Dampak Pandemi: Deurbanisasi, Keseimbangan Baru Desa-Kota

Migrasi untuk mencari penghidupan yang lebih baik adalah hak asasi manusia. Jika sebelumnya orang ramai-ramai ke kota karena ekonomi berpusat di kota, kini pandemi memutarbalikkan keadaan. Bisa jadi ini bentuk keseimbangan baru, terutama untuk hubungan kota dan desa atau kota-kota besar dengan daerah-daerah yang lebih kecil.

Hingga awal tahun ini, isu perkotaan masih berputar pada hal sama yang telah berlangsung bertahun-tahun, yaitu urbanisasi. Urbanisasi mengacu pada kondisi kota-kota yang terus tumbuh membesar, juga kawasan-kawasan yang dulu bukan kota sekarang mengurban menjadi kota. Kondisi ini utamanya didorong oleh pertumbuhan penduduk di dalam kota itu sendiri ditambah adanya migrasi dari daerah lain. Faktor penarik urbanisasi tak lain adalah gula-gula aktivitas perekonomian yang berkorelasi dengan kelengkapan fasilitas publik di kota.

Urbanisasi selalu disebut bermuka dua. Di satu sisi, tanpa ada fenomena ini, kota tidak akan bisa maju dan berkembang. Di sisi lain, berbagai masalah perkotaan seperti kemiskinan, kawasan kumuh, perumahan, air bersih, layanan kesehatan, dan pendidikan selalu dikaitkan dengan fenomena urbanisasi.

Ketidakseimbangan pembangunan antara desa-kota atau kota besar dan daerah-daerah lain di sekitarnya memacu orang berpindah berusaha untuk ikut meraup "gula" yang ditawarkan di perkotaan. Sementara di kota-kota pun laju pembangunan tak selalu siap dengan ledakan jumlah penduduk yang menyertainya. Selain itu, ada persaingan tinggi dan tidak meratanya kualitas sumber daya manusia menyebabkan banyak orang terpelanting. Mereka kemudian tersisih dan hingga kini masih kerap dikambinghitamkan sebagai biang masalah.

Masih tergolong di awal tahun, tepatnya di awal Maret 2020, saat kasus pertama pasien positif Covid-19 di Indonesia diumumkan, aktivitas perekonomian di kota besar seperti Jakarta langsung terdampak. Tiba-tiba saja dalam hitungan hari laju roda industri rumah tangga hingga multinasional melambat dan sebagian di antaranya kini lumpuh total. Isu urbanisasi berubah 180 derajat menjadi deurbanisasi.

Menuju depresi besar
Wakil Ketua Ikatan Ahli Perencana Kota (IAP) Bidang Ekonomi Wilayah dan Kota, Diding Sakri, dalam seminar daring pada Jumat (1/5/2020) mengatakan bahwa pandemi ini mengakibatkan pertambahan angka kemiskinan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan saat resesi ekonomi pada 2008-2009, juga saat krisis moneter pada 1997-1999. Kondisi ini bahkan mengarah pada depresi besar global. Depresi besar (great depression) terakhir yang dirasakan warga dunia terjadi hampir 100 tahun lalu kini amat mungkin terjadi lagi.‎

"Pertanyaannya, apakah Indonesia punya daya lenting yang dibutuhkan untuk bertahan dalam kondisi ini. Saat krisis 1997-1999 juga pada 10 tahun lalu, sektor informal tampil sebagai buffer zone. Tetapi, kini, semua sektor terdampak pandemik. Apakah perdesaan memiliki daya tahan menghadapi forced migration dari perkotaan yang sekarang terjadi? Bagaimana menghimpun gotong royong membantu mereka yang tidak tertangani oleh pemerintah?" kata Diding dalam IAPTalks Series "Corona dan Ekonomi Wilayah: Dampak Negatif dan Rencana Pemulihannya" yang diadakan oleh IAP.

Warga yang berbondong-bondong meninggalkan kota untuk kembali ke tempat asal dibuktikan antara lain dengan data dari Dinas Perhubungan Jawa Tengah, yang menyatakan, terhitung sejak akhir Maret hingga menjelang akhir April, tercatat sedikitnya 320.435 pemudik dari banyak daerah sudah tiba di provinsi tersebut. (Kompas, 20/4/2020)

Diding merujuk pada hasil survei The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) yang dilakukan berturut-turut pada 29 Maret, 6 April, 13 April, dan 20 April, yang menyebutkan bahwa migrasi dari kota ke desa atau daerah lain yang lebih kecil terjadi bukan hanya di Jawa, melainkan juga di luar Jawa. Migrasi dilakukan oleh pekerja dari semua tingkatan pendidikan, mulai setingkat sekolah dasar hingga lulusan perguruan tinggi. Hal ini karena kehilangan pekerjaan dialami oleh pekerja di Jawa ataupun di luar Jawa, juga di kota ataupun di desa.

"Kehilangan pekerjaan ini dialami di semua sektor, seperti agrikultur, jasa, hotel, dan manufaktur," kata Diding.

Di Jakarta saja, mengacu pada data dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, selama ini tercatat sudah ada 1,1 juta warga miskin yang mendapat bantuan pemerintah. Selama pandemi, diperkirakan ada penambahan hingga di atas 2,6 juta warga yang jatuh miskin karena kehilangan pekerjaan. Total sekitar 3,7 juta warga tersebut butuh bantuan segera agar tidak makin terperosok dalam kemiskinan akut.

Direktur Eksekutif The Prakarsa, Ah Maftuchan, yang juga hadir dalam seminar daring mengatakan, hingga 30 April saja, Covid-19 yang dipicu virus Corona baru ini telah tersebar di 34 provinsi dan 310 kabupaten/kota di Indonesia. "Pandemi ini disebut bisa membuat warga miskin Indonesia naik hingga 33,24 juta jiwa," katanya.

Ekonom di Pusat Riset Perubahan Iklim Universitas Indonesia yang juga ekonom senior di World Resources Institute (WRI) Indonesia, Sonny Mumbunan, dalam seminar yang sama menegaskan bahwa mengacu pada data Bank Dunia tahun 2018, di masa normal saja 40 persen populasi di Indonesia rentan secara ekonomi, 30 persen lagi miskin dan sangat miskin. "Ketika ada pandemi, bagaimana?" kata Sonny.

Sonny merujuk pada hasil survei via telepon oleh Saiful Mujani dengan tema "Warga yang Aware Covid-19" pada 9-12 April yang menunjukkan secara rata-rata nasional 77 persen responden merasa terancam penghasilannya. Warga di DKI dan Sulawesi Selatan tercatat paling resah, yaitu mencapai 92 persen merasa terancam penghasilannya karena terdampak pagebluk.

Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Perencanaaan Pembangunan/Bappenas Vivi Yulaswati saat berbicara di IAPTalks menjelaskan bahwa merujuk pada data Bank Dunia, di Indonesia akibat Covid-19 ada penambahan 5,6 juta-9,6 juta orang miskin baru. Penambahan ini menghapus hasil penanggulangan kemiskinan selama satu dekade terakhir.

Vivi menjelaskan, dari total 269,1 juta jiwa populasi Indonesia, 9,83 persennya miskin, 18,5 persennya rentan, 0,39 persen kelas atas, dan sisanya adalah kelas menengah atau lebih dari 70 persen.

Kelas menengah ini menopang 42 persen konsumsi nasional, menyumbang 53 persen pajak nasional, dan sebagian besar tinggal di perkotaan (31 persen di Jakarta, 24 persen di kota-kota lain). Di masa pandemi, sebagian kelas menengah ini terancam atau rentan.

Bantuan dan utang negara
Pemerintah pusat ataupun daerah berupaya sigap dan cepat bertindak untuk membantu warga menghadapi dampak wabah global ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 7 April mengumumkan Indonesia sudah meraih 4,3 miliar dollar Amerika Serikat dari penerbitan pandemic bond pertama yang berarti menambah utang negara untuk biaya penanggulangan pandemi.

Pendapatan pusat dan daerah dipastikan berkurang karena penerimaan pajak terganggu akibat mandeknya dunia usaha. Untuk DKI Jakarta, dipastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada 2020 ini terkoreksi hingga 53 persen, yaitu dari di atas Rp 87 triliun menjadi kurang dari separuhnya. Pusat dan daerah serempak melakukan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ataupun APBD. Berbagai program bantuan bagi warga dipaksa untuk digulirkan.

Vivi menjabarkan bahwa ada tambahan dana Rp 405,1 triliun dikucurkan untuk penanggulangan wabah global ini di Indonesia. Sebanyak Rp 75 triliun dari dana itu untuk bidang kesehatan, Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat, serta Rp 150 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional. Bantuan langsung yang diterima rakyat terdampak berupa bantuan sosial uang tunai, paket sembako, Kartu Prakerja, pengurangan hingga pembebasan tagihan listrik, keringanan pembayaran kredit, dan antisipasi pemenuhan kebutuhan pokok.

"Diharapkan dengan program bantuan tersebut, saat pandemi mulai mereda, daya beli dan daya usaha masyarakat tetap terjaga sehingga pemulihan ekonomi ditargetkan bisa cepat. Atau setidaknya pemulihan bertahap. Dijaga agar jangan sampai stagnan atau resesi," kata Vivi.

Tantangan pemerintah, lanjut Vivi, adalah memastikan bantuan sampai ke tangan orang yang tepat; apakah manfaat program setara dengan penghasilan yang hilang dan memerlukan perubahan pola kerja untuk jangka panjang; apakah manfaat terdistribusikan pada saat yang dibutuhkan dan berapa lama program akan berlangsung; adakah dukungan dari DPR, bagaimana batas kemampuan keuangan pemerintah, dan bagaimana potensi konflik atau ketergantungan rakyat; serta bagaimana dampak terhadap kesejahteraan yang berkorelasi dengan kemiskinan dan ketimpangan.

Kolaborasi-koordinasi-kapasitas
Menurut Vivi, untuk dapat mengoptimalkan bantuan tepat sasaran adalah dengan meneguhkan serta meningkatkan kolaborasi-koordinasi-kapasitas pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, media massa, pihak swasta, dan masyarakat.

Kolaborasi-koordinasi-kapasitas tersebut ditingkatkan melalui tiga hal utama, yaitu kejelasan data untuk identifikasi dan verifikasi; juga intervensi seperti diskon tagihan listrik, iuran BPJS, serta mengembangkan platform e-commerce; dan memastikan program jangka panjang-jangka menengah berjalan, seperti terus mengembangkan inklusi keuangan (antara lain non-tunai dan e-money), membangun sistem pengelolaan monitoring dan respons terintegrasi, terbuka, akuntabel, serta sistem perpajakan yang mengakomodasi social entrepreneur dan philantrophy.

Diding menambahkan, di saat terjadi deurbanisasi ini dan ada penguatan-penguatan teknologi seperti diungkapkan Vivi di semua lini, termasuk di daerah atau desa-desa, maka peluang usaha akan muncul tanpa orang-orang harus kembali ke kota.

"Ya, ada kemungkinan new normal itu artinya orang di kampung yang selama ini menyuplai komoditas mentah ke perkotaan bisa memilih untuk direct selling. Teknologinya memungkinkan sekali. Arti lainnya adalah orang yang selama ini memilih bekerja di kota, dia melihat peluang itu dan mereka enggak perlu ke kota lagi," kata Diding.

Tuntutan hidup dengan protokol kesehatan ketat yang harus dijaga diyakini juga akan melekat setelah pandemi terlewati. Untuk itu, saat sebagian warga telah kembali ke daerah asal dan industri di kota-kota besar lumpuh bahkan ditutup, muncul kesempatan menghidupkan dan meratakan industri ke daerah-daerah.

Hal ini demi tetap mengurangi kepadatan di kota besar, melanggengkan budaya jaga jarak, sekaligus mendistribusikan kawasan industri yang berarti melepas gula-gula kota besar dan membaginya dengan daerah. Pembangunan ekonomi diharapkan akan bisa lebih merata nantinya. Keseimbangan baru antara kota dan desa atau kota besar dengan daerah-daerah lain diperlukan untuk menjaga kelentingan menghadapi tantangan yang mungkin akan datang lagi.

Sonny pun mengingatkan wabah global Covid-19 ini bisa jadi cuma latihan persiapan. Perubahan iklim membuka peluang-peluang tantangan baru, termasuk penyakit-penyakit baru yang dengan mudahnya bisa menjangkiti warga dunia secara bersamaan. Lebih baik sedari awal sadar untuk belajar, berbenah, dan bersiap diri akan kemungkinan apa pun, baik ataupun buruk.

Neli Triana,
Jurnalis Harian Kompas.
KOMPAS, 9 Mei 2020

Teori Bandit, Kekuasaan, dan Demokrasi di Masa Pandemi

Teori bandit bertutur dan menganalisis bagaimana proses evolusi kekuasaan mulai dari anarki sampai menjadi demokrasi dengan fondasi dasar serta dukungan rule of law. Pada dasarnya evolusi kekuasaan bermula dari bandit berkuasa dengan merampok di dalam sistem anarki, yang kemudian bertransformasi menjadi menjadi sistem demokrasi dan peradaban dengan formal dari para politisi, pemimpin, dan negarawan di dalam sistem demokrasi.

Saya dalam tulisan ini juga bertujuan untuk mengingatkan melalui ilmu pengetahuan dan teori ekonomi politik bahwa situasi pandemi Covid-19 yang tidak normal seperti sekarang ini bisa tergelincir keluar rel demokrasi. Karena itu, check and balance dan kritik atas kekuasaan harus terus dilakukan agar kekuasaan tetap dijalankan dengan cara-cara demokratis, dengan aturan main yang baik dan benar (rule of law).

Evolusi tahap awal dan asal muasal kekuasaan adalah sistem anarki di mana tidak ada sistem pemerintahan dan tanpa demokrasi. Di dalam sistem anarki seperti ini yang berkuasa adalah orang kuat secara fisik, memiliki senjata dan mereka berkelompok sesama orang kuat. Tidak ada aturan main, tidak ada hukum, yang ada hukum rimba; yang kuat yang berkuasa.

Sekelompok orang yang paling awal berkuasa adalah bandit berpindah (roving bandit theory). Bandit ini adalah bandit yang tidak punya otak cerdas karena memakai kekuasaan hanya dengan merampok dan menghancurkan desa-desa atau kota-kota untuk diambil hartanya. Akhirnya dengan cara banditisme seperti ini sumber daya di daerah tersebut habis musnah.

Tetapi ada di antara mereka yang cerdas, kalau begini terus yang mati juga mereka sendiri karena sumber daya yang dirampas lama-lama habis, tidak sustainable. Lalu terjadi evolusi pemikiran kelompok bagaimana agar kehidupan secara kolektif tetap berkesinambungan. Ide ini dikembangkan, lalu terjadi proses transformasi dari bandit berpindah (roving bandit) menjadi bandit yang menetap (stationary bandit).

Evolusi tahap kedua ini adalah bandit menetap, yakni transformasi dari bandit sebelumnya untuk melanggengkan sumber daya ekonomi dan juga dalam rangka melanggengkan kekuasaan. Pada tahap ini sistem anarki sudah bergeser menjadi sistem yang lebih teratur tetapi aturan main masih dikendalikan oleh para bandit menetap tersebut. Jadi kekuasaan masih tetap dijalankan dengan cara banditisme.

Evolusi tahap ini terjadi karena pikiran yang lebih beradab, lebih cerdas dari sebagian bandit itu. Bandit yang berpindah kini tidak lagi berpindah, merampok, dan menghancurkan semuanya tetapi mulai menetap dan tidak merusak semuanya (stationary bandit). Sebagian dari sumber daya tersebut diambil melalui upeti dan sisanya dibiarkan menjadi modal untuk kegiatan ekonomi selanjutnya sehingga ekonomi bisa tumbuh dan berkembang. Sebagian upeti yang diambil tersebut terutama adalah untuk bandit penguasa.

Sejalan dengan waktu, semakin banyak orang cerdas dan para bandit itu pun mempunyai pemikiran transformatif untuk menyerap aturan main bersama untuk membangun sedikit peradaban (rule of law). Para bandit itu pada tahap ini masuk ke dalam siklus permulaan peradaban sebagai sistem universal yang terbaik, yakni demokrasi. Di dalam sistem demokrasi universal muncul sistem norma sosial politik, undang-undang, parlemen, pemerintahan, oposisi, check and balance, dan lain-lain.

Jadi, asal muasal kekuasaan adalah banditisme dan memang di dalam kekuasaan ada perilaku banditisme, yang hilang, lenyap, dan tidak muncul karena kehadiran peradaban, rule of law, demokrasi, check and balance. Tanpa itu semua, maka kekuasaan dan penguasa kembali lagi masuk ke tahap satu atau tahap dua ––banditisme, otoritarianisme, dan anti demokrasi.

Orang yang anti kritik, anti check and balance dilihat dari logika teori ini tergolong anti demokrasi dan pro bandit meskipun dengan alasan mencintai penguasa, yang menjadi tokoh idolanya. Kita sebagai warga bangsa perlu melakukan kritik dengan argumen yang baik. Kritik yang buruk sesungguhnya terselip sifat bandit kecil (little bandit). Kritik buruk tidak perlu direspons berlebihan, diberangus, dan dipenjara karena tidak akan mengganggu kekuasaan.

Kekuasaan sekarang mempunyai dua pendukung instrumen, yang legal formal dan yang ekstra legal di bawah tanah. Instrumen yang pertama adalah polisi, tentara, birokrasi yang sah dan bertugas untuk negara. Instrumen pendukung kedua bersifat ekstra legal, mereka dibiayai menjadi buzzer untuk mendukung kekuasaan dan memberangus kritikus. Ini adalah banditisme di dalam kekuasaan yang sedang berjalan dan potensial menghancurkan demokrasi.

Mengapa banyak sistem demokrasi masuk lagi ke dalam otoritarianisme? Jawabannya jelas, karena aturan main diberangus, check and balance dinihilkan dan kritik ditindas.

Teori bandit yang menceritakan bagaimana proses evolusi kekuasaan dari anarki menuju demokrasi tidak selalu linear, tetapi bisa melingkar dan kembali lagi ke sistem anarki dan sistem kekuasaan yang otoriter. Pasukan ekstra legal di bawah tanah itu adalah hama bagi demokrasi, dan merupakan rayap yang merusak demokrasi.

Kita perlu analisis lebih jauh dari teori tersebut bahwa perilaku banditisme dengan kekuasaan adalah pasangan dan dua unsur kimiawi yang sangat cocok dan akan mudah untuk bersatu, bersenyawa ketika tidak ada rule of law, anti kritik, tak ada check and balance, memberangus kritikus, mengerahkan intel, juga pasukan polisi mirip komunis Soviet lama (USSR).

Bagaimana dengan demokrasi kita sekarang? Adakah rasa otoriter yang muncul ke permukaan? Adakah proses balik menuju ke belakang menjauhi demokrasi yang baru dibangun?

Tentu saja, kita harus jaga bersama demokrasi kita selamanya. Dan semoga kecenderungan demokrasi balik ke anarki banditisme tidak terjadi.

Didik J Rachbini
Guru Besar Ilmu Ekonomi,
Pendiri INDEF
detikNews, 20 April 2020

Alasan Kenapa Covid-19 Begitu Menular

Hingga kini, kasus infeksi virus Corona-Baru, pemicu penyakit Covid-19 telah melampaui 100.000 orang di seluruh dunia. Apa yang membuat virus yang merebak di Wuhan, China, itu mudah menyebar ke berbagai negara?

Sejumlah analisis genetik telah mengidentifikasi struktur kunci protein virus ini yang menjelaskan mengapa dia bisa menginfeksi sel manusia dengan mudah.

Hingga Selasa (10/3/2020), Coronavirus Disease (Covid-19) telah menginfeksi 114.343 orang di 113 negara. Sebanyak 19 kasus positif di antaranya dilaporkan di Indonesia. Jumlah kasus infeksi diperkirakan akan terus melonjak, terutama di luar China yang baru memasuki wabah.

“Memahami penularan virus merupakan kunci untuk penahanan dan pencegahan penyakit infeksi ini ke depan,” sebut David Veesler, ahli virus dari University of Washington di Seattle, Amerika Serikat, yang mempublikasikan temuannya tentang struktur virus Corona-Baru ini di server pracetak biomedis bioRxiv pada 20 Februari, seperti dikutip Nature.

Seperti diketahui, virus Corona-Baru atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang memicu Covid-19 menyebar jauh lebih mudah daripada yang menyebabkan sindrom pernapasan akut parah atau SARS (juga virus Corona), dan telah menginfeksi lebih dari sepuluh kali lipat jumlah orang yang tertular SARS. Besarnya kasus infeksi menyebabkan total kematian yang diakibatkan SARS-CoV-2 jauh lebih tinggi dibandingkan SARS ataupun MERS, sekalipun mortality rate atau tingkat kematian per kasus infeksi virus baru ini lebih rendah dari pendahulunya.

Penyerbu bertanduk
Untuk menginfeksi, virus Corona menggunakan lapisan protein berbentuk tanduk yang runcing (spike) guna mengikat membran sel inang dengan mengaktivasi enzim furin. Analisis genom dari SARS-CoV-2 telah mengungkapkan bahwa protein lapisan tanduk yang bisa mengaktivasi furin ini yang  membedakannya dengan kerabat dekat mereka yang memicu SARS ataupun MERS.

Masalahnya, furin banyak ditemukan di banyak jaringan manusia, termasuk paru-paru, hati, dan usus kecil. “Ini berarti virus itu berpotensi menyerang banyak organ,”  kata Lihua Qian, ahli biologi struktural di Universitas Sains dan Teknologi Huazhong, Wuhan, China, tempat wabah dimulai.

Temuan ini dapat menjelaskan beberapa gejala yang diamati pada orang yang terinfeksi Covid-19, seperti gagal hati. Li, yang ikut menulis analisis genetik virus yang diposting pada server pracetak ChinaXiv pada 23 Februari, menyebutkan, SARS dan virus Corona lain tidak memiliki situs untuk mengaktivasi furin sebagaimana SARS-CoV-2.

Situs aktivasi furin membuat virus Corona-Baru ini sangat berbeda dengan SARS dalam hal masuknya ke dalam sel, dan diduga mempengaruhi stabilitas virus dan karenanya membuatnya mudah menular. Kesimpulan ini disampaikan Gary Whittaker, ahli virus di Cornell University di Ithaca, New York, dan tim dalam analisis struktural lain yang diterbitkan di bioRxiv pada 18 Februari.

Para peneliti ini menemukan, kemampuan infeksi Corona-Baru ini menyerupai virus lain yang bisa menyebar dengan mudah di antara orang, termasuk strain virus influenza. Bedanya, pada virus influenza, situs aktivasi ditemukan pada protein yang disebut haemagglutinin.

Dengan pemahaman ini, Li kemudian mencoba mengembangkan molekul guna memblokir furin sehingga hasilnya diharapkan bisa dipakai untuk pengobatan. Namun, progres penelitiannya terhambat oleh wabah.

Selain Li, sejumlah ilmuwan di berbagai negara saat ini berlomba mencari cara untuk mengobati virus baru Corona ini, selain juga vaksin. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga sudah menyerukan untuk percepatan produksi vaksin.

Namun, menurut Wakil Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Kemenristek, Herawati Supolo Sudoyo, obat dan vaksin kemungkinan belum akan ditemukan dalam waktu cepat, apalagi jika virus ini mudah bermutasi. Sekalipun demikian, hal ini harus dimulai, termasuk oleh Indonesia agar tidak bergantung pada vaksin dari luar. “Eijkman sedang menjajaki konsorsium dengan pihak industri dan kampus untuk mencari cara memproduksi vaksinya. Tetapi, prosesnya masih panjang karena baru dimulai,” katanya.

Herawati menyarankan, untuk saat ini Pemerintah Indonesia sebaiknya fokus meningkatkan kapasitas pemeriksaan guna mencegah meluasnya infeksi Corona-Baru ini. Pemeriksaan dini juga dibutuhkan untuk mengobati pasien yang positif terinfeksi agar tidak menjadi akut sehingga tak bisa disembuhkan lagi. Sejumlah kajian menunjukkan, infeksi Corona-Baru ini tidak bisa sembuh sendiri sebagaimana influenza, tapi pasien harus mendapatkan perawatan yang baik sebelum virus mencapai paru-paru.

Ahmad Arif
KOMPAS, 10 Maret 2020