The Power of Setya Novanto

Harus diakui, Setya Novanto memiliki kemampuan lobi diatas rata-rata. Sebagai pengusaha muda ia sempat melejit. Ia pun sukses berkiprah di panggung politik. Benarkah ia hebat?

Bulan Agustus tahun 1999, barangkali bulan yang paling gegap-gempita dalam catatan hidup Setya Novanto. Hari-hari belakangan ini, pengusaha muda yang selalu tampil necis dengan semerbak parfum ini bak seorang selebriti yang memancarkan aura popularitas. Ia diburu puluhan wartawan dalam negeri dan luar negeri. Kilatan lampu blitz dan sorotan kamera televisi kerap mengiringi ayunan langkahnya.

Bahkan, ketika berakhir pekan dengan putranya di bioskop pun ia tak lepas dari kuntitan wartawan. Para nyamuk pers ini setia menongkrongi kediamannya di Pondok Indah, Jakarta Selatan. “Saya capai, betul-betul capai,” ungkap Nova ––begitu ia akrab disapa–– sembari mengusap muka dengan kedua tangannya.

Belakangan ini, hampir semua media cetak dan TV memuat wawancara dan sepak terjangnya. Jangan salah, bukan popularitas yang didapat. Hujatan dan kecurigaan mengarah ke ayah sepasang putra-putri ini. “Bagi saya pribadi tak soal, saya sudah tahan banting,” ujarnya kalem. Ia mengaku tak bisa menikmati publikasi media akhir-akhir ini. Maklum, yang diberitakan bukan lagi prestasinya sebagai pengusaha. “Saya sedih karena dampak pemberitaan itu juga dirasakan keluarga saya,” tuturnya dengan wajah muram.

Suami Luciana Lily Herliyanti ini memang wajar menyimpan kegundahan. Akibat liputan pers akhir-akhir ini, orang tuanya jatuh sakit. “Kedua anak saya pun pulang sekolah menangis dan mengadu pada ibunya, apa dosa Bapak? Bapak ditangkap, ya? Bapak salah enggak sih?” ceritanya.

Masih dengan nada sedih, Nova mengungkapkan keprihatinannya kepada guru putrinya di sekolah bergengsi yang khusus untuk orang-orang berduit, Sekolah Global Jaya. “Kamu tanya bapakmu siapa,” ungkapnya. Ia mengaku akan protes keras kepada guru tersebut. Namun, setelah dijelaskan, buah hatinya, Rezha Herwindo (11 tahun) dan Dwina Michaela (9 tahun), bisa mengerti. “Yang jelas, saya tidak mungkin melakukan kesalahan dalam hal ini,” tandas menantu mantan Wakil Kapolda Jawa Barat, Brigjen Sudharsono ini.

Siang itu Nova yang mengenakan setelan celana dan jas dark blue terlihat muram dan kuyu. Gurat-gurat kelelahan tak bisa ia sembunyikan, meski ia berusaha rileks dan banyak mengumbar senyum. “Saya ngantuk sekali, saya mau cuci muka dulu, ya,” pintanya kepada SWA yang siang itu, Kamis 5 Agustus lalu (th 1999), menemuinya di ruang kerjanya yang cukup lapang dan tertata apik di Plaza Bank Mandiri, lantai 26.

Sembari berbincang-bincang, ia yang ditemani beberapa stafnya tak bisa duduk tenang. Ia kerap mondar-mandir antara meja tamu dan meja kerjanya. Bahkan, beberapa kali ia minta izin keluar ruangan. Entah apa yang dikerjakan. Ia pun beberapa kali menerima telepon masuk. “Gila, kasus ini benar-benar menguras energi saya. Dalam seminggu ini berat badan saya turun dua kilogram,” ungkapnya terus terang.

Kasus transaksi pembelian hak piutang Bank Bali (BB) ke Bank Dagang Nasional Indonesia oleh PT Era Giat Prima (EGP) yang mencuat awal bulan ini telah melambungkan nama Nova. Maklum, Chairman kerajaan bisnis Grup Nova ––menaungi sekitar 11 perusahaan–– dan wakil bendahara Partai Golkar ini adalah orang nomor satu di EGP. Seiring dengan bergulirnya kasus pembobolan Rp 905 miliar yang menghebohkan itu, nama “harum” pengusaha bershio kuda ini pun dipertaruhkan. Pasalnya, kasus BB bukan semata transaksi bisnis. Ditengarai, dana miliaran rupiah yang masuk kocek pribadi dan EGP digunakan untuk kepentingan partai berlambang beringin demi mengegolkan B.J. Habibie ke kursi presiden yang kedua kali. Tak urung, isu money politic pun semakin keras menghantam partai yang di zaman reformasi ini kabarnya menawarkan paradigma baru.

Selama ini, Nova yang 12 November mendatang (th 1999) berusia 44 tahun memang memiliki dua “wajah”. Sebagai pengusaha, ia dikenal binaan konglomerat Sudwikatmono. Ia dipercaya Pak Dwi ––begitulah ia menyapa sang suhu–– menjadi tangan kanannya untuk menggerakkan roda bisnis Grup Global Putera Nasional, pemilik 15 anak perusahaan.

Menurut Dwi, ia dua kali bertemu dengan Nova. Yang pertama, beberapa hari setelah kasus BB mencuat ke permukaan, dan yang kedua, pada Senin, 2 Agustus lalu (th 1999). Dwi menuturkan, Nova datang bersama seorang temannya bernama Nursalim. “Kami ketawa-ketawa saja, yang dibicarakan hanya urusan bisnis,” ungkapnya. Sayangnya, ia tidak merinci bisnis apa yang dibicarakan itu. Memang, Dwi menanyakan kasus BB, dan menurut pengakuan Nova, apa yang ia lakukan hanya bisnis biasa. Dwi menambahkan, “Saya rasa dia tidak bohong, orangnya jujur, dan sampai sekarang dia tidak pernah membohongi saya.”

Terlepas dari kasus itu, Dwi bangga karena kini Nova sudah berhasil sebagai pengusaha. “Saya senang, dia maju. Tapi, saya tidak tahu-menahu dan tidak mengikuti kasus itu,” jelasnya. Saat ini, tambahnya, ia tidak membimbing Nova lagi. Ia hanya menasihatinya, agar berhati-hati dalam menjalankan bisnis debt collection, sebab “Bisnis itu banyak risikonya.”

Juga, agar Nova tidak mencampuradukkan bisnis dengan politik. Berdasarkan pengalaman Dwi, Nova dan Joko Soegiarto Tjandra, bos Grup Mulia, memang punya kemampuan lobi di atas rata-rata. “Mereka hebat kalau meyakinkan orang. Menurut saya, mereka jago lobi, dua-duanya hebat,” jelasnya. Namun, dalam pengamatan Dwi, dibandingkan Nova, Joko lebih matang.

Sebagai pengusaha, pamor Nova cepat melejit. Sederet perusahaan pun berhasil dibangunnya, mulai dari jasa, resort, padang golf, real estate, hotel, kafe, kawasan industri, granit, sampai pertambangan. Bahkan, ia juga sukses menggandeng ––tepatnya digandeng–– sejumlah pengusaha besar.

Putri sulung mantan Presiden Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana alias Mbak Tutut juga mempercayakan kemudi PT Citra Permatasakti Persada di tangannya. Perusahaan yang mengelola surat izin mengemudi swasta di Polri ini ditengarai meraup untung gede.

Nama mantan Pria Tampan se-Surabaya tahun 1975 ini memang mulai mencorong setelah ia diangkat menjadi anak binaan Sudwikatmono. Sebelumnya, meski telah malang melintang di dunia bisnis, ia boleh dibilang bukan siapa-siapa. Menerjuni rimba bisnis ketika masih belia ––setamat SMA IX Jakarta–– putra ketiga dari 6 bersaudara ini berjualan beras dan madu bersama seorang temannya. “Untuk mengisi waktu karena saya terlambat ikut ujian masuk ke Universitas Airlangga, Surabaya,” ceritanya pada SWA beberapa waktu lalu.

Dengan modal Rp 82.500, ketika itu ia mengaku bisa kulakan tiga kuintal beras. Ketekunannya berusaha membuat ia bisa berjualan beras sampai dua truk yang langsung diambil dari pusatnya di Lamongan. Saat itu ia juga punya kios di pasar Keputren, Surabaya. Sayang, usaha tersebut tak bertahan lama. Predikat juragan beras pun terpaksa ditanggalkannya karena mitra usahanya mulai tidak jujur. Toh, pehobi tenis meja ini tak lantas patah arang. Bersama putra Direktur Bank BRI Surabaya, Hartawan, Nova mengibarkan bendera CV Mandar Teguh. Seiring dengan itu, ia pun ditawari bekerja oleh bos PT Sinar Mas Galaxi –dealer Suzuki untuk Indonesia Bagian Timur– sebagai salesman. Kesempatan itu tak disia-siakannya. Ia pun memilih membubarkan CV yang baru seumur jagung. Keputusan tersebut tak dinyana malah mengantarkannya ke tangga sukses. Dalam waktu relatif singkat, berkat kepiawaiannya menjual, Nova yang waktu itu berusia 22 tahun dan tercatat sebagai mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Widya Mandala Surabaya dipercaya menjadi Kepala Penjualan Mobil untuk wilayah Indonesia Bagian Timur.

Toh, kesuksesan itu tak menyurutkan cita-citanya menjadi pengusaha. “Itu cita-cita saya sejak kecil,” ungkapnya. Dengan jujur dan berani sebagai pijakan bisnisnya, ia pun melanglang belantara bisnis. Dengan niat melanjutkan kuliahnya dan meluaskan cakrawala bisnisnya, ia hijrah ke Jakarta. Di sela-sela kegiatannya sebagai mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Trisakti, Jakarta, ia tetap menjalankan kiprahnya sebagai pengusaha. Dibantu istri tercinta, ia mengembangkan pompa bensin milik mertuanya di Cikoto, Tangerang.

Bisnisnya terus merambah. Bersama beberapa rekannya ia mendirikan PT Obor Swastika yang mengusahakan peternakan. Lewat usaha inilah putra perwira AURI ini mengenal jasa bank. Ia mendapat suntikan dana sebesar Rp 200 juta dari Bank Dagang Negara. Langkahnya pun makin maju seiring intuisi bisnisnya yang makin tajam. Kemashyuran nama mertua pun secara tak langsung membantu bisnisnya. Pabrik tekstil Naintex di Bandung mempercayakan pengadaan bahan baku tekstil maklon kepadanya. Tak sampai di situ, ia pun berhasil menembus pabrik kertas PN Padalarang dan PN Sandang dengan memasok pulp bahan baku kertas. “Saat itu saya mulai berkenalan dengan mitra dagang dari mancanegara,” ceritanya.

Rupanya Dewi Fortuna terus mendampinginya. Masih di tahun 1980-an, ia berhasil mendapatkan tender pembangunan kawasan industri kayu Marunda, Jakarta Utara. Ia mengaku tak gampang memenangkan tender senilai Rp 1,6 miliar tersebut. Menurut pengakuannya, ia mesti menongkrongi kantor Wali Kota Jakarta Utara sejak pagi hari. Soalnya, ia empat kali gagal menemui Pak Wali Kota. Berkat kegigihan dan tangan dinginnya, bisnisnya terus melaju kencang. Ia pun tak berhenti hanya sebatas jadi kontraktor. Ia melangkah pula ke bidang transportasi dan industri lewat PT Duta Kencana Bakti dan PT Citra Wahana.

Perjalanan membangun bisnisnya memang tak selalu mulus. Ia juga kerap mendapat kendala. Toh, ambisinya menjadi pengusaha besar tak goyah. “Saya malah semakin tertantang,” katanya kalem. Pengalaman dianggapnya merupakan pelajaran yang paling berharga. Dari pengalaman ia menilai, kekuatan lobi menjadi bagian dari kunci sukses usaha. Karenanya, ia mulai menebar jaring dengan menjalin persahabatan kepada para pejabat tinggi dan pengusaha besar. Ia mendekati orang-orang yang dekat dengan mereka, seperti ajudan, sekretaris pribadi, sampai bawahan si pejabat.

Sifat pantang menyerah sepertinya melekat dalam jiwa Nova. Keteguhan dan kegigihannya makin teruji ketika ia berniat mendekati Sudwikatmono. Usai menyelesaikan proyek Nagoya Plaza Hotel di Batam yang menelan investasi Rp 8,5 miliar (th 1986) bersama tiga pengusaha Indonesia, ia melihat kawasan Pulau Batam potensial dikembangkan menjadi daerah wisata. Untuk mewujudkan impiannya, ia melirik sang taipan itu. Soalnya, tanah yang diincarnya di Pantai Nongsa, Batam, adalah milik Dwi, Ciputra dan Liem Sioe Liong. “Saya baru bisa bicara dengan Pak Dwi setelah berhari-hari mencegatnya di lapangan parkir,” ceritanya. Malahan, sebelum ketemu Dwi, ia mengaku telah mengumpulkan sejumlah bekal menyangkut biodata Dwi dan jurus-jurus jitu meyakinkannya.

Kesabaran dan ketahanan mental yang luar biasa memang. Akhirnya, kegigihannya membuahkan hasil. Ia tak cuma bisa mewujudkan impiannya membangun Talvas Resort Island Batam –padang golf bertaraf internasional seluas 2x18 hole di atas tanah seluas 400 hektare yang menelan investasi US$ 100 juta. Ia pun mampu meyakinkan Dwi bahwa ia patut menjadi anak didiknya. “Karena krisis, proyek pembangunan resort dan hotelnya agak tertunda,” jelasnya. Kerjasamanya dengan Dwi lewat PT Pan Island Development tersebut –patungan pengusaha Indonesia (40%, yang 30% dimilikinya bersama Dwi dan Komatsubara Kensha Jigyodan Co, Jepang (60%)– semakin melekatkan pertalian antara keduanya.

Sang guru rupanya semakin kepincut dengan semangat tinggi si murid. Proyek-proyek prestisius lainnya pun mulai mereka garap, seperti bidang telekomunikasi (PT Putri Selaka Kencana), proyek real estate dan kawasan industri di Batam yang menggandeng mitra dari Taiwan, Ericaro Industrial Development, industri water pump dan paper cup juga di Batam, dan pembangunan hotel dan kota satelit di Palembang. “Sampai saat ini saya masih bermitra dengan Pak Dwi,” ujarnya menampik tudingan “anak durhaka”, yang dialamatkan kepadanya. Di matanya, Dwi tetap gurunya. “Saya hormat dan bangga padanya. Beliau yang mendidik saya. Segala usaha saya tak lepas dari peran beliau,” tuturnya.

Setya Novanto dibalut selendang batik, hasil karya seniman Photoshop, Agan Harahap.

Angin reformasi yang merubuhkan kekuasaan Soeharto pada Mei 1998 yang berdampak pada perubahan politik dinilainya juga mempengaruhi iklim bisnis di Indonesia. “Kalau dulu kami masih bisa berbisnis dengan para senior, seperti Pak Eka Wijaya, Pak Dwi, Pak Prajogo, kenyataannya mereka sekarang pada ambruk semua,” ungkapnya lirih. Karenanya, ia melihat perubahan besar terjadi pada peta bisnis di Indonesia. “Sekarang beralih ke generasi muda yang berarti ada perubahan pemikiran,” tuturnya sembari mencomot kudapan yang tersedia di atas meja tamu.

Ia menjelaskan, bisnis-bisnisnya pun tak luput dari hantaman krisis ekonomi. “Ya, efisiensi di sana-sini,” katanya. Ia mengaku beberapa proyeknya memang ditunda, seperti proyek real estate di Batam dan sejumlah proyek lainnya. Sayangnya, ia menampik merincinya. “Ya, adalah beberapa,” tambahnya. Sementara core business Grup Nova dikatakannya masih tetap di bidang industri, investment company (EGP), pariwisata, properti dan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, di antaranya ke Arab Saudi. “Yang menjadi andalan bisnis ekspor damar kucing (bahan untuk cat) ke New York,” jelasnya.

Selain dikenal sebagai pengusaha, peraih ASEAN Entrepreneur Award 1993 ini juga dikenal luas sebagai politisi dan aktif di organisasi keolahragaan.

Memang, kedekatannya dengan Dwi membuat jalan baginya semakin mulus. Ia dengan mudah bisa melobi kalangan pejabat tinggi dan pengusaha besar lainnya. Berkat Dwi pula, ia bisa dipercaya menduduki kursi Bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat. Ia pun pernah tercatat sebagai Pembina Golf Putra-Putri ABRI dan Pembina Olahraga Generasi Muda Kosgoro (1995). Sederet jabatan lainnya pun pernah mampir di pundaknya, sebut saja Bendahara Lemkari (1997), Bendahara Proyek Sea Games XVIII/1995, Bendahara Proyek Olympic Games XXVI/1996 dan Wakil Bendahara PON XIV/1996.

Di panggung politik, kiprahnya dimulai sebagai kader Kosgoro (1974). Lewat organisasi massa inilah ia menjalin persahabatan dengan mantan Menpora Hayono Isman yang telah dikenalnya ketika sama-sama menjadi siswa SMA IX, Jakarta. Dalam satu kesempatan ia mengaku merasa memperoleh binaan dari tiga orang. “Sudwikatmono adalah pembina usaha saya, Hayono Isman membina saya dalam politik, dan Wismoyo Arismunandar (jenderal purnawirawan, kini Ketua KONI, Red.) membina wawasan pengabdian pada bangsa dan negara,” tuturnya bangga. Toh, Hayono menilai lain. “Dia baru belajar politik,” ujarnya.

Belakangan kedekatan mantan Ketua Umum Badan Musyawarah Pengusaha Swasta Kosgoro dan anggota Pimpinan Pusat Kolektif Kosgoro ini dengan putra pendiri Kosgoro itu retak. Pasalnya, ia menuduh Hayono berada di balik kebijakan supaya Kosgoro memisahkan diri dari Golkar. Hayono yang kemudian keluar dari rimbunan Pohon Beringin akhirnya bergabung dengan Partai Keadilan dan Persatuan yang dimotori mantan Pangab dan Menhankam Edi Sudrajat. Sementara Nova memilih mengundurkan diri dari Kosgoro dan tetap “berlindung” di kerindangan partai tersebut sampai akhirnya pada Munaslub Partai Golkar, Juli tahun lalu, ia terpilih sebagai Wakil Bendahara dan Ketua Korwil IV. Kini, ia juga tercatat sebagai calon legislatif jadi dari daerah Timor-Timur yang dalam waktu dekat akan melakukan jajak pendapat untuk menentukan nasibnya sendiri.

“Politik ini pendidikan kader sebenarnya yang akan mengasah kita untuk bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan yang jernih kepada perjuangan rakyat Indonesia,” jelasnya. Ia menambahkan, dengan terjun ke gelanggang poltik ia menjumpai pengalaman yang luas. Toh, ia menampik punya ambisi.

“Dengan begini saja, sudah cukup,” ujarnya sembari tertawa. Menurutnya, ada bagusnya pengusaha terjun sebagai politisi. “Bisa memberikan nuansa yang bijaksana dalam pengambilan keputusan,” tandasnya. Ketika ditanya apakah politik ia pakai sebagai kendaraan untuk meraih sukses, Nova tertawa. “Wah, kalimat yang bagus. Apa tadi, jangan menggunakan politik sebagai kendaraan untuk menuju sukses. Kalimat bagus, tolong dicatat, nanti saya pasang gede-gede,” pintanya kepada salah seorang stafnya yang serta-merta mencatat kalimat tersebut pada secarik kertas.

Sumber:
Harmanto Edy Djatmiko 
Reportase: Firdanianty, Sudarmadi dan Albert Weldison.
Riset: Tantri Riyanthi.
Sajian Khusus Majalah SWA (Setya Novanto),
Majalah SWA Edisi 16 Tahun 1999

Gerbong Korupsi di DPR RI

Dalam ilmu politik, khususnya terkait dengan pembentukan koalisi pemerintahan, kita sering mendengar istilah ‘melompat ke gerbong kereta’ (jump on the bandwagon) untuk menggambarkan politisi atau partai politik (parpol) yang bergabung ke dalam koalisi saat koalisi sudah berjalan. Contoh paling konkret ialah bagaimana Partai Golkar pada Pemilu Presiden 2004 dan 2009 bergabung ke dalam koalisi pemerintahan SBY-JK dan SBY-Boediono tanpa kerja keras politik setelah koalisi politik itu memenangi pemilu presiden/wakil presiden langsung.

Judul artikel ini ingin mengibaratkan sesuatu yang lain, yaitu adanya gerbong kereta api di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang menaikkan dan menurunkan beberapa anggota DPR yang melakukan tindak pidana korupsi.

Sejak reformasi bergulir, khususnya setelah empat kali amandemen atas UUD 1945, DPR RI menjadi institusi yang kuat, kalau tidak dapat dikatakan superbody, yang menentukan segalanya di negeri ini, melebihi kekuasaan eksekutif atau legislative heavy.

Pada 1978, seorang wartawan Australia David Jenkins pernah mengatakan, “There is no military dual functions in Indonesia. In reality there is only one function, that ABRI is running everythings.” (Tak ada dwifungsi militer di Indonesia. Dalam kenyataan, hanya ada satu fungsi, yaitu ABRI menjalankan segalanya.) Dengan menyadur kalimat David Jenkins, menurut saya, tidak ada tiga fungsi DPR, yaitu perwakilan, budgeting, dan pengawasan -yang ada hanya satu fungsi, yaitu DPR mengatur segalanya!

Luthfi Hasan Ishaaq (PKS) dan Anas Urbaningrum (P Demokrat),

saat ini sudah jadi tersangka.

Bila kita mengatakan betapa berkuasanya DPR jika dibandingkan dengan pemerintah, teman-teman di DPR selalu menampiknya. Mereka berdalih pemerintahlah yang masih menguasai berbagai sumber di negeri ini dan memiliki otoritas untuk mengatur negeri ini. Akan tetapi, coba lihat betapa DPR tetap mengegolkan pemekaran di berbagai daerah walaupun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menyatakan moratorium pemekaran daerah. Betapa berkuasa DPR dalam proses fit and proper test untuk berbagai macam jabatan, dari calon pejabat di Bank Indonesia, calon pejabat di Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Pemilihan Umum, Hakim Agung, Komnas HAM, sampai ke calon Duta Besar RI.

Proses legislasi di DPR juga menempatkan mereka lebih kuat daripada pemerintah. Hal itu bukan hanya karena DPR memiliki hak inisiatif, melainkan karena RUU yang sudah disetujui pemerintah dan DPR, tanpa tanda tangan presiden pun, produk legislasi itu sudah sah menjadi UU.

Kekuasaan lain yang dimiliki DPR, khususnya badan anggaran (banggar) dan komisi-komisi di DPR, ialah dalam menentukan anggaran pembangunan baik untuk institusi-institusi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Karena itu, jangan heran jika banyak isu yang berkembang dan kebenarannya sudah berulang kali terbukti bahwa banyak anggota DPR menggunakan tangan-tangan kekuasaan mereka untuk meraih keuntungan baik bagi diri sendiri maupun untuk partai.

Gerbong Korupsi
Gerbong korupsi di DPR tidak mengenal asal usul partai, aliran politik, atau bahkan agama dari para individu yang melakukannya. Uang tidak mengenal ideologi dan agama. Politisi itu bisa berasal dari Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, atau bahkan dari Partai Keadilan Sejahtera. Walaupun hingga saat ini tampaknya belum ada kasus yang menimpa anggota Partai Hanura dan Partai Gerindra.

Mereka seakan berkelompok melakukan korupsi tanpa malu-malu atau tanpa takut tertangkap tangan oleh KPK. Penangkapan dan penahanan oleh KPK seakan tidak membuat para anggota DPR itu jera dan takut untuk melakukan korupsi. Itu bisa dilihat dari betapa masih terus terjadi beberapa orang dari anggota banggar yang diciduk KPK dan masuk bui.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah sering pula melapor kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan menginformasikan kepada masyarakat mengenai jumlah anggota Banggar DPR yang semakin hari semakin banyak melakukan transaksi keuangan mencurigakan. Belum lagi anggota komisi-komisi yang memiliki kekuasaan untuk menentukan anggaran atau jabatan di berbagai institusi negara dan BUMN.

Sudah banyak bahasan mengenai bagaimana korupsi tersebut dilakukan para anggota parpol di DPR yang tentunya dilakukan tidak hanya secara berkelompok di DPR, tetapi juga bekerja sama dengan oknum pemerintah dan swasta. Namun, hanya sedikit yang mengungkap bagaimana jaringan korupsi bisa terjadi di kementerian yang menterinya berasal dari parpol dan bekerjasama dengan pimpinan/anggota/simpatisan parpol yang bersangkutan.

Terungkapnya jaringan korupsi yang menyeret Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq ialah salah satu contoh betapa korupsi anggota parpol tidak hanya terjadi di parlemen, tetapi juga di kementerian. Bila kasus terakhir ini terkait dengan kuota impor daging sapi, kasus sebelumnya menyeret pengusaha, orang yang dekat dengan menteri yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan pejabat di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terkait dengan anggaran pembangunan prasarana transmigrasi di Papua Barat.

Penyebab Korupsi
Tidak sedikit analisis pakar menyebutkan korupsi di parpol-parpol terjadi karena biaya politik makin hari semakin mahal. Karena biaya politik semakin mahal, maka setiap anggota parlemen, dari partai apa pun, memiliki kewajiban untuk menyerahkan sebagian pendapatannya kepada parpol sebagai bagian dari iuran wajib politikus.

Sistem pemilu proporsional dengan daftar urut terbuka tidak hanya mengandung unsur positif dalam menentukan kursi bagi anggota DPR atau DPRD, tetapi juga dampak negatif berupa pertarungan politik yang amat dahsyat di antara caleg yang berasal dari partai yang sama.

Siapa yang memiliki power lebih, baik dalam bentuk massa pendukung, penggembira, maupun saksi, akan memenangi kursi di parlemen.

Untuk itu, uang merupakan salah satu basis kekuasaan yang dimainkan politisi. Beberapa politikus sudah mengungkapkan dalam acara Mata Najwa di Metro TV, beberapa waktu lalu, mengenai berapa uang yang mereka gelontorkan untuk mendapatkan kursi di DPR. Jumlahnya sungguh tak masuk akal, yaitu berkisar antara Rp 3 miliar hingga Rp 6 miliar. Bandingkan dengan pendapatan anggota DPR yang berkisar antara Rp 50 juta hingga Rp 100 juta (posisi sebagai anggota atau pimpinan dewan) per bulan dikali 12 bulan selama lima tahun. Bila diakumulasikan, akan diperoleh nilai yang sama, yaitu sekitar Rp 3 miliar hingga Rp 6 miliar. Itu belum termasuk pengeluaran untuk mempertahankan ‘komunikasi’ dengan para konstituen di daerah pemilihan. Bila ditambah dengan itu, angka tersebut tentunya akan bertambah lagi.

Tidak semua anggota DPR berlatar belakang pengusaha atau memiliki uang lumayan besar sebagai modal awal. Beberapa dari mereka juga ada yang berutang ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Karena itu, jangan kaget ketika menjadi anggota DPR, ia bekerja ekstra keras untuk membayar utang-utangnya dan menabung untuk maju kembali pada pemilu legislatif berikutnya.

Penegakan Hukum Dan Politisasi
Kita mafhum betapa kaget, kesal, dan marahnya para anggota PKS ketika mendengar atau menonton TV mengenai penangkapan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq oleh KPK. Partai berlambang dua bulan sabit dan seuntai padi yang tegak di tengahnya itu selalu menggembar-gemborkan slogan sebagai partai yang bersih, peduli, dan profesional. Sampai digelandangnya Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq ke Gedung KPK dan kemudian ke rumah tahanan, tidak ada anggota PKS yang dibui karena kasus korupsi.

Presiden baru PKS Anis Matta, dengan tangan mengepal, mata menantang, dan suara yang amat lantang, menyatakan ada konspirasi politik untuk menghancurkan PKS. Suatu runtutan kalimat yang mirip dengan pernyataan PKS ketika Suripto (mantan Sekjen Kemenhut) dan Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin diberitakan Tempo terlibat kasus impor daging sapi di Kementerian Pertanian pada Maret 2011. Secara kebetulan, Menteri Pertanian Suswono adalah kader PKS. Pernyataan politik yang dilontarkan Anis Matta hanya beberapa menit setelah Majelis Syuro PKS menetapkannya sebagai presiden baru PKS, menggantikan Luthfi Hasan Ishaaq. Anis juga menuduh ada tirani kekuasaan dalam pemberantasan korupsi terkait dengan kasus Luthfi .

Pernyataan Presiden PKS Anis Matta itu didasari cara pandang politik seolah-olah ada seorang tiran yang kekuasaannya melebihi hukum. Dengan kata lain, kata-kata dari penguasa berada di atas hukum itu sendiri. Penguasa ingin agar PKS dipermalukan atau kewibawaan politik mereka dirontokkan -bukan hanya Partai Demokrat yang kini kehilangan kewibawaan politik- akibat kasus-kasus korupsi yang melanda beberapa anggota PKS.

Cara pandang itu tentunya bertolak belakang dengan tradisi lain dalam ilmu politik yang memandang negara harus diatur oleh hukum. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu dan itu yang sedang dilakukan KPK.

Para petinggi PKS terus-menerus sesumbar mengenai adanya konspirasi, tiran, atau ketidakadilan dalam menangani mantan presiden PKS. Mereka membandingkan dengan bagaimana KPK menangani mantan Menpora Andi Alifian Mallarangeng. Cara pandang itu bukan mustahil malah semakin menjerumuskan PKS ke situasi politik yang lebih buruk lagi.

Selama ini PKS telah menunjukkan sistem pengawasan internal yang amat baik dalam menangani kasus-kasus yang menerpa anggota mereka. Mereka melakukan langkah konkret pada kesempatan pertama anggota yang diduga melakukan pelanggaran, yakni menyatakan diri mundur dari jabatan di partai atau di DPR. Selanjutnya, Majelis Syuro partai menggelar rapat untuk mencari pengganti anggota tersebut.

Sebagai warga negara yang baik, kita harus tetap memegang teguh asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) dalam kasus yang menimpa mantan presiden PKS tersebut, hingga saatnya nanti ketika ia dinyatakan terbukti melakukan korupsi oleh pengadilan. Namun, pada saat bersamaan, kita juga mafhum kekuasaan itu cenderung korup seperti dalil Lord Acton. Orang-orang besar yang amat terhormat sekalipun dapat saja berbuat salah atau berbuat nista.

Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
MEDIA INDONESIA, 4 Februari 2013

Konspirasi Semesta

Emha Ainun Nadjib alias Cak Nun

Anis Matta Presiden baru PKS menolong bangsa Indonesia dengan menyatakan bahwa ada konspirasi global yang mengancam nasib seluruh bangsa Indonesia, menghalangi kebangkitannya dan merancang secara sistematis kehancurannya. Sebagai seorang warganegara NKRI saya mengucapkan terima kasih yang mendalam atas petunjuk beliau, terutama karena yang menjadi fokus keprihatinan saya adalah nasib anak cucu saya dan kita semua.

Sebab konspirasi global pasti urusannya bukan satu dua tahun, satu dua dekade atau era, melainkan minimal satu dua abad, mungkin malah sudah berlangsung dua millenium lebih sedikit. Dan anak-anak saya kalau sudah dewasa akan ditimpa puncak sukses rekayasa global itu untuk menjadi budak dari suatu pemerintahan global yang melakukan kontrol absolut memasang micro-chip di jidat mereka.

Sesungguhnya sangat indah dan patriotik andaikan wacana tentang Konspirasi Global itu menjadi salah satu alasan mendasar berdirinya PKS dulu. Kenapa sih mas Anis kok baru omong sekarang. Kenapa menunggu Pak Luthfi dijaring KPK. Kenapa setelah PKS dikepung badai baru mas Anis membukakan pengetahuan tentang Konspirasi Semesta Raya itu.

Padahal kan yang menjadi korban seluruh bangsa Indonesia sampai para generasi penerus kita kelak. Apa tega saya menyimpulkan bahwa PKS hanya memikirkan dirinya sendiri saja, sehingga setelah beliau-beliau sendiri terkena “sabet” konspirasi, baru muncul kepentingan untuk melawannya. Kan Konspirasi Global itu musuh kita bersama.

Anis Matta dan Luthfi Hasan Ishaaq

Sebelum ini banyak terdakwa yang membuat pernyataan yang sama tentang konspirasi “besar”. Ada terdakwa video porno, pelecehan seks dll yang juga bilang sedang mengalami “character assassination” oleh suatu konspirasi besar. Ketika muncul isyu di kalangan masyarakat tertentu bahwa saya punya tiga istri, seorang teman juga memberitahukan bahwa ada konspirasi global yang sedang memproses penghancuran citra saya. Untunglah saya tidak punya citra, sehingga penghancuran itu tidak ada sasarannya. Bahkan saya berterima kasih kepada para penyebar rumor itu, sebab langsung fungsional menjadi pengontrol atas diri saya agar tetap bertahan dengan satu istri saja.

Mas Johan Budi jubir KPK aneh juga pernyataannya: “KPK jangan dikait-kaitkan dengan politik”. Pasti yang beliau pakai adalah bahasa publik yang kontekstual dan konotatif. Sebab denotasinya KPK itu lahir dari keputusan politik, dan seluruh pekerjaannya juga sangat bersubstansi politik. Makna dan tujuan seluruh penyelenggaraan politik nasional kenegaraan adalah untuk mengamankan hak-hak seluruh rakyat, harta bendanya, martabat dan nyawanya, dari setiap kemungkinan pencurian, pelecehan dan penghancuran. KPK adalah salah satu ujung tombak kuratif dari proses pengamanan nasional atas hak-hak rakyat itu.

Saya punya saran yang mungkin “kelabu” secara moral, “hitam” secara hukum Indonesia, tapi “putih” secara akal sehat manusia. Di luar kedudukan masing-masing di PKS dan KPK, mas Johan mengajak mas Anis taruhan saja untuk membuktikan salah tidaknya mantan Presiden PKS. Dengan pengawasan berdua atas kebersihan proses peradilannya, kalau beliau divonis bersalah: mas Anis mencabut pernyataan tentang konspirasi. Kalau beliau bebas, mas Johan datang ke rumah mas Anis untuk minta maaf secara pribadi sambil membawa kue-kue, bebuahan dan souvenir.

Luthfi Hasan Ishaaq (mantan Presiden PKS)

“Taruhan” ini saya sarankan karena dalam “ushulul-fiqh” atau filsafat hukum Islam ada asas bahwa kemudharatan kecil boleh dilakukan dalam rangka menghindarkan kemudharatan besar. Kalau jutaan kader PKS dan rakyat Indonesia dibiarkan bingung oleh soal konspirasi besar yang mas Anis “sengaja tidak mau menyebutnya”, bisa menjadi mudharat besar. Jadi kayaknya bolehlah beliau berdua taruhan saja, kalaupun berdosa ya insyaallah bobot dosanya lebih kecil dibanding kadar manfaat yang dihasilkannya.

Umpamanya ada orang yang bertanya, “Sudahlah, nggak usah ngobrol soal konspirasi, nyatakan saja: mencuri atau tidak?”, rasanya “kurang elite” atau “nggak level” untuk terseret menjawabnya. Termasuk kalau ada yang menjelaskan: kalau KPK memastikan seseorang menjadi terdakwa, itu berbeda dengan apabila dakwaan itu berasal dari Kejaksaan. KPK tidak punya wewenang untuk menerbitkan SP3, sehingga tingkat soliditas yuridisnya sangat tinggi untuk menterdakwakan seseorang.

Oleh karena itu kalau memang saran untuk taruhan ini “syubhat” atau bahkan “haram”, opsi saya berikutnya adalah mas Anis sebagai Presiden PKS bikin konferensi pers lagi, membawa al-Quran, kemudian bersumpah di bawah Kitab Suci kepada Allah swt dan seluruh bangsa Indonesia bahwa beliau Pak Luthfi Hasan tidak melakukan korupsi.

Lebih afdhal jika acara sumpah itu diawali dan diakhiri dengan pembacaan statemen Tuhan: “Apakah kalian mengira bahwa Aku menciptakan kalian semua itu untuk main-main? Dan apakah kalian menyangka bahwa hidup dan segala urusan kalian ini akan bisa menghindar untuk kembali kepada-Ku?”

Kalau saran kedua itu kurang produktif juga secara KPK, PKS atau ke-Indonesia-an, opsi berikutnya adalah mengambil kejadian ini sebagai momentum heroisme nasional mas Anis Matta dan PKS. Tentu saja karakter PKS jauh dari kecenderungan riya’ dan takabur untuk mempahlawan-pahlawankan dirinya. Tetapi maksud saya adalah bahwa ini momentum sangat bagus bagi PKS untuk menolong seluruh bangsa Indonesia dan mengamankan masa depan kita semua.

PKS melihat kasus mantan Presidennya bukan sekedar kasus korupsi dan urusan hukum. Melainkan jauh lebih besar dari itu. KPK hanyalah urusan sejengkal waktu. PKS melakukan kebangkitan besar untuk urusan yang juga sangat besar. PKS menjadi “KPK” untuk menterdakwakan pelaku-pelaku Konspirasi Global demi nasionalisme dan kemerdekaan umat manusia di seluruh muka bumi. Mas Anis Matta memimpin suatu pergerakan nasional dan dunia, menjadikan momentum ini sebagai trigger sejarah: membuka cakrawala peradilan sejarah dunia, menguakkan rahasia tipudaya sejarah yang berlangsung sejak Nabi Isa lahir yang berhasil memfitnah beliau dan merekayasa hingga ke kayu salib —terlepas dari versi kontra versi tentang fakta penyaliban itu.

Tahap berikutnya adalah tipudaya yang dirundingkan 37 tahun sesudah penyaliban, yang buah-buah keberhasilannya tidak saya sebutkan di tulisan ini. Kemudian pembaharuan strategi dan modifikasi aplikasinya sesudah Renaissance, pengkayaan-pengkayaan sesuai dengan tonggak-tonggak perubahan sejarah, abad 17, 18, 19. 20, hingga hari ini, yang berlangsung sangat panjang dan detail, melalui pasal-pasal Takkim, Shadda, Parokim, Libarim, Babill, Onan, Protokol, Gorgah, Plotisme, Qornun, menelusup ke dunia pendidikan, media massa, ruang-ruang sidang parlemen, lembar-lembar informasi jenis apapun saja, bahkan menggerogoti berita-berita firman Tuhan.

Indonesia yang kaya raya adalah “janda muda” yang cantik jelita bahenol sexy yang semua “jawara” dunia tergiur ingin menguasainya, dengan metoda penaklukan dan penjajahan yang terus diperbaharui. PKS berkesempatan menjelaskan kepada rakyat Indonesia bahwa zaman VOC bukanlah satu-satunya era penjajahan yang kita alami. Dari yang transparan eksplisit penjajahan teritorial hingga yang implisit kultural, intelektual, spiritual, institusional, sistemik-struktural, taktis-strategis, serta semua yang samar-samar lainnya yang tak mungkin tampak di mata awam.

Dan karena ghirah menentang penjajahan itulah maka PKS lahir. Statemen Allah swt bisa dikutip oleh PKS yang memang masyhur dekat dengan-Nya: “Apa yang tidak kalian sukai ini bisa jadi membawa kebaikan bagi kalian, dan apa yang kalian sukai malahan bisa membawa keburukan bagi kalian”. PKS bisa menguraikan ilmu dan pengetahuan kepada rakyat Indonesia untuk melakukan reidentifikasi nilai-nilai. Apa yang mereka junjung selama ini, mungkin justru yang seharusnya mereka tinggalkan. Apa-apa dan siapa-siapa yang mereka idolakan, mereka berhalakan, mereka “tuhan”kan, mungkin saja sebenarnya harus mereka hindarkan. Sebaliknya, yang selama ini mereka remehkan, buang dan singkirkan: itu sesungguhnya yang menyimpan kemashlahatan dan harapan.

Akan tetapi kalau itu semua terlalu ruwet dan merepotkan waktu mas Anis yang sangat sibuk siang malam di banyak tempat, mungkin cukup lakukan satu hal saja: kumpulkan kader-kader PKS di berbagai tempat seluruh Nusantara, misalnya bikin Muhasabah wa Mubahalah di hadapan Allah swt dan Rasulullah Muhammad saw, yakinkan mereka dengan sumpah bahwa mantan Presiden mereka bukan maling.

Emha Ainun Nadjib,
Budayawan
Majalah TEMPO, Edisi 10 Februari 2013

Tsunami Politik PKS

Dalam acara pelantikan John F Kennedy sebagai presiden Amerika Serikat, seorang penyair besar Amerika, Robert Frost, diundang untuk membacakan puisi. Sebagai eulogi atas puisi Frost, Kennedy berkata: “When power leads man toward arrogance, poetry reminds him of his limitations. When power narrows the area of man’s concern, poetry reminds him of the richness and diversity of existence. When power corrupts, poetry cleanses.”

Kennedy mengakui bahwa kekuasaan dan politik itu cenderung korup. Ketika politik itu kotor, kata Kennedy, puisilah yang akan membersihkannya. Saya tentu tidak sedang “berdeklamasi” untuk menjelaskan perkembangan mutakhir pascapenetapan tersangka Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq atas dugaan kasus penerimaan suap impor daging sapi oleh PT Indoguna Utama.

Politik memang bisa mengubah segalanya. Politik dan korupsi laksana dua sisi keping mata uang. Karena itulah, intelektual besar Mesir, Muhammad Abduh, berkata lirih, “Audzubillah min al-siyasah wa al-siyasiyyin.” (Saya berlindung dari godaan politik dan kaum politisi).

Politik Dagang Sapi
Reputasi politik yang buruk, dalam istilah populer di Indonesia, diringkus dalam kata “dagang sapi.” Inilah pengejawantahan definisi purba tentang politik: siapa dapat apa, kapan, dan bagaimana caranya. Politik itu ibarat dagang sapi, dimana negosiasi, tawar-menawar, dan kompromi menjadi bahasa pengantarnya. Tukar-menukar material, juga seks, menjadi mata uangnya.

Kasus impor daging sapi yang diduga melibatkan Luthfi Hasan membantu kita mengkonkretkan abstraksi tentang politik yang jorok. Inilah politik dagang (daging) sapi dalam arti yang sebenarnya. Setidaknya ada dua tafsir yang berkembang untuk menjelaskan kasus ini.

Pertama, penjelasan politik konspiratif. Banyak elite, terutama PKS, yang percaya bahwa penetapan tersangka terhadap Luthfi Hasan adalah bagian dari skenario besar membonsai PKS karena kritisisme mereka selama ini terhadap kekuasaan. Tafsir politik ini diletakkan dalam kerangka politik saling menyandera jelang 2014.

Memang tak ada kebetulan dalam politik, tetapi mengandalkan sepenuhnya pada plot politik semacam ini membuat kita malas berpikir jernih dan sekadar mencari kambing hitam. Seolah-olah KPK hanyalah alat kekuasaan untuk menyenangkan penguasa. Kita lupa, atau pura-pura lupa, bahwa dua tahun terakhir ini justru elite dari partai penguasa yang paling banyak menjadi pesakitan di KPK mulai dari Nazaruddin, Angelina Sondakh, Hartati Murdaya, dan Andi Mallarangeng.

Kedua, tafsir hukum. KPK tentu punya alat bukti yang memadai untuk menetapkan status Luthfi Hasan sebagai tersangka. Bukti penyadapan telepon yang diduga melibatkan pejabat di Kementerian Pertanian yang dipimpin kader PKS dengan Luthfi Hasan, penangkapan tangan AF yang diduga kurir orang nomor satu di PKS menjadi amunisi KPK sebelum menetapkan status tersangka.

Alangkah bodohnya KPK jika mentersangkakan seseorang tanpa alat bukti yang cukup. Jika kita mengikuti konstruksi politik-hukum atas kasus ini, kementerian memang rentan menjadi sapi perahan partai. Biaya politik yang mahal adalah hulu korupsi. Kita selama ini sibuk berdiskusi di hilir, tetapi lupa sumber korupsi justru terletak dalam sistem politik berbiaya tinggi.

Desain multipartai plus sistem proporsional terbuka tanpa diikuti rezim pembatasan spending kampanye hanya akan membuat elite partai berubah menjadi monster ganas yang memakan uang rakyat. Kementerian menjadi ajang jarahan untuk memperebutkan komisi dengan menjual lisensi atau proyek kepada pengusaha yang mampu menukarnya dengan insentif tinggi.

Ujian Besar
Kasus impor daging ini jelas merupakan tsunami politik bagi PKS. Kasus ini melucuti jantung kredibilitas partai yang selama ini menjual tagline bersih, peduli, dan profesional. Kita harus fair, dibanding partai lain, PKS relatif lebih bersih. Sebelumnya tidak pernah ada dalam sejarah kader PKS yang bermasalah di KPK. Namun sekarang, sekali berurusan dengan KPK langsung melibatkan pucuk pimpinan tertinggi PKS dan bukan tidak mungkin juga menyeret Kementerian Pertanian yang dikuasai kader PKS.

Secara hukum, kasus ini memang masih jauh dari selesai. Status Luthfi Hasan masih tersangka, tetapi politik memiliki logika dan hukum sendiri. Premis politik seringkali bergerak jauh lebih cepat ketimbang proses hukum. Hukum politik bertumpu pada opini publik yang kadang jauh lebih kejam ketimbang fakta hukum itu sendiri. Benar bahwa opini yang berkembang di media bergantung pada “kebenaran logis,” sementara fakta hukum berdasarkan pada “kebenaran empiris.”

Seorang tersangka koruptor bisa jadi selamat di meja pengadilan yang terhormat, tetapi secara sosial politik, dia sudah kehilangan kepercayaan di mata masyarakat. Selain citra PKS yang lebam, kasus impor daging ini juga potensial meruntuhkan moral kader. Saya melihat banyak sekali kader PKS di tingkat akar rumput yang ikhlas, berjibaku untuk kepentingan partai tanpa dibayar, bahkan mengeluarkan dana pribadi.

Merekalah tulang punggung partai. Jika mereka mengalami demoralisasi, tentu berdampak negatif bagi PKS dalam mencapai target tiga besar pada 2014. Tak cukup dengan doktrin tsiqah qiyadah (percaya terhadap kepemimpinan partai), tetapi PKS harus melakukan terobosan radikal untuk memulihkan citra dan kepercayaan kader. PKS juga harus bersikap terbuka dan membantu KPK membersihkan oknum-oknum partai yang terlibat.

Inilah ujian besar dan berat bagi PKS untuk merebut kembali marwah partai yang rusak akibat kasus daging impor ini. Semoga PKS lolos dari ujian ini agar pemilih masih bisa bermimpi tentang partai politik yang bersih dari virus korupsi.

Burhanuddin Muhtadi
Pengajar FISIP UIN Jakarta,
Penulis Buku “Dilema PKS: Suara dan Syariah” (2012)
SINDO, 1 Februari 2013

Sosok Prajurit-Pejuang

Struktur dan mekanisme kejiwaan yang senantiasa melekat dalam diri kita juga melahirkan arketipe yang disebut warrior atau sosok prajurit-pejuang, yaitu naluri untuk membela diri dan mengalahkan lawan.

Setiap saat seseorang senantiasa dihadang lawan. Hanya saja apa dan siapa yang dianggap lawan yang mesti ditaklukkan, masing-masing berbeda situasinya. Lawan atau musuh yang nyata tetapi sosoknya abstrak adalah kemiskinan dan kebodohan. Yang lebih ganas lagi daya rusaknya kalau tidak segera ditumpas adalah korupsi dan peredaran narkoba.

Dalam masyarakat tradisional, yang namanya musuh adalah sosok orang sebagaimana dulu penduduk Nusantara dijajah oleh Belanda sehingga obyek yang hendak dihadapi juga jelas. Tapi pada zaman modern sosok musuh mengalami transformasi bentuk menjadi sebuah sistem sehingga masyarakat tidak mudah memahami yang pada gilirannya juga sulit untuk melawan.

Seperti halnya korupsi yang merampas uang rakyat hingga triliunan, sosoknya tidak mudah ditangkap dibandingkan pencuri sepeda motor. Pada dasarnya yang diperjuangkan oleh sosok warrior dalam setiap diri manusia adalah sesuatu yang amat mulia, yaitu harga diri (dignity, self esteem). Siapa pun orangnya kalau harga dirinya dihina pasti akan marah dan melawan. Hal itu juga berlaku untuk harga diri sebuah kelompok dan bangsa serta negara.

Oleh karena itu hampir semua negara memiliki prajurit yang menjaga keamanan dan martabat bangsanya yang siap tempur menghadapi musuh. Namun kesadaran akan harga diri ini yang paling utama mestinya tertanam kuat pada setiap warganya. Meskipun sosok warrior tumbuh sejak kanak-kanak, hal itu penting didampingi dengan kesadaran moral-spiritual agar naluri dan dorongan berperang tersalur untuk tujuan yang lebih mulia.

Pada masa kanak-kanak sikap warriorship ini kadang terlihat dalam hal berantem dengan temannya memperebutkan layang-layang putus. Semakin dewasa, hal yang diperebutkan dan menggugah semangat warriorship mungkin beralih seperti berebut jabatan, mulai dari jabatan direktur, bupati, gubernur hingga jabatan sebagai presiden.

Ada pola yang sama, apa yang dilakukan semasa kanak-kanak dengan perilaku di usia dewasa, yaitu semangat berperang untuk menunjukkan bahwa “aku yang lebih kuat, lebih pantas, dan lebih berhak menjadi pemenang”. Baik polisi maupun penjahat kedua-duanya adalah warrior, tetapi tujuan yang hendak diraih berbeda sehingga etikanya juga berbeda.

Begitu pun dalam peperangan memperebutkan jabatan bupati, gubernur atau presiden, misalnya, ada prajurit-pejuang yang teguh memegang etika dan prinsip fairness, ada pula yang tak segan menggunakan cara-cara licik dan jahat demi sebuah kemenangan dan kekuasaan. Mereka yang masuk tipe kedua ini kalaupun memenangi pertarungan sesungguhnya hanyalah kemenangan semu karena justru membunuh prinsip harga diri (dignity, self esteem).

Semangat dan jiwa sportif ini sangat dijunjung tinggi dalam pendidikan olahraga yang mestinya diajarkan kepada semua warga negara sejak dini sehingga sifat warriorship berkembang sehat mengingat hidup adalah panggung kompetisi, pertempuran, dan peperangan. Tanpa semangat ini sebuah bangsa akan kalah dalam persaingan global.

Di Indonesia dengan kekayaan alam dan jumlah penduduk yang melimpah, ternyata mental prajurit-pejuang yang setia mempertahankan harga diri dan martabat bangsa-negara semakin menurun. Harga diri bangsa dilecehkan oleh bangsa lain. Pejabat tinggi pengambil kebijakan mudah menyerah di hadapan rayuan uang dan kekuasaan yang diraih dengan cara tidak fair, tidak sportif, dan tidak bermartabat.

Padahal republik ini terlahir berkat perjuangan dan pengorbanan para warrior bangsa. Kembali pada pembahasan seputar arketipe, sosok warrior itu selalu melekat menjadi pelindung dan pejuang bagi orphan yang lemah dan merupakan ujung tombak bagi wanderer yang selalu berkelana mencari jati diri dan prestasi. Setiap saat kita dihadapkan pada persoalan dan tantangan hidup yang mesti ditaklukkan. Kapan pun, dan di mana pun.

Oleh karena itu salah satu kriteria pemimpin yang diperlukan oleh sebuah bangsa adalah mereka yang memiliki mental dan jiwa warriorship. Yang sadar akan harga diri bangsa dan masyarakat, yang berani mengambil risiko (risk taking), yang tidak gentar menghadapi lawan, yang siap dan berambisi untuk memenangi pertarungan, tetapi juga bersikap sportif ketika ternyata menemui kekalahan.

Dalam medan tempur itulah sosok warrior yang tergerak dan bangkit jiwanya menerima setiap tantangan, tetapi hatinya akan merasa hampa bila tanpa didasari cita-cita mulia, yaitu arketipe berikutnya yang namanya sang altruis.

Komaruddin Hidayat
Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
Koran SINDO, 5 Oktober 2012

Sebuah Kisah tentang Korupsi

Burung kenari berkekah
Berkekah di tengah padang
Jika tidak berani menjarah
Tiada syah menjadi hulubalang

Penggalan puisi itu dibawakan Budi Darma, seorang sastrawan, dalam diskusi di harian Kompas tahun 2003, di mana saya ikut hadir. Diterangkanlah makna puisi itu bahwa untuk menjadi hulubalang waktu itu, seseorang harus berani menjarah. Dan untuk mempertahankan jabatannya, orang itu juga harus berani menjarah. Menjarah uang negara dan menjarah uang rakyat.

Melacak jejak korupsi di bumi Nusantara juga bisa dilihat dalam penuturan Budi Darma ke masa kolonial. Ia mengutip pengakuan Nicolaas Engelhard, Gubernur Pantai Timur Laut Jawa, dalam memorinya 15 April 1805. Berdasarkan pengisahan Dukut Imam Widodo, penulis buku Soerabaia Tempo Doeloe, Engelhard kaya raya karena sogokan orang pribumi yang menginginkan jabatan. Engelhard tinggal memilih upeti terbesar untuk menentukan siapa yang layak diberi jabatan.

Pendapat bahwa korupsi menjadi bagian dari keseharian menimbulkan silang pendapat. Ada yang menolak, tetapi ada pula yang mendukung. Wakil Presiden Mohammad Hatta termasuk yang mendukung pendapat korupsi telah menjadi bagian dari keseharian kita. ”Korupsi di Indonesia telah menjadi bagian dari kebudayaan,” kata Hatta (Jurnal Aksara, Tempo, 19 Februari 2001).

Penulis buku yang populer di Indonesia, Samuel P Huntington, mengaitkan antara budaya dan korupsi. Bersama Lawrence E Harrison dalam buku Culture Matters: How Values Shape Progress (2000), Huntington menulis, ”… Di antara yang paling korup adalah Indonesia, Rusia, dan beberapa negara Amerika Latin dan Afrika….”

Huntington menulis, korupsi paling rendah di negara Eropa bagian utara dan persemakmuran Inggris yang Protestan. Negara penganut Konghucu kebanyakan berada di tengah-tengah. Tapi Huntington mengecualikan Singapura sebagai negara yang bersih sejajar dengan Denmark, Swedia, dan Finlandia. ”Anomali Singapura adalah kepemimpinan Lee Kuan Yew,” tulis Huntington.

Di Indonesia, ada keinginan kuat memberantas korupsi, tetapi ada juga yang sebenarnya ingin tetap mempertahankan tata hubungan sosial yang korup. Namun nyatanya, kekuasaan Orde Baru berakhir karena korupsi. Era reformasi datang. Di jalan-jalan dan di ruang sidang parlemen, 10 tahun lalu, terdengar teriakan, ”Hukum mati koruptor!” Perlu aturan soal pembuktian terbalik! Dari gedung MPR lahir Ketetapan MPR No XI/1998 yang salah satunya meminta pengusutan terhadap koruptor dan mewajibkan penyelenggara negara melaporkan kekayaan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lahir sebagai anak kandung reformasi.

Kehadiran KPK amat diharapkan. KPK lahir karena ada ketidakpercayaan kepada lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan. KPK menggebrak. Ada mantan Kepala Polri diadili, ada politisi tertangkap basah, ada jaksa tertangkap tangan sedang memperdagangkan perkara. Jurus KPK membuat banyak pihak jengah. Namun, indeks korupsi Indonesia membaik. Pemberantasan korupsi adalah pencapaian signifikan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Namun, karena gebrakan KPK itu pulalah, KPK kini menjadi musuh bersama. Ia diserang. Pengadilan korupsi dinyatakan tidak konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi sampai 19 Desember 2009. DPR dan pemerintah berkewajiban memberikan landasan hukum soal pengadilan korupsi. Namun, alih-alih memperkuat eksistensi Pengadilan korupsi, politisi DPR dengan dalih ”menata sistem” malah berniat mengamputasi kewenangan KPK, melucuti kewenangan penuntutan.

Teriakan hukum mati koruptor tak lagi terdengar. Dari Senayan kini malah terdengar teriakan, ”Kembalikan kewenangan penuntutan kepada kejaksaan”. ”Penyadapan harus izin ketua pengadilan”. ”Janganlah KPK merasa paling jujur”.

KPK dirundung masalah. Ketua KPK Antasari Azhar segera menjadi terdakwa. Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri atas tuduhan penyalahgunaan wewenang ketika mencekal Anggoro Widjojo dan Djoko Tjandra. Keduanya buronan! Publik ragu atas tuduhan itu. Namun, menjadi kewajiban Polri untuk membuktikan tuduhannya. Jika gagal, reputasi Polri yang lagi naik karena pemberantasan terorisme akan hancur.

Korupsi adalah perang yang belum mampu kita menangi. Ia telah menjadi sesuatu yang banal, sesuatu yang biasa. Tidak ada kondisi sosial yang cenderung melawan korupsi (indignation), di mana masyarakat tidak bisa menerima atau protes terhadap perilaku korupsi pejabat yang menumpuk kekayaan secara ilegal.

Haryatmoko dalam buku Etika Politik dan Kekuasaan menggambarkan situasi indignation seperti saat setelah Revolusi Perancis. Di sana, para bangsawan, orang kaya tidak berani menunjukkan diri bahwa mereka kaya. Mereka takut dikejar-kejar rakyat karena dianggap pengisap rakyat, koruptor, dan menyalahgunakan kekayaan negara.

Sebagaimana ditulis Huntington, jika korupsi diterima sebagai budaya atau terkait dengan budaya, maka faktor kepemimpinanlah yang akan menentukan. Kepemimpinan yang kokoh, dan kondisi sosial yang melawan korupsi, bisa menjadi bekal perang melawan korupsi. Perkembangan sepekan ke depan akan mengindikasikan apakah kita sedang dalam arus balik pemberantasan korupsi.

Budiman Tanuredjo
KOMPAS, 26 September 2009

Korupsi dan Budaya

Sebuah radio swasta baru-baru ini menyiarkan isu politik uang pada suatu pemilihan kepala daerah. Salah seorang yang diduga terlibat dengan enak berkata, "Juru parkir saja menerima upah, masakan seseorang yang menaikkan orang lain menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak dapat apa-apa?" Lalu, dengan enak dia bercerita mengenai jumlah uang muka yang diterima dan jumlah uang lain setelah dua pejabat itu lulus uji publik. Gayanya benar-benar enak.

Jangan heran mengenai isu politik uang dalam soal jabatan. Nenek moyang kita dulu pernah menciptakan puisi yang tampaknya main-main namun serius: "Burung kenari berkekah/berkekah di tengah padang//Jika tidak berani menjarah/tiadasyah menjadi hulubalang". Demikianlah, untuk menjadi hulubalang seseorang harus mempunyai keberanian menjarah. Tentu saja menjarah agar memperoleh kedudukan hulubalang. Dan, mudah diterka, untuk mempertahankan jabatannya, dia selamanya harus menjarah. Siapa yang dijarah mudah diterka: mula-mula rakyat, lalu, bila sudah menjabat, uang negara dan uang rakyat.

Jangan heran pula manakala kita merenungkan kembali pengakuan Nicolaas Engelhard, Gubernur Pantai Timur Laut Jawa, dalam memorinya tanggal 15 April 1805. Sebagaimana dikisahkan Dukut Imam Widodo, penulis buku Soerabaia Tempo Doeloe, Engelhard menjadi kaya raya karena uang sogokan orang-orang pribumi yang menginginkan jabatan. Seorang pribumi yang ingin memperoleh jabatan memberi upeti kepada dia berupa uang, barang, dan jasa lain, yang jumlahnya sesuai jenjang jabatannya. Untuk satu jabatan yang diincar beberapa orang, dia mendapat upeti dari semua orang itu. Dia tinggal memilih pemberi upeti terbesar untuk menentukan siapa yang layak diberi jabatan.

Ceritanya sama, untuk menyogok, dia harus mengambil uang rakyat. Dan, bila sudah menjabat dia akan mengambil uang negara dan uang rakyat. Jabatan, dengan demikian, bukan amanah untuk kemaslahatan orang banyak, bukan pula untuk kebanggaan demi pengabdian. Jabatan identik dengan uang. Karena itu, harus dibeli dengan uang juga.

Ada pula sebuah kejadian lucu, juga terjadi pada sebuah pemilihan kepala dan wakil kepala daerah. Waktu itu tampil seorang tokoh yang terkenal karismatis dan kata-katanya banyak dijadikan pedoman. Dengan gencar dia membuat pernyataan bahwa Si Bilun harus menjadi kepala daerah. Publik pun meramalkan Si Bilun pasti akan menang. Sebab, bukankah pendukungnya adalah orang terkenal yang amat karismatis? Maka, berjalanlah proses pemilihan. Si Bilun kalah, padahal, menurut banyak isu, dia sudah mengeluarkan banyak uang. Betapa banyak pun dia sudah mengeluarkan uang, kata orang, dia kalah karena lawannya sanggup mengeluarkan uang lebih banyak lagi. Tokoh karismatis pun bisa kehilangan karismanya karena uang.

Para tokoh
Seseorang yang akan menjadi pejabat, pemimpin, atau entah apa pun namanya, pokoknya yang punya kedudukan, pasti seorang tokoh, paling tidak merasa dirinya sebagai tokoh. Lalu, lihatlah apa yang terjadi sejak tahun 1980-an. Begitu banyak buku biografi terbit. Tentu saja, seseorang yang layak diterbitkan biografinya adalah seorang tokoh. Namun, bila disimak, ternyata banyak di antara mereka yang menerbitkan buku biografinya itu tidak dikenal. Kalau pun dikenal hanya di kalangan kecil yang tidak cukup signifikan manakala autobiografinya diterbitkan dalam bentuk buku, lalu dijual di kedai-kedai buku.

Tentu saja tanda tanya bisa muncul. Pertama, orang-orang yang mengupah orang lain untuk membuat buku biografinya itu pasti seorang tokoh dan ketokohannya layak dijadikan teladan bagi masyarakat luas. Kedua, mungkin orang-orang itu hanya merasa dirinya sebagai tokoh. Ketokohannya diukur dengan seleranya sendiri dan kalangan kecil di sekitarnya yang pada hakikatnya tidak mewakili siapa-siapa. Maka, lahirlah tokoh-tokohan.

Ketidaksadaran kolektif
Ada suatu peristiwa pada Mei 1998 yang mungkin menarik. Tanpa ada yang menggerakkan, di lapangan terbuka di sebuah kampus PTN di Surabaya, dalam waktu singkat, sekonyong-konyong ratusan mahasiswa berkumpul, dengan spontanitas tinggi, tanpa direncanakan. Lalu, dengan serempak mereka berjalan mengelilingi kampus dengan menyanyikan lagu Menanam Jagung yang liriknya secara spontan pula diubah menjadi lirik antipemerintahan Orde Baru saat itu.

Mengapa ada gerakan yang demikian spontan? Tak lain, inilah yang dinamakan ketidaksadaran kolektif. Para mahasiswa, sebagai bagian masyarakat luas, selama bertahun-tahun tidak sadar bahwa mereka sebetulnya sudah tidak lagi menyukai pemerintahan Orde Baru. Begitu ketidaksadaran ini mencapai titik puncak inkubasi, meledaklah gerakan spontan dibumbui nada geram. Inilah yang terjadi pada masa reformasi: ketidaksadaran bersama telah menggerakkan masyarakat luas untuk bersatu padu.

Apa yang terjadi dalam proses reformasi adalah, antara lain, lahirnya tokoh-tokoh kecil. Munculnya tokoh-tokoh kecil ini tidak sekonyong-konyong, tetapi didahului embrionya mulai awal tahun 1980-an ketika tokoh maupun tokoh-tokohan gemar mengupah orang lain untuk menuliskan biografi mereka.

Oleh karena itu, jangan heran bila kemudian muncul sekian banyak partai gurem, yang tentu saja, dipimpin oleh mereka yang merasa dirinya tokoh. Alasannya bisa bermacam-macam, misalnya, keprihatinan terhadap kebobrokan negara, obsesi untuk menyumbangkan tenaga, dan pikiran guna membangun kembali bangsa melalui partai, serta berbagai macam idealisme lain.

Tentu saja alasan-alasan itu bisa benar. Namun, seandainya para tokoh atau tokoh-tokohan itu tidak ingin dianggap sebagai tokoh, tentu ada jalan lain untuk membangun kembali negara ini.

Budaya burung kenari berkekah
Embrio munculnya banyak calon presiden (capres) sebetulnya sudah hadir dalam atmosfer Indonesia sejak awal tahun 1980-an: begitu banyak orang yang merasa dirinya tokoh. Munculnya banyak capres tidak lain kelanjutan dari munculnya sekian banyak partai. Semuanya berkaitan, saling berhubungan.

Tentu saja, seperti munculnya banyak partai dengan berbagai alasan idealisme, muncul pula begitu banyak capres yang juga dilandasi alasan idealisme. Namun, mungkin juga ada gejala lain: seseorang menjadi capres karena diminta, bukan meminta, pikir mereka sendiri. Seseorang yang diminta tentu dipandang mampu. Berdasar keyakinan merasa mampu itulah, sekian banyak capres bermunculan.

Marilah kita tengok olok-olok Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi, pujangga awal kita, yang diklaim sebagai pujangga awal Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Ia mengkritik para raja saat itu karena kerja mereka adalah menindas rakyat. Berbagai macam korupsi -antara lain penarikan pajak yang berat- mereka lakukan dengan enak.

Pernyataan Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi tak lain adalah masalah budaya: kekuasaan bukan untuk kesejahteraan rakyat, tetapi demi kekuasaan itu sendiri dan demi harta. Upeti untuk mendapat jabatan, sebagaimana dikemukakan Nicolaas Engelhard, tidak lain merupakan masalah budaya, demikian pula makna puisi Burung Kenari Berkekah.

Jalan tak ada ujung
Dalam novel Jalan Tak Ada Ujung, Mochtar Lubis berkisah mengenai keadaan periode awal revolusi Indonesia di Jakarta. Semua orang saat itu terbawa arus keadaan, tanpa mempunyai kemampuan untuk menciptakan keadaan dengan atmosfer baru. Kita juga terbawa arus. Karena itu, setidaknya kata orang, korupsi makin berlarut-larut. Jabatan adalah, kata orang lagi, lahan paling enak untuk korupsi.

Lalu, tengok novel Ernest Hemingway, The Sun Also Rises. Perang Dunia I telah menjerumuskan dunia Barat ke ambang kehancuran moral dan spiritual. Begitu kelamnya keadaan pada waktu itu sehingga, tampaknya, Matahari tidak akan terbit lagi esok pagi.

Namun, akhirnya, dalam keadaan porak-poranda, optimisme masih muncul juga: The Sun Also Rises, Matahari bagaimana pun akan terbit kembali, demikian juga segala macam kebobrokan dalam Jalan Tak Ada Ujung.

Kapan kita menemukan ujung jalan? Dan, kapan Matahari segar akan terbit kembali?

Budi Darma, Sastrawan
KOMPAS, 3 September 2003