Muhammadiyah di Tahun Politik

Din Syamsuddin (kiri) dan Syafii Maarif (kanan).

Sejak Reformasi tahun 1998, Muhammadiyah selalu berusaha menjaga netralitasnya dalam politik.

Pada masa kepemimpinan Ahmad Syafii Maarif (1998-2005), dengan slogannya “menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik”, bisa dikatakan Muhammadiyah menerapkan kebijakan netralitas pasif.

Pada periode kepemimpinan Din Syamsuddin (2005-2015), Muhammadiyah berubah dari netralitas pasif ke netralitas aktif dengan slogan “menjaga kedekatan yang sama dengan semua partai politik”. Seperti apakah politik Muhammadiyah di bawah kepemimpinan Haedar Nashir (2015-2020), terutama dalam menghadapi pemilihan presiden pada 17 April 2019 nanti?

Layang-layang kreatif bentuk kecebong dan kampret, nampak indah melayang di langit biru.

Berbeda dari periode-periode sebelumnya, kali ini tidak dimunculkan slogan tertentu untuk merumuskan hubungan Muhammadiyah dengan politik. Ketiadaan slogan tertentu itu bisa memiliki beragam tafsir. Bisa jadi Muhammadiyah memilih untuk apolitik dan bisa juga ini merupakan perwujudan dari kebingungan menentukan sikap di tengah polarisasi politik yang tajam, termasuk di dalam tubuh Muhammadiyah sendiri.

Seperti yang berulang kali ditegaskan oleh Haedar Nashir, Muhammadiyah kali ini memilih untuk menjadi “jembatan” dalam politik nasional yang dikotomis dan saling menafikan. “Jika semua ormas maupun lembaga Islam masuk dalam ranah politik, maka akan terjadi politisasi di Indonesia,” ujarnya.

Memilih untuk menjadi jembatan dalam perpolitikan nasional yang sering kali terbelah antara kubu “kampret” dan “kecebong” atau “Islamis” dan “Pancasilais” dan juga menjembatani hubungan yang timpang antara minoritas dan mayoritas sering harus menempuh jalan terjal dan berliku.

Dalam posisi ini, seseorang atau sebuah organisasi harus siap untuk tak mendapatkan apa-apa dan bahkan dihujat dua kubu yang berkompetisi.

Cacat calon
Muhammadiyah menyadari bahwa ketika politik sudah sering kehilangan kewarasannya, perlu ada kelompok yang merelakan dirinya untuk terus mengingatkan, wa tawashau bil-haqqi wa tawashau bis-shabr (mengingatkan tentang kebenaran dan kesabaran).

Masing-masing kubu saat ini seperti buta, atau sengaja membutakan diri, terhadap kelemahan dan cacat dari calonnya. Mereka berusaha, meminjam istilah Avishai Margalit dalam bukunya, The Ethics of Memory (2000), untuk “melupakan” (forget) dan “memaafkan” (forgive) segala cacat dan noda dari calonnya.

Satu kubu melupakan jejak-jejak persoalan yang terkait hak asasi manusia (HAM) dari calon presidennya serta membungkus calon wakil presidennya dengan aura “kesantrian” atau bahkan “keulamaan”. Sementara kubu satunya harus menoleransi “a bit of intolerance” dengan mengangkat beberapa orang yang selama ini memiliki rekam jejak intoleransi menjadi bagian inti pencalonannya guna membentengi diri dari penggunaan isu identitas.

Artikel tentang Jokowi oleh Tom Power, akademisi dari ANU (Australian National University).

Bahkan, mereka ikut mengadopsi elemen dari otoritarianisme (authoritarianism) dalam pemerintahannya demi memenangi Pilpres 2019 nanti (Tom Power, 2018). Meskipun banyak dari pendukung kedua kubu itu yang tahu tentang cacat dan noda ini dan sebelumnya sering berteriak tentang hal ini, kali ini mereka memilih membisu untuk sementara waktu.

Demi akhaffud dararain (memilih yang lebih ringan mudaratnya), kata mereka.

Berbagai ormas Islam memilih untuk terjun langsung dalam gelanggang politik. Bahkan, kantor organisasi Islam tertentu pun saat ini sudah berubah menjadi kantor partai atau posko pemenangan pilpres.

Hal ini di antaranya yang ikut memengaruhi lahirnya polarisasi yang mencoba membenturkan kelompok-kelompok Islam sebagai “NU vs the rest of Islam” atau “Islam Nusantara vs other Islam”.

Old Santri (Santri Tradisional) dan New Santri (Santri Milenial). Terserah mau pilih yang mana, dua-duanya santri.

Dikotomi yang berkembang saat ini bukan lagi antara Muslim dan non-Muslim, melainkan “santri tradisional” vs “santri milenial” atau “old santri” vs “new santri”. Kelompok yang pertama adalah para santri dan alumni pesantren tradisional, kelompok yang kedua adalah didikan halaqoh-halaqoh di berbagai kampus dan alumni sebuah gerakan melawan pencalonan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Desember 2016.

Jika pada tahun 1990-an new santri itu mengacu kepada alumni Institut Agama Islam Negeri (IAIN) atau Universitas Islam Negeri (UIN), saat ini mereka itu tak lagi dimasukkan dalam kategori new santri, tetapi sudah bergabung dengan old santri.

Aliansi NU-PNI-PKI pada masa lalu sudah sering kali disebut di berbagai media sosial. Perlawanan terhadap Islam Nusantara juga terjadi di beberapa tempat, seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Banten. Sebagian orang ketakutan jika Nahdlatul Ulama (NU) betul-betul masuk dalam pusat kekuasaan nantinya akan menghalangi Islam yang lain (Islam non-NU), seperti yang terjadi dengan kasus Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Haedar Nashir, Ketum PP Muhammadiyah saat ini.

Tugas Muhammadiyah
Selain polarisasi di atas, beredar pula pemahaman yang dikotomis terhadap Pancasila dan kebangsaan, antara kelompok yang mendengungkan “NKRI Bersyariah” dan “NKRI [Tanpa Syariah]”, antara Pancasila dan pemahaman sila pertama yang eksklusif atau “Pancasila yang Bertauhid” dan “Pancasila yang inklusif serta pluralis”.

Berbagai benturan dan potensi perpecahan di masyarakat itulah kiranya yang membuat Muhammadiyah secara institusi tak masuk ke politik praktis. “Agar bangsa ini ada kartu pengaman. Kalau semua instansi keagamaan rebutan dalam kepentingan politik, nanti bangsa ini makin mengalami politisasi”, demikian pilihan politik Muhammadiyah saat ini, seperti ditegaskan Haedar Nashir.

Tugas Muhammadiyah adalah menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa dan saat ini berusaha menjadi jembatan yang mempertemukan berbagai kelompok yang berseberangan. Pemilihan presiden merupakan proses atau ritual politik lima tahunan yang menjadi bagian dari dinamika kehidupan kebangsaan.

Jangan sampai proses ini lantas membuat bangsa ini terpecah dan bermusuhan satu sama lain. Demikian pesan moral yang sering disampaikan di Muhammadiyah.

Ahmad Najib Burhani,
Peneliti Senior LIPI
KOMPAS, 25 Januari 2019

Menyaksikan Hebatnya Permainan Watak Jokowi

Siapapun yang sempat menyaksikan debat pertama pasangan capres-cawapres Kamis (17/1/2019) malam, bisa menyaksikan salah satu “kehebatan” Jokowi, yakni “pengendalian diri.” Sebuah permainan watak luar biasa yang hanya bisa dimainkan oleh para aktor kawakan kelas atas.

Puncak “kehebatan” Jokowi terlihat ketika menjawab pertanyaan soal strategi mengatasi politik berbiaya tinggi.

“Untuk pejabat-pejabat birokrasi, rekrutmen harus dilakukan transparan, sederhana, dengan standar-standar yang jelas. Dan untuk jabatan-jabatan politik, perlu sebuah penyederhanaan sistem, di dalam sistem kepartaian kita. Sehingga Pemilu menjadi murah,” ujar Jokowi.

Jokowi memberi contoh ketika pemilihan Wali Kota Solo. Ia mengatakan, betul-betul menggunakan anggaran begitu sangat kecil. Jokowi juga mengaku tidak mengeluarkan dana ketika maju pada Pilgub DKI 2012.

Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo yang beberapa kali tertipu ....

“Ke partai pun, waktu pemilihan gubernur di DKI Jakarta saya tidak mengeluarkan uang sama sekali. Pak Prabowo pun juga tahu mengenai itu. Ketua partai pendukung pun juga tahu mengenai itu,” ucap Jokowi.

Silakan putar kembali rekaman debat yang banyak bertebaran di medsos. Jokowi mengucapkan itu dengan ekspresi datar dan tanpa rasa bersalah. Dia mengucapkan hal itu di depan Prabowo dan adiknya Hashim Djojohadikusumo yang malam itu duduk persis di hadapannya.

Keduanya hanya bisa terbengong-bengong. Bingung, kaget seakan tidak percaya. Kok bisa Jokowi mengucapkan itu tepat di depan mata mereka?

Bolehlah Jokowi mengucapkan hal itu di depan ratusan juta penonton televisi. Tapi langsung di depan Prabowo dan Hashim? Hanya orang super hebat yang berani melakukannya.

Apa ada yang salah dengan ucapan Jokowi? Jokowi tak sepenuhnya salah. Benar dia tak mengeluarkan uang sepeserpun dari kantongnya sendiri. Hashimlah yang mengeluarkan dana ratusan miliar untuk membiayainya, atas permintaannya.

Banyak saksi hidup yang bisa bercerita soal ini. Salah satunya adalah Nicholay Aprilindo sahabat Jokowi dan orang dekat Hashim.

Jokowi menerima bantuan dana dari Hashim berkali-kali. Uang itu diantar langsung oleh Nicho dan beberapa orang lainnya. Ada yang dalam kantong kresek, ada pula yang diantar dalam koper. “Kami antar langsung ke Jokowi di rumah pemenangan. Jumlahnya kalau ditotal bisa ratusan miliar,” ujarnya.

Nicho sangat geram melihat Jokowi tega berkata seperti itu. “Dia berbohong. Banyak saksi mata yang masih hidup,” tegasnya.

Hashim Djojohadikusumo (kiri) dan Nicholay Aprilindo (kanan).

Cerita bermula pada 2008. Jokowi mengundang Nicho ke rumah dinas walikota Solo, Loji Gandrung. Jokowi minta dikenalkan kepada Hashim Djojohadikusumo.

Nicho segera mengatur pertemuan. Pada saat itu, Jokowi memaparkan kesuksesannya jadi walikota Solo kepada Hashim dan meminta dibantu untuk jadi gubernur di DKI Jakarta.

Singkat kata Hashim tertarik.  Namun menyarankan agar Jokowi mencalonkan diri sebagai gubernur Jateng. Jokowi bersikeras ingin menjadi gubernur DKI. Hashim akhirnya setuju dan bersedia mendukungnya.

Persoalan dana sudah selesai. Hashim yang akan menyediakan. Masalahnya Gerindra tidak bisa mengusung sendirian. Kuncinya ada di PDIP tempat Jokowi bernaung. Saat itu PDIP hampir pada keputusan mendukung gubernur incumbent Fauzi Bowo (Foke). Politisi senior PDI Taufik Kiemas, suami Megawati ingin memasangkannya dengan Mayjen TNI (Purn) Adang Ruchiatna.

Kalkulasi Taufik sangat masuk akal. Elektabilitas Foke sangat tinggi. Dia bersedia menanggung semua pembiayaan kampanye. Foke juga sudah memasuki periode kedua. Jadi dengan mendukung Foke dan menempatkan kadernya, PDIP akan sangat diuntungkan.

Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum kepada media juga sudah mengumumkan partainya akan berkoalisi dengan PDIP mengusung Foke-Adang.

Secara politis sesungguhnya peluang Jokowi sudah tertutup. Tak punya modal, elektabiltas rendah, dan di lingkungan PDIP belum menjadi tokoh yang diperhitungkan. Disitulah Prabowo melakukan manuver.

Dia menemui Megawati dan meyakinkannya untuk mengusung Jokowi. Ketika Megawati mengeluh tak punya dana, Prabowo menyatakan akan menanggungnya.

Prabowo (tengah), saat kampanye untuk pasangan Pilgub DKI Jakarta, Jokowi - Ahok.

Jadilah Jokowi dipasangkan dengan Ahok sebagai paslon yang diusung PDIP-Gerindra. Ahok anggota DPR RI Golkar kemudian dinaturalisasi menjadi kader Gerindra.

Peran Prabowo selain menjadi mak comblang, juga menyediakan “maharnya,” sekaligus menyiapkan resepsi pesta pernikahannya. Keduanya terima bersih dan tinggal duduk manis di pelaminan. Jokowi-Ahok sukses mengalahkan Foke-Nachrowi.

Prabowo dalam suatu kesempatan sekilas pernah mengakui perannya itu. “Saya yang bawa beliau dari Surakarta. Saya yang meyakinkan Ibu Mega,” ujarnya. Namun dia tak mau bercerita lebih banyak.

Pengakuan Prabowo dibenarkan Jokowi. Namun menjelang Pilpres 2014, Jokowi mencoba mengaburkan peran Prabowo. “Semua punya peran. Masyarakat punya peran, simpatisan pun ada peran, apalagi partai sangat berperan. Ya tapi, yang bawa saya ke Jakarta bukan siapa-siapa. Kan itu PDI Perjuangan,” ujarnya di Balaikota DKI (27/3/2014).

Smoke and mirrors
Masih banyak “kehebatan” pribadi Jokowi yang bisa kita saksikan dalam debat capres beberapa hari lalu. Dalam salah satu sesi Jokowi mencecar Prabowo soal adanya mantan napi korupsi yang dicalonkan kembali oleh Gerindra.

Melihat Prabowo cukup kelabakan, Jokowi kembali mencecar Prabowo dan mengulang pertanyaannya. Dia merasa sangat yakin karena data itu katanya diambil dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Dalam sesi ini Jokowi kelihatan sangat superior dan berada di atas angin.

Media belakangan mengungkap, 6 orang itu merupakan caleg Gerindra untuk DPRD di beberapa daerah. Pengajuannya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Ketua DPD I dan II. Tidak melalui pintu Prabowo sebagai ketua umum.

Kepada media soal caleg mantan napi koruptor ini Jokowi juga jelas sangat mendukung. Dia menyatakan tidak setuju dengan KPU yang mengeluarkan larangan dan minta aturan itu ditelaah lagi.

“Kalau saya, itu hak. Hak seseorang berpolitik. Konstitusi sudah menjamin untuk memberikan hak kepada seluruh warga negara untuk berpolitik, termasuk mantan napi kasus korupsi,” tegasnya.

Hebat! Jokowi berani menggunakan isu caleg eks napi koruptor itu untuk menyerang Prabowo. Padahal dia sendiri mendukungnya. Sebaliknya cawapres Sandiaga Uno mengaku dilarang Prabowo untuk menyerang Jokowi.

Sandi mengaku akan mempertanyakan kasus penyidik KPK Novel Baswedan yang disiram air keras pada 11 April 2017. Novel harus menjalani perawatan panjang di Singapura dan mata kirinya buta. Sudah hampir dua tahun berselang kasus itu belum juga terungkap.

“Terus terang (isu Novel Baswedan) ada di dalam note saya untuk diangkat. Tapi Pak Prabowo bilang (jangan),” ujar Sandi.

Menonton Jokowi pada debat capres mengingatkan kita pada artikel yang ditulis seorang wartawan asing John McBeth berjudul “Widodo’s smoke and mirrors hide hard truths”.

Dengan difasilitasi oleh media-media yang sebagian besar sudah dikooptasi oleh pemerintah, tulis McBeth di laman atimes.com edisi 23 Januari 2018, Jokowi telah berubah menjadi seorang master permainan Smoke and Mirrors.

Sebuah permainan tipuan “asap dan cermin” yang banyak digunakan oleh para pesulap. Dia meyakinkan publik telah melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dia lakukan.

Pada kasus Prabowo dia melakukan sebaliknya. Dia mencoba mengelabui publik dengan menyembunyikan apa yang telah dia lakukan dan menisbahkannya kepada orang lain. Hebatnya hal itu dengan sangat berani dilakukan di depan Prabowo dan Hashim.

Salut dan selamat! Anda memang layak mendapat “bintang” Pak Jokowi! End

Hersubeno Arief
https://www.hersubenoarief.com/artikel/menyaksikan-kehebatan-permainan-watak-jokowi/

Proaktif Bencana dari Jurnal Ilmiah

Kita bangga bahwa kajian peneliti Indonesia tentang sesar aktif Jawa diterbitkan di jurnal internasional. Kita apresiasi kegigihan ilmuwan Indonesia tersebut.

Karya Endra Gunawan dan Sri Widiyantoro diterbitkan di Journal of Geodynamics. Karya Mudrik R Daryono, Danny H Natawidjaja, Benyamin Sapiie, dan Phil Cummins terbit di Journal Technophysics edisi Januari 2019.

Bentang patahan atau sesar Lembang yang membentuk garis tengah yang membatasi antara kawasan perkotaan Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Bandung, Jawa Barat.

(Foto: KOMPAS).

Patahan ini memiliki dampak yang berbahaya jika terjadi gerakan atau pergeseran tanah pada patahan tersebut.

Bidang keilmuan yang mereka geluti, pada masa lalu, acap dipandang sebelah mata. Namun, kini, seiring meningkatnya literasi masyarakat akan ancaman bencana alam, khususnya gempa dan tsunami, pengetahuan itu menjadi ilmu yang vital. Di Pulau Jawa terdapat jalur patahan aktif yang berpotensi menimbulkan gempa skala besar. Perlu kita garis bawahi, sesar aktif itu ada di dua kawasan padat penduduk, yakni di selatan Jakarta dan utara Bandung.

Seperti dilaporkan harian ini, Senin (7/1/2019), kajian di atas harus mendapat perhatian serius untuk mitigasi bencana ke depan. Inilah yang kita mintakan perhatian kepada otoritas di wilayah yang di dalamnya ada sesar aktif.

Kajian tentang patahan kerak bumi itu tak disertai pernyataan kapan patahan itu akan bergerak dan menimbulkan bencana. Hingga saat ini, sains belum bisa meramalkan kapan gempa akan terjadi. Namun, informasi tentang aktifnya sesar, seperti diperlihatkan gerakan peregangan dan tekanan dilatasi (pengembangan), cukup untuk menjadi alasan bersiap diri.

Kita dituntut bersikap arif antisipatif. Informasi itu patut menjadi sinyal yang harus diperhatikan. Kita mempercayai, dalam urusan menghadapi bencana alam, semakin dini semakin baik, semakin menyeluruh semakin baik.

Sinyal geologi itu mendapat penguatan urgensi mengingat sesar tersebut melalui daerah padat penduduk. Kota seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya menjadi daerah yang masuk dalam peta ancaman. Tanpa bermaksud menakut-nakuti atau membuat hidup menjadi tidak nyaman, persiapan harus dilakukan justru ketika masih ada waktu. Peribahasa mengatakan, sedia payung sebelum hujan, jangan sampai sesal di kemudian hari tiada berguna.

Untuk bersikap antisipatif memitigasi bencana, dibutuhkan penataan ulang, dengan biaya yang tidak kecil. Dalam skala riil, bisa jadi dalam konteks penataan ulang tata ruang, sebagian kota harus dipindahkan. Kekuatan banyak konstruksi dicek ulang. Namun, kita berpandangan, langkah dan upaya ini akan bisa mengurangi kerugian material dan korban jiwa.

Di sinilah dilema muncul. Ancaman gempa termasuk subtil, tak kasatmata, bahkan berbeda dibandingkan dengan letusan gunung api yang jelas tanda dan gejalanya. Apa yang disampaikan oleh ilmuwan dalam jurnal ilmiah itu harus kita terima sebagai informasi yang cukup untuk mengambil langkah mitigatif.

Otoritas di Jawa mungkin akan sulit diyakinkan, dibandingkan otoritas di Sumatera. Gempa di Jawa jarang. Namun, seperti kita baca dalam berita kemarin, jarangnya gempa di Jawa, termasuk di Jakarta, sebenarnya adalah waktu pengumpulan energi. Kian lama tidak gempa, potensi gempa (kuat) justru kian besar. Ahli kita belajar dan mendapat pencerahan dari alam agar kita bisa mendapat pelajaran dan kearifan.

Tajuk Rencana
KOMPAS, 8 Januari 2019

Jakarta 'Terancam Gempa Lebih Dari 8 SR'

Jakarta berpotensi diguncang gempa besar dari megathrust, bahkan hingga lebih dari 8 Skala Richter. Para pakar menyebut potensi tersebut berasal dari zona kegempaan atau seismic gap yang ada di sekitar Jakarta.

“Kekuatannya masih jadi perdebatan di antara para pakar. Diperkirakan antara 8,1 SR hingga 9 SR,” kata Kepala BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika), Dwikorita Karnawati kepada BBC Indonesia, Jumat (02/03/2018).

Menurut Dwikorita, megathrust atau patahan lempeng naik menjadi ancaman besar bagi ibukota negara untuk dilanda gempa. “Belum ada kepastian kekuatannya,” kata dia.

Gempa terakhir yang menguncang Jakarta, yang terjadi pada Januari 2018 lalu sempat membikin panik warga karena guncangannya cukup keras. Gempa berkekuatan 6,1 SR tersebut berpusat di Samudera Hindia, sekitar 61 kilometer dari Lebak, Banten.

Menurut Dwikorita, sumber gempa besar yang mengancam Jakarta berasal dari patahan lempeng yang ada di Selat Sunda. Yakni antara lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia.

“Posisinya tepat di bawah pulau Jawa dan Sumatera. Sekitar 300 kilometer dari Jakarta,” kata Dwikorita yang juga mantan rektor UGM ini.

Perhitungan besarnya gempa hingga lebih dari 8 SR, lanjut dia, berdasarkan hitungan geometri patahan yang akan terjadi. “Itu perkiraan atau estimasi,” ujarnya.

Dwikorita menambahkan secara umum, seluruh wilayah Indonesia berada di atas lempeng tektonik yang punya potensi menghasilkan gempa. “Gempa akan terus terjadi. Semua sudah sadar kondisi ini,” kata dia.

Soal waktu kejadian, lanjut Dwikorita, memang tidak bisa diprediksi oleh para pakar. Karena tidak ada yang bisa memastikan kapan gempa terjadi atau kapan lempeng bergeser.

Pakar gempa Jaya Murjaya menjelaskan gempa berasal dari zona kegempaan kosong atau seismic gap. Pulau Jawa, lanjut Jaya, sudah beberapa kali dilanda gempa berkekuatan lebih dari 7 SR.

Menurut Jaya, semua wilayah tersebut masih berpotensi akan terjadinya gempa yang besar.

“Jika disimulasikan untuk wilayah Jakarta, dengan kekuatan 8,7 SR, maka akan berdampak pada guncangan dengan skala intensitas VI sampai VII MMI,” kata Jaya.

Data dari Pusat Studi Gempa Nasional menyebutkan jumlah sesar aktif di Indonesia juga bertambah, yakni dari 81 sesar pada tahun 2010 menjadi 295 sesar aktif pada tahun 2017.

Antisipasi terhadap gempa besar
Karena gempa adalah sesuatu yang tak bisa ditolak atau dicegah, maka yang perlu dipersiapkan adalah antisipasi jika gempa terjadi. Hal pertama adalah soal struktur bangunan.

Menurut Dwikorita, perlu pemeriksaan apakah semua gedung di Jakarta sudah memenuhi standar antigempa. Mulai dari building code, standar ketahanan gempa, hingga SNI (Standar Nasional Indonesia).

Yang berikutnya adalah soal edukasi masyarakat bagaimana menghadapi gempa, apa yang harus dilakukan ketika gempa terjadi, dan sebagainya.

“Tujuannya adalah meminimalisir korban jiwa. Karena biasanya banyak korban jatuh disebabkan keruntuhan bangunan,” kata dia.

Untuk edukasi masyarakat menghadapi gempa, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyatakan berencana membangun taman hiburan dan edukasi terkait gempa dan juga meningkatkan kesiapsiagaan warga.

Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta Edy Junaidi memastikan setiap gedung bertingkat di Jakarta sudah memenuhi syarat SNI tahan gempa sebagai syarat perizinan. “Hingga kekuatan 8 SR,” kata Edy.

Menurut Edy, syarat gedung bertingkat tahan gempa itu sudah lama diterapkan di Jakarta. Sehingga, kata dia, soal ketahanan gedung bertingkat terhadap gempa seharusnya sudah bukan menjadi isu.

“Para konsultan tidak mungkin membangun gedung tanpa standar antigempa. Mulai dari bahan bangunan, struktur, dan sebagainya,” kata Edy.

Sayangnya, syarat tahan gempa itu hanya berlaku bagi bangunan tinggi namun tidak untuk rumah pribadi atau pemukiman. Namun Edy mengaku tidak khawatir soal rumah di Jakarta.

“Saya tanya, kapan pernah terjadi gempa sampai rumah rubuh di Jakarta?” kata dia. “Untuk rumah-rumah saya belum terlalu khawatir.”

Menerapkan syarat tahan gempa untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah pribadi, kata Edy, adalah sesuatu yang sulit dilakukan. “Rumah saya saja tidak standar gempa. Apa harus saya bongkar?” pungkasnya.

Tito Sianipar
BBC Indonesia
2 Maret 2018
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43254735