Sore yang Mengagetkan bagi Mahfud MD

Wajah Mahfud MD masih ceria. Menebar tawa kepada para kolega. Berkumpul di meja panjang, menyantap pelbagai hidangan. Kopi, teh, kue dan makanan lainnya tersaji di atas meja. Dia duduk di tengah, menjadi pusat perhatian. Memakai kemeja putih, dia tambah asyik berbincang. Sesekali menerima telepon.

Waktu menunjukkan jam 3.30 sore. Lokasi Mahfud persis di seberang Restoran Plataran, Menteng. Berjarak lebih kurang 30 meter. Dia berada di Restoran Tesate. Berada di lantai bawah. Ruangan itu seluruhnya telah disewa. Semua relawan maupun kawan hadir. Datang satu per satu, mereka mengucapkan selamat kepada Mahfud.

Wajah Mahfud tampak sangat bahagia. Selalu tertawa bila menerima ucapan itu. Tampilannya sudah rapi. Maklum saja, Kamis sore itu dia masih percaya diri. Setelah mendapat angin segar dari Joko Widodo alias Jokowi. Mahfud bersiap akan deklarasi sebagai calon wakil presiden mendampingi Jokowi buat Pilpres 2019 nanti.

Mahfud MD dan para pendukungnya sedang menunggu di restoran Tesate, Menteng. Tak jauh dari restoran Plataran, tempat Jokowi dan Parpol Koalisinya berkumpul.

Sekitar pukul 4 sore, teleponnya terus berdering. Dalam suasana ceria itu, nampak Mahfud lebih dari lima kali menjawab telepon dari seseorang. Obrolannya tidak terlalu panjang. Setiap habis menjawab, dia kembali berbincang dengan para kawan. Tampak hadir di sana, Politisi Golkar Nusron Wahid, bekas Politisi Demokrat Ruhut Sitompul, Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Irfan Wahid, Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW (Indonesia Corruption Watch) Donal Fariz dan beberapa barisan relawan Jokowi maupun pendukung Mahfud.

Semua tampak gembira. Beberapa dari mereka asyik menyantap hidangan. Adapula saling berbincang agak serius. Sambil menunggu keputusan dari seberang. Tidak ada rasa “dag dig dug ...” Semua tampak tenang. Mungkin karena sangat yakin, bahwa jagoan mereka bakal segera diumumkan.

Masuk pukul 4.30 sore, telepon Mahfud makin sering berdering. Dia kerap mengangkat telepon. Di sini raut mukanya mulai tampak serius. Apalagi pengumuman dari seberang belum juga dikeluarkan. Padahal sembilan ketua umum partai koalisi pendukung dan pengusung Jokowi sudah berkumpul. Namun, belum pula ada panggilan untuk menyeberang. Untuk menemui Jokowi, calon presiden mereka.

Informasi yang kami dapat, telepon itu berasal dari pejabat di Istana Negara. Orang itu adalah Pratikno, Menteri Sekretaris Negara. Telepon itu membuat raut wajah Mahfud meredup sinarnya. Tidak seperti satu jam yang lalu. Saat itu, bertemu dengan siapa saja selalu tampak ceria. Perlahan kegembiraan mantan Ketua MK (Mahkamah Konstitusi) itu tidak lagi tampak. Hanya senyum simpul sesekali ketika disapa.

Mahfud sempat keluar dari ruangan meja panjang. Duduk di atas sofa putih. Berjejer dengan beberapa relawan Jokowi. Ponsel tidak pernah lepas dari tangannya. Lagi-lagi telepon itu berdering. Bagi Mahfud, hari itu tampak sibuk. Wajahnya justru makin serius. Suaranya agak sedikit bisik-bisik. Sempat terdengar dia menanyakan tentang Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Kembali lagi Mahfud ke meja panjang. Duduk sebentar, ponselnya berdering lagi. Dia berdiri, berjalan ke arah pojok kanan dari tempat duduknya. Bersandar ke kaca. Masih menjawab telepon. Dari situ kerut wajah Mahfud mulai berubah. Tampak galau bak orang kehilangan harapan. Dari raut wajahnya tampak bingung. Sampai beberapa kali memegang kepalanya.

Kembali duduk bersama di depan meja panjang itu. Penampilannya tidak bisa menipu hari itu. Dia terlihat sendu. Seperti tertimpa masalah yang bergelayutan. Benar saja, sekitar jam 5 sore Mahfud keluar. Bukan menyeberang untuk datangi Jokowi dan para ketum partai koalisi. Mahfud justru minta izin untuk kembali ke kantornya, di kawasan Jalan Kramat, Cikini.

Dari situ gelagat tidak biasa makin tampak. Sebelumnya, kami telah diberikan informasi dari orang dekat Mahfud bahwa deklarasi Jokowi-Mahfud bakal dilakukan tepat pukul 4 sore hari ini. Akan tetatpi, setelah hampir 1,5 jam tak ada kabar apa pun dari seberang. Mahfud akhirnya pulang kembali ke kantornya.

Raut wajah bingung dan sendu Mahfud akhirnya terjawab. Selepas Maghrib, Jokowi bersama ketum partai koalisi mengumumkan nama cawapres. Dan ... bikin kaget seantero jagat politik Indonesia. Sekitar pukul 6.30 sore. Pilihan Jokowi jatuh kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan juga Rais ‘Aam Nahdlatul Ulama (NU), Prof. Dr. KH Ma'ruf Amin. Bukan Prof. Dr. Mahfud MD.

Sontak para kawan Mahfud dan pendukung Jokowi di Restoran Tesate kaget. Mereka agak tak percaya. “Ya, siapapun pilihannya aku tetap dukung Pak Jokowi,” kata Ruhut kepada merdeka.com ketika ditanya mengenai pilihan Jokowi selepas diumumkan.

Presiden Jokowi dan Prof Dr Mahfud MD, dalam suatu acara yang digelar oleh Nahdlatul Ulama (NU).

Tentu pilihan Jokowi hari itu menjadi Kamis kelabu buat Mahfud. Karena gagal jadi pasangan. Harapannya seolah diputus dalam sekejap. Menunggu sekian jam di seberang Plataran Menteng ternyata tak menghasilkan sesuatu. Padahal pada siang harinya, pria 61 tahun itu mengaku sudah diminta menjahit baju. Mempersiapkan segala dokumen untuk mengurus pelbagai syarat administrasi.

Mahfud bisa terima keputusan Jokowi. Di kantornya, dia menyatakan tidak ada masalah. Semua keputusan berada di tangan Jokowi. Dia menerima bila orang pilihan itu adalah Ma'ruf Amin. “Saya tidak kecewa, tapi hanya kaget saja,” ujar Mahfud. Sikap kaget itu lantaran dirinya sudah diminta melakukan banyak persiapan sebelum diminta maju sebagai cawapres.

Sedangkan di Plataran Menteng, semua partai koalisi tampak bergembira. Merespon baik keputusan Jokowi. Sumber merdeka.com mengaku bahwa keputusan mengambil nama Ma'ruf Amin sudah disiapkan. Para ketua umum partai pengusung –PDIP, PKB, Golkar, NasDem, Hanura dan PPP– sempat melakukan rapat. Dari sana nama Ma'ruf Amin diputuskan.

Hingga detik-detik deklarasi, nama Mahfud masih menjadi pertimbangan. Bersaing dengan Ma'ruf Amin. Nama Mahfud terus menguat jelang deklarasi. Sebaliknya nama Ma'ruf timbul tenggelam sejak Jokowi menyebut 10 kandidat pendampingnya beberapa waktu sebelumnya.

Cawapres Jokowi yang berinisial "M", sempat menjadi teka-teki politik yang menyedot perhatian publik.

Sumber kami lainnya menyebut sempat ada perdebatan hebat. Nama Mahfud MD mengalami penolakan dari partai. Terutama kekhawatiran manuver politik pada Pilpres 2024 nanti. Persoalan ini jadi pertimbangan. Terutama datang dari kalangan partai pengusung. Pembahasan antara Jokowi dan ketum parpol pun mengeras.

Dorongan agar Mahfud tidak dipilih menjadi cawapres Jokowi juga berasal dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Jokowi mendapat rekomendasi tersebut. Bahkan Ketua PBNU Said Aqil Siroj sampai menegaskan, bahwa Mahfud MD bukan kader NU. Soal tuduhan tidak dianggap sebagai kader NU, Mahfud mengaku tuduhan itu dirasakan banyak pengaruhnya. Menurutnya ada ancaman bahwa NU tidak bertanggung jawab apabila bukan kadernya yang menjadi cawapres Jokowi.

Sekjen PPP Arsul Sani mengaku tak ada dinamika politik yang terjadi dalam pemilihan Ma'ruf Amin. Sebab partai koalisi sepakat, soal cawapres menjadi hak prerogatif Jokowi. Meski begitu, dia tak menampik bahwa penolakan NU terhadap Mahfud dirasa mempengaruhi dinamika politik saat itu. Walaupun, kata dia, itu bukan menjadi faktor satu-satunya.

Menurut dia kesepakatan berakhir di Plataran. Jokowi telah menunjuk nama Ma'ruf Amin. Sementara itu, dari informasi yang kami terima, sebenarnya nama Mahfud MD, sebagai cawapres Jokowi sudah disiapkan dan tinggal diumumkan. Namun, lantaran ada perubahan pada “last minute” di Plataran maka surat itu urung dibaca. Bahkan diganti segera dengan nama Ma’ruf Amin.

Arsul Sani mengaku tidak mengetahui soal itu. Meski begitu, dia tidak menampik bahwa surat berisi nama Ma'ruf Amin sebagai cawapres pilihan Jokowi diputuskan dan dicetak di Plataran Menteng. Dia ingat ada jarak waktu hingga 20 menit sebelum akhirnya diumumkan kepada publik.

“Bahwa segala sesuatu fix di Plataran. Termasuk print dokumen pencapresan (Jokowi-Ma'ruf),” tegas Arsul.

Soal pertimbangan nama Mahfud juga diakui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Verry Surya Hendrawan. Dia mengungkapkan hingga detik-detik deklarasi, nama Mahfud dan Ma'ruf Amin makin santer. Nama Mahfud bahkan terus menguat jelang deklarasi. Walau begitu, dua nama itu memang telah masuk radar presiden.

Namun, pilihan itu pada akhirnya jatuh kepada Ma'ruf Amin. Karena dianggap sebagai tokoh bangsa yang mampu mempersatukan semua elemen. Sehingga, kata dia, mimpi Nawacita Jokowi bisa berlanjut hingga dua periode. Sebab, bila terus berkutat untuk melawan isu negatif, hanya buang waktu percuma.

Mereka meyakini pasangan ini sudah sesuai dengan yang diharapkan. Kata Verry, belum sepekan deklarasi efeknya sudah terasa. Konflik horizontal meredam. Termasuk dalam media sosial. Tampak terasa lebih sejuk. “Jadi kita sudah rasakan sekarang medsos kita lebih adem, potensi konflik horizontal bisa kita redam,” ungkap Verry mengakhiri.

Merdeka.com
Reporter: Anisyah Al-Faqir, Angga Yudha Pratomo
16 Agustus 2018

Prof Dr Mahfud MD saat berangkat pagi-pagi dari Yogyakarta menuju Jakarta (Kamis, 9 Agustus 2019).

4 Bukti Jokowi Pilih Mahfud MD Sebagai Cawapres

Walau kini sudah jadi keputusan yang tak bisa diubah, penunjukan Ma’ruf Amin sebagai cawapres Jokowi masih menyisakan tanya. Di banyak media, dan dari kabar yang beredar luas, cawapres yang dipilih Jokowi adalah Mahfud MD. Namun semua berubah seketika saat Jokowi mengumumkan pendampingnya pada Pilpres nanti ialah Ma'ruf Amin. Sontak saja ini membuat publik terkejut.

Dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) di Tv-One, Mahfud MD blak-blakan mengungkapkan kejadian sebenarnya. Mantan Ketua MK itu juga menegaskan jika cawapres yang sebenarnya dipilih Jokowi adalah dirinya. Berikut bukti Jokowi pilih Mahfud MD sebagai cawapres:

1. Diundang ke kediaman Mensesneg Pratikno
Awal mula Mahfud MD mengetahui dipilih menjadi cawapres Jokowi adalah saat dirinya diundang ke kediaman Mensesneg Pratikno pada 1 Agustus sekitar pukul 23.00 WIB. Dia menceritakan di rumah Mensesneg hadir pula Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki. Saat itulah, Mahfud MD mengaku diberitahu soal cawapres pilihan Jokowi sudah mengerucut kepada dirinya.

“Lalu saya diberitahu bahwa, Pak Mahfud sekarang pilihan sudah mengerucut ke Bapak. Harap bersiap-siap nanti pada saatnya akan diumumkan, syarat-syarat yang diperlukan segera mulai disiapkan tidak harus lengkap yang penting ada dulu. Itu tanggal 1 tengah malam jam 23.00 di Widya Chandra,” kata Mahfud MD di acara Indonesia Lawyers Club yang disiarkan Tv-One, Selasa (14/8/2018).

Muhaimin (Cak Imin), termasuk salah satu cawapres yang berinisial "M", selain Mahfud, Ma'ruf, dan Moeldoko.

2. Detail deklarasi Mahfud sudah disiapkan
Dalam acara Indonesia Lawyers Club yang disiarkan Tv-One, Mahfud MD menceritakan jika dia sudah diberitahu detail oleh Mensesneg Pratikno mengenai deklarasi dirinya. Sebelum deklarasi, Mahfud diminta membonceng Jokowi naik sepeda motor dari Gedung Joang 45.

“Saya diundang lagi ke kediaman Mensesneg Pratikno, kata Pak Pratikno ‘Pak Mahfud besok akan diumumkan, detail sudah diputuskan, semuanya sudah disiapkan. Upacaranya nanti berangkat dari Gedung Joang, nanti Pak Mahfud naik sepeda motor bersama Pak Jokowi. Pak Mahfud bonceng Pak Jokowi’,” kata Mahfud MD menirukan pernyataan Pratikno.

Menurut Mahfud, dia sempat menanyakan kenapa boncengan naik sepeda motor, tidak masing-masing. Jadi Jokowi mengendarai satu, Mahfud MD satu sepeda motor. Namun Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki yang juga hadir di kediaman Pratikno menjelaskan, bila masing-masing membawa motor tidak terlihat bagus saat dipotret media.

“Saya bilang kenapa tidak naik sama-sama saja, saya satu, Pak Jokowi satu. Nanti nggak bagus kata Pak Teten, 'Pak Mahfud ke kiri, Pak Jokowi belok ke kanan nanti jelek dipotret wartawan'. jadi sdh detail begitu,” ujarnya.

3. Mahfud MD diberitahu pengumuman pukul 16.00 WIB
Hingga Kamis (9/8/2018) siang, nama Mahfud MD masih kuat menjadi cawapres Jokowi. Rencananya Jokowi akan mengumumkan cawapres pilihannya tersebut pada pukul 16.00 WIB di Restoran Plataran, Menteng, Jakarta Pusat.

Hal ini diungkapkan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki kepada Mahfud MD. Sebelum akhirnya diumumkan Ma'ruf Amin, Mahfud MD adalah cawapres yang diinginkan Jokowi sebagai pendampingnya di Pilpres 2019. “Pak Mahfud nanti datang ke sana, sambil menunggu nanti duduk, apa namanya, di ruang seberang, begitu akan deklarasi nanti ya tampil, tinggal menyeberang,” kata Mahfud menirukan perkataan Teten.

4. Dipanggil Jokowi ke Istana
Setelah akhirnya Mahfud MD gagal jadi cawapres, Jokowi memanggil mantan ketua MK tersebut ke Istana. Jokowi menjelaskan bahwa dirinya dihadapkan pada situasi serba sulit ketika detik-detik pengumuman cawapres. Di mana saat itu Jokowi menginginkan Mahfud MD sebagai pendampingnya, namun partai-partai koalisi mengajukan calon-calon lain.

“Pak Jokowi menjelaskan bahwa dia dihadapkan pada situasi serba sulit, clear Pak Jokowi mengatakan 'sampai kemarin sore memang sudah saya perintahkan mengerucut satu Pak Mahfud'. 'Tapi tiba-tiba sore, partai-partai datang mengajukan calon sendiri-sendiri yang berbeda-beda',” kata Mahfud MD menirukan pernyataan Jokowi di acara Indonesia Lawyers Club yang disiarkan Tv-One, Selasa (14/8/2018).

Dengan begitu Jokowi pun tidak bisa menolak lantaran dia bukan ketua partai. Sementara koalisi harus segera ditandatangani. Jokowi pun meminta maaf kepada Mahfud MD atas apa yang terjadi. “Lalu saya bilang ke Pak Jokowi, Bapak tidak salah, kalau saya di posisi Pak Jokowi mungkin saya juga melakukan hal yang sama. Oleh sebab itu Bapak tidak usah merasa bersalah, saya terima dengan ikhlas, negara ini harus berjalan,” ujar Mahfud MD.

Merdeka.com
Reporter: Desi Aditia Ningrum
16 Agustus 2018

Pagelaran Sudah Cukup

Akhirnya pilihan partai-partai politik mengerucut ke dua kelompok. Partai Demokrat memilih untuk berdiri sendiri. Maka rasanya cukup lengkap sudah kita berwacana-wacana tentang para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) karena semakin banyak bicara, akan makin membuka kesempatan timbulnya keraguan atau munculnya kampanye hitam. Yang pada tahap ini rasanya menjadi tidak fair lagi, dan hanya membuat rakyat semakin bingung.

Ini bukan kontes Indonesian Idol demi mendulang suara. Karena sekalipun selalu dikatakan rakyat sudah cukup pandai, tetapi jangan sampai mereka menjadi korban hasutan yang merugikan masa depan bangsa ini.

Yang dikonteskan sebaiknya platform dan program setiap kelompok sehingga rakyat mendapat pilihan yang adil, tanpa harus diobok-obok lagi emosinya tentang masalah-masalah pribadi sehingga kembali melangkah mundur.

Misalnya, salah satu yang ramai dikampanyekan selama 2014 ini adalah soal ekonomi kerakyatan. Karena membawa nama “rakyat” tentu rakyat ingin lebih tahu tentang maksud istilah itu, sekalipun istilah itu sudah dipakai sejak zaman Bung Hatta pada awal-awal merekahnya Republik ini.

Istilah semula adalah “ekonomi rakyat” yang kemudian saat ini berubah menjadi “ekonomi kerakyatan”. Bung Hatta ingin memopulerkan sistem itu dengan hadirnya sistem koperasi. Masyarakat masa kini, yang tidak terlalu mafhum sejarah ekonomi waktu itu, tentu tidak tahu apakah sistem koperasi itu berjalan sesuai yang diharapkan atau tidak. Sekalipun di Belanda sistem itu boleh dikatakan sukses besar.

Keraguan tentang pengejawantahan sistem ekonomi kerakyatan bisa menimbulkan tanda tanya, apakah akan ada hubungannya dengan nasionalisasi, seperti yang akhir-akhir ini diasumsikan? Sebab, dengan perkembangan ekonomi dunia seperti sekarang, sikap dan tindakan yang bisa menimbulkan kesalahpahaman sebaiknya memang harus dihindari.

Peran pemerintah
Berbeda dengan sistem pasar bebas sepenuhnya (kapitalisme liberal), dalam sistem ekonomi kerakyatan tentunya pemerintah akan memainkan peran yang semakin aktif dalam mengadakan perubahan pada sistem yang selama ini berlaku. Memang, sekalipun tidak harus dengan menjalankan nasionalisasi secara serampangan yang akan merusak tertib ekonomi yang sudah dibangun selama ini, sesuai dengan UUD kita, hadirnya pemerintah makin diperlukan demi memenuhi hajat hidup orang banyak.

Ini mengindikasikan bahwa pemerintah akan lebih banyak berperan tentang alokasi sumber-sumber daya yang ada. Alasannya, sumber daya di bumi pertiwi faktanya makin menipis, sementara itu ledakan penduduk menuntut penyediaan pangan yang lebih besar dan dibarengi dengan tuntutan pemerataan pendapatan. Peningkatan jumlah penduduk yang makin mendekati seperempat miliar tentu saja tidak bisa diabaikan.

Dalam kaitan itu, sektor swasta perlu lebih banyak bekerja sama dengan pemerintah dalam menetapkan prioritas penanaman modal dan sekaligus merumuskan kebijakan teknologi yang lebih tepat, mengingat menurunnya kinerja sektor industri. Untuk menciptakan 'orde baru' lagi di bidang perekonomian nasional memang diperlukan perubahan besar-besaran, yang didukung kebijakan dan kebijaksanaan nasional yang lebih mengutamakan pemerataan kekayaan dan penghasilan masyarakat.

Karena kekayaan maupun kekuasaan selalu bersifat terbatas, perlu ada aturan tentang cara mendistribusikan hal-hal tersebut secara fair, transparan dan adil. Karena selalu saja ada oknum atau kelompok yang serakah dan ingin memonopoli sendiri dengan kekuatan dan kekuasaan yang dimilikinya. Maka peraturan yang transparan dan tegas selalu diperlukan demi ketertiban, lebih-lebih memang tidak ada keberlimpahan yang sifatnya terus-menerus abadi.

Walaupun ada yang mengatakan, keterbatasan selalu menimbulkan ketimpangan distribusi, namun pendapat itu masih harus diragukan kebenarannya. Kenyataannya, manusia yang masih merasa memiliki sumber daya sebanyak yang memuaskan hatinya pun, mereka yang serakah tetap tidak peduli akan kebutuhan orang-orang lain.

Mengapa ramalan selalu meleset ?
Sekitar tiga dasawarsa yang lalu kita pernah diramalkan oleh Arlington Forecasting International Company bahwa antara tahun 1996-2005, Indonesia akan menjadi negara ke-7 termaju setelah Australia, Amerika, Kanada, Inggris, Swedia dan Jerman Barat. Kabar semacam itu tentu saja menggembirakan karena memberikan sebentuk harapan kemajuan yang cerah. Konon kesimpulan itu adalah hasil olahan komputer lembaga tersebut setelah mendapat 64 indikator, lebih dari 200 tren, dan lebih dari 3.500 peristiwa. Semua berkaitan dengan masalah-masalah sosial, politik, ekonomi dan energi.

Kini kita semua tahu, bahwa ramalan itu terbukti jauh meleset! Ramalan kesuksesan Indonesia bukan pertama kali itu diadakan. Masalahnya agar bisa terprogram sesuai dengan kebutuhan maka komputer memerlukan data masukan yang tepat dan akurat. Yang menjadi pertanyaan, apakah indikator pendidikan masyarakat Indonesia waktu itu telah masuk dalam sistem pengolahan komputernya?

Kesulitan-kesulitan praktis dan normatif strategi pendidikan, maupun biayanya yang luar biasa besar, menuntut penelaahan sistem yang ada. Dan pertanyaan selanjutnya adalah; mana yang lebih penting bagi Indonesia, apakah pendidikan yang bertitik berat pada sejarah dan falsafah serta perkembangan kecerdasan pada umumnya, atau bertitik berat pada ketrampilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya?

Faktanya, sistem pendidikan kita disusun oleh kalangan menengah ke atas yang tidak pernah secara langsung merasakan pendidikan macam apa yang sebenarnya diperlukan oleh rakyat jelata sehingga memungkinkannya untuk bisa melakukan mobilitas ke atas (vertikal). Fakta lain, masih banyak pula yang beranggapan bahwa memiliki kredensial seperti ijazah, gelar, atau sertifikat akan menjamin kesempatan dan penempatan kerja.

Tenyata tidak. Dengan kredensial yang sama, anak dari kalangan menengah ke atas akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan; sebab sikap dan perangai seseorang, yang juga merupakan persyaratan penting untuk dapat bekerja, terbentuk bukan di ruang kelas. Jadi ditinjau dari segi ketenagakerjaan, pendidikan formal yang sifatnya umum, dengan demikian tidak selalu menguntungkan bagi anak-anak rakyat jelata.

Semestinya, ada sistem yang membuat pemerataan pendidikan informal di kalangan anak-anak dari segenap lapisan sosial. Antara lain, misalnya, gerakan pramuka dan pandu, atau ormas pemuda dan pelajar yang benar-benar tumbuh dari masyarakat, yang pernah populer di era orde lama, sehingga bisa menjadi sarana mengurangi ketimpangan pergaulan sosial.

Toeti Prahas Adhitama,
Anggota Dewan Redaksi Media Group
MEDIA INDONESIA, 23 Mei 2014

Skenario Pencapresan

Jokowi, Prabowo dan Ical.

Ketika pemilihan legislatif sudah terselenggara pada 9 April 2014, tiga pemenang yang muncul dengan suara terbanyak versi perhitungan cepat berbagai lembaga survei sudah resmi mengajukan calon presiden untuk pemilihan bulan Juli 2014. Terakhir diumumkan calon PDIP, Joko Widodo, populer dipanggil Jokowi, yang baru setahun lebih menjabat gubernur DKI-Jakarta itu, tetapi langsung mencuat elektabilitasnya sebagai calon presiden hasil jajak pendapat berkat gebrakan-gebrakan dan gaya komunikasi serta kepemimpinannya yang membuatnya populer itu.

Sebelumnya, Golkar telah menetapkan Aburizal Bakrie (ARB) sebagai calon tunggal. Namun, yang pertama mengajukan calon presiden adalah Partai Gerindra, yang menampilkan Prabowo Subianto yang juga cepat populer dan menimbulkan optimisme tinggi. Akan tetapi, berbagai lembaga survei juga telah menampilkan beberapa calon dari berbagai partai yang memiliki tingkat elektabilitas yang berbeda. Yang tinggi diproyeksikan sebagai presiden, sedangkan yang sedang dan rendah sebagai wakil presiden.

Dalam basa-basi politik, pencalonan tidak hanya didasarkan pada ketokohan atau popularitasnya, tetapi juga pada platform politik dan ideologi yang menjadi basis partai dari mana calon berasal. Mengantisipasi penyederhanaan struktur dan sistem kepartaian, di antara 12 partai kontestan pemilu dapat dibagi menjadi tiga atau empat golongan atau kekuatan politik.

Golongan Kebangsaan, Golongan Islam, dan Golongan Kerakyatan.

Pertama, adalah golongan kebangsaan yang didukung oleh parta-partai, di antaranya Golkar, Hanura, dan PKP, dengan perolehan suara 20,9 persen. Kedua, golongan Islam, yang terdiri dari PKB, PAN, PKS, PPP, dan PBB dengan 31,4 persen suara. Ketiga, golongan kerakyatan dengan basis PDIP, Gerindra, dan Nasdem dengan elektabilitas 37,7 persen.

Namun, golongan-golongan yang berbasis ideologi dan platform politik itu sulit dibentuk dalam menghadapi pemilu, pertama-tama karena setiap partai dengan kesamaan ideologi, misalnya PDIP dan Gerindra, telah menetapkan calon presidennya sendiri-sendiri. Sungguhpun begitu jika PDIP memenangi pemilu presidensial, partai kerakyatan itu bisa mengajak Gerindra dan Nasdem ikut dalam pemerintahan dan mendukung kabinet dari DPR.

Ketika ditanya mengenai koalisi, Jokowi menolak berbicara mengenai koalisi yang berkonotasi transaksional, yaitu sekedar bagi-bagi kursi. Namun dalam realitas, dari partai manapun, termasuk pemenang pileg, tetap akan melakukan koalisi, terutama untuk mengajak pasangan presiden-wakil presiden dengan berbagai pertimbangan. Misalnya untuk mencapai ambang batas pencalonan atas dasar perolehan suara (popular vote) dan perolehan kursi (elektoral vote), memperoleh pasangan yang saling mengisi atau memilih pasangan yang bisa bekerja sama, juga untuk dukungan dana, tapi ujung-ujungnya mendukung elektabilitas. Namun, demi elegansi, koalisi akan dilakukan atas dasar kesamaan platform politik atau ideologi walaupun sebenarnya bukan merupakan pertimbangan utama.

Akan tetapi, atas dasar elegansi itu, Shalahuddin Wahid, pemimpin Pesantren Tebuireng, yang juga tokoh NU itu mengusulkan tokoh Mahfud MD untuk menjadi pasangan Jokowi yang juga didasarkan pada kedekatan politik kebangsaan antara NU dan kelompok nasionalis. Namun, Surya Paloh mengusulkan Jusuf Kalla untuk pasangan Jokowi atas dasar pertimbangan lain, yaitu memperkuat kepemimpinan Jokowi dengan pengalaman merealisasikan kebijakan dan program.

Hatta Rajasa, Mahfud MD, dan Jusuf Kalla.

Prabowo Subianto konon juga melirik JK, tapi JK sendiri punya banyak pilihan. Sebelumnya, Prabowo konon melirik Hatta Rajasa karena perimbangan “kuat gizinya”. Diharapkan, melalui Hatta Rajasa, Gerindra bisa menghimpun partai-partai Islam lainnya yang sedang memikirkan nasibnya karena perolehan suara di bawah 10 persen itu, kecuali dari PKB jika mengajukan Mahfud MD untuk pasangan Jokowi. Akan tetapi, PKB bisa diterima jika dipasangkan dengan JK walaupun kemungkinan tidak memperoleh dukungan PAN.

Golkar agak sulit memperoleh pasangan karena calonnya, ARB, tersandera dengan kasus Lapindo sehingga elektabilitasnya ical (hilang) dalam survei. Namun, karena kampanye ARB yang simpatik terhadap Islam, peluangnya akan muncul jika partai-partai Islam bisa bersatu untuk mencalonkan tokoh yang komplementer, yaitu Mahfud MD. Jika tidak, peluang satu-satunya adalah berkoalisi dengan Partai Demokrat (PD), apabila PD bersatu untuk mencalonkan Jenderal Pramono Edhie Wibowo, adik ipar SBY.

Dengan skenario semacam itu, persatuan partai-partai Islam, dengan indikator mampu memiliki suara yang sama dalam pencalonan presiden-wakil presiden, diperkirakan sulit terjadi. Hambatan utamanya adalah karena para pemimpin partai yang punya orientasi sendiri-sendiri. Di antara yang tampak adalah bahwa PKB ingin mencalonkan Mahfud MD atau JK berpasangan dengan Jokowi, tapi Hatta Rajasa masih ingin berkuasa melalui Prabowo yang memiliki postur yang lebih kuat untuk menjadi presiden itu. Kedua tokoh itu sama-sama memiliki peluang untuk mendapatkan dukungan dari partai-partai Islam yang bisa menyebabkan partai-partai Islam sulit kompak untuk bersatu.

Hidayat Nurwahid dan Khafifah Indar Parawansa.

Namun, jika ada negosiator yang berwibawa, misalnya para ulama terkemuka yang mendorong partai Islam untuk bersatu dan menjadi kekuatan politik yang menentukan, karena suaranya mencapai 31,4 persen itu, partai Islam bersatu akan bisa mengajukan calon presiden-wakil presiden sendiri dari kalangan mereka sendiri. Meski begitu, partai-partai Islam itu belum menemukan tokoh yang bisa mempersatukan mereka. Dan, peluang tertinggi ada pada JK.

Kemungkinan pasangan JK ada dua. Pertama, Mahfud MD. Namun, dua tokoh itu dicalonkan oleh PKB sendiri sehingga perlu dipilih tokoh dari luar PKB. Kedua, tokoh yang pantas adalah dari kalangan lelaki, Hidayat Nurwahid dari PKS, dan dari perempuan, Khafifah Indar Parawansa.

Fachry Ali mengusulkan agar dilakukan suatu konvensi untuk bisa menentukan pilihan calon presiden-wakil presiden. Gagasan ini perlu diikuti karena pilihan calon tidak bisa dilakukan melalui tawar-menawar transaksional. Dengan konvensi itu, pilihan akan dilakukan dari bawah secara bebas-rahasia, jujur, dan adil yang bisa mengawali tradisi demokrasi yang sehat.

M Dawam Rahardjo,
Ketua Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF)
REPUBLIKA, 15 April 2014