Showing posts with label Otoriter. Show all posts
Showing posts with label Otoriter. Show all posts

Sunday, April 26, 2020

Teori Bandit, Kekuasaan, dan Demokrasi di Masa Pandemi


Teori bandit bertutur dan menganalisis bagaimana proses evolusi kekuasaan mulai dari anarki sampai menjadi demokrasi dengan fondasi dasar serta dukungan rule of law. Pada dasarnya evolusi kekuasaan bermula dari bandit berkuasa dengan merampok di dalam sistem anarki, yang kemudian bertransformasi menjadi menjadi sistem demokrasi dan peradaban dengan formal dari para politisi, pemimpin, dan negarawan di dalam sistem demokrasi.

Saya dalam tulisan ini juga bertujuan untuk mengingatkan melalui ilmu pengetahuan dan teori ekonomi politik bahwa situasi pandemi Covid-19 yang tidak normal seperti sekarang ini bisa tergelincir keluar rel demokrasi. Karena itu, check and balance dan kritik atas kekuasaan harus terus dilakukan agar kekuasaan tetap dijalankan dengan cara-cara demokratis, dengan aturan main yang baik dan benar (rule of law).

Evolusi tahap awal dan asal muasal kekuasaan adalah sistem anarki di mana tidak ada sistem pemerintahan dan tanpa demokrasi. Di dalam sistem anarki seperti ini yang berkuasa adalah orang kuat secara fisik, memiliki senjata dan mereka berkelompok sesama orang kuat. Tidak ada aturan main, tidak ada hukum, yang ada hukum rimba; yang kuat yang berkuasa.


Sekelompok orang yang paling awal berkuasa adalah bandit berpindah (roving bandit theory). Bandit ini adalah bandit yang tidak punya otak cerdas karena memakai kekuasaan hanya dengan merampok dan menghancurkan desa-desa atau kota-kota untuk diambil hartanya. Akhirnya dengan cara banditisme seperti ini sumber daya di daerah tersebut habis musnah.

Tetapi ada di antara mereka yang cerdas, kalau begini terus yang mati juga mereka sendiri karena sumber daya yang dirampas lama-lama habis, tidak sustainable. Lalu terjadi evolusi pemikiran kelompok bagaimana agar kehidupan secara kolektif tetap berkesinambungan. Ide ini dikembangkan, lalu terjadi proses transformasi dari bandit berpindah (roving bandit) menjadi bandit yang menetap (stationary bandit).

Evolusi tahap kedua ini adalah bandit menetap, yakni transformasi dari bandit sebelumnya untuk melanggengkan sumber daya ekonomi dan juga dalam rangka melanggengkan kekuasaan. Pada tahap ini sistem anarki sudah bergeser menjadi sistem yang lebih teratur tetapi aturan main masih dikendalikan oleh para bandit menetap tersebut. Jadi kekuasaan masih tetap dijalankan dengan cara banditisme.

Evolusi tahap ini terjadi karena pikiran yang lebih beradab, lebih cerdas dari sebagian bandit itu. Bandit yang berpindah kini tidak lagi berpindah, merampok, dan menghancurkan semuanya tetapi mulai menetap dan tidak merusak semuanya (stationary bandit). Sebagian dari sumber daya tersebut diambil melalui upeti dan sisanya dibiarkan menjadi modal untuk kegiatan ekonomi selanjutnya sehingga ekonomi bisa tumbuh dan berkembang. Sebagian upeti yang diambil tersebut terutama adalah untuk bandit penguasa.


Sejalan dengan waktu, semakin banyak orang cerdas dan para bandit itu pun mempunyai pemikiran transformatif untuk menyerap aturan main bersama untuk membangun sedikit peradaban (rule of law). Para bandit itu pada tahap ini masuk ke dalam siklus permulaan peradaban sebagai sistem universal yang terbaik, yakni demokrasi. Di dalam sistem demokrasi universal muncul sistem norma sosial politik, undang-undang, parlemen, pemerintahan, oposisi, check and balance, dan lain-lain.

Jadi, asal muasal kekuasaan adalah banditisme dan memang di dalam kekuasaan ada perilaku banditisme, yang hilang, lenyap, dan tidak muncul karena kehadiran peradaban, rule of law, demokrasi, check and balance. Tanpa itu semua, maka kekuasaan dan penguasa kembali lagi masuk ke tahap satu atau tahap dua ––banditisme, otoritarianisme, dan anti demokrasi.

Orang yang anti kritik, anti check and balance dilihat dari logika teori ini tergolong anti demokrasi dan pro bandit meskipun dengan alasan mencintai penguasa, yang menjadi tokoh idolanya. Kita sebagai warga bangsa perlu melakukan kritik dengan argumen yang baik. Kritik yang buruk sesungguhnya terselip sifat bandit kecil (little bandit). Kritik buruk tidak perlu direspons berlebihan, diberangus, dan dipenjara karena tidak akan mengganggu kekuasaan.


Kekuasaan sekarang mempunyai dua pendukung instrumen, yang legal formal dan yang ekstra legal di bawah tanah. Instrumen yang pertama adalah polisi, tentara, birokrasi yang sah dan bertugas untuk negara. Instrumen pendukung kedua bersifat ekstra legal, mereka dibiayai menjadi buzzer untuk mendukung kekuasaan dan memberangus kritikus. Ini adalah banditisme di dalam kekuasaan yang sedang berjalan dan potensial menghancurkan demokrasi.

Mengapa banyak sistem demokrasi masuk lagi ke dalam otoritarianisme? Jawabannya jelas, karena aturan main diberangus, check and balance dinihilkan dan kritik ditindas.

Teori bandit yang menceritakan bagaimana proses evolusi kekuasaan dari anarki menuju demokrasi tidak selalu linear, tetapi bisa melingkar dan kembali lagi ke sistem anarki dan sistem kekuasaan yang otoriter. Pasukan ekstra legal di bawah tanah itu adalah hama bagi demokrasi, dan merupakan rayap yang merusak demokrasi.


Kita perlu analisis lebih jauh dari teori tersebut bahwa perilaku banditisme dengan kekuasaan adalah pasangan dan dua unsur kimiawi yang sangat cocok dan akan mudah untuk bersatu, bersenyawa ketika tidak ada rule of law, anti kritik, tak ada check and balance, memberangus kritikus, mengerahkan intel, juga pasukan polisi mirip komunis Soviet lama (USSR).

Bagaimana dengan demokrasi kita sekarang? Adakah rasa otoriter yang muncul ke permukaan? Adakah proses balik menuju ke belakang menjauhi demokrasi yang baru dibangun?

Tentu saja, kita harus jaga bersama demokrasi kita selamanya. Dan semoga kecenderungan demokrasi balik ke anarki banditisme tidak terjadi.

Didik J Rachbini
Guru Besar Ilmu Ekonomi,
Pendiri INDEF
detikNews, 20 April 2020

Sunday, January 27, 2019

Muhammadiyah di Tahun Politik

Din Syamsuddin (kiri) dan Syafii Maarif (kanan).

Sejak Reformasi tahun 1998, Muhammadiyah selalu berusaha menjaga netralitasnya dalam politik.

Pada masa kepemimpinan Ahmad Syafii Maarif (1998-2005), dengan slogannya “menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik”, bisa dikatakan Muhammadiyah menerapkan kebijakan netralitas pasif.

Pada periode kepemimpinan Din Syamsuddin (2005-2015), Muhammadiyah berubah dari netralitas pasif ke netralitas aktif dengan slogan “menjaga kedekatan yang sama dengan semua partai politik”. Seperti apakah politik Muhammadiyah di bawah kepemimpinan Haedar Nashir (2015-2020), terutama dalam menghadapi pemilihan presiden pada 17 April 2019 nanti?

Layang-layang kreatif bentuk kecebong dan kampret, nampak indah melayang di langit biru.

Berbeda dari periode-periode sebelumnya, kali ini tidak dimunculkan slogan tertentu untuk merumuskan hubungan Muhammadiyah dengan politik. Ketiadaan slogan tertentu itu bisa memiliki beragam tafsir. Bisa jadi Muhammadiyah memilih untuk apolitik dan bisa juga ini merupakan perwujudan dari kebingungan menentukan sikap di tengah polarisasi politik yang tajam, termasuk di dalam tubuh Muhammadiyah sendiri.

Seperti yang berulang kali ditegaskan oleh Haedar Nashir, Muhammadiyah kali ini memilih untuk menjadi “jembatan” dalam politik nasional yang dikotomis dan saling menafikan. “Jika semua ormas maupun lembaga Islam masuk dalam ranah politik, maka akan terjadi politisasi di Indonesia,” ujarnya.

Memilih untuk menjadi jembatan dalam perpolitikan nasional yang sering kali terbelah antara kubu “kampret” dan “kecebong” atau “Islamis” dan “Pancasilais” dan juga menjembatani hubungan yang timpang antara minoritas dan mayoritas sering harus menempuh jalan terjal dan berliku.

Dalam posisi ini, seseorang atau sebuah organisasi harus siap untuk tak mendapatkan apa-apa dan bahkan dihujat dua kubu yang berkompetisi.


Cacat calon
Muhammadiyah menyadari bahwa ketika politik sudah sering kehilangan kewarasannya, perlu ada kelompok yang merelakan dirinya untuk terus mengingatkan, wa tawashau bil-haqqi wa tawashau bis-shabr (mengingatkan tentang kebenaran dan kesabaran).

Masing-masing kubu saat ini seperti buta, atau sengaja membutakan diri, terhadap kelemahan dan cacat dari calonnya. Mereka berusaha, meminjam istilah Avishai Margalit dalam bukunya, The Ethics of Memory (2000), untuk “melupakan” (forget) dan “memaafkan” (forgive) segala cacat dan noda dari calonnya.

Satu kubu melupakan jejak-jejak persoalan yang terkait hak asasi manusia (HAM) dari calon presidennya serta membungkus calon wakil presidennya dengan aura “kesantrian” atau bahkan “keulamaan”. Sementara kubu satunya harus menoleransi “a bit of intolerance” dengan mengangkat beberapa orang yang selama ini memiliki rekam jejak intoleransi menjadi bagian inti pencalonannya guna membentengi diri dari penggunaan isu identitas.

Artikel tentang Jokowi oleh Tom Power, akademisi dari ANU (Australian National University).

Bahkan, mereka ikut mengadopsi elemen dari otoritarianisme (authoritarianism) dalam pemerintahannya demi memenangi Pilpres 2019 nanti (Tom Power, 2018). Meskipun banyak dari pendukung kedua kubu itu yang tahu tentang cacat dan noda ini dan sebelumnya sering berteriak tentang hal ini, kali ini mereka memilih membisu untuk sementara waktu.

Demi akhaffud dararain (memilih yang lebih ringan mudaratnya), kata mereka.

Berbagai ormas Islam memilih untuk terjun langsung dalam gelanggang politik. Bahkan, kantor organisasi Islam tertentu pun saat ini sudah berubah menjadi kantor partai atau posko pemenangan pilpres.

Hal ini di antaranya yang ikut memengaruhi lahirnya polarisasi yang mencoba membenturkan kelompok-kelompok Islam sebagai “NU vs the rest of Islam” atau “Islam Nusantara vs other Islam”.

Old Santri (Santri Tradisional) dan New Santri (Santri Milenial). Terserah mau pilih yang mana, dua-duanya santri.

Dikotomi yang berkembang saat ini bukan lagi antara Muslim dan non-Muslim, melainkan “santri tradisional” vs “santri milenial” atau “old santri” vs “new santri”. Kelompok yang pertama adalah para santri dan alumni pesantren tradisional, kelompok yang kedua adalah didikan halaqoh-halaqoh di berbagai kampus dan alumni sebuah gerakan melawan pencalonan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Desember 2016.

Jika pada tahun 1990-an new santri itu mengacu kepada alumni Institut Agama Islam Negeri (IAIN) atau Universitas Islam Negeri (UIN), saat ini mereka itu tak lagi dimasukkan dalam kategori new santri, tetapi sudah bergabung dengan old santri.

Aliansi NU-PNI-PKI pada masa lalu sudah sering kali disebut di berbagai media sosial. Perlawanan terhadap Islam Nusantara juga terjadi di beberapa tempat, seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Banten. Sebagian orang ketakutan jika Nahdlatul Ulama (NU) betul-betul masuk dalam pusat kekuasaan nantinya akan menghalangi Islam yang lain (Islam non-NU), seperti yang terjadi dengan kasus Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Haedar Nashir, Ketum PP Muhammadiyah saat ini.

Tugas Muhammadiyah
Selain polarisasi di atas, beredar pula pemahaman yang dikotomis terhadap Pancasila dan kebangsaan, antara kelompok yang mendengungkan “NKRI Bersyariah” dan “NKRI [Tanpa Syariah]”, antara Pancasila dan pemahaman sila pertama yang eksklusif atau “Pancasila yang Bertauhid” dan “Pancasila yang inklusif serta pluralis”.

Berbagai benturan dan potensi perpecahan di masyarakat itulah kiranya yang membuat Muhammadiyah secara institusi tak masuk ke politik praktis. “Agar bangsa ini ada kartu pengaman. Kalau semua instansi keagamaan rebutan dalam kepentingan politik, nanti bangsa ini makin mengalami politisasi”, demikian pilihan politik Muhammadiyah saat ini, seperti ditegaskan Haedar Nashir.

Tugas Muhammadiyah adalah menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa dan saat ini berusaha menjadi jembatan yang mempertemukan berbagai kelompok yang berseberangan. Pemilihan presiden merupakan proses atau ritual politik lima tahunan yang menjadi bagian dari dinamika kehidupan kebangsaan.

Jangan sampai proses ini lantas membuat bangsa ini terpecah dan bermusuhan satu sama lain. Demikian pesan moral yang sering disampaikan di Muhammadiyah.

Ahmad Najib Burhani,
Peneliti Senior LIPI
KOMPAS, 25 Januari 2019