negeri ini. Bukan hanya tokoh agama Islam, tetapi juga tokoh-tokoh dari agama lainnya.

Dua agenda ini, menurut saya, adalah sebuah disruption dari seorang raja. Ia berani membongkar tradisi lama, atau minimal membongkar otak-otak kolot kita yang kurang rajin bergaul lintas peradaban, lintas bangsa. Dan, ini menjadi penting bagi kita yang kebhinekaannya tengah mengalami banyak ujian.

Raja Salman di antara para pangeran kerajaan Arab Saudi.

Dua Faktor
Baiklah sekarang kita bicara bisnis. Heboh kunjungan Raja Salman ke negara kita, dan sejumlah negara lainnya, adalah penggalan dari potret perjalanan transformasi Kerajaan Arab Saudi. Negara itu kini mulai menyadari bahwa mereka tak bisa lagi mengendalikan roda pemerintahan, roda perekonomiannya, di tengah perubahan besar yang terjadi di lingkungan sekitarnya yang ditengarai dengan banyaknya perubahan atau disruption.

Peta geopolitik dunia kini sudah berubah. Apa saja disruption-nya? Pertama, penemuan shale oil dan shale gas di Amerika Serikat (AS) yang membuat dunia kebanjiran minyak dan gas murah. Ingat disruption berdampak deflasi berat. Berkat penemuan tersebut, kalau dihitung dengan tingkat konsumsi seperti sekarang, kebutuhan migas AS bakal aman hingga 100 tahun ke depan. Maka, AS tak lagi bergantung pada pasokan migas dari Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah lainnya.

Bahkan akibat penemuan shale oil dan shale gas tersebut, AS memangkas impor migas dari Arab Saudi. Volumenya tidak tanggung-tanggung, hingga 30%. Lalu, ke mana Arab Saudi “membuang” kelebihan produksi minyak dan gasnya?

Banjirnya gas murah telah membuat negara pemilik shale gas menyetop impor pupuk dan kini pupuk impor yang murah mulai membanjiri Asia yang bahkan berpotensi mengguncang industri pupuk kita, minimal wilayah pasar ekspor kita.

Raja Salman dan Pangeran Waleed.

Kedua, hukum pasar pun berlaku. Akibat kelebihan pasokan, harga minyak dan gas di pasar dunia pun turun. Harga minyak, misalnya, yang sempat menembus USD 120 per barel kini anjlok menjadi kurang dari separuhnya. Bahkan sampai kini harga minyak masih bergerak pada kisaran USD 50 per barel.

Dua faktor tadi berimplikasi serius bagi Arab Saudi. Penerimaan negara pun berkurang. Apalagi sekitar 70% pendapatan negara berasal dari minyak dan gas. Maka, tak heran kalau pada tahun lalu, untuk menutupi anggaran belanjanya, Arab Saudi sampai berutang. Banyak pakar memprediksi bahwa harga minyak yang rendah akan berlangsung secara berkepanjangan. Kalau hal tersebut benar-benar terjadi, ini tentu akan memukul Arab Saudi. Lalu, apa solusinya?

Saya kira, pengalaman negara-negara yang tergabung dalam Uni Emirat Arab (UEA) bisa menjadi referensi. Para emir di negara-negara tersebut sadar bahwa mereka tak boleh menggantungkan hidupnya pada sumber daya yang tak dapat diperbaharui. Maka, sejak beberapa tahun silam UEA mulai melakukan transformasi. Mereka mulai melakukan disruption dengan mengalihkan pendapatan negaranya dari minyak dan gas ke industri jasa. Di antaranya, dengan mengembangkan bisnis pariwisata dengan membangun gedung-gedung pencakar langit, pulau-pulau baru dan lain sebagainya sebagai destinasi wisata.

Bahkan, UEA juga melakukan transformasi terhadap industri penerbangannya. Kini, selama bertahun-tahun maskapai-maskapai penerbangan asal UEA, seperti Emirates dan Etihad, selalu menempati peringkat yang tinggi dalam survei yang dilakukan oleh Skytrax, lembaga pemeringkat yang berbasis di London.

Majlis Syura (Parlemen) Kerajaan Arab Saudi yang saat ini sudah mengakomodasi perwakilan dari kaum perempuan.

Potret Disrupsi
Berbekal transformasi dan disrupsi tadi, dari tahun ke tahun kunjungan wisata ke UEA terus meningkat. Arab Saudi, saya kira, punya modal untuk melakukan transformasi perekonomiannya. Apa itu? Bisnis tumpahan dari ibadah haji. Di Indonesia, saya kira, kita bisa menyaksikan proses transformasi yang serupa. Hanya kali ini dalam bisnis migas.

Arab Saudi kini tak lagi menjual minyak mentah, tetapi juga sekaligus membangun kilangnya. Jadi, minyak mentah asal Arab Saudi diolah dulu di kilang. Kilangnya yang membangun juga Arab Saudi, melalui Saudi Aramco —perusahaan migas milik negara.

Untuk Anda ketahui, minyak mentah asal Arab Saudi tergolong jenis sour (masam) karena tingginya kandungan sulfur. Jenis minyak mentah seperti ini tak bisa diolah di sembarang kilang. Kilang minyak Pertamina yang di Cilacap, misalnya, memang khusus dibangun untuk mengolah minyak mentah yang diimpor dari Arab Saudi. Anda tahu, selalu ada nilai tambah dari proses hilirisasi. Bahkan, nilai tambahnya semakin besar ketimbang kalau yang dijual adalah bahan baku atau bahan mentahnya. Ini, saya kira, adalah potret lain dari transformasi tata kelola perekonomian Arab Saudi.

Catatan saya lainnya adalah soal kabar rencana Saudi Aramco untuk menjual sebagian sahamnya. Ini adalah potret lain transformasi negara itu. Kita tahu, Arab Saudi adalah negara yang dikelola dengan sangat konservatif. Banyak pimpinannya yang begitu kolot. Namun, langkah Raja Salman membuktikan bahwa mereka tidak sekolot yang kita bayangkan. Kalau negara sekonservatif Arab Saudi saja mampu berubah, mengapa kita tidak!

Petuah yang saya pelajari mengatakan, siapa yang tak melakukan self disruption, seriuh apapun kekuatan ototnya, akan terdisrupsi.

Rhenald Kasali,
Pendiri Rumah Perubahan
KORAN SINDO, 2 Maret 2017

Di Balik Kunjungan Raja Salman

Di tengah instabilitas kawasan Timur Tengah dan upaya Kerajaan Arab Saudi melakukan transformasi ekonomi, Raja Salman bin Abdul Aziz al-Saud, berkunjung ke Indonesia. Kendati ini kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Joko Widodo ke Arab Saudi pada tahun 2015, bisa dikatakan ini adalah kunjungan historis Raja Arab Saudi ke Indonesia setelah kedatangan Raja Faisal, kakak tiri Salman, pada tahun 1970. Tingkat kepentingannya dapat dilihat dari besarnya rombongan dan lamanya mereka di Tanah Air.

Raja Salman tiba di Jakarta pada Rabu (1/3/2017) bersama 1.500 orang, 15 menteri, dan 25 pangeran, dan akan berada di Jakarta selama tiga hari untuk kunjungan resmi dan tujuh hari di Bali untuk berlibur.

Ada tiga hal yang ingin dicapai Kerajaan Arab Saudi di bawah Raja Salman dalam kerja sama lebih erat dengan pemerintahan Jokowi-JK, yaitu politik, ekonomi, dan kebudayaan.

Politik
Timur Tengah adalah kawasan paling panas di dunia. Arab Saudi menghadapi perang saudara di Suriah, instabilitas di Irak, bahkan perang di Yaman, dimana Arab Saudi terlibat secara langsung, ketegangan hubungan Palestina-Israel, ketegangan hubungan Kerajaan Bahrain dengan penduduk yang mayoritas Syiah, dan keresahan warga minoritas Syiah di Arab Saudi sendiri, dll. Semua persoalan ini terkait dengan Iran, musuh bebuyutan Saudi.

Di Suriah, Saudi dan Iran bertarung memperebutkan pengaruh. Iran mendukung rezim Bashar al-Assad, sementara Saudi mendukung kelompok-kelompok oposisi Islamis. Di Irak, Saudi menjalin hubungan erat dengan kaum Kurdi dan Arab Sunni untuk mengimbangi pemerintahan kaum Syiah dukungan Iran. Di Yaman, Saudi memimpin koalisi Arab yang mendukung pemerintah Abed Rabbo Mansour Hadi, menghajar pemberontak Syiah Houthi sokongan Iran.

Saudi pun sempat mengirim tentara ke Bahrain untuk meredam pemberontakan mayoritas kaum Syiah yang didukung Iran. Tak kalah penting adalah kekecewaan Saudi atas dukungan Iran pada minoritas Syiah Arab Saudi. Itu terlihat jelas saat Pemerintah Arab Saudi mengeksekusi mati ulama Syiah Saudi, Syeikh Nimr al-Nimr, pada Januari 2016. Protes Iran atas eksekusi itu berujung pada pemutusan hubungan diplomatik kedua negara.

Raja Abdul Aziz al-Saud, ayahanda Raja Salman, pendiri Kerajaan Arab Saudi.

Konflik Iran-Saudi juga terkait Palestina. Riyadh melihatPalestina sebagai masalah Arab, sementara Teheran mengaitkannya dengan isu Islam. Tak heran jika Saudi menyokong pemerintahan Presiden Mahmoud Abbas yang berbasis di Tepi Barat, sementara Iran mendukung pemerintahan Hamas yang berbasis di Jalur Gaza. Dukungan Iran ini membuat Hamas bersama Jihad Islam Palestina tetap radikal. Akibatnya, perdamaian dengan Israel yang diidam-idamkan Saudi kian sulit diwujudkan.

Memang Saudi telah membangun pakta militer dengan Mesir dan Jordania untuk menghadapi Iran. Selain itu, juga memperkuat kerja sama angkatan laut dengan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) serta bersekutu dengan AS. Namun, semua itu belum cukup.

Maka, Desember 2015, Saudi berinisiatif membangun aliansi militer Islam untuk memerangi terorisme. Pusat komando ada di Riyadh. Organisasi yang telah diikuti oleh 39 negara ini bertujuan memerangi Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) yang bertebaran di Irak, Suriah, Mesir, Libya, Afganistan, dan di kelompok teror mana pun.

Sulit untuk tidak mengatakan bahwa aliansi militer Islam ini lebih ditujukan untuk menghadang Iran dan proxy-nya di sejumlah negara seperti Hizbullah dukungan Iran di Lebanon dan Houthi di Yaman.

Raja Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz al-Saud.

“Ancaman” Iran dan ketidakpastian di Timur Tengah membuat Saudi memandang perlunya membangun persahabatan lebih erat dengan banyak negara, khususnya Indonesia, setelah Saudi tidak dapat membangun aliansi dengan Rusia dan Tiongkok, serta Israel karena belum berdamai dengan Palestina.

AS di bawah Presiden Barack Obama telah mengeluarkan Iran dari isolasi dengan menandatangani kesepakatan nuklir (Juli 2015). Sebaliknya Presiden AS Donald Trump mengambil sikap anti-Iran, dengan mengancam membatalkan perjanjian nuklir yang juga ditandatangani oleh Rusia, China, Inggris, Perancis, plus Jerman.

Belum lama ini AS menjatuhkan sanksi baru atas Iran terkait dengan uji coba rudal balistik negeri itu. Namun, mengingat upaya AS menghancurkan NIIS di Irak dan Suriah memerlukan Iran, sangat mungkin Trump akan melunak sikapnya.

Maka, kerja sama politik dengan Indonesia penting bagi Saudi untuk keamanan Saudi dan stabilisasi Timur Tengah. Indonesia yang tidak terlibat perang di Yaman, bersikap netral dalam perang saudara di Suriah, dan berhubungan dekat dengan Iran, dapat berperan bagi perdamaian di negeri-negeri yang bergolak itu.

Bendera Arab Saudi.

Ekonomi
Ekonomi juga menjadi alasan penting kedatangan Raja Salman dan rombongan ke Indonesia. Sejak tahun lalu, Arab Saudi melancarkan Rencana Transformasi Ekonomi Nasional (Visi Arab Saudi 2030), yang intinya meninggalkan basis minyak.

Turunnya harga minyak membuat ekonomi Saudi terpukul. Paling tidak Saudi defisit anggaran 98 miliar dollar AS. Defisit terjadi karena 75 persen APBN Saudi berasal dari minyak.

Untuk mentransformasikan ekonomi, Arab Saudi perlu investasi asing di bidang infrastruktur, industri militer, perumahan, pariwisata, pendidikan, dan kesehatan. Kendati dipandang ambisius, diprakarsai oleh Wakil Putra Mahkota Muhammad bin Salman (putra Raja Salman), Visi Saudi 2030 diyakini bisa dicapai dalam waktu 14 tahun, saat diversifikasi ekonomi tercapai dengan pendapatan per kapita lebih dari 30.000 dollar AS.

Dalam konteks inilah Raja Salman, para menteri, dan ratusan pebisnis datang. Pasar Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah, anggota G-20, dan dengan jumlah penduduk 250 juta, dipandang cukup menggiurkan.

Selanjutnya kedua negara dapat meningkatkan kerja sama di bidang pariwisata, perminyakan, perbankan, pendidikan, dan industri kemiliteran. Indonesia juga harus ambil bagian dalam proyek-proyek infrastruktur Saudi yang bernilai miliaran dollar AS.

Kota Suci Makkah di Arab Saudi, dimana terdapat Ka'bah sebagai kiblat umat Islam seluruh dunia.

Kebudayaan
Selama di Jakarta, Raja Salman diagendakan bertemu dengan ormas-ormas Islam. Bukan tidak mungkin Saudi akan mengkonkretkan rencana pembangunan sekolah-sekolah di Indonesia via ormas-ormas yang dipercaya Saudi. Rencana ini mungkin akan mendapat perlawanan dari kelompok Islam moderat yang menganggap Wahabisme, yang dianut mayoritas penduduk Saudi, sebagai ajaran radikal dan intoleran, walau sejak almarhum Raja Abdullah berkuasa moderasi terhadap Wahabisme terus dipromosikan.

Misalnya, pada polisi akhlak (mutawin), yang anggotanya mulai digantikan oleh anggota baru yang lebih toleran terhadap budaya luar. Kaum perempuan diberi tempat dengan mengangkat anggota Dewan Syura (semacam parlemen yang anggotanya diangkat raja) dari kalangan perempuan, serta menunjuk perempuan sebagai wakil menteri.

Kerjasama Saudi dengan ormas-ormas Islam bisa mengarah pada pembendungan pengaruh Syiah yang oleh Saudi dipandang sebagai alat Iran bagi menanamkan pengaruhnya di Indonesia.

Wahabisme dan Syiahisme memang berbeda. Keduanya adalah pulau di antara lautan ahlu sunnah wal jamaah (Sunni). Wahabisme lebih menekankan pada teks dengan mengabaikan peran figur, termasuk Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai wahyu saja (bahkan melarang merayakan Maulid dan ziarah kubur wali). Syiahisme lebih menekankan pada figur (nabi, para imam, dan figur suci lain), dan mengedepankan rasionalitas dengan ajaran yang filosofis.

Di tengahnya adalah lautan kaum Sunni yang menganggap teks Al-Quran dan figur (Nabi dan para wali) sama-sama penting. Rasio penting, tetapi wahyu lebih tinggi daripada rasio.

Smith Alhadar,
Penasihat ISMES,
Direktur Eksekutif Institute for Democracy Education
KOMPAS, 2 Maret 2017