Tsunami, Pajak, dan Rasa Iba

Bagaimana kita tidak menangis? Menangis karena gawatnya bencana alam. Menangis karena sesama manusia terbawa hanyut seolah menjadi sampah di antara sampah untuk menuju tempat arwah entah di mana ….

Namun bagaimana, usai menangis, pilu, dan duka, lihat bagaimana bencana itu direaksi? Dengan menonton wawancara saksi. Ya, derita menjadi berita. Dengan seruan ke langit; meyambut sorak-sorai kaum saleh menyuruh kita berserah diri; tanpa menyadari kita seolah disuruh menyerah. Atau dengan penggalangan dana donasi; melihat lembar Rp 100.000 ditelan kotak sumbangan kita sudah merasa lega; seolah menjadi dermawan. Ya, bencana hanya dijadikan sarana untuk merayakan kadar emosi, mencari jalan ke surga atau meningkatkan rasa percaya diri.

Menurut saya, harus dilihat lebih jauh. Rasa iba kita harus diubah menjadi sikap yang konkret, berjangka panjang. Sebagaimana baru-baru ini dijelaskan oleh Dillon dan Tabor (Jakarta Post, 3/10/2018), Indonesia kini sudah terklasifikasi sebagai negara berpenghasilan menengah. Hal ini berarti bahwa perekonomian Indonesia sudah dapat menghasilkan surplus yang semestinya diarahkan ke kebijakan sosial —misalnya mitigasi bencana— atau ke kegiatan pembangunan jangka panjang. Namun, ternyata hingga kini mustahil dilakukan. Karena, menurut Dillon dan Tabor, pungutan pajak negara kini bukanlah naik, seperti diharapkan, melainkan turun. Turun untuk pertama kali di bawah 10 persen dari GDP, yaitu pada tahap negara-negara berpenghasilan sangat rendah (least-developed countries), sedangkan Indonesia sudah berstatus negara berpenghasilan sedang (middle-income). Apa sebabnya? Karena sikap kaum elite, kata mereka.

Memang, bila kita melihat realitas sosial, kaum elite terasa hidup di dunia “lain”. Bila Anda, seperti saya sekarang ini, berada di sebuah hotel di Jakarta yang terletak antara Kuningan dan Kemang, Anda tidak perlu lama menyadari bahwa kaum elite Indonesia hanya sibuk dengan satu hal saja: menciptakan jarak sosial. Seolah acuannya pada sila ke-5 Pancasila adalah “joke” yang konyol.

Cobalah mengunjungi mal besar sebagai pejalan kaki, seperti saya lakukan baru-baru ini. Langsung kentara bahwa areal masuk sengaja dibuat sedemikian rupa, seakan-akan terbaca kesan menjauhkan wong cilik. Karena akses masuknya dibuat rumit. Adapun para satpam fungsinya tak dapat diragukan lagi: sebagai tukang bungkuk bagi bos yang mendadak bisa menjelma menjadi tukang pukul bagi Anda.

Adapun kaum elite muda yang kita temui di kafé-kafé lebih parah lagi: saya berani bertaruh bahwa banyak di antaranya lebih akrab dengan suasana di Santa Barbara atau Singapura daripada di Pasar Senen atau Kampung Melayu di DKI Jakarta. Anak gedongan ini tidak pernah berada di tengah khalayak, yang kerap disebutnya “mereka” itu. Jarak sosial ini tidak dirasakannya sebagai sesuatu yang memalukan, tetapi keniscayaan yang membanggakan.

Berkaca pada kaum elite yang demikian, bagaimana mengembangkan perangkat institusional yang mampu mengangkat rasio pungutan pajak sampai 20 persen GDP demi instrumen pembangunan dan kebijakan sosial (dan penanggulangan bencana) yang layak dan lebih efisien. Sangat sulit. Dibutuhkan kemauan politik dari para pemimpin serta kesadaran dari —paling sedikit— sebagian dari kaum elite.

Orang Indonesia memang pinter berkongko-kongko. Tetapi, bagaimana mungkin, 73 tahun setelah merdeka, tawar-menawar politik nasional masih tetap lebih sering berlangsung di seputar masalah “identitas” dan representasi etno-religius daripada di seputar keadilan sosial. Sementara masalah etno-religius justru muncul dari kegagalan menanggulangi masalah sosial di dalam kompleksitasnya.

Kegagalan memahami situasi ini bisa dibayar mahal. Bila tetap gagal, jangan heran bila pada suatu hari, sistem donasi “orang baik-baik” bagi kaum papa dan korban bencana tidak lagi dianggap cukup untuk menutupi amarah dari mereka yang rumahnya terisap bumi seperti di Sigi atau gubuknya tidak layak lagi untuk dihuni. Semoga elite Indonesia sadar sebelum hal ini terjadi. Semoga.

Jean Couteau
Penulis Kolom Udar Rasa
KOMPAS, 7 Oktober 2018

Industri Digital: Intervensi Asing Melalui Media Sosial

Media sosial yang diyakini sebagai media paling efektif untuk menjangkau orang lain, telah menjadi ajang perang informasi tak hanya di tingkat nasional tetapi juga di tataran global. Kini berbagai cara dilakukan untuk mempengaruhi opini seseorang hingga mereka mengikuti informasi dan pandangan yang sengaja dibuat oleh orang lain untuk dirinya.

Awal pekan ini kita dihebohkan oleh langkah Facebook yang kembali mencopot sejumlah akun, grup, dan halaman baik di Facebook maupun Instagram yang digolongkan sebagai akun dengan perilaku terkoordinasi yang aneh. Mereka mencopot sebanyak 652 entitas yang diduga terkait dengan Rusia dan Iran. Mereka diketahui melakukan tindakan mempengaruhi terkait dengan kegiatan politik di Amerika Serikat, Inggris, Amerika Latin, dan Timur Tengah.

Sebelumnya, yaitu sebulan yang lalu Facebook juga menghapus 32 akun dan halaman yang diduga digunakan untuk kepentingan politik. Mereka hendak mempengaruhi pemilihan tengah waktu (midterm) yang akan berlangsung di Amerika Serikat. Pemilik akun juga diketahui mendorong pengikutnya untuk mengikuti sebuah gerakan dengan turun ke lapangan.

Media sosial termasuk Facebook banyak digunakan untuk menyebar opini, berita palsu, dan narasi-narasi yang bertujuan untuk kepentingan tertentu. Facebook menghapus sejumlah akun yang dicurigai sebagai akun dengan perilaku terkoordinasi yang aneh.

Dalam pengumuman pekan ini, Facebook menyebutkan, operasi di Iran melibatkan 254 halaman Facebook dan 116 akun Instagram. Mereka mampu menarik satu juta pengikut. Akun-akun itu telah berbelanja iklan sejak 2012 hingga tahun lalu dengan nilai 12.000 dollar AS.

Salah satu akun diketahui telah berbelanja iklan 6.000 dollar AS pada bulan Agustus ini. Lembaga yang pertama mencurigai akun-akun itu adalah FireEye dan mereka memberitahukan ke Facebook.

Akun lainnya diketahui telah mencoba membajak sejumlah akun dan menyebarkan virus tertentu. Akun yang ketiga telah menyelenggarakan 25 event dan memiliki 813 pengikut. Mereka menyebarkan konten tentang Timur Tengah namun juga tentang Amerika Serikat dan Inggris.

Facebook telah menjelaskan masalah ini kepada pemerintah AS dan Inggris. Sebuah investigasi tengah dilakukan namun karena alasan sensitivitas, mereka tidak mau menjelaskan lebih lanjut mengenai alasan penghapusan akun-akun yang diduga menjalankan tindakan bermotif politik.

Beberapa hari sebelum langkah Facebook ini, Twitter juga telah menghapus sebanyak 284 akun yang diduga terkait dengan Iran. Mereka melakukan manipulasi informasi yang terkoordinasi.

Twitter tengah bekerjasama dengan aparat hukum dan juga perusahaan digital lainnya untuk menangani masalah ini agar menjadi jelas masalahnya. Microsoft juga telah mengumumkan bila intelijen militer Rusia telah mencoba untuk membajak akun-akun politisi Amerika.

Dari berbagai kejadian itu terlihat bahwa pihak asing berusaha terlibat dalam berbagai peristiwa politik di sebuah negara. Mereka dinilai sangat agresif dalam upaya untuk mempengaruhi hal-hal sensitif semisal hasil pemilihan umum atau keputusan politik di sebuah negara. Mereka membuat narasi-narasi yang bertujuan untuk menguntungkan mereka dan disebar melalui akun-akun media sosial serta menggunakan teknik pemasaran digital yang bisa menarget orang per orang secara tepat.

Dari berbagai kasus itu, pemerintah Indonesia harus mewaspadai kemungkinan aktifitas pihak-pihak luar yang ingin mempengaruhi hasil pemilihan presiden pada April 2019 mendatang. Melihat begitu kerasnya pertentangan di media sosial saat ini, maka kita harus mewaspadai kemungkinan intervensi asing melalui media sosial.

Apalagi posisi Indonesia sangat dibutuhkan, baik oleh Amerika Serikat, Rusia, China, dan Jepang dalam konteks politik global.

Andreas Maryoto,
Wartawan senior Kompas.
KOMPAS, 23 Agustus 2018

Waspada, Krisis Digital Dapat Terjadi Kapan Saja

Ketika kehidupan makin banyak bergantung pada teknologi digital maka kita harus bersiap ketika terjadi krisis. Kita tidak dapat menggantungkan atau memuja-muja sepenuhnya kehadiran berbagai produk teknologi digital.

Peran manusia ternyata masih menentukan sehingga tidak semuanya dapat dijalankan dengan teknologi digital. Apalagi, ketika tata kelola yang baik masih harus dibangun dan masih dalam proses, maka sistem dengan teknologi digital sehebat apapun dapat mengalami krisis.

Kita baru saja menyaksikan betapa rumitnya urusan tiket Asian Games 2018 sehingga pengelolaan dipindahkan dari Kiostix ke Blibli.com, Loket.com, dan Tiket.com. Itu karena publik tidak puas dengan sistem manajemen tiket sebelum pembukaan Asian Games dilakukan.

Tokopedia juga terpaksa memecat sejumlah karyawannya yang diketahui melakukan tindakan tidak terpuji. Tokopedia ingin menegakkan tata kelola yang benar. Kasus lainnya sudah banyak terjadi di beberapa perusahaan teknologi dan juga perbankan di Indonesia.

Keterandalan teknologi digital ternyata juga memunculkan masalah sehingga bisa memunculkan krisis. Tata kelola yang tidak memadai, kemampuan infrastruktur yang minim, kekurangandalan sistem, hingga kelemahan keterampilan para pengembang dalam menerjemahkan kebutuhan digitalisasi, menjadi penyebab munculnya krisis digital. Salah satu hasil survei menyebutkan krisis digital sebagian besar disebabkan dari dalam perusahaan teknologi itu sendiri!

Kalangan ahli manajemen krisis pun berpendapat, krisis digital bisa terjadi kapan saja dan pada siapa saja. Krisis ini telah pernah menimpa sejumlah perusahaan-perusahaan besar sehingga siapapun bakal bisa terkena krisis ini tanpa pandang bulu.

Kejadian seperti ini terus meningkat sehingga perusahaan perlu membuat protokol mengenai rencana tanggap darurat terhadap krisis. Sayangnya, sebagian besar tanggapan terhadap krisis digital masih membahas soal krisis reputasi perusahaan berkaitan dengan berita di media sosial. Padahal krisis dalam konteks itu sebenarnya adalah krisis komunikasi digital.

Di dalam salah satu blog tentang pengelolaan krisis disebutkan beberapa komponen yang diperlukan saat terjadi krisis digital. Pertama adalah, teknologi digital itu sendiri yang digunakan untuk melakukan komunikasi antarpihak di dalam perusahaan.

Teknologi digital harus digunakan untuk mempercepat arus informasi penanganan krisis. Model lama dengan cara manual harus ditinggalkan karena kemampuan menangani krisis akan terhambat bila dilakukan dengan cara manual dan konvensional.

Kedua adalah, aksesibilitas informasi oleh karyawan. Ketika krisis maka semua karyawan secara proporsional harus mudah mengakses informasi sehingga tidak terjadi simpang siur.

Ketiga adalah, aktivasi para pemangku kepentingan agar bisa terlibat dalam menangani krisis. Ketika krisis membesar dan cenderung ditangani sendiri maka mereka telah mengabaikan para pemangku kepentingan lainnya yang sebenarnya bisa ikut terlibat dalam menangani krisis.

Apalagi, mereka sebenarnya memiliki kemampuan dan pengaruh yang bisa ikut menangani krisis.

Keempat adalah, kecepatan merespons melalui infrastruktur yang tersedia dapat mempercepat respons terhadap berbagai jenis krisis.

Krisis digital memiliki cakupan yang sangat luas dari mulai krisis karena kemampuan infrastruktur yang tidak memadai, tindakan yang tidak terpuji dari mereka yang mengelola teknologi digital, hingga masalah komunikasi berbasis teknologi digital.

Kita masih perlu belajar banyak agar kita bisa menangani krisis di era yang makin bergantung pada teknologi digital. Penanganan krisis digital menjadi mutlak karena menyangkut kepercayaan publik atau konsumen sehingga hal ini harus menjadi prioritas utama yang harus segera dipulihkan. Dan tentu saja, keamanan sistem merupakan kunci dalam mencegah terjadinya krisis yang berulang.

Andreas Maryoto,
Wartawan senior Kompas.
KOMPAS, 30 Agustus 2018

Sore yang Mengagetkan bagi Mahfud MD

Wajah Mahfud MD masih ceria. Menebar tawa kepada para kolega. Berkumpul di meja panjang, menyantap pelbagai hidangan. Kopi, teh, kue dan makanan lainnya tersaji di atas meja. Dia duduk di tengah, menjadi pusat perhatian. Memakai kemeja putih, dia tambah asyik berbincang. Sesekali menerima telepon.

Waktu menunjukkan jam 3.30 sore. Lokasi Mahfud persis di seberang Restoran Plataran, Menteng. Berjarak lebih kurang 30 meter. Dia berada di Restoran Tesate. Berada di lantai bawah. Ruangan itu seluruhnya telah disewa. Semua relawan maupun kawan hadir. Datang satu per satu, mereka mengucapkan selamat kepada Mahfud.

Wajah Mahfud tampak sangat bahagia. Selalu tertawa bila menerima ucapan itu. Tampilannya sudah rapi. Maklum saja, Kamis sore itu dia masih percaya diri. Setelah mendapat angin segar dari Joko Widodo alias Jokowi. Mahfud bersiap akan deklarasi sebagai calon wakil presiden mendampingi Jokowi buat Pilpres 2019 nanti.

Mahfud MD dan para pendukungnya sedang menunggu di restoran Tesate, Menteng. Tak jauh dari restoran Plataran, tempat Jokowi dan Parpol Koalisinya berkumpul.

Sekitar pukul 4 sore, teleponnya terus berdering. Dalam suasana ceria itu, nampak Mahfud lebih dari lima kali menjawab telepon dari seseorang. Obrolannya tidak terlalu panjang. Setiap habis menjawab, dia kembali berbincang dengan para kawan. Tampak hadir di sana, Politisi Golkar Nusron Wahid, bekas Politisi Demokrat Ruhut Sitompul, Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Irfan Wahid, Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW (Indonesia Corruption Watch) Donal Fariz dan beberapa barisan relawan Jokowi maupun pendukung Mahfud.

Semua tampak gembira. Beberapa dari mereka asyik menyantap hidangan. Adapula saling berbincang agak serius. Sambil menunggu keputusan dari seberang. Tidak ada rasa “dag dig dug ...” Semua tampak tenang. Mungkin karena sangat yakin, bahwa jagoan mereka bakal segera diumumkan.

Masuk pukul 4.30 sore, telepon Mahfud makin sering berdering. Dia kerap mengangkat telepon. Di sini raut mukanya mulai tampak serius. Apalagi pengumuman dari seberang belum juga dikeluarkan. Padahal sembilan ketua umum partai koalisi pendukung dan pengusung Jokowi sudah berkumpul. Namun, belum pula ada panggilan untuk menyeberang. Untuk menemui Jokowi, calon presiden mereka.

Informasi yang kami dapat, telepon itu berasal dari pejabat di Istana Negara. Orang itu adalah Pratikno, Menteri Sekretaris Negara. Telepon itu membuat raut wajah Mahfud meredup sinarnya. Tidak seperti satu jam yang lalu. Saat itu, bertemu dengan siapa saja selalu tampak ceria. Perlahan kegembiraan mantan Ketua MK (Mahkamah Konstitusi) itu tidak lagi tampak. Hanya senyum simpul sesekali ketika disapa.

Mahfud sempat keluar dari ruangan meja panjang. Duduk di atas sofa putih. Berjejer dengan beberapa relawan Jokowi. Ponsel tidak pernah lepas dari tangannya. Lagi-lagi telepon itu berdering. Bagi Mahfud, hari itu tampak sibuk. Wajahnya justru makin serius. Suaranya agak sedikit bisik-bisik. Sempat terdengar dia menanyakan tentang Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Kembali lagi Mahfud ke meja panjang. Duduk sebentar, ponselnya berdering lagi. Dia berdiri, berjalan ke arah pojok kanan dari tempat duduknya. Bersandar ke kaca. Masih menjawab telepon. Dari situ kerut wajah Mahfud mulai berubah. Tampak galau bak orang kehilangan harapan. Dari raut wajahnya tampak bingung. Sampai beberapa kali memegang kepalanya.

Kembali duduk bersama di depan meja panjang itu. Penampilannya tidak bisa menipu hari itu. Dia terlihat sendu. Seperti tertimpa masalah yang bergelayutan. Benar saja, sekitar jam 5 sore Mahfud keluar. Bukan menyeberang untuk datangi Jokowi dan para ketum partai koalisi. Mahfud justru minta izin untuk kembali ke kantornya, di kawasan Jalan Kramat, Cikini.

Dari situ gelagat tidak biasa makin tampak. Sebelumnya, kami telah diberikan informasi dari orang dekat Mahfud bahwa deklarasi Jokowi-Mahfud bakal dilakukan tepat pukul 4 sore hari ini. Akan tetatpi, setelah hampir 1,5 jam tak ada kabar apa pun dari seberang. Mahfud akhirnya pulang kembali ke kantornya.

Raut wajah bingung dan sendu Mahfud akhirnya terjawab. Selepas Maghrib, Jokowi bersama ketum partai koalisi mengumumkan nama cawapres. Dan ... bikin kaget seantero jagat politik Indonesia. Sekitar pukul 6.30 sore. Pilihan Jokowi jatuh kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan juga Rais ‘Aam Nahdlatul Ulama (NU), Prof. Dr. KH Ma'ruf Amin. Bukan Prof. Dr. Mahfud MD.

Sontak para kawan Mahfud dan pendukung Jokowi di Restoran Tesate kaget. Mereka agak tak percaya. “Ya, siapapun pilihannya aku tetap dukung Pak Jokowi,” kata Ruhut kepada merdeka.com ketika ditanya mengenai pilihan Jokowi selepas diumumkan.

Presiden Jokowi dan Prof Dr Mahfud MD, dalam suatu acara yang digelar oleh Nahdlatul Ulama (NU).

Tentu pilihan Jokowi hari itu menjadi Kamis kelabu buat Mahfud. Karena gagal jadi pasangan. Harapannya seolah diputus dalam sekejap. Menunggu sekian jam di seberang Plataran Menteng ternyata tak menghasilkan sesuatu. Padahal pada siang harinya, pria 61 tahun itu mengaku sudah diminta menjahit baju. Mempersiapkan segala dokumen untuk mengurus pelbagai syarat administrasi.

Mahfud bisa terima keputusan Jokowi. Di kantornya, dia menyatakan tidak ada masalah. Semua keputusan berada di tangan Jokowi. Dia menerima bila orang pilihan itu adalah Ma'ruf Amin. “Saya tidak kecewa, tapi hanya kaget saja,” ujar Mahfud. Sikap kaget itu lantaran dirinya sudah diminta melakukan banyak persiapan sebelum diminta maju sebagai cawapres.

Sedangkan di Plataran Menteng, semua partai koalisi tampak bergembira. Merespon baik keputusan Jokowi. Sumber merdeka.com mengaku bahwa keputusan mengambil nama Ma'ruf Amin sudah disiapkan. Para ketua umum partai pengusung –PDIP, PKB, Golkar, NasDem, Hanura dan PPP– sempat melakukan rapat. Dari sana nama Ma'ruf Amin diputuskan.

Hingga detik-detik deklarasi, nama Mahfud masih menjadi pertimbangan. Bersaing dengan Ma'ruf Amin. Nama Mahfud terus menguat jelang deklarasi. Sebaliknya nama Ma'ruf timbul tenggelam sejak Jokowi menyebut 10 kandidat pendampingnya beberapa waktu sebelumnya.

Cawapres Jokowi yang berinisial "M", sempat menjadi teka-teki politik yang menyedot perhatian publik.

Sumber kami lainnya menyebut sempat ada perdebatan hebat. Nama Mahfud MD mengalami penolakan dari partai. Terutama kekhawatiran manuver politik pada Pilpres 2024 nanti. Persoalan ini jadi pertimbangan. Terutama datang dari kalangan partai pengusung. Pembahasan antara Jokowi dan ketum parpol pun mengeras.

Dorongan agar Mahfud tidak dipilih menjadi cawapres Jokowi juga berasal dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Jokowi mendapat rekomendasi tersebut. Bahkan Ketua PBNU Said Aqil Siroj sampai menegaskan, bahwa Mahfud MD bukan kader NU. Soal tuduhan tidak dianggap sebagai kader NU, Mahfud mengaku tuduhan itu dirasakan banyak pengaruhnya. Menurutnya ada ancaman bahwa NU tidak bertanggung jawab apabila bukan kadernya yang menjadi cawapres Jokowi.

Sekjen PPP Arsul Sani mengaku tak ada dinamika politik yang terjadi dalam pemilihan Ma'ruf Amin. Sebab partai koalisi sepakat, soal cawapres menjadi hak prerogatif Jokowi. Meski begitu, dia tak menampik bahwa penolakan NU terhadap Mahfud dirasa mempengaruhi dinamika politik saat itu. Walaupun, kata dia, itu bukan menjadi faktor satu-satunya.

Menurut dia kesepakatan berakhir di Plataran. Jokowi telah menunjuk nama Ma'ruf Amin. Sementara itu, dari informasi yang kami terima, sebenarnya nama Mahfud MD, sebagai cawapres Jokowi sudah disiapkan dan tinggal diumumkan. Namun, lantaran ada perubahan pada “last minute” di Plataran maka surat itu urung dibaca. Bahkan diganti segera dengan nama Ma’ruf Amin.

Arsul Sani mengaku tidak mengetahui soal itu. Meski begitu, dia tidak menampik bahwa surat berisi nama Ma'ruf Amin sebagai cawapres pilihan Jokowi diputuskan dan dicetak di Plataran Menteng. Dia ingat ada jarak waktu hingga 20 menit sebelum akhirnya diumumkan kepada publik.

“Bahwa segala sesuatu fix di Plataran. Termasuk print dokumen pencapresan (Jokowi-Ma'ruf),” tegas Arsul.

Soal pertimbangan nama Mahfud juga diakui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Verry Surya Hendrawan. Dia mengungkapkan hingga detik-detik deklarasi, nama Mahfud dan Ma'ruf Amin makin santer. Nama Mahfud bahkan terus menguat jelang deklarasi. Walau begitu, dua nama itu memang telah masuk radar presiden.

Namun, pilihan itu pada akhirnya jatuh kepada Ma'ruf Amin. Karena dianggap sebagai tokoh bangsa yang mampu mempersatukan semua elemen. Sehingga, kata dia, mimpi Nawacita Jokowi bisa berlanjut hingga dua periode. Sebab, bila terus berkutat untuk melawan isu negatif, hanya buang waktu percuma.

Mereka meyakini pasangan ini sudah sesuai dengan yang diharapkan. Kata Verry, belum sepekan deklarasi efeknya sudah terasa. Konflik horizontal meredam. Termasuk dalam media sosial. Tampak terasa lebih sejuk. “Jadi kita sudah rasakan sekarang medsos kita lebih adem, potensi konflik horizontal bisa kita redam,” ungkap Verry mengakhiri.

Merdeka.com
Reporter: Anisyah Al-Faqir, Angga Yudha Pratomo
16 Agustus 2018

Prof Dr Mahfud MD saat berangkat pagi-pagi dari Yogyakarta menuju Jakarta (Kamis, 9 Agustus 2019).

4 Bukti Jokowi Pilih Mahfud MD Sebagai Cawapres

Walau kini sudah jadi keputusan yang tak bisa diubah, penunjukan Ma’ruf Amin sebagai cawapres Jokowi masih menyisakan tanya. Di banyak media, dan dari kabar yang beredar luas, cawapres yang dipilih Jokowi adalah Mahfud MD. Namun semua berubah seketika saat Jokowi mengumumkan pendampingnya pada Pilpres nanti ialah Ma'ruf Amin. Sontak saja ini membuat publik terkejut.

Dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) di Tv-One, Mahfud MD blak-blakan mengungkapkan kejadian sebenarnya. Mantan Ketua MK itu juga menegaskan jika cawapres yang sebenarnya dipilih Jokowi adalah dirinya. Berikut bukti Jokowi pilih Mahfud MD sebagai cawapres:

1. Diundang ke kediaman Mensesneg Pratikno
Awal mula Mahfud MD mengetahui dipilih menjadi cawapres Jokowi adalah saat dirinya diundang ke kediaman Mensesneg Pratikno pada 1 Agustus sekitar pukul 23.00 WIB. Dia menceritakan di rumah Mensesneg hadir pula Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki. Saat itulah, Mahfud MD mengaku diberitahu soal cawapres pilihan Jokowi sudah mengerucut kepada dirinya.

“Lalu saya diberitahu bahwa, Pak Mahfud sekarang pilihan sudah mengerucut ke Bapak. Harap bersiap-siap nanti pada saatnya akan diumumkan, syarat-syarat yang diperlukan segera mulai disiapkan tidak harus lengkap yang penting ada dulu. Itu tanggal 1 tengah malam jam 23.00 di Widya Chandra,” kata Mahfud MD di acara Indonesia Lawyers Club yang disiarkan Tv-One, Selasa (14/8/2018).

Muhaimin (Cak Imin), termasuk salah satu cawapres yang berinisial "M", selain Mahfud, Ma'ruf, dan Moeldoko.

2. Detail deklarasi Mahfud sudah disiapkan
Dalam acara Indonesia Lawyers Club yang disiarkan Tv-One, Mahfud MD menceritakan jika dia sudah diberitahu detail oleh Mensesneg Pratikno mengenai deklarasi dirinya. Sebelum deklarasi, Mahfud diminta membonceng Jokowi naik sepeda motor dari Gedung Joang 45.

“Saya diundang lagi ke kediaman Mensesneg Pratikno, kata Pak Pratikno ‘Pak Mahfud besok akan diumumkan, detail sudah diputuskan, semuanya sudah disiapkan. Upacaranya nanti berangkat dari Gedung Joang, nanti Pak Mahfud naik sepeda motor bersama Pak Jokowi. Pak Mahfud bonceng Pak Jokowi’,” kata Mahfud MD menirukan pernyataan Pratikno.

Menurut Mahfud, dia sempat menanyakan kenapa boncengan naik sepeda motor, tidak masing-masing. Jadi Jokowi mengendarai satu, Mahfud MD satu sepeda motor. Namun Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki yang juga hadir di kediaman Pratikno menjelaskan, bila masing-masing membawa motor tidak terlihat bagus saat dipotret media.

“Saya bilang kenapa tidak naik sama-sama saja, saya satu, Pak Jokowi satu. Nanti nggak bagus kata Pak Teten, 'Pak Mahfud ke kiri, Pak Jokowi belok ke kanan nanti jelek dipotret wartawan'. jadi sdh detail begitu,” ujarnya.

3. Mahfud MD diberitahu pengumuman pukul 16.00 WIB
Hingga Kamis (9/8/2018) siang, nama Mahfud MD masih kuat menjadi cawapres Jokowi. Rencananya Jokowi akan mengumumkan cawapres pilihannya tersebut pada pukul 16.00 WIB di Restoran Plataran, Menteng, Jakarta Pusat.

Hal ini diungkapkan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki kepada Mahfud MD. Sebelum akhirnya diumumkan Ma'ruf Amin, Mahfud MD adalah cawapres yang diinginkan Jokowi sebagai pendampingnya di Pilpres 2019. “Pak Mahfud nanti datang ke sana, sambil menunggu nanti duduk, apa namanya, di ruang seberang, begitu akan deklarasi nanti ya tampil, tinggal menyeberang,” kata Mahfud menirukan perkataan Teten.

4. Dipanggil Jokowi ke Istana
Setelah akhirnya Mahfud MD gagal jadi cawapres, Jokowi memanggil mantan ketua MK tersebut ke Istana. Jokowi menjelaskan bahwa dirinya dihadapkan pada situasi serba sulit ketika detik-detik pengumuman cawapres. Di mana saat itu Jokowi menginginkan Mahfud MD sebagai pendampingnya, namun partai-partai koalisi mengajukan calon-calon lain.

“Pak Jokowi menjelaskan bahwa dia dihadapkan pada situasi serba sulit, clear Pak Jokowi mengatakan 'sampai kemarin sore memang sudah saya perintahkan mengerucut satu Pak Mahfud'. 'Tapi tiba-tiba sore, partai-partai datang mengajukan calon sendiri-sendiri yang berbeda-beda',” kata Mahfud MD menirukan pernyataan Jokowi di acara Indonesia Lawyers Club yang disiarkan Tv-One, Selasa (14/8/2018).

Dengan begitu Jokowi pun tidak bisa menolak lantaran dia bukan ketua partai. Sementara koalisi harus segera ditandatangani. Jokowi pun meminta maaf kepada Mahfud MD atas apa yang terjadi. “Lalu saya bilang ke Pak Jokowi, Bapak tidak salah, kalau saya di posisi Pak Jokowi mungkin saya juga melakukan hal yang sama. Oleh sebab itu Bapak tidak usah merasa bersalah, saya terima dengan ikhlas, negara ini harus berjalan,” ujar Mahfud MD.

Merdeka.com
Reporter: Desi Aditia Ningrum
16 Agustus 2018