Mewaspadai Siklus Gempa

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen. Doni Monardo.

Gempa beruntun yang mengepung Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat pada tanggal 2 dan 5 Februari 2019 yang lalu, menjadi alarm yang mengingatkan kembali tentang ancaman bahaya dari zona patahan raksasa (megathrust) di kawasan ini. Upaya mitigasi besar-besaran harus terus dilakukan, namun kapan gempa itu akan terjadi masih menjadi misteri alam.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Doni Monardo dan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Dwikorita Karnawati, serta sejumlah pakar telah datang ke Padang dan Mentawai, untuk menyiapkan masyarakat dari kemungkinan terburuk. Salah satu pakar gempa yang turut serta adalah Danny Hilman Natawidjaja dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Danny telah meneliti siklus gempa bumi di barat Sumatera sejak belasan tahun lalu dan meyakini segmen megathrust (patahan raksasa) Mentawai telah berada di ujung siklus. Bahkan, setahun sebelum tsunami Aceh 2004, dia telah menyampaikan tentang ancaman gempa bumi besar dari segmen Mentawai ini (Kompas, 2 Oktober 2003).

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Prof. Dwikorita Karnawati, MSc, PhD.

Keberulangan gempa bumi dan tsunami di kawasan ini, menurut Danny, terjadi setiap 200 – 300 tahun. Perulangan gempa ini diketahui berdasarkan jejak pada koral atol genus porites mikro atol yang banyak tumbuh di perairan Mentawai, Simeulue, Nias, dan pulau-pulau lain di barat Sumatera.

Koral ini akan tumbuh hingga mendekati permukaan laut. Apabila pantai terangkat karena gempa, tubuh mikroatol yang tersembul ke atas air akan mati. Namun, bagian koral yang masih berada dalam air akan tetap hidup. Sebaliknya, apabila muka pantai turun setelah periode gempa, koral akan tenggelam dan bagian atasnya akan bertambah tinggi hingga mendekati permukaan. Dari siklus hidup dan matinya mikro atol ini, Danny menemukan, proses naik dan turunnya pulau-pulau di pantai barat Sumatera akibat gempa telah berulang kali terjadi.

Sedangkan untuk mengetahui potensi energi yang tersimpan dapat diketahui dari pergeseran terus menerus puluhan alat Global Positioning System (GPS) yang dipasang di kawasan ini. Laju pergeseran lempeng di zona subduksi ini ––yang mencapai 5 sentimeter per tahun–– dikalikan dengan rentang kejadian gempa besar terakhir.

Aktivitas kegempaan di segmen megathrust Mentawai dikhawatirkan mendekati siklus gempa besar yang berpotensi tsunami. Kondisi Kota Padang, Rabu (6/2/2019), hampir dua pertiga atau sekitar 618.000 warga kota ini tinggal di kawasan pesisir yang rentan terdampak tsunami.

(Foto: Ahmad Arif/KOMPAS)

Di segmen ini sebenarnya pernah terjadi gempa berkekuatan M 7,9 pada tahun 2007 dan M 7,8 pada 2010. Namun demikian, masih ada duapertiga bagian yang belum runtuh sehingga potensi gempanya masih bisa mencapai M 8,8 jika dihitung dari energi yang tersimpan selama 222 tahun sejak gempa besar terakhir pada tahun 1797.

Catatan kolonial menunjukkan, gempa pada tanggal 10 Februari 1797 itu terjadi pada pukul 22.00 malam dan diikuti tsunami. Sekalipun memiliki pengetahuan lokal tentang gempa, namun orang Mentawai tak merekam tsunami. Catatan kolonial juga tak menyebut dampak tsunami di Mentawai. Hal ini karena hingga tahun-tahun itu, masyarakat di kepulauan ini masih tinggal di pedalaman yang aman dari sapuan tsunami.

Kehancuran akibat tsunami hanya terekam di pesisir Padang. Disebutkan, gelombang tsunami menghancurkan permukiman di Air Manis (Padang Selatan) dan menewaskan 300 orang. Satu kapal terbawa hingga 5,5 kilometer ke daratan (Soloviev dan Go, 1974).

Ahmad Arif
Wartawan Kompas
KOMPAS, 13 Februari 2019

Aerial view kota Padang.

Padang Rawan Gempa, Gubernur Setuju Wacana Pemindahan Ibu Kota Sumbar

Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IAKI) menyebutkan bahwa sejumlah daerah di Indonesia terdeteksi rawan gempa dan tsunami. Salah satunya adalah Padang. Dari sana, muncul wacana untuk memindahkan Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

Terkait dengan wacana itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengaku setuju jika ibu kota dipindah ke dataran yang lebih tinggi. Namun, sebelum benar-benar diputuskan, harus ada kajian lebih mendalam. Sebab, proses pemindahan ibu kota butuh anggaran yang besar.

“Tidak mudah memindahkan pusat ibu kota. Anggarannya tidak sedikit. Provinsi, daerah kabupaten/kota tidak punya anggaran banyak,” jelas Irwan, sebagaimana dikutip dari Jawapos.com, Sabtu (13/10/2018).

Gubernur dua periode itu tak menampik jika wacana pemindahan Ibu Kota Provinsi Sumbar cukup baik. “Dari segi ide, saya setuju 100 persen. Tapi, dari anggaran, kita tidak punya,” sambungnya.

Kota Bengkulu dan benteng Fort Marlborough, dilihat dari atas.

(Foto: Mukomuko_byplane_1530)

Pemindahan ibu kota bakal berdampak baik pada daerah di masyarakat tujuan ibu kota. Secara otomatis, geliat perekonomian akan meningkat dari berbagai sektor. “Kita butuh kajian lebih jauh lah untuk ini,” lanjut Irwan.

Sebelumnya, Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IAKI) Andi Renald mengungkapkan, sejumlah kota di Indonesia tidak layak dibangun menjadi kota besar karena berada di lokasi rawan bencana. Dia mencontohkan Padang dan Bengkulu juga rawan digoyang gempa karena terletak di patahan Sumatera.

“Padang juga tidak layak jadi ibu kota. Kalau kita terus membangun, kita seperti menaruh untuk diterjang bencana,” ungkap Andi.

Wacana pemindahan ibu kota Provinsi Sumbar muncul ke permukaan usai kejadian tsunami yang menyapu Kota Palu. Para ilmuwan memperkirakan, gempa dan tsunami masih berpeluang terjadi di Kota Padang.

Pantai Purus Cimpago, Padang (Foto: K. Huda)

Apalagi, pusat pemerintahan Provinsi Sumbar di Kota Padang berada pada zona risiko bahaya tingkat tinggi dari bencana gempa bumi dan tsunami. Seperti wilayah Kecamatan Padang Barat, daerah pesisir dengan kepadatan penduduk sangat tinggi, mencapai 141.328 orang per kilometer persegi.

Saat ini, untuk kantor pemerintahan Kota Padang sudah bergeser dari wilayah Kecamatan Padang Barat ke Wilayah Kecamatan Koto Tangah sejak 2011 silam. Hal itu tertuang pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011.

Kantor Pemerintahan Kota Padang dipusatkan pada bekas Terminal Bingkuang di Aie Pacah, Kota Padang. Sedangkan pusat perekonomian Kota Padang dan kantor pemerintahan Sumatera Barat masih di Padang Barat. Wilayah itu berada di zona merah tsunami.

Riauaktual.com
Sabtu,13 Oktober 2018
https://riauaktual.com/mobile/detailberita/52842/padang-rawan-gempa-gubernur-setuju-wacana-pemindahan-ibu-kota-sumbar.html

Proaktif Bencana dari Jurnal Ilmiah

Kita bangga bahwa kajian peneliti Indonesia tentang sesar aktif Jawa diterbitkan di jurnal internasional. Kita apresiasi kegigihan ilmuwan Indonesia tersebut.

Karya Endra Gunawan dan Sri Widiyantoro diterbitkan di Journal of Geodynamics. Karya Mudrik R Daryono, Danny H Natawidjaja, Benyamin Sapiie, dan Phil Cummins terbit di Journal Technophysics edisi Januari 2019.

Bentang patahan atau sesar Lembang yang membentuk garis tengah yang membatasi antara kawasan perkotaan Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Bandung, Jawa Barat.

(Foto: KOMPAS).

Patahan ini memiliki dampak yang berbahaya jika terjadi gerakan atau pergeseran tanah pada patahan tersebut.

Bidang keilmuan yang mereka geluti, pada masa lalu, acap dipandang sebelah mata. Namun, kini, seiring meningkatnya literasi masyarakat akan ancaman bencana alam, khususnya gempa dan tsunami, pengetahuan itu menjadi ilmu yang vital. Di Pulau Jawa terdapat jalur patahan aktif yang berpotensi menimbulkan gempa skala besar. Perlu kita garis bawahi, sesar aktif itu ada di dua kawasan padat penduduk, yakni di selatan Jakarta dan utara Bandung.

Seperti dilaporkan harian ini, Senin (7/1/2019), kajian di atas harus mendapat perhatian serius untuk mitigasi bencana ke depan. Inilah yang kita mintakan perhatian kepada otoritas di wilayah yang di dalamnya ada sesar aktif.

Kajian tentang patahan kerak bumi itu tak disertai pernyataan kapan patahan itu akan bergerak dan menimbulkan bencana. Hingga saat ini, sains belum bisa meramalkan kapan gempa akan terjadi. Namun, informasi tentang aktifnya sesar, seperti diperlihatkan gerakan peregangan dan tekanan dilatasi (pengembangan), cukup untuk menjadi alasan bersiap diri.

Kita dituntut bersikap arif antisipatif. Informasi itu patut menjadi sinyal yang harus diperhatikan. Kita mempercayai, dalam urusan menghadapi bencana alam, semakin dini semakin baik, semakin menyeluruh semakin baik.

Sinyal geologi itu mendapat penguatan urgensi mengingat sesar tersebut melalui daerah padat penduduk. Kota seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya menjadi daerah yang masuk dalam peta ancaman. Tanpa bermaksud menakut-nakuti atau membuat hidup menjadi tidak nyaman, persiapan harus dilakukan justru ketika masih ada waktu. Peribahasa mengatakan, sedia payung sebelum hujan, jangan sampai sesal di kemudian hari tiada berguna.

Untuk bersikap antisipatif memitigasi bencana, dibutuhkan penataan ulang, dengan biaya yang tidak kecil. Dalam skala riil, bisa jadi dalam konteks penataan ulang tata ruang, sebagian kota harus dipindahkan. Kekuatan banyak konstruksi dicek ulang. Namun, kita berpandangan, langkah dan upaya ini akan bisa mengurangi kerugian material dan korban jiwa.

Di sinilah dilema muncul. Ancaman gempa termasuk subtil, tak kasatmata, bahkan berbeda dibandingkan dengan letusan gunung api yang jelas tanda dan gejalanya. Apa yang disampaikan oleh ilmuwan dalam jurnal ilmiah itu harus kita terima sebagai informasi yang cukup untuk mengambil langkah mitigatif.

Otoritas di Jawa mungkin akan sulit diyakinkan, dibandingkan otoritas di Sumatera. Gempa di Jawa jarang. Namun, seperti kita baca dalam berita kemarin, jarangnya gempa di Jawa, termasuk di Jakarta, sebenarnya adalah waktu pengumpulan energi. Kian lama tidak gempa, potensi gempa (kuat) justru kian besar. Ahli kita belajar dan mendapat pencerahan dari alam agar kita bisa mendapat pelajaran dan kearifan.

Tajuk Rencana
KOMPAS, 8 Januari 2019

Jakarta 'Terancam Gempa Lebih Dari 8 SR'

Jakarta berpotensi diguncang gempa besar dari megathrust, bahkan hingga lebih dari 8 Skala Richter. Para pakar menyebut potensi tersebut berasal dari zona kegempaan atau seismic gap yang ada di sekitar Jakarta.

“Kekuatannya masih jadi perdebatan di antara para pakar. Diperkirakan antara 8,1 SR hingga 9 SR,” kata Kepala BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika), Dwikorita Karnawati kepada BBC Indonesia, Jumat (02/03/2018).

Menurut Dwikorita, megathrust atau patahan lempeng naik menjadi ancaman besar bagi ibukota negara untuk dilanda gempa. “Belum ada kepastian kekuatannya,” kata dia.

Gempa terakhir yang menguncang Jakarta, yang terjadi pada Januari 2018 lalu sempat membikin panik warga karena guncangannya cukup keras. Gempa berkekuatan 6,1 SR tersebut berpusat di Samudera Hindia, sekitar 61 kilometer dari Lebak, Banten.

Menurut Dwikorita, sumber gempa besar yang mengancam Jakarta berasal dari patahan lempeng yang ada di Selat Sunda. Yakni antara lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia.

“Posisinya tepat di bawah pulau Jawa dan Sumatera. Sekitar 300 kilometer dari Jakarta,” kata Dwikorita yang juga mantan rektor UGM ini.

Perhitungan besarnya gempa hingga lebih dari 8 SR, lanjut dia, berdasarkan hitungan geometri patahan yang akan terjadi. “Itu perkiraan atau estimasi,” ujarnya.

Dwikorita menambahkan secara umum, seluruh wilayah Indonesia berada di atas lempeng tektonik yang punya potensi menghasilkan gempa. “Gempa akan terus terjadi. Semua sudah sadar kondisi ini,” kata dia.

Soal waktu kejadian, lanjut Dwikorita, memang tidak bisa diprediksi oleh para pakar. Karena tidak ada yang bisa memastikan kapan gempa terjadi atau kapan lempeng bergeser.

Pakar gempa Jaya Murjaya menjelaskan gempa berasal dari zona kegempaan kosong atau seismic gap. Pulau Jawa, lanjut Jaya, sudah beberapa kali dilanda gempa berkekuatan lebih dari 7 SR.

Menurut Jaya, semua wilayah tersebut masih berpotensi akan terjadinya gempa yang besar.

“Jika disimulasikan untuk wilayah Jakarta, dengan kekuatan 8,7 SR, maka akan berdampak pada guncangan dengan skala intensitas VI sampai VII MMI,” kata Jaya.

Data dari Pusat Studi Gempa Nasional menyebutkan jumlah sesar aktif di Indonesia juga bertambah, yakni dari 81 sesar pada tahun 2010 menjadi 295 sesar aktif pada tahun 2017.

Antisipasi terhadap gempa besar
Karena gempa adalah sesuatu yang tak bisa ditolak atau dicegah, maka yang perlu dipersiapkan adalah antisipasi jika gempa terjadi. Hal pertama adalah soal struktur bangunan.

Menurut Dwikorita, perlu pemeriksaan apakah semua gedung di Jakarta sudah memenuhi standar antigempa. Mulai dari building code, standar ketahanan gempa, hingga SNI (Standar Nasional Indonesia).

Yang berikutnya adalah soal edukasi masyarakat bagaimana menghadapi gempa, apa yang harus dilakukan ketika gempa terjadi, dan sebagainya.

“Tujuannya adalah meminimalisir korban jiwa. Karena biasanya banyak korban jatuh disebabkan keruntuhan bangunan,” kata dia.

Untuk edukasi masyarakat menghadapi gempa, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyatakan berencana membangun taman hiburan dan edukasi terkait gempa dan juga meningkatkan kesiapsiagaan warga.

Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta Edy Junaidi memastikan setiap gedung bertingkat di Jakarta sudah memenuhi syarat SNI tahan gempa sebagai syarat perizinan. “Hingga kekuatan 8 SR,” kata Edy.

Menurut Edy, syarat gedung bertingkat tahan gempa itu sudah lama diterapkan di Jakarta. Sehingga, kata dia, soal ketahanan gedung bertingkat terhadap gempa seharusnya sudah bukan menjadi isu.

“Para konsultan tidak mungkin membangun gedung tanpa standar antigempa. Mulai dari bahan bangunan, struktur, dan sebagainya,” kata Edy.

Sayangnya, syarat tahan gempa itu hanya berlaku bagi bangunan tinggi namun tidak untuk rumah pribadi atau pemukiman. Namun Edy mengaku tidak khawatir soal rumah di Jakarta.

“Saya tanya, kapan pernah terjadi gempa sampai rumah rubuh di Jakarta?” kata dia. “Untuk rumah-rumah saya belum terlalu khawatir.”

Menerapkan syarat tahan gempa untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah pribadi, kata Edy, adalah sesuatu yang sulit dilakukan. “Rumah saya saja tidak standar gempa. Apa harus saya bongkar?” pungkasnya.

Tito Sianipar
BBC Indonesia
2 Maret 2018
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43254735

Tsunami, Pajak, dan Rasa Iba

Bagaimana kita tidak menangis? Menangis karena gawatnya bencana alam. Menangis karena sesama manusia terbawa hanyut seolah menjadi sampah di antara sampah untuk menuju tempat arwah entah di mana ….

Namun bagaimana, usai menangis, pilu, dan duka, lihat bagaimana bencana itu direaksi? Dengan menonton wawancara saksi. Ya, derita menjadi berita. Dengan seruan ke langit; meyambut sorak-sorai kaum saleh menyuruh kita berserah diri; tanpa menyadari kita seolah disuruh menyerah. Atau dengan penggalangan dana donasi; melihat lembar Rp 100.000 ditelan kotak sumbangan kita sudah merasa lega; seolah menjadi dermawan. Ya, bencana hanya dijadikan sarana untuk merayakan kadar emosi, mencari jalan ke surga atau meningkatkan rasa percaya diri.

Menurut saya, harus dilihat lebih jauh. Rasa iba kita harus diubah menjadi sikap yang konkret, berjangka panjang. Sebagaimana baru-baru ini dijelaskan oleh Dillon dan Tabor (Jakarta Post, 3/10/2018), Indonesia kini sudah terklasifikasi sebagai negara berpenghasilan menengah. Hal ini berarti bahwa perekonomian Indonesia sudah dapat menghasilkan surplus yang semestinya diarahkan ke kebijakan sosial —misalnya mitigasi bencana— atau ke kegiatan pembangunan jangka panjang. Namun, ternyata hingga kini mustahil dilakukan. Karena, menurut Dillon dan Tabor, pungutan pajak negara kini bukanlah naik, seperti diharapkan, melainkan turun. Turun untuk pertama kali di bawah 10 persen dari GDP, yaitu pada tahap negara-negara berpenghasilan sangat rendah (least-developed countries), sedangkan Indonesia sudah berstatus negara berpenghasilan sedang (middle-income). Apa sebabnya? Karena sikap kaum elite, kata mereka.

Memang, bila kita melihat realitas sosial, kaum elite terasa hidup di dunia “lain”. Bila Anda, seperti saya sekarang ini, berada di sebuah hotel di Jakarta yang terletak antara Kuningan dan Kemang, Anda tidak perlu lama menyadari bahwa kaum elite Indonesia hanya sibuk dengan satu hal saja: menciptakan jarak sosial. Seolah acuannya pada sila ke-5 Pancasila adalah “joke” yang konyol.

Cobalah mengunjungi mal besar sebagai pejalan kaki, seperti saya lakukan baru-baru ini. Langsung kentara bahwa areal masuk sengaja dibuat sedemikian rupa, seakan-akan terbaca kesan menjauhkan wong cilik. Karena akses masuknya dibuat rumit. Adapun para satpam fungsinya tak dapat diragukan lagi: sebagai tukang bungkuk bagi bos yang mendadak bisa menjelma menjadi tukang pukul bagi Anda.

Adapun kaum elite muda yang kita temui di kafé-kafé lebih parah lagi: saya berani bertaruh bahwa banyak di antaranya lebih akrab dengan suasana di Santa Barbara atau Singapura daripada di Pasar Senen atau Kampung Melayu di DKI Jakarta. Anak gedongan ini tidak pernah berada di tengah khalayak, yang kerap disebutnya “mereka” itu. Jarak sosial ini tidak dirasakannya sebagai sesuatu yang memalukan, tetapi keniscayaan yang membanggakan.

Berkaca pada kaum elite yang demikian, bagaimana mengembangkan perangkat institusional yang mampu mengangkat rasio pungutan pajak sampai 20 persen GDP demi instrumen pembangunan dan kebijakan sosial (dan penanggulangan bencana) yang layak dan lebih efisien. Sangat sulit. Dibutuhkan kemauan politik dari para pemimpin serta kesadaran dari —paling sedikit— sebagian dari kaum elite.

Orang Indonesia memang pinter berkongko-kongko. Tetapi, bagaimana mungkin, 73 tahun setelah merdeka, tawar-menawar politik nasional masih tetap lebih sering berlangsung di seputar masalah “identitas” dan representasi etno-religius daripada di seputar keadilan sosial. Sementara masalah etno-religius justru muncul dari kegagalan menanggulangi masalah sosial di dalam kompleksitasnya.

Kegagalan memahami situasi ini bisa dibayar mahal. Bila tetap gagal, jangan heran bila pada suatu hari, sistem donasi “orang baik-baik” bagi kaum papa dan korban bencana tidak lagi dianggap cukup untuk menutupi amarah dari mereka yang rumahnya terisap bumi seperti di Sigi atau gubuknya tidak layak lagi untuk dihuni. Semoga elite Indonesia sadar sebelum hal ini terjadi. Semoga.

Jean Couteau
Penulis Kolom Udar Rasa
KOMPAS, 7 Oktober 2018