Judul artikel ini ingin mengibaratkan sesuatu yang lain, yaitu adanya gerbong kereta api di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang menaikkan dan menurunkan beberapa anggota DPR yang melakukan tindak pidana korupsi.
Sejak reformasi bergulir, khususnya setelah empat kali amandemen atas UUD 1945, DPR RI menjadi institusi yang kuat, kalau tidak dapat dikatakan superbody, yang menentukan segalanya di negeri ini, melebihi kekuasaan eksekutif atau legislative heavy.
Pada 1978, seorang wartawan Australia David Jenkins pernah mengatakan, “There is no military dual functions in Indonesia. In reality there is only one function, that ABRI is running everythings.” (Tak ada dwifungsi militer di Indonesia. Dalam kenyataan, hanya ada satu fungsi, yaitu ABRI menjalankan segalanya.) Dengan menyadur kalimat David Jenkins, menurut saya, tidak ada tiga fungsi DPR, yaitu perwakilan, budgeting, dan pengawasan -yang ada hanya satu fungsi, yaitu DPR mengatur segalanya!
Luthfi Hasan Ishaaq (PKS) dan Anas Urbaningrum (P Demokrat),
saat ini sudah jadi tersangka.
Bila kita mengatakan betapa berkuasanya DPR jika dibandingkan dengan pemerintah, teman-teman di DPR selalu menampiknya. Mereka berdalih pemerintahlah yang masih menguasai berbagai sumber di negeri ini dan memiliki otoritas untuk mengatur negeri ini. Akan tetapi, coba lihat betapa DPR tetap mengegolkan pemekaran di berbagai daerah walaupun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menyatakan moratorium pemekaran daerah. Betapa berkuasa DPR dalam proses fit and proper test untuk berbagai macam jabatan, dari calon pejabat di Bank Indonesia, calon pejabat di Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Pemilihan Umum, Hakim Agung, Komnas HAM, sampai ke calon Duta Besar RI.
Proses legislasi di DPR juga menempatkan mereka lebih kuat daripada pemerintah. Hal itu bukan hanya karena DPR memiliki hak inisiatif, melainkan karena RUU yang sudah disetujui pemerintah dan DPR, tanpa tanda tangan presiden pun, produk legislasi itu sudah sah menjadi UU.
Kekuasaan lain yang dimiliki DPR, khususnya badan anggaran (banggar) dan komisi-komisi di DPR, ialah dalam menentukan anggaran pembangunan baik untuk institusi-institusi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Karena itu, jangan heran jika banyak isu yang berkembang dan kebenarannya sudah berulang kali terbukti bahwa banyak anggota DPR menggunakan tangan-tangan kekuasaan mereka untuk meraih keuntungan baik bagi diri sendiri maupun untuk partai.
Gerbong korupsi di DPR tidak mengenal asal usul partai, aliran politik, atau bahkan agama dari para individu yang melakukannya. Uang tidak mengenal ideologi dan agama. Politisi itu bisa berasal dari Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, atau bahkan dari Partai Keadilan Sejahtera. Walaupun hingga saat ini tampaknya belum ada kasus yang menimpa anggota Partai Hanura dan Partai Gerindra.
Mereka seakan berkelompok melakukan korupsi tanpa malu-malu atau tanpa takut tertangkap tangan oleh KPK. Penangkapan dan penahanan oleh KPK seakan tidak membuat para anggota DPR itu jera dan takut untuk melakukan korupsi. Itu bisa dilihat dari betapa masih terus terjadi beberapa orang dari anggota banggar yang diciduk KPK dan masuk bui.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah sering pula melapor kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan menginformasikan kepada masyarakat mengenai jumlah anggota Banggar DPR yang semakin hari semakin banyak melakukan transaksi keuangan mencurigakan. Belum lagi anggota komisi-komisi yang memiliki kekuasaan untuk menentukan anggaran atau jabatan di berbagai institusi negara dan BUMN.
Sudah banyak bahasan mengenai bagaimana korupsi tersebut dilakukan para anggota parpol di DPR yang tentunya dilakukan tidak hanya secara berkelompok di DPR, tetapi juga bekerja sama dengan oknum pemerintah dan swasta. Namun, hanya sedikit yang mengungkap bagaimana jaringan korupsi bisa terjadi di kementerian yang menterinya berasal dari parpol dan bekerjasama dengan pimpinan/anggota/simpatisan parpol yang bersangkutan.
Terungkapnya jaringan korupsi yang menyeret Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq ialah salah satu contoh betapa korupsi anggota parpol tidak hanya terjadi di parlemen, tetapi juga di kementerian. Bila kasus terakhir ini terkait dengan kuota impor daging sapi, kasus sebelumnya menyeret pengusaha, orang yang dekat dengan menteri yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan pejabat di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terkait dengan anggaran pembangunan prasarana transmigrasi di Papua Barat.
Tidak sedikit analisis pakar menyebutkan korupsi di parpol-parpol terjadi karena biaya politik makin hari semakin mahal. Karena biaya politik semakin mahal, maka setiap anggota parlemen, dari partai apa pun, memiliki kewajiban untuk menyerahkan sebagian pendapatannya kepada parpol sebagai bagian dari iuran wajib politikus.
Sistem pemilu proporsional dengan daftar urut terbuka tidak hanya mengandung unsur positif dalam menentukan kursi bagi anggota DPR atau DPRD, tetapi juga dampak negatif berupa pertarungan politik yang amat dahsyat di antara caleg yang berasal dari partai yang sama.
Siapa yang memiliki power lebih, baik dalam bentuk massa pendukung, penggembira, maupun saksi, akan memenangi kursi di parlemen.
Untuk itu, uang merupakan salah satu basis kekuasaan yang dimainkan politisi. Beberapa politikus sudah mengungkapkan dalam acara Mata Najwa di Metro TV, beberapa waktu lalu, mengenai berapa uang yang mereka gelontorkan untuk mendapatkan kursi di DPR. Jumlahnya sungguh tak masuk akal, yaitu berkisar antara Rp 3 miliar hingga Rp 6 miliar. Bandingkan dengan pendapatan anggota DPR yang berkisar antara Rp 50 juta hingga Rp 100 juta (posisi sebagai anggota atau pimpinan dewan) per bulan dikali 12 bulan selama lima tahun. Bila diakumulasikan, akan diperoleh nilai yang sama, yaitu sekitar Rp 3 miliar hingga Rp 6 miliar. Itu belum termasuk pengeluaran untuk mempertahankan ‘komunikasi’ dengan para konstituen di daerah pemilihan. Bila ditambah dengan itu, angka tersebut tentunya akan bertambah lagi.
Tidak semua anggota DPR berlatar belakang pengusaha atau memiliki uang lumayan besar sebagai modal awal. Beberapa dari mereka juga ada yang berutang ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Karena itu, jangan kaget ketika menjadi anggota DPR, ia bekerja ekstra keras untuk membayar utang-utangnya dan menabung untuk maju kembali pada pemilu legislatif berikutnya.
Kita mafhum betapa kaget, kesal, dan marahnya para anggota PKS ketika mendengar atau menonton TV mengenai penangkapan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq oleh KPK. Partai berlambang dua bulan sabit dan seuntai padi yang tegak di tengahnya itu selalu menggembar-gemborkan slogan sebagai partai yang bersih, peduli, dan profesional. Sampai digelandangnya Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq ke Gedung KPK dan kemudian ke rumah tahanan, tidak ada anggota PKS yang dibui karena kasus korupsi.
Presiden baru PKS Anis Matta, dengan tangan mengepal, mata menantang, dan suara yang amat lantang, menyatakan ada konspirasi politik untuk menghancurkan PKS. Suatu runtutan kalimat yang mirip dengan pernyataan PKS ketika Suripto (mantan Sekjen Kemenhut) dan Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin diberitakan Tempo terlibat kasus impor daging sapi di Kementerian Pertanian pada Maret 2011. Secara kebetulan, Menteri Pertanian Suswono adalah kader PKS. Pernyataan politik yang dilontarkan Anis Matta hanya beberapa menit setelah Majelis Syuro PKS menetapkannya sebagai presiden baru PKS, menggantikan Luthfi Hasan Ishaaq. Anis juga menuduh ada tirani kekuasaan dalam pemberantasan korupsi terkait dengan kasus Luthfi .
Pernyataan Presiden PKS Anis Matta itu didasari cara pandang politik seolah-olah ada seorang tiran yang kekuasaannya melebihi hukum. Dengan kata lain, kata-kata dari penguasa berada di atas hukum itu sendiri. Penguasa ingin agar PKS dipermalukan atau kewibawaan politik mereka dirontokkan -bukan hanya Partai Demokrat yang kini kehilangan kewibawaan politik- akibat kasus-kasus korupsi yang melanda beberapa anggota PKS.
Para petinggi PKS terus-menerus sesumbar mengenai adanya konspirasi, tiran, atau ketidakadilan dalam menangani mantan presiden PKS. Mereka membandingkan dengan bagaimana KPK menangani mantan Menpora Andi Alifian Mallarangeng. Cara pandang itu bukan mustahil malah semakin menjerumuskan PKS ke situasi politik yang lebih buruk lagi.
Selama ini PKS telah menunjukkan sistem pengawasan internal yang amat baik dalam menangani kasus-kasus yang menerpa anggota mereka. Mereka melakukan langkah konkret pada kesempatan pertama anggota yang diduga melakukan pelanggaran, yakni menyatakan diri mundur dari jabatan di partai atau di DPR. Selanjutnya, Majelis Syuro partai menggelar rapat untuk mencari pengganti anggota tersebut.
Sebagai warga negara yang baik, kita harus tetap memegang teguh asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) dalam kasus yang menimpa mantan presiden PKS tersebut, hingga saatnya nanti ketika ia dinyatakan terbukti melakukan korupsi oleh pengadilan. Namun, pada saat bersamaan, kita juga mafhum kekuasaan itu cenderung korup seperti dalil Lord Acton. Orang-orang besar yang amat terhormat sekalipun dapat saja berbuat salah atau berbuat nista.
Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
MEDIA INDONESIA, 4 Februari 2013
No comments:
Post a Comment