Muhammadiyah di Tahun Politik

Din Syamsuddin (kiri) dan Syafii Maarif (kanan).

Sejak Reformasi tahun 1998, Muhammadiyah selalu berusaha menjaga netralitasnya dalam politik.

Pada masa kepemimpinan Ahmad Syafii Maarif (1998-2005), dengan slogannya “menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik”, bisa dikatakan Muhammadiyah menerapkan kebijakan netralitas pasif.

Pada periode kepemimpinan Din Syamsuddin (2005-2015), Muhammadiyah berubah dari netralitas pasif ke netralitas aktif dengan slogan “menjaga kedekatan yang sama dengan semua partai politik”. Seperti apakah politik Muhammadiyah di bawah kepemimpinan Haedar Nashir (2015-2020), terutama dalam menghadapi pemilihan presiden pada 17 April 2019 nanti?

Layang-layang kreatif bentuk kecebong dan kampret, nampak indah melayang di langit biru.

Berbeda dari periode-periode sebelumnya, kali ini tidak dimunculkan slogan tertentu untuk merumuskan hubungan Muhammadiyah dengan politik. Ketiadaan slogan tertentu itu bisa memiliki beragam tafsir. Bisa jadi Muhammadiyah memilih untuk apolitik dan bisa juga ini merupakan perwujudan dari kebingungan menentukan sikap di tengah polarisasi politik yang tajam, termasuk di dalam tubuh Muhammadiyah sendiri.

Seperti yang berulang kali ditegaskan oleh Haedar Nashir, Muhammadiyah kali ini memilih untuk menjadi “jembatan” dalam politik nasional yang dikotomis dan saling menafikan. “Jika semua ormas maupun lembaga Islam masuk dalam ranah politik, maka akan terjadi politisasi di Indonesia,” ujarnya.

Memilih untuk menjadi jembatan dalam perpolitikan nasional yang sering kali terbelah antara kubu “kampret” dan “kecebong” atau “Islamis” dan “Pancasilais” dan juga menjembatani hubungan yang timpang antara minoritas dan mayoritas sering harus menempuh jalan terjal dan berliku.

Dalam posisi ini, seseorang atau sebuah organisasi harus siap untuk tak mendapatkan apa-apa dan bahkan dihujat dua kubu yang berkompetisi.

Cacat calon
Muhammadiyah menyadari bahwa ketika politik sudah sering kehilangan kewarasannya, perlu ada kelompok yang merelakan dirinya untuk terus mengingatkan, wa tawashau bil-haqqi wa tawashau bis-shabr (mengingatkan tentang kebenaran dan kesabaran).

Masing-masing kubu saat ini seperti buta, atau sengaja membutakan diri, terhadap kelemahan dan cacat dari calonnya. Mereka berusaha, meminjam istilah Avishai Margalit dalam bukunya, The Ethics of Memory (2000), untuk “melupakan” (forget) dan “memaafkan” (forgive) segala cacat dan noda dari calonnya.

Satu kubu melupakan jejak-jejak persoalan yang terkait hak asasi manusia (HAM) dari calon presidennya serta membungkus calon wakil presidennya dengan aura “kesantrian” atau bahkan “keulamaan”. Sementara kubu satunya harus menoleransi “a bit of intolerance” dengan mengangkat beberapa orang yang selama ini memiliki rekam jejak intoleransi menjadi bagian inti pencalonannya guna membentengi diri dari penggunaan isu identitas.

Artikel tentang Jokowi oleh Tom Power, akademisi dari ANU (Australian National University).

Bahkan, mereka ikut mengadopsi elemen dari otoritarianisme (authoritarianism) dalam pemerintahannya demi memenangi Pilpres 2019 nanti (Tom Power, 2018). Meskipun banyak dari pendukung kedua kubu itu yang tahu tentang cacat dan noda ini dan sebelumnya sering berteriak tentang hal ini, kali ini mereka memilih membisu untuk sementara waktu.

Demi akhaffud dararain (memilih yang lebih ringan mudaratnya), kata mereka.

Berbagai ormas Islam memilih untuk terjun langsung dalam gelanggang politik. Bahkan, kantor organisasi Islam tertentu pun saat ini sudah berubah menjadi kantor partai atau posko pemenangan pilpres.

Hal ini di antaranya yang ikut memengaruhi lahirnya polarisasi yang mencoba membenturkan kelompok-kelompok Islam sebagai “NU vs the rest of Islam” atau “Islam Nusantara vs other Islam”.

Old Santri (Santri Tradisional) dan New Santri (Santri Milenial). Terserah mau pilih yang mana, dua-duanya santri.

Dikotomi yang berkembang saat ini bukan lagi antara Muslim dan non-Muslim, melainkan “santri tradisional” vs “santri milenial” atau “old santri” vs “new santri”. Kelompok yang pertama adalah para santri dan alumni pesantren tradisional, kelompok yang kedua adalah didikan halaqoh-halaqoh di berbagai kampus dan alumni sebuah gerakan melawan pencalonan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Desember 2016.

Jika pada tahun 1990-an new santri itu mengacu kepada alumni Institut Agama Islam Negeri (IAIN) atau Universitas Islam Negeri (UIN), saat ini mereka itu tak lagi dimasukkan dalam kategori new santri, tetapi sudah bergabung dengan old santri.

Aliansi NU-PNI-PKI pada masa lalu sudah sering kali disebut di berbagai media sosial. Perlawanan terhadap Islam Nusantara juga terjadi di beberapa tempat, seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Banten. Sebagian orang ketakutan jika Nahdlatul Ulama (NU) betul-betul masuk dalam pusat kekuasaan nantinya akan menghalangi Islam yang lain (Islam non-NU), seperti yang terjadi dengan kasus Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Haedar Nashir, Ketum PP Muhammadiyah saat ini.

Tugas Muhammadiyah
Selain polarisasi di atas, beredar pula pemahaman yang dikotomis terhadap Pancasila dan kebangsaan, antara kelompok yang mendengungkan “NKRI Bersyariah” dan “NKRI [Tanpa Syariah]”, antara Pancasila dan pemahaman sila pertama yang eksklusif atau “Pancasila yang Bertauhid” dan “Pancasila yang inklusif serta pluralis”.

Berbagai benturan dan potensi perpecahan di masyarakat itulah kiranya yang membuat Muhammadiyah secara institusi tak masuk ke politik praktis. “Agar bangsa ini ada kartu pengaman. Kalau semua instansi keagamaan rebutan dalam kepentingan politik, nanti bangsa ini makin mengalami politisasi”, demikian pilihan politik Muhammadiyah saat ini, seperti ditegaskan Haedar Nashir.

Tugas Muhammadiyah adalah menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa dan saat ini berusaha menjadi jembatan yang mempertemukan berbagai kelompok yang berseberangan. Pemilihan presiden merupakan proses atau ritual politik lima tahunan yang menjadi bagian dari dinamika kehidupan kebangsaan.

Jangan sampai proses ini lantas membuat bangsa ini terpecah dan bermusuhan satu sama lain. Demikian pesan moral yang sering disampaikan di Muhammadiyah.

Ahmad Najib Burhani,
Peneliti Senior LIPI
KOMPAS, 25 Januari 2019

Pesantren

Suasana Shalat Hari Raya di pelataran kompleks Pondok Pesantren Pabelan, Muntilan, Jawa Tengah.

Sejak awal mula, pesantren merupakan pusat pendidikan keagamaan di daerah perdesaan yang dipimpin seorang kiai. Dari segi bahasa, kata pesantren dan kiai yang berasal dari bahasa Sansekerta sudah menunjukkan produk akulturasi budaya Islam dan Hindu. Santri artinya pelajar, tempatnya disebut pesantren. Lembaga pendidikan pesantren memiliki keunikan tersendiri yang masih bertahan sampai hari ini. Di situ ada figure sentral yang disebut kiai, yang berperan bagaikan sumber mata air keilmuan yang menarik para santri berdatangan dan tinggal di asrama yang berdekatan dengan rumah kiai.

Di zaman penjajahan, pesantren merupakan basis perlawanan terhadap penguasa, baik karena alasan agama maupun membela Tanah Air. Penjajah Belanda waktu itu diidentikkan dengan orang kafir (Kristen) dan pesantren di mata penjajah diposisikan sebagai basis perlawanan umat Islam terhadap penguasa. Oleh orang kota, komunitas pesantren sering kali dipersepsikan sebagai orang kampungan karena memang lahir dan besar di kampung, bahkan belajarnya juga di kampung.

Oleh orang kota pula, mereka dianggap tidak terpelajar —padahal kata santri itu sendiri berarti pelajar— hanya karena orang pesantren waktu itu umumnya buta huruf dan buta bahasa Latin (bahasa Eropa). Di pesantren yang dipelajari hanyalah kitab-kitab klasik berhuruf Arab yang kertasnya sudah menguning sehingga populer dengan sebutan kitab kuning, yaitu kitab keagamaan yang dikarang oleh ulama klasik. Mayoritas pesantren dimiliki kiai yang berafiliasi kepada NU.

KH Hamam Ja'far (alm) dan Prof. Dr. Komaruddin Hidayat.

Adapun Muhammadiyah lebih fokus membangun lembaga pendidikan model sekolah yang kebanyakan didirikan di perkotaan, sehingga warga Muhammadiyah sering dipersepsikan sebagai orang-orang modernis sedangkan warga NU dianggap sebagai orang-orang tradisionalis. Lembaga pendidikan Muhammadiyah dimiliki oleh perserikatan (organisasi), sedangkan lembaga pesantren umumnya dimiliki oleh pribadi kiainya.

Seiring dengan perkembangan zaman, dunia pesantren banyak mengalami perubahan. Pembedaan dikotomis pemahaman keagamaan antara warga Muhammadiyah dan NU juga mengarah pada konvergensi. Saling mempengaruhi dan cenderung menyatu. Dunia pesantren mulai mengadopsi sistem sekolah, sementara beberapa sekolah Muhammadiyah mengadopsi sistem pesantren meskipun jumlahnya lebih banyak pesantren yang mulai memberlakukan sistem sekolah di pagi harinya.

Karena ciri pesantren ditandai dengan adanya sosok kiai, kualitas dan popularitas kiai sangat menentukan terhadap kualitas dan popularitas pesantrennya. Kurikulum pendidikan pesantren berlangsung selama 24 jam di bawah pengawasan dan bimbingan kiai dan para pembantunya yang disebut ustadz atau guru. Model pendidikan seperti itulah yang saya masuki setelah tamat SR (sekolah rakyat), yaitu Pondok Pesantren Pabelan, Magelang, Jawa Tengah. Lokasi pesantren itu hanya 10 menit bila ditempuh dengan berjalan kaki dari rumah saya.

Masjid lama, sebelum direhab, yang berada di kompleks Pondok Pesantren Pabelan.

Sebelum masuk pesantren, ayah saya menyuruh belajar pertukangan kayu di STK (Sekolah Teknik Kanisius) Muntilan. Namun tidak sampai setahun saya keluar karena merasa kurang tertarik, di samping mesti jalan kaki ke kota. Ketika almarhum Kiai Hamam Ja’far membuka Pesantren Pabelan pada tahun 1965, saya bersama 28 santriwan dan santriwati berbaur di kelas yang sama, merupakan santri angkatan pertama. Pusat belajar kami di serambi masjid, dilengkapi meja dan bangku layaknya sebuah ruang kelas. Meski begitu kami belajar sangat serius.

Para guru atau ustadz masuk kelas dengan mengenakan dasi. Kami belajar sangat disiplin. Malam hari pun kadang ada kelas. Setidaknya ada jam wajib belajar. Hidup di pesantren dari bangun tidur sampai mau tidur diatur dengan jadwal. Beberapa nilai kehidupan di pesantren yang merupakan living values serta selalu dijaga dan ditaati, diantaranya adalah, pertama, persaudaraan.

Bayangkan saja, setiap hari 24 jam berkumpul, belajar, dan hidup bareng selama beberapa tahun, maka terbentuk suasana persaudaraan yang akrab. Di pesantren pantang terjadi perkelahian. Risikonya dikeluarkan.

Kedua, adalah kesederhanaan. Di pesantren tumbuh suasana hidup sederhana. Santri dikondisikan untuk merasa malu kalau bermewah diri melebihi saudaranya yang lain dengan membanggakan kekayaan orang tuanya.

Ketiga, cinta ilmu. Belajar di pesantren tidak ditanamkan untuk mengejar ijazah. Kalaupun ada ujian, itu merupakan bagian dari belajar, bukan belajar dengan tujuan untuk lulus ujian. Oleh karenanya di pesantren mencontek itu merupakan aib yang besar.

Keempat, berwawasan luas. Kami diajari untuk menatap kehidupan yang lebih luas karena panggung kehidupan yang telah menanti tidak sebatas di ruang kelas. Dan tentu saja kehidupan manusia tak hanya sebatas di dunia saja.

Dunia itu luas, isinya sangat beragam. Jangan mudah kagetan (terkejut), jangan mudah gumunan (silau dan kagum), dan jangan mudah membenci. Namun seluas-luasnya dunia, tetaplah lebih luas alam akhirat. Dan hidup di dunia hanyalah sementara dan sejenak belaka bila dibandingkan dengan keabadian hidup di alam akhirat.

Kelima, mandiri. Di pesantren kami selalu diingatkan agar bisa dan berani hidup di atas kaki sendiri. Jangan bermental lembek, dan selalu ingin mencari sandaran dan belas kasih orang lain. Pekerjaan apa pun mulia di mata Allah asal halal dan tidak merepotkan orang lain.

Dan yang terakhir, keenam, adalah ikhlas. Jalanilah hidup dengan ikhlas, jangan ciut hati ketika dicela dan dikritik, jangan pula lupa diri ketika dipuji. Setialah pada hati nurani karena hati nurani merupakan penghubung terdekat kepada Allah.

Demikianlah, angkatan pertama santri Pondok Pesantren Pabelan hanya bertahan empat tahun yang semuanya memang berasal dari Desa Pabelan. Satu persatu selepas itu keluar. Ada yang bekerja sebagai kusir andong, ada yang bertani, berjualan martabak di kota, menjadi sopir truk, kondektur bus, membantu administrasi pesantren, jadi ibu rumah tangga, dan lain-lain.

Saya sendiri lalu pindah untuk meneruskan ke Madrasah Aliyah Al-Iman, Muntilan. Saya hanya setahun di sekolah yang baru ini, semata untuk mendapatkan ijazah setingkat SLTA. Karena tanpa ijazah SLTA, saya tak mungkin diterima sebagai mahasiswa di perguruan tinggi.

Terima kasih pesantren, kau laksana ibu kandungku yang telah mendidik dan membesarkan diriku. Saya sekarang sedih dan prihatin ketika ada beberapa teroris yang membawa-bawa nama pesantren, padahal setahu saya para kiai itu sangat menekankan kedamaian, kerukunan, dan keramahan, sekalipun terhadap mereka yang non-muslim.

Justru karena sikap kiai yang seperti itulah, dulu Islam sangat mudah diterima masyarakat perdesaan di Pulau Jawa yang semula beragama Hindu-Buddha atau penganut kepercayaan lokal.

Komaruddin Hidayat,
Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
KORAN SINDO, 22 Januari 2016

Relasi PAN dan Muhammadiyah

Pak Amien Rais, sedang berceramah. (Foto karya Wahid AR)

Salah satu isu yang muncul menjelang Kongres IV Partai Amanat Nasional (PAN) di Bali akhir bulan ini adalah soal relasi antara PAN dan Muhammadiyah. Din Syamsuddin, ketua umum PP Muhammadiyah yang mantan kader Partai Golkar, di mana-mana menolak adanya relasi antara PAN dan Muhammadiyah. Bahkan, dia berpendapat, PAN tidak merepresentasikan aspirasi politik warga Muhammadiyah. Pernyataan Din itu layak dicermati, mengingat posisinya sebagai orang nomor satu di Muhammadiyah.

Sebenarnya, persoalan relasi antara PAN dan Muhammadiyah muncul sejak partai tersebut dilahirkan pada 1998. Namun, karena saat itu Amien Rais sebagai pendiri PAN juga dikenal sebagai ketua umum Muhammadiyah, persoalan tersebut tidak menjadi isu penting. Bahkan, dalam perkembangannya, di banyak tempat, kader dan infrastruktur Muhammadiyah pun ikut memfasilitasi berdirinya PAN. Tetapi, sejak awal, PAN memang terbuka. Tidak hanya untuk warga Muhammadiyah, tetapi juga kalangan non-muslim. Tercatat, di jajaran DPP PAN terdapat nama Albert Hasibuan dan Alvien Lie atau di Jawa Timur terdapat Mikel Liem dan banyak yang lain.

Relasi khusus Muhammadiyah dan PAN diperkuat keluarnya pernyataan Sidang Tanwir Muhammadiyah di Semarang 1999 bahwa PAN adalah hasil ijtihad politik Muhammadiyah. Dengan kata lain, ada hubungan khusus antara Muhammadiyah dan PAN yang jika bukan hubungan organisatoris, setidaknya ada hubungan aspiratif, kultural, dan mungkin juga emosional. Pada masa kepemimpinan Achmad Syafii Maarif pada 2000 – 2005, hubungan PAN dengan Muhammadiyah masih cukup mesra. Hal itu tidak lepas dari sikap Buya Syafii yang selalu “ngayomi” kadernya di mana saja.

Prof Dr H Amien Rais, sedang berceramah di atas mimbar. (Foto karya Wahid AR)

Hubungan PAN dan Muhammadiyah baru bermasalah ketika Din Syamsuddin terpilih sebagai ketua umum Muhammadiyah. Namun, gesekan itu hanya masih bersifat temporer, belum secara masal. Kondisi menjadi buruk karena dengan dorongan Din sejumlah aktivis PAN yang merasa “tidak mendapat tempat” pada masa PAN dipimpin Soetrisno Bachir mendirikan Partai Matahari Bangsa atau PMB. Dan hasilnya sangat mengecewakan. Karena PMB hanya mendapat suara kurang dari 1 persen pemilih nasional.

Mungkin juga karena “gangguan” dari PMB itu, pada masa kepemimpinan Soetrisno Bachir, PAN memperoleh suara nasional terendah dalam sejarahnya, yakni hanya sekitar 6 juta pemilih. Kondisi baru pulih pada masa kepemimpinan Hatta Rajasa periode 2010 – 2015. Saat itu, PAN mendapat lebih dari 9 juta suara. Fakta tersebut menunjukkan keberhasilan Hatta Rajasa sekaligus mengindikasikan bahwa banyak konstituen Muhammadiyah yang “balik kandang”, meski Din sebagai ketua umum Muhammadiyah tidak menunjukkan simpatinya kepada PAN.

Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 menunjukkan tingkat kesadaran politik yang tinggi di kalangan warga Muhammadiyah. Mereka menyadari bahwa partai politik merupakan representasi aspirasi kelompok yang paling konkret dalam hidup bernegara. Sekalipun dalam pemilu tahun lalu Muhammadiyah menyatakan tidak berafiliasi secara khusus pada sebuah partai politik, fakta yang tidak bisa dibantah adalah hanya PAN yang bisa menampung aspirasi politik dan memberikan posisi kepada tokoh-tokoh yang dikenal sebagai aktivis Muhammadiyah.

Pada masa lalu, ada beberapa kader Muhammadiyah yang bergabung di partai lain. Misalnya, Dr Muchtar Buchori di PDIP, Hajriyanto Y. Thohari di Partai Golkar, serta Muslim Abdurrachman di PKB. Tetapi, hanya PAN yang benar-benar memberikan tempat yang seluas-luasnya kepada kader Muhammadiyah untuk mengembangkan karir politik mereka.

PMB dan PAN, dua parpol yang lahir dari rahim Muhammadiyah.

Memang sudah sewajarnya PAN memberikan tempat bagi warga persyarikatan untuk mengembangkan karir politik mereka. Sebab, di tingkat akar rumput, kepercayaan tersebut masih tinggi. Hanya, sangat salah jika PAN kemudian eksklusif untuk warga Muhammadiyah saja. Sebab, sejak awal PAN bukan partai politik aliran. Relasi Muhammadiyah dengan PAN memang sebuah keniscayaan yang harus dijaga dan dipupuk dengan baik. Tetapi, sangat dimaklumi bahwa PAN harus merangkul dan menampung aspirasi dari non-Muhammadiyah. Itu semua terkait dengan kiprah serta perjuangan politik PAN dalam menanggapi berbagai isu penting dalam masyarakat.

Menurut hemat saya, jika pada masa awal berdirinya PAN selalu berdiri di depan dalam berbagai masalah nasional seperti pemberantasan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) atau isu negara federal, perjuangan HAM, serta politik luar negeri, sekarang bisa dikatakan PAN sangat tertinggal dalam berbagai masalah nasional. Contoh paling nyata, ketika menjadi menteri kehutanan, seharusnya Zulkifli Hasan bisa menjadi “ikon perjuangan” melawan pembalakan hutan dan kerusakan lingkungan. Namun yang terjadi, malah dia menjadi bulan-bulanan di medsos ketika wawancaranya dengan Harrison Ford di-upload di YouTube.

Kongres IV di Bali kali ini merupakan kesempatan emas bagi PAN untuk mengembalikan kejayaan, sebagai lokomotif ide-ide untuk kepentingan nasional sekaligus memperbaiki hubungan dengan konstituen utama, khususnya Muhammadiyah. Semestinya, isu utama bukan soal siapa yang harus dipilih antara Hatta Rajasa atau Zulkifli Hasan, tetapi justru mengembalikan roh perjuangan politik sebagai partai reformasi yang ingin melihat Indonesia bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sekarang sudah 15 tahun PAN berdiri. Tetapi, korupsi, kolusi, dan nepotisme masih merajalela. Jadi, jihad PAN melawan musuh reformasi masih harus diteruskan.

Djoko Susilo,
Dubes RI di Bern (Swiss), 2010 – 2014
JAWA POS, 27 Februari 2015