GBK dan Embrio People Power

Desas-desus, Pilpres akan rusuh. Apa pemicunya? Kecurangan! Ternyata, kekhawatiran itu bukan isapan jempol. Amien Rais, tokoh Reformasi 98 sudah memberi peringatan.

Tidak hanya Amien Rais, Prabowo Subianto juga sudah mengingatkan kepada timses dan para pendukungnya, agar di Pilpres 2019 ini bisa meraih kemenangan di atas 25 persen. Pasalnya, ada dugaan kuat pihak sebelah akan mencuri belasan persen suara.

Ini peringatan dari Prabowo. Sangat keras. Pesannya tegas: ada rencana kecurangan angka yang fantastis. Jika ini betul terjadi, dan Prabowo kalah karena faktor kecurangan itu, people power bisa meledak.

Prof Dr Amien Rais, Tokoh Reformasi 1998. (Foto: Liputan6.com)

Agus Ma'sum, tim BPN yang khusus menangani urusan Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengaku telah menemukan 17,5 juta DPT invalid, ganda dan bermasalah. Berulangkali temuan ini kabarnya sudah dilaporkan ke KPU. Minta kepada KPU untuk melakukan pengecekan dan perbaikan. Tapi, laporan itu tak ditindaklanjuti.

Dugaan BPN, kasus 17,5 juta DPT seperti telah disengaja dan merupakan bagian dari desain kecurangan. Inilah yang membuat kecurigaan pihak BPN kepada KPU dan kepada rezim penguasa semakin kuat.

Apa yang diungkapkan Prabowo bahwa ada potensi pencurian belasan juta suara sepertinya bukan bualan belaka. Ada datanya, dan sudah berulangkali dilaporkan ke KPU. Ini langkah prosedural yang sudah dilakukan. Tapi, BPN menilai KPU tak serius merespon laporan dan protes itu.

Di sisi lain, ada pihak yang menuduh ucapan Prabowo itu “hoaks”. Istilah hoaks memang rajin muncul di era pilpres ini. Tapi, kemunculannya seringkali tak lebih dari manuver politik yang bertujuan untuk mendelegitimasi lawan. Dalam konteks ini, Prabowo jadi sasaran.

Harus juga disadari dengan obyektif bahwa tak jarang apa yang diungkap Prabowo terbukti. Soal 11.000 triliun uang Warga Negara Indonesia (WNI) disimpan di luar negeri misalnya. Itu hoaks, kata kubu Jokowi. Belakangan diketahui, bahwa Jokowi sendiri pernah menyatakan hal yang sama dan mengaku mengantongi datanya.

Begitu juga ketika Prabowo bilang ada 1000 triliunan kebocoran APBN. Lagi-lagi dituduh hoaks. Beberapa hari kemudian KPK mengungkapkan bahwa kebocoran APBN memang terjadi. Angkanya sekitar 2000 triliun. Lagi-lagi, apa yang diucapkan Prabowo bukan isapan jempol.

Istilah “hoaks” di musim Pilpres sering jadi istilah yang bermuatan politis. Tak menunjukkan substansi dan makna aslinya. Tak lebih dari manuver politik untuk saling mendeligitimasi lawan. Dalam konteks ini, Prabowo jadi korbannya.

Strategi menebar hoaks, atau meng-hoaks-kan data yang belum terverifikasi, apalagi data itu ternyata terbukti benar, merupakan langkah politik yang tak semestinya dilakukan oleh siapapun dan dari kubu manapun.

Ini akan melukai kejujuran dan merusak standar kebenaran. Kita berharap, semua strategi politik yang dilakukan oleh masing-masing kubu baik 01 maupun 02 tetap tidak keluar dari pakem moral yang dimiliki oleh bangsa ini.

Kalau kejujuran dan kebenaran menjadi standar dalam membangun demokrasi di Pilpres 2019 ini, maka tak akan ada money politics. Tak akan ada intimidasi dan mobilisasi aparat-ASN. Tak ada lagi bagi-bagi sembako dan amplop. Tak akan ada 17,5 juta DPT yang bermasalah. Ini adalah praktik-praktik a-moral yang telah merusak demokrasi.

Jika pelanggaran kampanye yang masif itu tak segera dihentikan, dan kecurangan terbukti telah secara signifikan menjadi faktor kemenangan paslon tertentu, siapapun pemenang dalam Pilpres kali ini, potensi rusuh akan sangat besar.

Terutama jika paslon nomor 02 kalah, bukan karena selisih jumlah suara, tapi karena adanya kecurangan yang terukur dan bisa dibuktikan, maka people power hanya menunggu waktu.

Ah, itu kan karena mereka tak siap kalah. Stop! Jangan anggap remeh soal ini. Mari kita lihat fakta-fakta di lapangan, pelanggaran kampanye itu nyata dan masif. Bahkan dianggap telah melampaui batas. Sesuatu yang melampaui batas itu berpotensi menjebol dinding pertahanan batin rakyat.

Kita bisa saksikan hari ini di GBK, jutaan pendukung Prabowo dari berbagai wilayah hadir. Arak-arakan motor dari Solo, konvoi mobil dari Bandung, para pejalan kaki dari Surabaya dan Ciamis, Sewa sejumlah pesawat dari luar Jawa. Massa betul-betul militan dan bisa dimobilisasi. Hari ini jutaan rakyat berhasil memutihkan kawasan Senayan dan sekitarnya. Ini unjuk kekuatan yang tak boleh dianggap remeh.

Apakah mereka hadir karena digerakkan oleh cintanya kepada Prabowo? Sebagian mungkin iya. Tapi rasa kecewa dan marah kepada rezim penguasa hampir dipastikan sebagai alasan yang paling dominan. Marah, bukan saja karena faktor ekonomi dan semua masalah yang terkait pengelolaan pemerintahan, tapi juga perilaku politik rezim penguasa yang oleh mereka dianggap terlampau represif. Dan nampaknya, tak cukup waktu tersisa lagi bagi kubu Jokowi untuk meredam kemarahan rakyat itu.

Anda bisa bayangkan, jika kecurangan terbukti dan mereka tak terima, mungkinkah people power bisa dihindari? Karena itu, hentikan segala bentuk kecurangan dan praktik-praktik kampanye yang melanggar, jika kita ingin Pilpres aman. Hanya itu caranya. Tak ada cara yang lain. Siapapun yang akan jadi pemenang, jika Pilpres jurdil, pasti akan diterima oleh semua pihak. Rakyat niscaya akan legowo.

Kita semua ingin Pilpres ini aman dan damai. Untuk sampai pada harapan itu, syarat utama, kejujuran dan keadilan harus dipastikan hadir dalam Pilpres kali ini. 17,5 juta DPT mesti diperbaiki. KPU, Bawaslu dan aparat harus netral, dan tak ada mobilisasi ASN. Bagi-bagi sembako, amplop dan rekayasa dana bantuan dari APBN dan BUMN, harus dihentikan. Jika tidak, tak terbayang bagaimana keadaan negeri ini pasca Pilpres. GBK akan betul-betul bisa jadi embrio bagi lahirnya people power.

Tony Rosyid
Pengamat politik
Kumparan.com, 7 April 2019
https://kumparan.com/tony-rosyid/gbk-dan-embrio-people-power-1qqCldot7Uu

Bung Jokowi, Jangan Terlambat!

Demo umat Islam yang dipimpin para ulama, zuama dan habaib Jakarta plus tokoh-tokoh dari berbagai kalangan (LSM, musisi, politisi, dll), pada 4 November lalu berlangsung damai. Memang ada kericuhan sekitar pukul 20.00 WIB, tetapi secara keseluruhan aksi itu berakhir damai. Alhamdulillah.

Saya berada di tengah massa pengunjuk rasa yang jumlahnya mungkin tiga kali lebih besar dari demo politik saat reformasi 20 Mei 1998 di halaman gedung DPR/MPR yang dijuluki sebagai people power Indonesia. Saya terharu melihat kehati-hatian para pemuda yang berdemo itu. Terlalu sering saya mendengar seruan para satgas: “Awas, jangan menginjak-injak rumput”, “Hei, hei, jangan menginjak tanaman,” juga seruan “Hati-hati, hati-hati, provokasi.”

Karena itu, di pengujung demo ketika terjadi pembakaran tiga mobil polisi, saya yakin, kejadian itu mustahil dilakukan demonstran. Mereka tulus dan tampak gembira sambil saling mengingatkan bahaya provokasi dari luar. Di samping pekikan takbir, lagu-lagu perjuangan juga terus diperdengarkan.

Umat Islam Indonesia tetap menjunjung tinggi Merah-Putih, tetap setia kepada NKRI.

Soal cinta mereka pada sang saka merah putih juga sangat mengesankan. Seorang Satgas bercerita pada saya, dia dan teman-temannya kecewa berat ketika pada 3 November sore mencari bendera merah putih ke Pasar Senen, ternyata sudah ludes. Bendera merah-putih dengan berbagai ukuran sudah diborong habis oleh para peserta demo.

Kita juga melihat bendera merah putih ukuran raksasa dibentangkan di atas kepala ribuan pendemo yang berkerumun di Bundaran BI (Bank Indonesia). Allahu Akbar !!! Kesetiaan pada agama dan cinta Tanah Air dari lautan manusia itu membuat banyak mata berkaca-kaca. Bahkan, banyak ibu-ibu yang mengusap air mata yang mengalir di pipi mereka.

Bung Jokowi, rasanya demo Aksi Damai 4 November lalu adalah demo terbesar yang pernah terjadi di persada Indonesia. Oleh karena itu, sekali-kali jangan Anda remehkan! Dari Maluku sampai Aceh, dari Medan sampai Malang, dari Solo sampai Makassar, dari semua kota besar dan mungkin semua kabupaten di Indonesia, masyarakat bergerak ikhlas dan spontan menuntut hal yang sama: Adili Ahok, penista Al-Quran dan penghina ulama, secepat mungkin.

Tokoh Reformasi 1998 dan mantan Ketua MPR-RI, Dr. Amien Rais pun turun gunung untuk ikut serta dalam Aksi Damai 4 November 2016.

Tidak mungkin ada seorang tokoh dengan kharisma sehebat apa pun, tidak ada koodinator lapangan (korlap) dengan biaya sebanyak apa pun, dan tidak ada kekuasaan yang berasal dari mana pun yang dapat menggerakkan jutaan anak bangsa dengan tuntutan yang sama.

Bung Jokowi, saya yakin Aksi Damai 4 November itu digerakkan para malaikat. Ramalan cuaca Badan Meteorologi mengatakan 4 November akan ada hujan lebat. Ternyata? Mendung merata melingkupi Jakarta sehingga demonstran ikut sejuk hatinya, di samping memang sudah diniatkan sejak awal harus menjadi demo sejuk dan damai.

Sesuai ramalan ilmiah BMKG, harusnya Jakarta mengalami hujan dan petir di Jumat siang. Namun tidak ada gerimis, tidak terlihat kilat petir dan halilintar, apalagi geluduk yang sering membarengi hujan lebat. Manusia boleh meramal, tapi takdir Allah yang berjalan.

Apakah ini sekedar fenomena alam yang kebetulan dan biasa saja? Wallahu a'lam.

Bung Jokowi, saya dapat sepenuhnya memahami, bila ratusan ribu (ada yang memperkirakan sekitar satu juta orang) peserta Aksi Damai 4 November itu sangat kecewa dengan Anda. Bukankah Anda Presiden mereka juga?

Mengapa Anda memilih menghindar dan pergi ke bandara melihat-lihat hal sepele yang bisa Anda tunda kapan saja? Mengapa Anda menggunakan teknik prokrastinasi (mengulur-ulur waktu), mengabaikan hal mendesak yang harus segera diatasi dan mengalihkan perhatian ke sasaran lain yang jelas dapat ditunda?

Ketika kita kaget saat demo tanggal 14 Oktober lalu di depan Balai Kota dan Kantor Bareskrim yang menghadirkan puluhan ribu orang, dengan tuntutan yang Anda tentu sudah mafhum, tiba-tiba Anda menggebu bicara pungli. Pungli! Teknik prokrastinasi itu ternyata kandas.

Mestinya Bung Jokowi tidak mengulangi teknik yang sama menghadapi demo Aksi Damai 4 November, yang menurut saya, sudah sampai ke tahapan unstoppable. Tidak mungkin lagi dapat dihentikan. Dengan memakai teknik apa pun, apakah dengan ancaman, hardikan, dengan iming-iming berbagai janji yang membius, yakinlah, semuanya akan kandas.

Namun Bung Jokowi, kita mengucap Alhamdulillah, setelah kita mendengar garansi Anda tentang kasus skandal Ahok yang Anda sampaikan di Istana pada dini hari 5 November. Sikap Anda yang tegas memang sudah ditunggu dalam sebulan terakhir ini.

Setelah Anda kabur menghindar, akhirnya Anda berjanji, “...bahwa proses hukum terhadap saudara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan dilakukan secara tegas, cepat, dan transparan.” Kemudian, Anda mengatakan sesuatu yang melegakan, “Biarkan aparat keamanan menyelesaikan proses penegakan hukum seadil-adilnya.” Dus, penegakan hukum atas skandal Ahok memang harus tegas, cepat, transparan, dan adil.

Bung Jokowi, satu hal penting harus saya ingatkan. Dalam kehidupan orang Jawa, harga diri keluarga dan harga diri menyangkut hak milik kita, wajib dilindungi. Guru bahasa Jawa saya di SMP Muhammadiyah Solo menyuruh murid-muridnya menghafal di luar kepala selusinan pepatah-petitih Jawa. Antara lain: “sadumuk bathuk sanyari bumi, pecahing dada, wutahing ludira, ditohi pati.”

Karena Anda juga lahir dan besar di Solo, guru bahasa Jawa Anda tentu juga mengajarkan hal ini. Bila satu atau dua jari lelaki lain berani sembarangan memegang dahi istri kita (sadumuk bathuk), orang Jawa akan mengambil risiko dadanya terbelah dan darahnya tumpah, bahkan nyawa pun dipertaruhkan untuk melindungi kehormatan keluarga. Demikian juga bila sejengkal tanah miliknya (sanyari bumi) diserobot orang lain.

Para peserta demo Aksi Damai 411, berkumpul di Masjid Istiqlal untuk menjalankan Shalat Jumat.

Bung Jokowi, orang beriman menempatkan Allah, Rasul, dan Kitab Suci-Nya jauh di atas sadumuk bathuk, sanyari bumi tersebut. Al-Quran surat At-Taubah ayat 24 dengan jelas menerangkan, bila kaum beriman mencintai bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, keluarga dekat, harta kekayaan mereka, perniagaan yang ditakuti ruginya, sampai rumah yang disenanginya ternyata lebih besar dari cintanya pada Allah, Rasul-Nya, dan jihad di jalan-Nya, maka mereka dipersilakan menunggu keputusan (palu godam) dari Allah.

Bung Jokowi, lautan manusia yang berdemo di depan Istana 4 November lalu sedang mengekspresikan kecintaan puncaknya pada agama mereka. Kami bukannya tidak tahu kesulitan Anda menghadapi skandal Ahok itu. Ibarat menghadapi buah simalakama, mungkin tepat sebagai analogi posisi Anda menghadapi skandal Ahok. Memang sangat dilematis.

Bila Anda dorong proses hukum yang tegas, cepat, transparan dan adil, dan hasil logisnya Ahok terkena hukuman badan, maka sejumlah pemodal yang cukup digdaya yang mungkin telah banyak membiayai kampanye Anda sewaktu maju di Pilkada Jakarta dan kemudian Pilpres 2014, akan marah besar.

Karena itu, Anda jadi gamang. Ahok adalah kunci awal untuk melicinkan rencana besar mereka buat negara kita. Ini hipotesis saya.

Ratusan ribu umat Islam peserta demo Aksi Damai 411 nampak menyemut di sekitar Bundaran BI (Bank Indonesia), Jakarta.

Sebaliknya, bila Ahok lolos dari jeratan hukum karena praktik hukum di Indonesia yang sering masih bisa dibengkak-bengkokkan, sebagian rakyat (sebagian besar rakyat, saya yakin), akan membuat perhitungan dengan Anda. Dengan kata lain, people power yang dikhawatirkan banyak kalangan akan bisa menjadi kenyataan.

Akhirnya, Bung Jokowi, saya harap dalam situasi pelik ini sisa-sisa jiwa petarung Anda dapat muncul lagi. Anda dulu, sebagai Walikota Solo berani menentang keinginan pemodal besar yang ingin membangun mall di atas lahan bangunan kuno bekas pabrik es Saripetojo.

Alasan Anda tegas: keberadaan mall bisa menggerus rezeki rakyat kecil yang sudah puluhan tahun berdagang di sekitar lokasi. Malah bangunan pabrik es itu (didirikan pada 1888) layak dijadikan cagar budaya.

Dan jiwa petarung Anda muncul lagi setelah jadi Presiden. Anda tetap melaksanakan hukuman mati kepada 10 orang bandar narkoba, semuanya asing, kecuali satu. Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, Anda berprinsip sekalipun ada 1.000 negara lain dan 1.000 Sekjen PBB yang mengancam, hukuman mati akan tetap dilaksanakan. We were proud of you.

Presiden Jokowi tak mau menemui delegasi pimpinan demo Aksi Damai 411 dengan alasan sedang meninjau proyek di Bandara Soetta, Cengkareng. Baru pada dini hari beliau menyampaikan pidato singkat setelah terjadi sedikit kericuhan di depan Istana.

Ayo, Bung Jokowi, kali ini tunjukkan lagi jiwa petarung Anda. Jangan sampai muncul people power di Indonesia gara-gara seorang Ahok. Anda tahu, di Amerika Latin, di Timur Tengah dan di Asia tidak ada satupun kepala negara yang dapat mengalahkan people power rakyatnya. Kita sudah dua kali menyaksikan itu di Indonesia. Pada 1966 dan 1998.

Saya yakin Anda bisa. Dengarkan baik-baik masukan dari berbagai kalangan, jangan hanya mendengarkan orang-orang di sekeliling Anda yang pasti bermental ABS (Asal Bapak Senang). Seorang pemimpin runtuh biasanya karena masukan picik dari orang-orang sekeliling sang pemimpin. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang berpikir jangka pendek dan telah kehilangan wawasan jangka panjang, sehingga buta, tuli, serta pekok terhadap kepentingan nasional bangsanya.

Bung Jokowi, hari sudah menjelang pagi. Bangun, bangun, bangun ...!!!

Amien Rais,
Tokoh Reformasi 1998 dan Mantan Ketua MPR
REPUBLIKA, 8 November 2016

Relasi PAN dan Muhammadiyah

Pak Amien Rais, sedang berceramah. (Foto karya Wahid AR)

Salah satu isu yang muncul menjelang Kongres IV Partai Amanat Nasional (PAN) di Bali akhir bulan ini adalah soal relasi antara PAN dan Muhammadiyah. Din Syamsuddin, ketua umum PP Muhammadiyah yang mantan kader Partai Golkar, di mana-mana menolak adanya relasi antara PAN dan Muhammadiyah. Bahkan, dia berpendapat, PAN tidak merepresentasikan aspirasi politik warga Muhammadiyah. Pernyataan Din itu layak dicermati, mengingat posisinya sebagai orang nomor satu di Muhammadiyah.

Sebenarnya, persoalan relasi antara PAN dan Muhammadiyah muncul sejak partai tersebut dilahirkan pada 1998. Namun, karena saat itu Amien Rais sebagai pendiri PAN juga dikenal sebagai ketua umum Muhammadiyah, persoalan tersebut tidak menjadi isu penting. Bahkan, dalam perkembangannya, di banyak tempat, kader dan infrastruktur Muhammadiyah pun ikut memfasilitasi berdirinya PAN. Tetapi, sejak awal, PAN memang terbuka. Tidak hanya untuk warga Muhammadiyah, tetapi juga kalangan non-muslim. Tercatat, di jajaran DPP PAN terdapat nama Albert Hasibuan dan Alvien Lie atau di Jawa Timur terdapat Mikel Liem dan banyak yang lain.

Relasi khusus Muhammadiyah dan PAN diperkuat keluarnya pernyataan Sidang Tanwir Muhammadiyah di Semarang 1999 bahwa PAN adalah hasil ijtihad politik Muhammadiyah. Dengan kata lain, ada hubungan khusus antara Muhammadiyah dan PAN yang jika bukan hubungan organisatoris, setidaknya ada hubungan aspiratif, kultural, dan mungkin juga emosional. Pada masa kepemimpinan Achmad Syafii Maarif pada 2000 – 2005, hubungan PAN dengan Muhammadiyah masih cukup mesra. Hal itu tidak lepas dari sikap Buya Syafii yang selalu “ngayomi” kadernya di mana saja.

Prof Dr H Amien Rais, sedang berceramah di atas mimbar. (Foto karya Wahid AR)

Hubungan PAN dan Muhammadiyah baru bermasalah ketika Din Syamsuddin terpilih sebagai ketua umum Muhammadiyah. Namun, gesekan itu hanya masih bersifat temporer, belum secara masal. Kondisi menjadi buruk karena dengan dorongan Din sejumlah aktivis PAN yang merasa “tidak mendapat tempat” pada masa PAN dipimpin Soetrisno Bachir mendirikan Partai Matahari Bangsa atau PMB. Dan hasilnya sangat mengecewakan. Karena PMB hanya mendapat suara kurang dari 1 persen pemilih nasional.

Mungkin juga karena “gangguan” dari PMB itu, pada masa kepemimpinan Soetrisno Bachir, PAN memperoleh suara nasional terendah dalam sejarahnya, yakni hanya sekitar 6 juta pemilih. Kondisi baru pulih pada masa kepemimpinan Hatta Rajasa periode 2010 – 2015. Saat itu, PAN mendapat lebih dari 9 juta suara. Fakta tersebut menunjukkan keberhasilan Hatta Rajasa sekaligus mengindikasikan bahwa banyak konstituen Muhammadiyah yang “balik kandang”, meski Din sebagai ketua umum Muhammadiyah tidak menunjukkan simpatinya kepada PAN.

Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 menunjukkan tingkat kesadaran politik yang tinggi di kalangan warga Muhammadiyah. Mereka menyadari bahwa partai politik merupakan representasi aspirasi kelompok yang paling konkret dalam hidup bernegara. Sekalipun dalam pemilu tahun lalu Muhammadiyah menyatakan tidak berafiliasi secara khusus pada sebuah partai politik, fakta yang tidak bisa dibantah adalah hanya PAN yang bisa menampung aspirasi politik dan memberikan posisi kepada tokoh-tokoh yang dikenal sebagai aktivis Muhammadiyah.

Pada masa lalu, ada beberapa kader Muhammadiyah yang bergabung di partai lain. Misalnya, Dr Muchtar Buchori di PDIP, Hajriyanto Y. Thohari di Partai Golkar, serta Muslim Abdurrachman di PKB. Tetapi, hanya PAN yang benar-benar memberikan tempat yang seluas-luasnya kepada kader Muhammadiyah untuk mengembangkan karir politik mereka.

PMB dan PAN, dua parpol yang lahir dari rahim Muhammadiyah.

Memang sudah sewajarnya PAN memberikan tempat bagi warga persyarikatan untuk mengembangkan karir politik mereka. Sebab, di tingkat akar rumput, kepercayaan tersebut masih tinggi. Hanya, sangat salah jika PAN kemudian eksklusif untuk warga Muhammadiyah saja. Sebab, sejak awal PAN bukan partai politik aliran. Relasi Muhammadiyah dengan PAN memang sebuah keniscayaan yang harus dijaga dan dipupuk dengan baik. Tetapi, sangat dimaklumi bahwa PAN harus merangkul dan menampung aspirasi dari non-Muhammadiyah. Itu semua terkait dengan kiprah serta perjuangan politik PAN dalam menanggapi berbagai isu penting dalam masyarakat.

Menurut hemat saya, jika pada masa awal berdirinya PAN selalu berdiri di depan dalam berbagai masalah nasional seperti pemberantasan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) atau isu negara federal, perjuangan HAM, serta politik luar negeri, sekarang bisa dikatakan PAN sangat tertinggal dalam berbagai masalah nasional. Contoh paling nyata, ketika menjadi menteri kehutanan, seharusnya Zulkifli Hasan bisa menjadi “ikon perjuangan” melawan pembalakan hutan dan kerusakan lingkungan. Namun yang terjadi, malah dia menjadi bulan-bulanan di medsos ketika wawancaranya dengan Harrison Ford di-upload di YouTube.

Kongres IV di Bali kali ini merupakan kesempatan emas bagi PAN untuk mengembalikan kejayaan, sebagai lokomotif ide-ide untuk kepentingan nasional sekaligus memperbaiki hubungan dengan konstituen utama, khususnya Muhammadiyah. Semestinya, isu utama bukan soal siapa yang harus dipilih antara Hatta Rajasa atau Zulkifli Hasan, tetapi justru mengembalikan roh perjuangan politik sebagai partai reformasi yang ingin melihat Indonesia bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sekarang sudah 15 tahun PAN berdiri. Tetapi, korupsi, kolusi, dan nepotisme masih merajalela. Jadi, jihad PAN melawan musuh reformasi masih harus diteruskan.

Djoko Susilo,
Dubes RI di Bern (Swiss), 2010 – 2014
JAWA POS, 27 Februari 2015