Mundurnya Sri Mulyani Indrawati (SMI) sebagai Menteri Keuangan RI di era pemerintahan SBY menimbulkan kehebohan dan banyak pertanyaan tentang penyebab yang sebenarnya. Ada yang mengatakan bahwa perpindahannya pada pekerjaan yang baru di World Bank (WB) adalah hal yang membanggakan. Tetapi ada yang berpendapat, bahkan berkeyakinan bahwa peristiwa tersebut tidak wajar, terutama kalau dikaitkan dengan skandal Bank Century (Century).
Saya termasuk yang berpendapat, bahkan yakin, peristiwa tersebut sangat tidak wajar. Alasan-alasan saya adalah sebagai berikut:
Beberapa ungkapan dan pernyataan dalam berbagai pidato perpisahannya mengandung teka-teki dan mengundang banyak pertanyaan, yaitu: “
Jangan ada pemimpin yang mengorbankan anak buahnya.” “
Saya tidak bisa didikte”. “
Saya menang”. “
Saya tidak minggat, saya akan kembali”. Dalam pidato serah terimanya kepada Menkeu yang baru SMI menangis tidak wajar, berkali-kali dan sangat-sangat sedih. Lucu, menyatakan menang kok menangis sampai seperti itu. Juga sangat tidak wajar adanya sikap yang demikian fanatiknya dari staf Departemen Keuangan dengan ungkapan belasungkawa, seolah-olah SMI sudah meninggal.
Kala itu, SMI sedang diperiksa oleh KPK sebagai tindak lanjut dari penyelidikan tentang skandal Century. Dalam proses yang sedang berjalan tersebut, Bank Dunia menawarkan jabatan dengan dimulainya efektif pada tanggal 1 Juni 2010. Bank Dunia yang selalu mengajarkan
Good Governance dan supremasi hukum ternyata sama sekali tidak mempedulikan adanya proses hukum yang sedang berlangsung terhadap diri SMI.
Sri Mulyani Indrawati (SMI) bersama Presiden World Bank (WB), Robert Zoelick.
Menurut Jakarta Post, yang memberitakan melalui siaran pers tentang pengangkatan SMI sebagai
Managing Director di WB adalah WB sendiri. Setelah itu, melalui wawancara barulah SMI mengakui bahwa berita itu benar. Itu terjadi pada tanggal 4 Mei 2010.
Juru bicara Presiden memberi pernyataan bahwa Presiden SBY akan memberikan konferensi pers setelah memperoleh ketegasan dari Presiden WB Robert Zoelick. Namun sehari kemudian diberitakan bahwa SBY telah menerima surat dari Presiden WB pada tanggal 25 April 2010. Mengapa SBY merasa perlu berpura-pura seperti ini?
Dalam konferensi persnya, SBY memuji SMI sebagai salah seorang menteri terbaiknya yang disertai dengan rincian prestasi dan capaian-capaiannya. Tetapi justru dengan bangga melepaskan SMI supaya tidak melanjutkan baktinya kepada bangsa Indonesia.
SMI diberi waktu 72 jam untuk memberikan jawabannya menerima atau menolak tawaran WB. Tetapi SMI tidak membutuhkan waktu itu, karena dalam 24 jam langsung saja memberikan jawaban bahwa dirinya menerima tawaran itu.
Dan antara penerimaan tawaran dan efektifnya dia berfungsi di WB hanya 25 hari. Seorang sopir saja membutuhkan waktu transisi yang lebih lama untuk majikannya yang hanya perorangan. Tetapi SMI dan SBY merasa tidak apa-apa kalau jangka waktu tersebut hanyalah 25 hari.
Beberapa snapshoot SMI dalam sidang pengadilan kasus bailout Bank Century.
Mustahil bahwa WB yang mempunyai kantor perwakilan di Indonesia tidak mengetahui dan tidak mengikuti bekerjanya Pansus Century di DPR. Mustahil juga bahwa kantor perwakilan WB di Jakarta dan kantor pusatnya tidak mengetahui isi dari Laporan BPK. Dengan sendirinya juga mustahil bahwa WB tidak mengetahui bahwa sampai dibuktikan sebaliknya, SMI memang belum bersalah, tetapi jelas bermasalah yang masih dalam proses penyelesaian dan kejelasan oleh KPK.
Tetapi WB yang di seluruh dunia mengumandangkan dan mengajarkan
Good Governance dan jagoan dalam menegakkan supremasi hukum ternyata melakukan penginjak-injakan proses hukum yang sedang berjalan di KPK.
Ketika itu, tindakan WB jelas melecehkan dan bahkan menganggap keseluruhan proses yang telah berjalan di Pansus Century DPR RI sebagai tidak ada atau hanya dagelan saja. Maka sangatlah menyedihkan bahwa sikap WB yang demikian itu didukung oleh Presiden RI, sementara itu SMI bersikap seolah-olah tidak akan ada siapapun di Indonesia yang bisa menyentuhnya selama WB ada di belakangnya.
Ketika berita itu meledak, banyak orang termasuk saya sendiri yang bertanya-tanya, apakah pengangkatannya ini tidak akan menimbulkan gejolak. Ternyata sama sekali tidak. Dalam waktu 10 hari sudah tidak ada lagi yang berbicara dengan nada kritis. Sebaliknya, banyak sekali yang berbicara dengan nada memuji.
Yang lebih mengejutkan lagi ialah praktis tidak ada elit politik Indonesia yang marah kepada WB. Sebaliknya, dalam konferensi persnya, Presiden SBY bahkan merasa berterima kasih kepada WB yang telah memberikan penghargaan kepada Indonesia, karena telah sudi memungut SMI menduduki jabatan yang terhormat di WB sebagai
Managing Director.
Kwik Kian Gie (KKG) berbincang dengan Rizal Ramli, sama-sama pakar ekonomi Indonesia yang pernah menjabat sebagai menteri.
Ada suara dari DPR, terutama dari Faisal Akbar (Partai Hanura) yang menyerukan agar SMI dicekal sebelum pemeriksaannya oleh KPK tuntas dengan kesimpulan bahwa SMI memang bersih dalam kebijakannya
bailout Bank Century. Namun pernyataan yang sangat logis ini tidak bergaung. Respons dari KPK justru mengatakan bahwa pemeriksaan dapat dilanjutkan di Washington, DC. Langsung saja muncul reaksi yang mengatakan bahwa pemeriksaan semacam ini akan sangat mahal, karena jaraknya yang jauh, dan juga akan terkendala oleh tersedianya dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Saya sendiri tidak dapat membayangkan bahwa WB akan mengizinkan adanya seorang
Managing Director–nya diperiksa oleh KPK di markas WB di Washington, DC.
Tadinya saya berpikir bahwa kalau dilakukan, pemeriksaan seorang
Managing Director oleh KPK di Washington, DC pasti akan menarik perhatian pers internasional. Ternyata salah. Kenyataan adanya pengangkatan seorang
Managing Director WB yang bermasalah sama sekali tidak menarik perhatian pers internasional, terutama pers AS.
Masih segar dalam ingatan kita betapa hebohnya reaksi pers internasional ketika Paul Wolfowitz terlibat skandal, sehingga memaksanya mengundurkan diri. Apa artinya? Begitu hebatkah SMI, atau begitu remehnya bangsa Indonesia di mata pers internasional, sehingga peristiwa bailout Bank Century yang sedang berlangsung dianggap tidak ada?
"Saya menang. I will come back!"
Episode paling akhir dari hijrahnya SMI ke WB adalah penampilan SMI dalam pertemuan-pertemuan perpisahan. Pidatonya yang mendapat tepuk tangan sambil berdiri (
standing ovation) dari orang-orang seperti Goenawan Mohamad, Marsilam Simanjuntak, Wimar Witoelar, mengundang renungan apa gerangan yang ada di belakang ucapannya yang hanya sepotong tanpa penjelasan lanjutannya itu? Yaitu : “
Saya menang”, “
Jangan lagi ada pemimpin yang tidak melindungi atau mengorbankan anak buahnya.” “
I will come back” yang sangat mirip dengan ucapan Mac Arthur : “
I shall return”. Akankah SMI membentuk semacam pemerintahan
in exile (dalam pengasingan) yang akan kembali menjadi Presiden RI? Sudah ada yang menyuarakan bahwa SMI-lah yang paling cocok untuk menjadi Presiden RI di tahun 2019.
Di satu pihak demikian gagah beraninya sikap yang ditunjukkan oleh SMI dalam beberapa pidatonya, tetapi beliau menangis berkali-kali dengan wajah yang sangat-sangat sedih ketika berpidato dalam acara serah terima jabatan kepada Menteri Keuangan yang baru. Ada apa? Sedihkah? Menurut SMI sendiri tidak, dia menangis karena merasa “
plong”, merasa lega. Bukankah orang menangis karena sedih atau karena terharu? Kalau lega, apalagi “
plong” biasanya bersorak sorai.
Apa pula yang menyebabkan Presiden SBY menghapus pengangkatan Anggito Abimanyu sebagai Wakil Menteri Keuangan tanpa yang bersangkutan diberitahu sebelumnya. Anggito mengetahuinya dari media massa seperti kita semua. Maka demi harga diri profesional, dia mengundurkan diri, membuang semua karir cemerlang yang dijalaninya. Demikian kejam, manipulatif, raja tega, main diktator, ataukah ada kekuatan besar, ada
big stream that President SBY can not resist?
Metamorfosa Berkeley Mafia menjadi Organisasi Tanpa Bentuk (OTB)
Fenomena adanya sekelompok ekonom yang dikenal dengan sebutan Berkeley Mafia sudah kita ketahui. Aliran pikiran yang dihayati oleh kelompok ini juga sudah kita kenali. Komitmennya membela rakyat Indonesia ataukah membela kepentingan-kepentingan yang diwakili oleh 3 lembaga keuangan internasional (Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan IMF) juga sudah diketahui oleh masyarakat luas.
Pembentukan kelompok yang terkenal dengan nama Berkeley Mafia sudah dimulai sejak lama. Namanya menjadi terkenal dalam Konferensi Jenewa di bulan November 1967 yang akan diuraikan lebih lanjut pada bagian akhir tulisan ini. Awalnya kelompok ini adalah para ekonom dari FE UI yang disekolahkan di Universitas Berkeley untuk meraih gelar Ph.D. Tetapi lambat laun menjadi sebuah Organisasi Tanpa Bentuk (OTB) yang sangat kompak dan kokoh ideologinya. Ideologinya mentabukan campur tangan pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Afiliasinya dengan kekuatan asing yang diwakili oleh Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan IMF, sehingga sangat sering memenangkan kehendak mereka sendiri, walaupun berakibat merugikan bangsanya sendiri.
Lambat laun para anggotanya meluas dari siapa saja yang sepaham. Banyak ekonom yang tidak pernah belajar di Universitas Berkeley, bahkan tidak pernah belajar di UI menjadi anggotanya. Mereka beranak-pinak membentuk keturunan-keturunannya.
Anggotanya kemudian bertambah dengan para sarjana ilmu politik dari Ohio State University, dengan Prof. Bill Liddle sebagai tokoh utamanya, karena dia merasa dirinya “Indonesianist” dan diterima oleh murid-muridnya sebagai orang yang ahli tentang Indonesia. Bahkan paham dan ideologi yang dihayatinya pun dianggap sudah sama.
Kemudian diperkuat lagi dengan orang-orang yang merasa dirinya paling pandai di Indonesia, sedangkan rakyat seumumnya dianggapnya masih bodoh. Sikapnya seperti para pemimpin dan kader Partai Sosialis Indonesia (PSI) dahulu, yang dipimpin oleh Sutan Sjahrir. Kecenderungannya selalu memandang rendah dan sinis terhadap bangsanya sendiri, dengan sikap yang selalu tidak mau menjawab kritikan terhadap dirinya, melainkan disikapi dengan senyum yang khas, bagaikan dewa yang sedang tersenyum sinis. Sikap ini terkenal dengan sikap “senyum dewata”. Dengan senyum dewata banyak masalah sulit yang sedang menggantung memang akhirnya menjadi lenyap.
Dengan demikian sebutan Berkeley Mafia sebaiknya diganti menjadi Organisasi Tanpa Bentuk (OTB).
Ilustrasi tentang adanya OTB ini adalah pidato Dorodjatun Kuntjorojakti yang diucapkan pertama kali dalam forum CGI sebagai Menko Perekonomian dalam kabinet Megawati. Kepada sidang CGI diberikan gambaran tentang perekonomian Indonesia. Setelah itu dikatakan olehnya bahwa dia mengetahui kondisi perekonomian Indonesia dengan cepat karena dia adalah asistennya Prof. Ali Wardhana dan dekat dengan Prof. Widjojo Nitisastro. Selanjutnya dikatakan bahwa dirinya bukan anggota partai politik. “
Tetapi kalau toh harus menyebut organisasinya, sebut saja Partai UI Depok”. Setengah bercanda, setengah bangga, secara tersirat Dorodjatun mengakui bahwa OTB memang ada, pandai, profesional dan berkuasa.
Adam Malik, Sri Sultan Hamengku Buwana IX, dan para tokoh "Berkeley Mafia".
Kaitan Sri Mulyani Indrawati (SMI), Peran Kelompok “Berkeley Mafia” dan Pengangkatannya sebagai Managing Director di World Bank (WB)
Jauh sebelum SMI menjadi “orang” (tokoh populer), Berkeley Mafia sudah lahir dan sangat instrumental bagi kekuatan asing. SMI adalah salah satu kader yang berkembang menjadi “
Don”.
Marilah kita telusuri sejarahnya. Pencuatan Berkeley Mafia yang pertama kali dan fenomenal terjadi di Jenewa di bulan November 1967, ketika mereka mendukung atau lebih tepatnya “mengendalikan” pimpinan delegasi RI, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Adam Malik. Tentang hal ini akan saya kemukakan pada bagian akhir tulisan ini dengan mengutip John Pilger, Jeffrey Winters dan Bradley Simpson yang akan diuraikan pada bagian akhir tulisan ini. Kita fokus terlebih dahulu pada rekam jejak atau
track record SMI.
SMI dari Partai UI Depok dan KKG dari PDI Perjuangan.
Rekam Jejak SMI dan Track Record-nya sebagai Kader OTB yang Sangat Gigih dan Militan
SMI adalah orang yang sejak awal sudah disiapkan sebagai kader yang militan dari OTB. Seperti yang lain-lainnya, karirnya dimulai dari FE-UI. Karirnya yang menonjol, justru tidak sebagai dosen, tetapi sebagai Direktur Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat UI (LPEM UI). Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa FE UI dan Departemen Keuangan adalah pusat pengkaderan OTB.
Ketika sudah terlihat jelas bahwa PDI-P akan menang dalam pemilu tahun 1999, dan Ketua Umumnya Megawati diperkirakan pasti akan menjadi Presiden, Kongres-nya di Bali menarik perhatian dari seluruh dunia. Saya terkejut melihat beberapa ekonom terkenal dari OTB hadir dalam pembukaan Kongres PDI-P di Bali tahun 1998 yang diselenggarakan di stadion. Mereka mendapat tempat khusus di stadion tempat berlangsungnya pidato pembukaan oleh Megawati, yaitu duduk di kursi di bawah panggung. Tidak berdiri di depan panggung bersama-sama dengan massa yang mendengarkan pidato Ketua Umum PDI-P. Kalau tidak salah, SMI ada di antaranya.
Buat saya sangat mengherankan karena Berkeley Mafia adalah arsitek pembangunan ekonomi di era Soeharto yang dengan sendirinya bersikap sangat berseberangan dan sangat melecehkan serta memandang rendah PDI-P. Tetapi mengapa mereka sekarang hadir dalam Kongres PDI-P? Ternyata mereka dibawa oleh orang yang ketika itu sangat dekat dengan Megawati. Mereka diperkenalkan kepada Megawati sebagai calon-calon menteri dalam Kabinet Mega nantinya.
Dari sini sangatlah jelas bahwa buat OTB, yang penting adalah memegang kekuasaan ekonomi tanpa peduli siapa Presidennya dan tanpa peduli apa ideologi Presidennya. Mereka mempunyai organisasi sendiri yang saya sebut OTB tadi dengan kekuatan dan pengaruh yang sangat besar. Sepanjang 32 tahun rezim Soeharto, mereka selalu memegang tampuk kekuasaan ekonomi.
Dari kiri atas: Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Soemitro Djojohadikusumo, Radius Prawiro. Kiri bawah: Moh Sadli, Emil Salim, Frans Seda dan JB Soemarlin.
Ketika Pak Harto mengundurkan diri dan digantikan oleh BJ Habibie, walaupun sudah tidak 100% lagi, namun kekuasaan ekonomi masih ada di tangan para menteri OTB.
Sejak Pak Harto berkuasa sampai dengan Megawati, dua
Don dari OTB, Widjojo Nitisastro dan Ali Wardhana, secara resmi selalu menjadi Penasihat Presiden atas dasar Keputusan Presiden.
Habibie digantikan oleh Gus Dur sebagai Presiden. Dalam kabinet Gus Dur tidak ada satupun menteri dari OTB. Menko EKUIN dipegang oleh Kwik Kian Gie (KKG), Menteri Keuangannya Bambang Sudibyo, Menteri Perdagangan dan Industri Jusuf Kalla. Tiga orang ini jelas tidak ada sangkut pautnya dengan OTB dan sama sekali tidak dapat dipengaruhi oleh OTB.
Dalam waktu singkat Gus Dur ditekan oleh kekuatan internasional dan kekuatan para pengusaha besar di dalam negeri untuk memecat KKG. Karena sudah lama bersahabat, Gus Dur menceritakannya terus terang kepada KKG, sambil mengatakan bahwa beliau telah mencapai kompromi, dan dibentuklah Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dengan Emil Salim sebagai Ketua dan SMI sebagai sekretarisnya. Di dalamnya ada beberapa anggota yang hanya berfungsi sebagai embel-embel. Mereka tidak pernah aktif kecuali SMI dan Emil Salim. DEN berhak menghadiri setiap rapat koordinasi oleh Menko EKUIN. Sebelum dan setelah KKG menjabat Menko EKUIN, DEN tidak pernah ada. Jadi DEN memang khusus diciptakan untuk menjaga, mengawasi dan memata-matai KKG supaya jangan
neko-neko terhadap OTB dan kepentingan World Bank, Bank Pembangunan Asia dan IMF.
Direktur IMF Michel Camdesus menunggui Presiden Soeharto saat menandatangani Letter of Intent (LoI), yang akhirnya menjadi salah satu sebab kejatuhannya.
Dalam rapat koordinasi yang pertama, KKG mengatakan kepada para menteri yang ada dibawah koordinasinya bahwa kita sedang berhadapan dengan IMF yang mengawasi dengan ketat pelaksanaan
Letter of Intent (LoI). Banyak dari butir-butir dalam LoI yang merugikan bangsa Indonesia, antara lain, bea masuk untuk impor beras dan gula harus nol persen, sedangkan ketika itu produksi dalam negeri melimpah. Maka KKG mengatakan supaya para menteri bersikap membela kepentingan bangsa Indonesia, kalau perlu menelikung, menghambat atau menyiasati LoI yang merugikan bangsa kita. Kalau akibat dari itu mereka menghadapi persoalan, maka KKG sebagai Menko EKUIN akan bertanggung jawab.
Beberapa hari kemudian Emil Salim mendatangi KKG, menegur dengan keras bahwa KKG tidak boleh bersikap seperti itu. KKG harus taat melaksanakan semua butir yang ada di dalam LoI, karena KKG sendirilah sebagai Menko EKUIN yang menandatangani LoI.
Beberapa hari setelah itu, Bambang Sudibyo (Menkeu), KKG dan Emil Salim dipanggil oleh Gus Dur. Gus Dur mempersilakan Emil Salim mengkuliahi KKG dan Bambang Sudibyo yang isinya tiada lain adalah butir-butir dari LoI.
Mungkin dirasakan tidak mempan, sidang kabinet diselenggarakan secara khusus yang agendanya tunggal, yaitu membahas LoI. Kepada setiap menteri diberikan selembar formulir yang isinya butir-butir LoI yang harus dilaksanakan oleh masing-masing menteri yang bersangkutan, dan kemudian harus ditandatangani. Menteri-menteri menggerutu diperlakukan seperti anak SD.
Dalam sidang kabinet itu, Mensesneg Bondan Gunawan membacakan uraiannya tentang butir-butir LoI yang mutlak harus dilaksanakan oleh setiap menteri, lengkap dengan slides. SMI hadir dalam sidang kabinet itu. Seusai membacakannya, Bondan sambil berkeringat menggerutu kepada KKG sambil mengatakan “
diamput” bahwa dirinya yang tidak mengerti ekonomi kok disuruh memaparkan hal-hal seperti itu. Ketika KKG menanyakannya siapa yang membuatnya, dijawab singkat: SMI.
Mensesneg Bondan Gunawan, nampak di tengah, di antara Pak Harto dan Presiden Gus Dur.
Sebagai Menko EKUIN, KKG
ex officio menjabat Ketua KKSK yang memimpin dan memutuskan tentang rekapitalisasi bank-bank seperti yang tercantum dalam LoI. Dalam rapat tentang rekap BNI sebesar Rp 60 trilyun, LoI mengatakan bahwa rekap dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp 30 trilyun, seluruh Direksi diganti dan dipantau apakah bekerja dengan baik menurut ukuran IMF. Kalau ya, maka rekap kedua sebesar Rp 30 trilyun akan dilakukan.
Darmin Nasution yang ketika itu Direktur di Kementerian Keuangan hadir mewakili Depkeu. Dia mengusulkan supaya rekap dilakukan sekaligus saja sebesar Rp 60 trilyun, agar pemerintah tidak perlu dua kali minta izin atau melaporkan kepada DPR. SMI yang hadir saat itu protes, dan mengatakan bahwa dalam LoI tercantum rekap dalam dua tahap. KKG merasa usulan Darmin Nasution masuk akal. Maka diputuskan olehnya bahwa rekap dilakukan sekaligus. Terlihat SMI sibuk dengan HP-nya.
Seusai rapat, begitu KKG tiba di ruang kerjanya dari ruang rapat, telpon berdering dari John Dordsworth, Kepala Perwakilan IMF di Jakarta yang marah-marah karena KKG memutuskan tentang rekap BNI yang bertentangan dengan ketentuan LoI. Begitu telpon diletakkan, telpon berdering lagi dari Bambang Sudibyo yang menceriterakan bahwa dirinya baru saja dimarah-marahi oleh Mark Baird, Kepala Perwaklian Bank Dunia di Jakarta tentang hal yang sama. Dari peristiwa ini, sangat jelas tugas SMI ternyata adalah melaporkan segala sesuatu yang dilakukan oleh Pemerintah dan dianggap menyimpang dari yang dikehendaki oleh IMF, walaupun yang dikehendaki oleh IMF tersebut berakibat merugikan bangsa Indonesia.
Peristwa selanjutnya adalah ketika KKSK harus merekap Bank Danamon. Bank Danamon diwakili oleh Dirutnya, seorang Amerika bernama Milan Schuster dan Direkturnya, yakni salah satu putera Ali Wardhana, yakni Mahendra Wardhana. Mereka mengemukakan bahwa Bank Danamon menderita kerugian setiap bulannya dan CAR-nya juga di bawah 8%. KKG bertitik tolak dari jumlah kerugian setiap bulannya. Untuk menutup kerugian ini, surat utang pemerintah yang bernama Obligasi Rekapitalisasi Perbankan (OR) yang harus diinjeksikan haruslah Rp X yang harus memberikan pendapatan bunga sebesar kerugian Bank Danamon. Maka keluarlah angka Rp 18 trilyun. Dengan pendapatan bunga sebesar 1% sebulan dari OR yang Rp 18 trilyun, diharapkan kerugian Bank Danamon akan tertutup, atau Bank Danamon tidak akan
bleeding (pendarahan) lagi. SMI langsung protes mengatakan bahwa menginjeksi OR sebesar Rp 18 trilyun berarti menjadikan CAR-nya sebesar 36%, sedangkan LoI memerintahkan merekap bank-bank sampai CAR-nya menjadi 8% saja. KKG tidak peduli, karena yang hendak dicapai adalah supaya Bank berhenti merugi. Kalau rekap dilakukan dengan jumlah yang hanya cukup untuk menjadikan CAR 8% saja, pendapatan bunganya akan jauh lebih kecil daripada kerugiannya, sehingga rekapitalisasi tidak akan menghentikan kerugiannya, dalam arti masih akan tetap mengalami
bleeding.
Kebijakan KKG yang menyimpang dari LoI, tetapi jelas-jelas lebih logis ini ternyata dilaporkan kepada IMF oleh SMI. Saya mengetahui tentang hal ini, karena ketika melakukan kunjungan kehormatan pada Menteri Keuangan Larry Summers di kantornya di Washington, DC, saya diterima oleh Larry Summers sendiri sebagai Menteri Keuangan, didampingi oleh Timothy Geithner selaku Deputy-nya plus beberapa pejabat tinggi lainnya yang memarahi KKG bahwa KKG selalu menelikung LoI-nya IMF. Ketika saya tanyakan tentang apa konkretnya sebagai contoh, dia menceriterakan persis seperti yang dikatakan oleh SMI dalam rapat KKSK.
Selaku Menko EKUIN KKG harus memimpin delegasi RI ke Paris Club untuk berunding tentang penjadwalan kembali pembayaran hutang yang sudah jatuh tempo, karena Pemerintah tidak mampu membayarnya. KKG diundang ke Departemen Keuangan guna menerima penjelasan-penjelasan tentang jalannya perundingan, dan juga diberikan arahan-arahan oleh 3 perusahaan konsultan asing yang terkenal dengan nama “Troika”. Saya lupa nama dari masing-masing perusahaan konsultan tersebut. Dikatakan juga bahwa KKG beserta delegasinya (Dono Iskandar dari BI dan Jusuf Anwar dari Depkeu) harus siap bahwa lamanya perundingan 24 jam non stop tanpa dapat tidur, yaitu dari jam 10.00 pagi sampai jam 10.00 pagi keesokan harinya.
KKG mengatakan bahwa dia tidak mau mengikuti skenario yang seperti itu. KKG minta kepada para petinggi Depkeu yang hadir agar mempersiapkan gambaran menyeluruh tentang posisi hutang luar negeri RI. KKG akan mengatakan bahwa jumlah hutang yang demikian besarnya adalah juga merupakan kesalahan negara-negara pemberi hutang, yang sejak tahun 1967 menggerojok hutang kepada Indonesia melalui IGGI/CGI. Setelah mengucapkan pidato singkat ini, KKG akan tidur, dan mempersilakan mereka berunding sesukanya. Apa yang mereka putuskan akan dipenuhi oleh KKG kalau dianggap
reasoanble dan
fair, tetapi kalau dianggap tidak
reasonable dan
fair akan ditolak. Dan KKG akan segera terbang kembali ke Indonesia sambil mengatakan akan berani menghadapi resiko apapun.
Widjojo Nitisastro dan Sri Mulyani Indrawati (SMI).
Beberapa hari kemudian Marsilam Simanjuntak (Mensesneg) menelpon KKG memberitahukan bahwa Presiden Gus Dur telah menerbitkan Keputusan Presiden yang membentuk Tim Asistensi pada Menko EKUIN yang harus mengawal (baca mengawasi dan mengendalikan) Menko EKUIN selama perundingan Paris Club. Ketuanya Widjojo Nitisastro dan Sekretarisnya SMI. Memang selama perundingan Widjojo Nitisastro dan SMI mengapit KKG dan Bambang Sudibyo selama 24 jam, mereka menjaga supaya KKG benar-benar menanggapi pasal demi pasal dari para anggota Paris Club.
Ketika Megawati menjabat Presiden, diberitakan di Kompas bahwa SMI akan menjabat sebagai anggota
Board of Directors IMF di Washington mewakili Indonesia. KKG menanyakan hal itu kepada Mega. Beliau terkejut sambil mengatakan: “
Kok enak saja, kan harus dengan persetujuan saya?”, sambil mengatakan juga bahwa beliau tidak pernah mengetahuinya dan tidak pernah menandatangani Keppres untuk itu. Beberapa hari kemudian diberitakan lagi di Kompas bahwa SMI sudah akan efektif menjabat per tanggal tertentu. KKG menanyakan hal itu lagi kepada Megawati, dan dijawab bahwa Keppresnya memang sudah ditandatangani dengan alasan “
… daripada, daripada ….”
Konon kabarnya, sebelum susunan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I terbentuk, SBY didatangi oleh Dubes AS, Ralph Boyce dan Kepala Perwakilan Bank Dunia di Jakarta, Andrew Steer. Mereka mengatakan bahwa kendali ekonomi hendaknya diberikan kepada SMI, Boediono dan Mari Pangestu. Namun Boediono menolak dengan alasan yang bisa dipahami. Seusai sidang kabinet Megawati terakhir, Boediono berpamitan dengan rekan-rekan menterinya. Dia mengatakan bahwa salah satu dari kita bisa saja diminta lagi oleh SBY untuk duduk dalam kabinetnya. Tetapi dia (Boediono) tidak akan mau duduk dalam pemerintahan. Dia sudah
fed up dan akan kembali ke kampus saja. Saya termasuk yang diberitahu tentang hal ini. Maka saya tidak heran mendengar bahwa Boediono menolak tawaran SBY untuk duduk dalam KIB-nya. Namun ketika SBY tidak tahan tekanan publik, beliau mengumumkan akan melakukan
reshuffle kabinet. Saya mendengar bahwa Boediono sedang “digarap” habis-habisan untuk mau menjadi Menko Perekonomian, dan terjadilah itu.
Ini semua saya sampaikan untuk memberi gambaran betapa mutlak pengaruh kekuatan internasional dalam mengendalikan kebijakan ekonomi Indonesia. Lebih hebat lagi, Jakarta Post tanggal 25 Mei 2009 memberitakan bahwa ketika Boediono ditanya, faktor apa yang mendorongnya mau menerima pencalonan dirinya sebagai Wakil Presiden, maka dijawab olehnya: “
Because of a big stream that I can not resist”, yang berarti karena arus (kekuatan) besar yang tidak dapat ditahannya. Saya merasa perlu menceriterakan ini karena hubungan antara SMI dan Boediono yang adalah sama-sama anggota senior OTB dan sama-sama disodorkan kepada SBY agar mereka dan Mari Pangestu memegang kekuasaan ekonomi di Indonesia. Kenyataan-kenyataan ini jelas relevan dalam menjelaskan mengapa pengangkatan SMI sebagai
Managing Director Bank Dunia (
World Bank) yang sangat tidak wajar dan menghina bangsa Indonesia itu bisa berjalan demikian mulusnya.
Boediono dari UGM dan Sri Mulyani dari UI, keduanya berpadu dalam menahkodai bahtera ekonomi Indonesia.
Di tengah-tengah menjalankan tugas sebagai Menkeu yang saat itu sedang menjalani proses pemeriksaan oleh KPK sebagai tindak lanjut dari hasil kerja Pansus DPR tentang Bank Century, SMI mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Menkeu untuk menjabat sebagai
Managing Director di WB mulai tanggal 1 Juni 2010, seperti yang telah kita ketahui bersama.
Saya mempunyai pengalaman yang menyangkut SMI dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Ceriteranya sebagai berikut: hibah dari Uni Eropa kepada Indonesia menurut investigasi WB, dikorup. Karena pelaksananya Bappenas, maka saya “diperiksa” oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Yang dipermasalahkan bukan karena KKG mengkorup, tetapi mengapa KKG membayar kembali hibah yang dituntut oleh WB sebesar USD 500 juta sedangkan yang dikorup hanyalah sekitar USD 30.000. Mengembalikan hibah seluruhnya sebesar USD 500 juta dianggap merugikan keuangan negara. Telah terjadi salah paham, dan ketika dijelaskan bahwa justru saya (KKG)-lah yang berkelahi untuk tidak mau membayar dan SMI, sebagai Menteri Keuangan yang telah membayarnya, SMI-nya ternyata tidak diapa-apakan. KKG juga tidak diapa-apakan, tetapi sempat diperiksa.
Berkaitan dengan ini ada hal sejenis yang terpublikasikan secara luas. Indonesia menerima hutang dari WB sebesar USD 4,7 juta untuk membangun proyek infrastruktur. Menurut WB lagi, sebagian dikorup, dan karena itu minta supaya seluruh hutang yang USD 4,7 juta itu dikembalikan. Tidak jelas kemudian, apakah dikembalikan atau tidak. Tapi rasanya sudah dikembalikan dan tidak ada konsekwensinya, walaupun hal ini tentu saja dapat dianggap akan merugikan dan mengacaukan perencanaan keuangan negara. Saya kemukakan ini karena ada kecenderungan segala sesuatunya akan kebal hukum apabila WB ada di belakangnya. Jelas ini merupakan faktor yang bisa menjelaskan mengapa pengangkatan SMI oleh WB langsung saja mematikan urusannya dengan KPK tentang Century yang sebelumnya demikian gegap gempita.
Boediono dan SMI dalam lakon Bank Century yang tak pernah tuntas.
SMI, Berkeley Mafia, Kekuatan Asing dan Sejarah Perkembangannya
Kekuatan asing yang boleh dikatakan menentukan semua kebijakan ekonomi dan keuangan Indonesia diwakili oleh tiga lembaga keuangan internasional, yaitu Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan IMF.
Ketika KKG menjabat sebagai Menko EKUIN, dan harus mengucapkan pidato yang pertama kali di depan CGI dalam pembukaan rapat tahunannya, kepada KKG disodorkan naskah pidato oleh staf yang jelas anggota OTB. Namun isi naskah pidatonya sama sekali tidak disetujui oleh KKG, dan saya minta kepada staf yang bersangkutan supaya diubah dengan arahan dari saya sendiri (KKG). Dia menolak sambil mengatakan bahwa sudah menjadi tradisi sejak dahulu kala bahwa pidato pembukaan IGGI/CGI oleh Ketua Delegasi RI haruslah dibuat oleh WB melalui staf Menko EKUIN. Akhirnya saya membuatnya sendiri yang isinya sesuai dengan hati nurani dan keyakinan saya, yang ternyata isinya mengejutkan pimpinan sidang, Wakil Presiden WB, Dr. Kasum.
Pidato yang saya ucapkan mengandung tiga inti. Yang pertama, kalau Indonesia tidak mampu membayar cicilan pokok utang beserta bunga yang jatuh tempo, negara-negara IGGI/CGI harus ikut bertanggung jawab, karena barang siapa memberi utang mestinya harus mengevaluasi apakah yang diberi utang akan mampu membayar cicilan utang pokoknya beserta bunganya tepat waktu atau tidak?. Kalau ternyata tidak bisa, negara-negara pemberi utang harus ikut bertanggung jawab dalam bentuk
hair cut. Bukan hanya penundaan pembayaran cicilan utang pokoknya saja, yang sifatnya menggeser beban di kemudian hari, sedangkan bunganya terus membengkak.
Kedua, KKG protes penggunaan istilah “negara donor”, dan minta supaya istilah yang sudah dibakukan oleh WB bersama-sama dengan para ekonom OTB itu diganti dengan istilah “negara kreditur” atau “negara pemberi utang”. Ketiga, KKG juga protes digunakannya istilah “
aid” atau bantuan, dan minta diganti dengan “
loan” atau kredit. Kesemuanya tidak dihiraukan. Belakangan saya mendengar dari Dr. Satish Mishra yang khusus diperbantukan pada Indonesia oleh PBB selama krisis. Dia memberitahukan kepada saya bahwa walaupun segala sesuatu yang saya katakan masuk akal, para ekonom OTB sendiri bersama-sama dengan WB, Bank Pembangunan Asia dan IMF menyikapinya dengan “
let him talk”. Biarlah dia bicara, tidak akan ada dampaknya sama sekali. (Bagaikan pepatah: "
Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu").
SMI dan SBY (kiri atas), SMI dan Ali Wardhana (kanan atas), Bodiono dan SMI (kiri bawah), serta metamorfosa dari IGGI menjadi CGI.
Sejarah Penguasaan Ekonomi Indonesia oleh Kekuatan Asing dan Kelompok Berkeley Mafia
Mari sekarang kita telaah bagaimana beberapa ahli dan pengamat asing melihat peran kekuatan asing dan kelompok Berkeley Mafia dalam perekonomian Indonesia sejak tahun 1967.
Saya kutip apa yang ditulis oleh John Pilger dalam bukunya yang berjudul “
The New Rulers of the World.” Saya terjemahkan seakurat mungkin ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:
“Dalam bulan November 1967, menyusul tertangkapnya ‘hadiah terbesar’, hasil tangkapannya dibagi. The Time-Life Corporation mensponsori konferensi istimewa di Jenewa yang dalam waktu tiga hari merancang pengambil alihan Indonesia. Para pesertanya meliputi para kapitalis yang paling berkuasa di dunia, orang-orang seperti David Rockefeller. Semua raksasa korporasi Barat diwakili: perusahaan-perusahaan minyak dan bank, General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel. Di seberang meja adalah orang-orangnya Soeharto yang oleh Rockefeller disebut “ekonom-ekonom Indonesia yang top.”
“Di Jenewa, Tim Sultan terkenal dengan sebutan ‘The Berkeley Mafia’, karena beberapa di antaranya pernah menikmati beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat untuk belajar di Universitas California di Berkeley. Mereka datang sebagai peminta-minta yang menyuarakan hal-hal yang diinginkan oleh para majikan yang hadir. Menyodorkan butir-butir yang dijual dari negara dan bangsanya, Sultan menawarkan: … buruh murah yang melimpah …. cadangan besar dari sumber daya alam …. pasar yang besar.”
Di halaman 39 ditulis: “Pada hari kedua, ekonomi Indonesia telah dibagi, sektor demi sektor. ‘Ini dilakukan dengan cara yang spektakuler’ kata Jeffrey Winters, guru besar pada Northwestern University, Chicago, yang dengan mahasiwanya yang sedang bekerja untuk gelar doktornya, Brad Simpson telah mempelajari dokumen-dokumen konferensi. ‘Mereka membaginya ke dalam lima seksi: pertambangan di satu kamar, jasa-jasa di kamar lain, industri ringan di kamar lain, perbankan dan keuangan di kamar lain lagi; yang dilakukan oleh Chase Manhattan duduk dengan sebuah delegasi yang mendiktekan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima oleh mereka dan para investor lainnya. Kita saksikan para pemimpin korporasi besar ini berkeliling dari satu meja ke meja yang lain, mengatakan: ini yang kami inginkan: ini, ini dan ini, dan mereka pada dasarnya merancang infrastruktur hukum untuk berinvestasi di Indonesia. Saya tidak pernah mendengar situasi seperti itu sebelumnya, dimana modal global duduk dengan para wakil dari negara yang diasumsikan sebagai negara berdaulat dan merancang persyaratan buat masuknya investasi mereka ke dalam negaranya sendiri.”
“Freeport memperoleh bukit (mountain) dengan tembaga di Papua Barat (Henry Kissinger duduk dalam
board). Sebuah konsorsium Eropa mendapat nikel di Papua Barat. Sang raksasa Alcoa mendapat bagian terbesar dari bauksit Indonesia. Sekelompok perusahaan-perusahaan Amerika, Jepang dan Perancis mendapat hutan-hutan tropis di Sumatra, Papua Barat dan Kalimantan. Sebuah undang-undang tentang penanaman modal asing yang dengan buru-buru disodorkan kepada Soeharto membuat perampokan ini bebas pajak untuk lima tahun lamanya. Nyata dan secara rahasia, kendali dari ekonomi Indonesia pergi ke
Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI), yang anggota-anggota intinya adalah Amerika Serikat, Canada, Eropa, Australia dan, yang terpenting, Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (WB).”
Demikian gambaran yang diberikan oleh Brad Simpson, Jeffrey Winters dan John Pilger tentang suasana, kesepakatan-kesepakatan dan jalannya sebuah konferensi yang merupakan titik awal sangat penting buat nasib ekonomi bangsa Indonesia selanjutnya.
Kalau sebelum krisis global berlangsung kita tidak mengenal istilah “korporatokrasi”, sebenarnya paham dan ideologi ini sudah ditancapkan di Indonesia sejak tahun 1967. Delegasi Indonesia saat itu memang Pemerintah, tetapi
counter part-nya, adalah
captain of industries atau para korporatokrat.
Para Perusak Ekonomi Negara-negara Mangsa
Benarkah sinyalemen John Pilger, Joseph Stiglitz dan masih banyak ekonom AS kenamaan lainnya bahwa hutanglah yang dijadikan instrumen untuk mencengkeram Indonesia?
Dalam rangka ini, saya kutip buku yang menggemparkan. Buku ini ditulis oleh John Perkins dengan judul: “
The Confessions of an Economic Hitman”, atau “Pengakuan oleh seorang Perusak Ekonomi”. Buku ini tercantum dalam
New York Times bestseller list selama 7 minggu.
Saya kutip sambil menterjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:
Halaman 12: “Saya hanya mengetahui bahwa penugasan pertama saya di Indonesia, dan saya salah seorang dari sebuah tim yang terdiri dari 11 orang yang dikirim untuk menciptakan cetak biru rencana pembangunan pembangkit listrik buat pulau Jawa.”
Halaman 13: “Saya tahu bahwa saya harus menghasilkan model ekonometrik untuk Indonesia dan Jawa”. “Saya mengetahui bahwa statistik dapat dimanipulasi untuk menghasilkan banyak kesimpulan, termasuk apa yang dikehendaki oleh analis atas dasar statistik yang dibuatnya.”
Halaman 15: “Pertama-tama saya harus memberikan pembenaran (
justification) untuk memberikan hutang yang sangat besar jumlahnya yang akan disalurkan kembali ke MAIN (perusahaan konsultan dimana John Perkins bekerja) dan perusahan-perusahaan Amerika lainnya (seperti Bechtel, Halliburton, Stone & Webster, dan Brown & Root) melalui penjualan proyek-proyek raksasa dalam bidang rekayasa dan konstruksi. Kedua, saya harus membangkrutkan negara yang menerima pinjaman tersebut (tentunya setelah MAIN dan kontraktor Amerika lainnya telah dibayar), agar negara target itu untuk selamanya tercengkeram oleh kreditornya, sehingga negara penghutang (baca: Indonesia) menjadi target yang empuk kalau kami membutuhkan
favours, termasuk basis-basis militer, suara di PBB, atau akses pada minyak dan sumber daya alam lainnya.”
Widjojo Nitisastro berbincang bersama Presiden Soeharto dan Wapres Try Soetrisno.
Halaman 15-16: “Aspek yang harus disembunyikan dari semua proyek tersebut ialah membuat laba sangat besar buat para kontraktor, dan membuat bahagia beberapa gelintir keluarga dari negara-negara penerima hutang yang sudah kaya dan berpengaruh di negaranya masing-masing. Dengan demikian ketergantungan keuangan negara penerima hutang menjadi permanen sebagai instrumen untuk memperoleh kesetiaan dari pemerintah-pemerintah penerima hutang. Maka semakin besar jumlah hutang semakin baik. Kenyataan bahwa beban hutang yang sangat besar menyengsarakan bagian termiskin dari bangsanya dalam bidang kesehatan, pendidikan dan jasa-jasa sosial lainnya selama berpuluh-puluh tahun tidak perlu masuk dalam pertimbangan.”
Halaman 15: “Faktor yang paling menentukan adalah Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Proyek yang memberi kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan PDB harus dimenangkan. Walaupun hanya satu proyek yang harus dimenangkan, saya harus menunjukkan bahwa membangun proyek yang bersangkutan akan membawa manfaat yang unggul pada pertumbuhan PDB.”
Halaman 16: “Claudia dan saya mendiskusikan karakteristik dari PDB yang menyesatkan. Misalnya pertumbuhan PDB bisa terjadi walaupun hanya menguntungkan satu orang saja, yaitu yang memiliki perusahaan jasa publik, dengan membebani hutang yang sangat berat buat rakyatnya. Yang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin. Statistik akan mencatatnya sebagai kemajuan ekonomi.”
Halaman 19: “Sangat menguntungkan buat para penyusun strategi karena di tahun-tahun enam puluhan terjadi revolusi lainnya, yaitu pemberdayaan perusahaan-perusahaan internasional dan organisasi-organisasi multinasional seperti Bank Dunia dan IMF.”
Penutup
Fokus tulisan ini adalah peran SMI dalam perpspektif sejarah dan kaitannya dengan hubungan yang sangat erat dan subordinatif pada kekuatan-kekuatan asing. Dan kekuatan asing tersebut sangat mungkin adalah kekuatan
corporatocracy yang diwakili oleh tiga lembaga keuangan internasional, yaitu Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan IMF.
Sejak Konferensi Jenewa bulan November 1967 yang digambarkan oleh John Pilger, dalam tahun itu juga lahir UU No. 1, Tahun 1967, tentang Penanaman Modal Asing (PMA), yang disusul dengan UU No. 6, Tahun 1968, tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan serangkaian perundang-undangan dan peraturan beserta kebijakan-kebijakan yang teramat sangat jelas menjurus pada liberalisasi. Dalam berbagai perundang-undangan dan peraturan tersebut, kedudukan asing semakin lama semakin bebas, hingga akhirnya praktis sama dengan kedudukan warga negara Indonesia.
Kalau kita perhatikan bidang-bidang yang diminati mereka dalam melakukan investasi besar di Indonesia, perhatian mereka tertuju pada pertumbuhan PDB Indonesia yang produknya bermanfaat untuk mereka, sedangkan bangsa Indonesia hanya memperoleh pajak dan royalti yang sangat minimal.
Bidang-bidang ini adalah pertambangan dan infrastruktur, seperti listrik dan jalan tol yang dengan tarif tinggi yang dikenakan pada rakyat Indonesia bisa mendatangkan laba yang besar bagi mereka.
Apakah siklus hidup di dunia materialisme, kapitalisme dan neo-liberalisme: Work (bekerja), Buy (membeli), Consume (mengonsumsi) dan Die (mati), ini yang dikehendaki manusia Indonesia?
Bidang lain adalah memberikan kredit yang sebesar-besarnya dengan tiga sasaran: pertama, memperoleh pendapatan bunga, kedua, proyek yang dikaitkan dengan hutang yang diberikan bisa di
mark up, dan dengan mekanisme hutang, kebijakan Indonesia dikendalikan melalui anak bangsa sendiri, terutama mereka yang termasuk dalam kelompok OTB untuk ekonomi dan kelompok
The Ohio Boys untuk bidang politik.
Secara keseluruhan ini merupakan cerita yang menarik dan bermanfaat sebagai bahan renungan dan introspeksi betapa kita sejak tahun 1967 sudah dijajah kembali dengan cara dan teknologi yang lebih dahsyat.
Para penjajah Belanda dahulu menanam berbagai pohon yang buahnya bernilai tinggi. Kekejaman mereka terletak pada eksploitasi manusia Indonesia yang bagaikan budak. Kebun-kebunnya sampai sekarang masih tersisa menjadi PTP-PTP yang masih menguntungkan.
Sejak tahun 1967, pengerukan dan penyedotan kekayaan alam Indonesia oleh kekuatan asing, terutama mineral yang sangat mahal harganya dan sangat vital itu, dilakukan secara besar-besaran dengan modal besar dan teknologi tinggi. Dan para pembantunya adalah bangsa kita sendiri yang berhasil dijadikan kroni-kroninya. Apakah pengangkatan SMI menjadi
Managing Director World Bank saat itu merupakan bagian dari skenario ini? Saya tidak tahu!
Kwik Kian Gie
Menteri Koordinator Ekonomi Kabinet Persatuan Nasional (1999 - 2000)
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional & Ketua Bappenas Kabinet Gotong Royong (2001 - 2004)
Pendiri Institut Bisnis dan Informatika Indonesia (IBII)
kwikkiangie.com
