Thursday, September 12, 2013

Gila Presiden di Tengah Kerumunan

Soekarno dan Soeharto, dua Presiden RI yang legendaris. Beliau berdua punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing.

Amboi, betapa limpah jumlah petaruh di bursa calon presiden. Bahkan dalam konvensi Partai Demokrat, yang tak satu pun nalar sehat bisa menjangkau ujung keputusan trik politik ini, tak menyurutkan hasrat para aspiran untuk bertaruh.

Memasuki babak keempat kisah pemilihan Orde Reformasi, aktor-aktor politik dengan nama besar mulai surut dari gelanggang, memberi kesempatan kepada aktor-aktor biasa untuk mengisi pentas. Inilah era manusia rerata (the era of common man).

Pergeseran ini bisa memberi prakondisi yang positif bagi demokrasi egaliter jika didukung oleh sistem meritokrasi, yang memungkinkan pasar kepemimpinan bisa diakses oleh orang-orang kapabel dari segala kalangan. Namun, juga bisa berdampak negatif jika era rerata ini hanya memberi outlet bagi narsisme politik para pemuja diri.

Ketika kekaguman terhadap “nama-nama besar” mulai pudar akibat kemerosotan wibawa pusat-pusat teladan, secara naluriah banyak orang mengalihkan kekagumannya kepada diri sendiri (self-glorification). Hanya berbekal penampilan, walau sumbangsih tipis akan tetapi modalnya tebal, seseorang sudah merasa pantas menjadi orang “nomor satu” di negeri ini.

Montesquieu dan bukunya De L'Esprit des Loix.

Ledakan narsisme yang mendorong kegilaan menjadi presiden itu mengandung potensi destruktif tersendiri bagi demokrasi. Seperti dikatakan Montesquieu bahwa “Prinsip demokrasi dikorup bukan saja ketika spirit kesetaraan hilang, melainkan juga ketika spirit kesetaraan yang ekstrem berlangsung, yakni manakala setiap orang merasa pantas memimpin.”

Para petaruh yang tidak memiliki keluasan wawasan kenegaraan, pula tak tebal modal sosialnya, dan tak memiliki kedalaman rekam jejak pergulatan publik, akan mudah tergoda untuk mengkompensasikan kekurangannya dengan melipatgandakan manipulasi pencitraan dirinya. Nilai rekayasa kemasannya jauh lebih besar ketimbang nilai sumbangsihnya terhadap bangsa. Situasi inilah yang melahirkan onggokan sampah pemimpin plastik yang tidak otentik dalam ruang publik kita.

Pemimpin plastik tak pernah menghiraukan isi hidup dan arah hidup. Dan pemimpin yang tidak menawarkan isi hidup dan arah hidup, meminjam ungkapan Bung Karno, adalah pemimpin yang cetek. Ia adalah pemimpin penggemar emas sepuhan, bukan emas murni. Ia cinta kepada gebyarnya lahir, bukan kepada nurnya kebenaran dan keadilan. Kita sebagai bangsa besar yang sedang dirundung banyak masalah, hendak dipimpinnya bukan dengan kekuatan visi, melainkan dengan impresi.

Kecenderungan mediokritas dan ketidakotentikan pemimpin seperti itu tidaklah memenuhi kebutuhan Indonesia akan kepemimpinan krisis. Pada masa krisis dengan beragam fenomena disorganisasi sosial, dunia politik kita justru memerlukan peran kepemimpinan yang lebih besar. Kepemimpinan yang mampu mengatasi. Yang diperlukan bukan saja pemimpin yang baik (good leader), melainkan pemimpin agung (great leader). Keagungan di sini tidaklah merefleksikan kapasitas untuk mendominasi dan memaksa, tetapi terpancar dari kesejatian karakter untuk mengasihi, melindungi, mengayomi, mengurus, dan menertibkan.

Tokoh genius dan eksentrik, John Stuart Mill.

Keguyuban
Dalam suatu bangsa yang ditandai oleh kecenderungan untuk membenarkan yang biasa, tidak membiasakan yang benar, keguyuban yang berkembang acap kali merupakan keguyuban yang destruktif, seperti tecermin dalam istilah “budaya korupsi”. Dalam situasi demikian, yang diperlukan bukanlah pemimpin yang konformis, yang gestur politiknya mengikuti ekspektasi kemapanan yang korosif. Yang dibutuhkan justru pemimpin eksentrik yang bisa berpikir out of the box dan berani menawarkan pilihan yang berbeda dari arus utama (main stream).

Seperti dinyatakan John Stuart Mill, kreativitas sosial memerlukan tumbuhnya eksentrisitas. Lantas ia tambahkan bahwa “jumlah eksentrisitas dalam suatu masyarakat pada umumnya proporsional dengan jumlah genius, kekuatan mental, dan keberanian moral yang dikandung masyarakat tersebut.”

Bahwa saat ini Indonesia mengalami defisit pemimpin eksentrik berkarakter yang memiliki kekuatan mental, kebernasan gagasan, dan keberanian moral untuk mengambil pilihan sendiri di luar kelatahan dan tekanan luar, merupakan tantangan yang harus segera dipecahkan oleh institusi pemilihan kita.

Ada sejumlah persoalan yang mengemuka dari institusi pemilihan kita. Tingginya biaya untuk merengkuh kekuasaan membuat banyak partai lebih mendukung orang-orang rerata yang berani bayar ketimbang orang-orang eksentrik yang tak bermodal. Selain itu, ada paradoks antara preferensi pada pemilihan langsung yang mengarahkan masyarakat menuju individualisme dengan ketiadaan pranata sosial yang dapat mengembangkan otonomi dan karakter individu.

Ekspresi kegeraman Bung Karno kepada salah seorang wartawan bule.

Dalam lemahnya logika pencerahan, kepastian hukum, dan ekosistem kreativitas, ruang otonomi individu dipersempit oleh keharusan keguyuban. Kebanyakan individu tumbuh dengan mentalitas konformis, bukan subyek berdaulat yang bisa memilih atas dasar daya pikirnya dan melakukan learning to unlearn dari tradisi buruk.

Pergeseran ke arah individualisme tanpa kekuatan individualitas melahirkan buih-buih kerumunan di ruang publik. Mentalitas kerumunan tanpa kapasitas nalar publik inilah yang rentan dimanipulasi oleh mesin pencitraan dan politik uang. Atau dipersuasi oleh sentimen tribalisme dalam bentuk fundamentalisme, premanisme, dan nepotisme.

Demokrasi individualisme di tengah mentalitas kerumunan inilah yang memberi peluang bagi tampilnya dua jenis pemimpin yang meramaikan ruang publik: mereka yang gila presiden atau presiden gila. Padahal, yang cocok untuk memulihkan situasi krisis dan membawa transformasi bangsa ke masa depan adalah pemimpin eksentrik yang “setengah gila”.

Yudi Latif,
Pemikir Kebangsaan dan Kenegaraan
KOMPAS, 10 September 2013

Saturday, August 17, 2013

Kejahatan Pengelolaan Sumber Daya Alam


Inilah rentetan persoalan serius yang selama ini berputar di sekeliling bisnis migas: UU migas yang menggerogoti kedaulatan negara, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membubarkan BP Migas, penolakan sebagian pihak terhadap kenaikan harga BBM, dan terbongkarnya kasus suap Total SA dalam konsesi lapangan migas di Iran.

Terakhir, dengan tertangkapnya Kepala SKK Migas oleh KPK beberapa hari lalu mengonfirmasi seluruh sisi gelap tata kelola migas di Indonesia. Penangkapan ini tentu masih harus dilihat konstruksi persoalannya, tapi sekurangnya sekarang sudah dapat dilihat ada perkara serius menyangkut gurita masalah migas nasional. Di luar itu tentu masih banyak problem yang bisa didata dan dikuliti satu per satu, misalnya penguasaan asing dalam bisnis eksplorasi migas, keengganan para eksplorator untuk membuat pengilangan/pengolahan, beban cost recovery yang tak masuk akal, tata kelola impor yang gelap, dan seterusnya.


Cengkeraman Asing
Pada saat pemerintah hendak menaikkan harga BBM, banyak pihak menentang langkah itu, karena pokok soalnya bukanlah pembengkakan subsidi yang bisa melumpuhkan APBN. Itu hanyalah hilir masalah yang tidak akan terjadi bila seluruh tata kelola migas dibuat terang benderang. Sulit dipercaya, sejak 1960 bisnis migas ini terus dikuasai oleh asing tanpa ada kenaikan proporsi pemain domestik, baik BUMN maupun swasta. Argumennya selalu sama: tidak punya modal, teknologi, dan SDM.

Tentu saja alasan itu sumir karena dengan mudah dipatahkan. Modal dengan mudah dicari, baik dari pasar domestik maupun luar negeri. Teknologi bisa dibeli dengan cepat dan SDM banyak bertebaran, bahkan di antara ahli-ahli terbaik migas Indonesia sekarang diburu oleh luar negeri dengan iming-iming gaji yang fantastis. Dengan deskripsi itu, tentu tak masuk akal apabila BUMN tidak memiliki kemampuan mengeksplorasi sebagian besar bisnis migas di Tanah Air, seperti yang diamanatkan konstitusi.


Lebih ironis lagi, pada saat kontrak Blok Mahakam akan habis dalam waktu dekat ini, justru Kementerian ESDM menghalangi Pertamina atau BUMN baru yang dibentuk untuk mengambil alih pengelolaan Blok Mahakam tersebut. Aneka argumen dimuntahkan, seolah memang pelaku dalam negeri (BUMN) tak bakal mampu mengelolanya. Alasan itu bukan sekadar melecehkan akal sehat, tapi juga menabrak perintah konstitusi.

Beragam dugaan bersemayam dalam pikiran kita masing-masing, mengapa pemerintah tega mengerdilkan kemampuan anak bangsa sendiri. Sampai kemudian kasus di Iran menyeruak. Intinya, Total SA didenda sekitar Rp 4 triliun di pengadilan AS karena terbukti menyuap oknum pejabat Iran guna mendapatkan konsesi lapangan migas. Pada saat institusi dan penegakan hukum begitu lemah di Indonesia, maka praktik yang dilakukan oleh Total SA bukan mustahil dijalankan juga di sini.

Persoalannya, bagaimana hal itu mesti dibuktikan? Kasus penangkapan kepala SKK Migas inilah yang sekarang memiliki arti strategis sebagai ikhtiar membongkar seluruh lorong gelap tata kelola migas di Tanah Air. Kernel Oil, yang diduga melakukan penyuapan terhadap oknum petinggi SKK Migas, hanyalah noktah kecil dari pigura besar bisnis migas di Indonesia.

Pada aras ini ada tiga hal penting yang harus ditelusuri. Pertama, bagaimana proses dan tata kelola pemberian izin konsesi lapangan migas sehingga pelaku ekonomi asing sedemikian leluasa dan kuat sekali mencengkeram bisnis migas di Indonesia. Kedua, mempelajari secara seksama bagaimana sesungguhnya perhitungan cost recovery sehingga jumlahnya bisa demikian fantastis, meski produksi minyak terus turun tiap tahun.

Pikiran awam bisa menduga, mungkinkah cost recovery sengaja digelembungkan sehingga sebagian bisa “dikembalikan” kepada oknum pejabat? Ketiga, menelisik tata niaga impor minyak karena di sinilah sumber silang sengketa jumlah subsidi yang mesti dibayar pemerintah bermula.


Menyusun Cetak Biru
Menyikapi kasus penangkapan ini, langkah-langkah berikut dapat dipertimbangkan untuk dikerjakan pemerintah secepatnya. Pertama, membekukan SKK Migas dari semua aktivitas dan pengambilan keputusan sampai penuntasan kasus ini. Lembaga ini sebetulnya bermasalah karena bertentangan dengan semangat keputusan MK yang membubarkan BP Migas. SKK Migas secara substantif tidak berbeda dengan BP Migas, hanya ganti baju.

Berikutnya, SKK Migas bermasalah karena kredibilitasnya sedang dalam pertaruhan akibat kasus penangkapan ini. Jika yang ditangkap hanya staf atau level di bawah kepala, mungkin masih bisa dijaga kredibilitasnya. Namun jika pucuk pimpinannya yang tertangkap maka sulit untuk membelanya. Oleh karena itu, membekukan seluruh aktivitasnya, khususnya tidak boleh mengambil kebijakan strategis, merupakan jalan keluar paling rasional untuk mengungkap keseluruhan malapraktik di dalamnya.

Kedua, seluruh lembaga penegak hukum dan pengawas keuangan negara diturunkan untuk melacak penyimpangan dalam soal prosedur pemberian izin konsesi, penghitungan cost recovery, dan tata kelola impor. Seluruhnya itu merupakan megabisnis bernilai ratusan bahkan ribuan triliun yang seharusnya dipertanggungjawabkan secara layak kepada publik. KPK, BPK, kejaksaan, dan lain-lain harus bergandengan tangan membuka tabir seluruh kekusutan tersebut untuk menyelamatkan aset negara.

Pemerintah sungguh tidak layak mengurangi subsidi yang hanya bernilai puluhan triliun (dengan tumbal inflasi), sementara membiarkan ratusan triliun lenyap digerogoti oleh sekelompok kecil pelaku ekonomi akibat tata kelola migas yang buruk. Tentu saja upaya ini akan mendapatkan rintangan yang keras, namun ini harga yang harus ditanggung demi menyelamatkan masa depan negara.


Sudah puluhan tahun praktik seperti ini dibiarkan berjalan, saatnya sekarang untuk mengakhiri. Terakhir, pemerintah sejak sekarang mesti menyiapkan desain baru tata kelola migas (dan SDA lainnya) untuk menyongsong kedaulatan ekonomi nasional. Hal yang utama, pesan konstitusi mengamanatkan agar SDA dikuasai negara lewat BUMN. Perintah konstitusi ini hendaknya menjadi cetak biru pengelolaan SDA di masa depan.

Kontrak karya, konsesi, atau apa pun namanya yang sudah habis masanya harus diberikan kepada negara dan dikelola oleh BUMN. Berikutnya, pemerintah perlu mendesain institusi pengganti SKK Migas yang terpisah dari pemerintah atau negara, dan berpihak kepada kedaulatan ekonomi. Agar dengan demikian tak memiliki implikasi terhadap negara tiap kali ada persoalan hukum dan keuangan.

Perintah ini sebetulnya secara implisit menjadi pesan keputusan MK saat pembubaran BP Migas. Jadi, butir-butir inilah yang saat ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk memastikan kejahatan pengelolaan SDA tidak menjadi abadi di negeri ini.

Ahmad Erani Yustika;
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya;
Direktur Eksekutif Indef

KORAN SINDO, 16 Agustus 2013



Pekerja Pertamina: VOC Datang Lagi Mencuri Minyak RI

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menilai industri minyak dan gas bumi (Migas) saat ini kembali terjajah seperti pada zaman VOC dahulu.

Presiden FSPPB, Ugan Gandar mengatakan ketahanan nasional harus didukung adanya kedaulatan pangan, kedaulatan ekonomi dan kedaulatan energi. Artinya, ketika kedaulatan energi terganggu, berarti negara juga tengah mengalami gangguan.

Menurut Ugan, saat ini kedaulatan energi Indonesia sudah terganggu dengan diserahkannya pengelolaan Blok Migas ke perusahaan asing. Kondisi ini bisa diibaratkan tak jauh berbeda dengan masa penjajahan VOC kala itu.

“Awal mulanya VOC datang untuk berdagang rempah-rempah, namun akhirnya kemudian menjajah kita. Sekarang ibaratnya VOC datang kembali ke negeri kita untuk mencuri minyak,” kata Ugan.


Penilaian PSPPB ini merujuk pada akan berakhirnya masa kontrak Blok Migas Mahakam di Kalimantan. Hingga saat ini hampir Rp 2 triliun dana hasil dari blok tersebut dibawa keluar negeri. Menurutnya, jika Blok Mahakam tersebut dapat diambil alih perusahaan dalam negeri maka hasilnya bisa untuk membangun infrastruktur di Indonesia.

Kontrak karya Blok Mahakam sebentar lagi habis namun kenapa tidak kita kelola sendiri? Ugan juga mempertanyakan kondisi Pertamina yang saat ini sudah mulai banyak mengelola Blok-blok Migas yang ada di luar negeri, namun Blok Migas di dalam negeri justru diserah-kelolakan kepada perusahaan asing. Padahal, risiko mengelola Blok Migas di luar negeri juga sangat besar.

“Kenapa kita mencari minyak di negara yang jauh, sementara minyak di depan mata sendiri diberikan kepada pihak asing?” kata Ugan.

Oleh Pebrianto Eko Wicaksono
Sumber: http://bisnis.liputan6.com




Inilah Alasan SKK Migas Tolak CEO Asing

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Rudi Rubiandini menjamin, pihaknya mendukung sepenuhnya kepentingan nasional.

Salah satu bentuk keberpihakan SKK Migas kepada nasional tersebut, menurut dia, dengan menolak sejumlah perpanjangan izin kerja pimpinan (CEO) asing, karena kurang pro-nasional.

“Ketika SKK Migas tidak memperpanjang CEO asing, maka ini adalah sebagai tindakan mempertahankan nasionalisme sebagai negara berdaulat dan sesuai UU Migas yang memberi kekuasaan kepada SKK Migas sebagai pelaksana kegiatan usaha hulu migas,” ujarnya.

Selama ini, lanjutnya, pihaknya sudah berusaha berpihak kepada kepentingan nasional dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang mengatur urusan migas.


Rudi mencontohkan, pada 2012, pimpinan (CEO) Kangean Energy Indonesia (KEI) yang berasal dari Jepang tidak diperpanjang izin kerjanya. Bahkan, ada dua CEO Exxon-Mobil yang sudah tidak diperpanjang lagi.

“Kebanyakan CEO tidak diperpanjang karena kurang dalam keberpihakan kepada kepentingan nasional, misalnya masalah CSR, keseriusan menaikan produksi, menyelesaikan proyek tepat waktu, atau menekan cost recovery,” ujarnya.

Ia menambahkan, pada pekan depan, pihaknya juga akan tidak memperpanjang izin kerja kepada satu CEO lagi.

“Dari saya sudah ada rekomendasi untuk tidak memperpanjang CEO itu, nanti turun ke bagian SDM (sumber daya manusia) untuk diproses selanjutnya,” ujarnya. Namun, Rudi enggan menyebutkan nama CEO tersebut.

“Tunggu saja sampai keluar suratnya minggu depan,” ujarnya.

Sepeti diketahui, bahwa izin kerja CEO harus selalu diperbarui secara rutin setiap tahun.

Oleh Biqwanto
Sumber: http://www.waspada.co.id




Rasulullah saw bersabda:

«الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلإِ وَالنَّارِ وَثَمَنُهُ حَرَامٌ»
Kaum muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput dan api (energi), dan harganya haram.
(HR Ibn Majah)

Tuesday, July 16, 2013

Surat Buat Anwar


Tiba-tiba, aku ingin menulis surat padamu, Chairil Anwar, sosok legendaris dalam dunia puisi Indonesia. Entah kenapa, ini hanya keinginan yang sekejap saja muncul. Seperti sebuah puisi, terkadang ia pun muncul seketika. Tanpa mesti direncanakan atau dirumuskan dengan teori-teori kesusastraan. Mungkin pula, engkau tak akan membaca surat ini. Toh, engkau sudah berdamai di “alam sana” bersama sejumlah puisimu yang sebentar lagi —akan hidup seribu tahun lagi.

Puisi-puisi yang muncul akhir-akhir ini, menghadapi  banyak sekali godaan. Meskipun sejumlah penyair telah berusaha untuk mencapai kedalaman kata, sebagaimana yang pernah kauucapkan dalam surat  kepada H. B. Jassin itu, mengorek kata-kata dalam puisi sampai ke akarnya. Sebagian besar puisi yang ditulis sekarang mesti melawan kefanaan kata-kata itu. Bersaing dengan sejumlah jargon atau kalimat-kalimat puitis —yang muncul di televisi, surat kabar atau majalah. Pun di sejumlah ruas jalan dengan banyaknya spanduk atau baliho iklan yang ditebar.

Sebagian kata-kata itupun telah mengeras, diucapkan oleh para penguasa —yang terasa begitu semu.  Kata-kata telah lama diperas, Anwar. Kau mungkin akan bilang, justru itulah beratnya menjadi penyair. Ia mesti menciptakan bahasanya sendiri —untuk menemukan lagi makna kata yang murni. Kau, sebagaimana keteguhan yang kau yakini —akan mencari sejumput kata selama berhari-hari, berbulan bahkan tahunan.

Namun dunia yang sekarang aku tinggali terkadang berbeda. Kata-kata mendadak begitu instant, yang maunya hanya sekali seduh lalu menyepuh. Orang-orang begitu sibuk mempermainkan kata. Berkata dengan seenaknya saja, bahkan dalam sebuah pidato. Kata-kata menjelma jadi sebuah sandiwara yang terselubung. Di mana segalanya menjadi bias di setiap maknanya.


Padahal, seorang penyair lainnya pernah mengingatkan bahwa menulis puisi itu adalah sebuah kerja keras yang panjang. Kata-kata mesti senantiasa digosok, bagaikan batu akik, agar senantiasa menyala dan mengilap —sebagaimana filosofi yang pernah diucapkan Acep Zamzam Noor. Puisi-puisi memang menghendaki sejumlah kedalaman makna. Tapi aku senantiasa dihadapkan pada bilangan kata yang mendadak jadi berita misterius —yang diculik di sejumlah gedung parlemen atau pemerintahan. Kata-kata mendadak jadi absurd, membangkai dan hangus tanpa sisa.

Anwar yang senantiasa menggali kata, aku paham jika puisi-puisi yang kau tulis mengisyaratkan sebuah bentuk dunia yang lain. Setiap jelmaan kata yang kau toreh, menyisakan ruang yang panjang. Engkau melompat dan memperkaya setiap khazanah pembendaharaan kata-kata kita. Meskipun dulu belum ada mesin pencari kata di internet, namun kau telah meninggalkan guratan tanpa tepi. Puisimu seperti sebuah upaya penghematan yang tak berhenti. Di mana tak lagi menyisa berbagai ruang di sana. Begitu rapat, sehingga tak ada lagi kekosongan di sana.

Maka puisimu pun terus saja dibaca. Walaupun yang kau tulis mungkin hanya sedikit dari puluhan usia yang kau miliki. Dan setiap kali membaca puisimu, aku mendapati sebuah ruangan yang baru kembali. Ingin membacanya berulang-ulang. Semacam sebuah jeda dari kehidupan yang bising. Kau mungkin bisa berteriak lantang dalam sejumlah puisimu, tapi di lain puisi engkau melengkapkan nuansa pribadi manusia. Bercakap tentang keputus-asaan, menggapai dalam hidup yang lirih, ataupun menghidupkan segala ihwal soliter dalam tubuh manusia.

Anwar, apakah puisi mampu mengatasi segalanya? Membujuk setiap pangkal kesedihan agar manusia bisa riang menerimanya? Atau seperti Iswadi Pratama bilang, bisa merebut segala hal yang remeh dan tak berarti? Aku tak tahu. Aku hanya penikmat puisimu. Anehnya setiap kali membacanya ada yang berkecambah di dadaku. Sebuah getar yang terus berdenyar, bahkan setelah puisi itu berpuluh tahun engkau tinggalkan. Puisimu masih terus saja berjalan, tertanam di dalam kepala —hendak melawan lupa.


Kekuatan melawan lupa itu pun nampak dalam  puisi yang ditulis baru-baru ini. Tentunya dengan mengarifi, dalam bentuk satir, sekaligus mengakomodasi puisimu sebelumnya. Dengan citraan teknologi mutakhir, pula tabiat yang pernah engkau perbuat dulu (gaya hidupmu). Semacam yang ditulis penyair Rian Ibayana “SMS Buat Chairil Anwar”:

bung, negeri ini gawat darurat, jalan juang seperti diperalat, hampir sekarat.
setiap orang bermata merah, bahkan lebih merah dari matamu bung, lebih basah,
predikat jalangmu bukan apa-apa karena banyak yang lebih jalang darimu bung.
lebih lantang, lebih berani, lebih binatang.
budaya rakus yang kakus mendarah daging sehingga menggerogoti negerinya sendiri.

bung, negeri ini wajib selamat.
namun segala peluang dan obat telah disuntik taktik-taktik.
bermacam strategi seperti gerigi yang memotong habis cahaya pagi.
yang lebih liar darimu tak terbilang lagi,
segala jalur ditempuh demi sulur ambisi.

bung, negeri ini hilang wajah.
semangat “diponegoro” serta “karawang-bekasi”-mu seperti terbakar habis.
jalan juangmu terlindas terus-menerus,
oleh gerbong-gerbong kekuasaan.

bung, negeri ini wajib diselamatkan,
meskipun semangat seperti hendak tamat.
otakmu terang cemerlang, adakah kisi-kisi misi membangun kembali?
semacam akar yang keluar biar kelar segala kelakar.
bung, bagaimana jika kita pancung saja semua pengerat itu?

jika setuju, tolong balas sms ini.
(Negeri Abal-Abal, Komunitas Radja Ketjil: Jakarta, hal. 522)


Memang betapa puisimu menyisakan guratan yang abadi. Seperti letak ingatan yang tak sudah-sudah tentangnya. Mungkin puisimu, tak selesai bercakap ihwal zamanmu sendiri. Puisi-puisi itu melebar, melangkahi roda tahun. Tak heran juga selalu setiap tahun, banyak orang-orang yang kembali mengingatnya. Menguliti lagi puisimu selapis demi selapis. Menerka atau sekadar menebak setiap pergulatan ataupun kesedihan yang tak kunjung rampung.

Sebagaimana puisi Rian di atas, ia seperti ingin menghentak kita dengan kondisi terkini yang terjadi. Sepertinya ia ingin sekali mengadu padamu —tentang lanskap negeri ini. Namun apa daya, puisi adalah sebuah persinggahan mata batin, yang menelusup pada relung dada manusia. Ia menyentak kesadaran dari ruang bawah sadar, seperti orang yang sekejap terbangun tidur setelah dihinggapi mimpi buruk.

Buruknya pula, jika puisi ternyata hanya menjelma sekadar de-ja-vu. Yang hanya berkisah tentang imajinasi awang-awang. Ah, betapa puisi kembali di menara gading. Kesepian, sendiri, tanpa bisa berbuat apa-apa. Mengunyah rasa sepi, kecewa, sakit hati ataupun segenap elegi yang melingkupinya. Tapi tetap saja di sana, terbungkus dalam kesendiriannya masing-masing. 

Anwar, maafkanlah jika negeri ini tak pernah sempurna untuk menampung sebuah puisi. Ingatan kolektif negeri ini yang menyisa sekarang cuma berkisar soal kekerasan, korupsi, kenaikan harga, ataupun mencari tokoh yang layak memimpin. Sementara puisi —di negeri ini— mungkin cuma artefak yang (untungnya) masih dibicarakan oleh segelintir orang. Untungnya pula, masih terdapat dalam sebuah bagian dari mata pelajaran Bahasa Indonesia di sekolah-sekolah. Meskipun nyatanya, begitu minim para penelaah yang benar-benar serius menekuninya.


Puisi-puisi saat ini menjelma jadi banjir kata-kata. Bertarung di antara wilayah gelap dan terang. Kehilangan dan memanjat maknanya masing-masing. Lalu terasa kedodoran. Begitu banyak puisi yang sudah ditulis oleh para penyair kita, Anwar. Beberapanya redup dengan sendirinya —beberapanya ada yang tetap bergema. Demikianlah. Setidaknya kita merasa masih beruntung, memunyai banyak penyair di negeri ini —yang masih tetap setia— menikmati kata-kata dalam puisinya. Sehingga tidak perlu dihinggapi cemas berlebihan akan kemuraman yang memayungi negeri ini. Ah, Anwar, apakah penguasa negeri ini masih sempat dan sanggup membaca serta memaknai sebuah puisi?

Anwar yang tak lelah mencari, di kedalaman mata merahmu, barangkali engkau telah berdamai dengan puisimu di sana —meskipun sebagian orang tak letih, acapkali gandrung untuk tetap membaca atau sekadar menyibaknya. Setiap kata. Diksi demi diksi. Ah, betapa selalu aku ingin mencari urat dan zat dalam puisimu. Seperti bait puisimu “Catetan Th. 1946”:

Karena itu jangan mengerdip, tatap dan penamu asah,
Tulis karena kertas gersang, tenggorokan kering,
sedikit mau basah!

Semoga saja surat ini sampai dengan selamat, dan di sana engkau masih sempat membacanya. Kubayangkan pula, bila di sana engkau tetap merawat kata menjadi pohon yang rimbun. Agar negeri ini selalu teduh.

Bung ayo, Bung! 

Alex R. Nainggolan,
Penikmat puisi, menetap di Poris Plawad, Tangerang
Lampung Post, Minggu, 14 April 2013