Menyaksikan Hebatnya Permainan Watak Jokowi

Siapapun yang sempat menyaksikan debat pertama pasangan capres-cawapres Kamis (17/1/2019) malam, bisa menyaksikan salah satu “kehebatan” Jokowi, yakni “pengendalian diri.” Sebuah permainan watak luar biasa yang hanya bisa dimainkan oleh para aktor kawakan kelas atas.

Puncak “kehebatan” Jokowi terlihat ketika menjawab pertanyaan soal strategi mengatasi politik berbiaya tinggi.

“Untuk pejabat-pejabat birokrasi, rekrutmen harus dilakukan transparan, sederhana, dengan standar-standar yang jelas. Dan untuk jabatan-jabatan politik, perlu sebuah penyederhanaan sistem, di dalam sistem kepartaian kita. Sehingga Pemilu menjadi murah,” ujar Jokowi.

Jokowi memberi contoh ketika pemilihan Wali Kota Solo. Ia mengatakan, betul-betul menggunakan anggaran begitu sangat kecil. Jokowi juga mengaku tidak mengeluarkan dana ketika maju pada Pilgub DKI 2012.

Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo yang beberapa kali tertipu ....

“Ke partai pun, waktu pemilihan gubernur di DKI Jakarta saya tidak mengeluarkan uang sama sekali. Pak Prabowo pun juga tahu mengenai itu. Ketua partai pendukung pun juga tahu mengenai itu,” ucap Jokowi.

Silakan putar kembali rekaman debat yang banyak bertebaran di medsos. Jokowi mengucapkan itu dengan ekspresi datar dan tanpa rasa bersalah. Dia mengucapkan hal itu di depan Prabowo dan adiknya Hashim Djojohadikusumo yang malam itu duduk persis di hadapannya.

Keduanya hanya bisa terbengong-bengong. Bingung, kaget seakan tidak percaya. Kok bisa Jokowi mengucapkan itu tepat di depan mata mereka?

Bolehlah Jokowi mengucapkan hal itu di depan ratusan juta penonton televisi. Tapi langsung di depan Prabowo dan Hashim? Hanya orang super hebat yang berani melakukannya.

Apa ada yang salah dengan ucapan Jokowi? Jokowi tak sepenuhnya salah. Benar dia tak mengeluarkan uang sepeserpun dari kantongnya sendiri. Hashimlah yang mengeluarkan dana ratusan miliar untuk membiayainya, atas permintaannya.

Banyak saksi hidup yang bisa bercerita soal ini. Salah satunya adalah Nicholay Aprilindo sahabat Jokowi dan orang dekat Hashim.

Jokowi menerima bantuan dana dari Hashim berkali-kali. Uang itu diantar langsung oleh Nicho dan beberapa orang lainnya. Ada yang dalam kantong kresek, ada pula yang diantar dalam koper. “Kami antar langsung ke Jokowi di rumah pemenangan. Jumlahnya kalau ditotal bisa ratusan miliar,” ujarnya.

Nicho sangat geram melihat Jokowi tega berkata seperti itu. “Dia berbohong. Banyak saksi mata yang masih hidup,” tegasnya.

Hashim Djojohadikusumo (kiri) dan Nicholay Aprilindo (kanan).

Cerita bermula pada 2008. Jokowi mengundang Nicho ke rumah dinas walikota Solo, Loji Gandrung. Jokowi minta dikenalkan kepada Hashim Djojohadikusumo.

Nicho segera mengatur pertemuan. Pada saat itu, Jokowi memaparkan kesuksesannya jadi walikota Solo kepada Hashim dan meminta dibantu untuk jadi gubernur di DKI Jakarta.

Singkat kata Hashim tertarik.  Namun menyarankan agar Jokowi mencalonkan diri sebagai gubernur Jateng. Jokowi bersikeras ingin menjadi gubernur DKI. Hashim akhirnya setuju dan bersedia mendukungnya.

Persoalan dana sudah selesai. Hashim yang akan menyediakan. Masalahnya Gerindra tidak bisa mengusung sendirian. Kuncinya ada di PDIP tempat Jokowi bernaung. Saat itu PDIP hampir pada keputusan mendukung gubernur incumbent Fauzi Bowo (Foke). Politisi senior PDI Taufik Kiemas, suami Megawati ingin memasangkannya dengan Mayjen TNI (Purn) Adang Ruchiatna.

Kalkulasi Taufik sangat masuk akal. Elektabilitas Foke sangat tinggi. Dia bersedia menanggung semua pembiayaan kampanye. Foke juga sudah memasuki periode kedua. Jadi dengan mendukung Foke dan menempatkan kadernya, PDIP akan sangat diuntungkan.

Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum kepada media juga sudah mengumumkan partainya akan berkoalisi dengan PDIP mengusung Foke-Adang.

Secara politis sesungguhnya peluang Jokowi sudah tertutup. Tak punya modal, elektabiltas rendah, dan di lingkungan PDIP belum menjadi tokoh yang diperhitungkan. Disitulah Prabowo melakukan manuver.

Dia menemui Megawati dan meyakinkannya untuk mengusung Jokowi. Ketika Megawati mengeluh tak punya dana, Prabowo menyatakan akan menanggungnya.

Prabowo (tengah), saat kampanye untuk pasangan Pilgub DKI Jakarta, Jokowi - Ahok.

Jadilah Jokowi dipasangkan dengan Ahok sebagai paslon yang diusung PDIP-Gerindra. Ahok anggota DPR RI Golkar kemudian dinaturalisasi menjadi kader Gerindra.

Peran Prabowo selain menjadi mak comblang, juga menyediakan “maharnya,” sekaligus menyiapkan resepsi pesta pernikahannya. Keduanya terima bersih dan tinggal duduk manis di pelaminan. Jokowi-Ahok sukses mengalahkan Foke-Nachrowi.

Prabowo dalam suatu kesempatan sekilas pernah mengakui perannya itu. “Saya yang bawa beliau dari Surakarta. Saya yang meyakinkan Ibu Mega,” ujarnya. Namun dia tak mau bercerita lebih banyak.

Pengakuan Prabowo dibenarkan Jokowi. Namun menjelang Pilpres 2014, Jokowi mencoba mengaburkan peran Prabowo. “Semua punya peran. Masyarakat punya peran, simpatisan pun ada peran, apalagi partai sangat berperan. Ya tapi, yang bawa saya ke Jakarta bukan siapa-siapa. Kan itu PDI Perjuangan,” ujarnya di Balaikota DKI (27/3/2014).

Smoke and mirrors
Masih banyak “kehebatan” pribadi Jokowi yang bisa kita saksikan dalam debat capres beberapa hari lalu. Dalam salah satu sesi Jokowi mencecar Prabowo soal adanya mantan napi korupsi yang dicalonkan kembali oleh Gerindra.

Melihat Prabowo cukup kelabakan, Jokowi kembali mencecar Prabowo dan mengulang pertanyaannya. Dia merasa sangat yakin karena data itu katanya diambil dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Dalam sesi ini Jokowi kelihatan sangat superior dan berada di atas angin.

Media belakangan mengungkap, 6 orang itu merupakan caleg Gerindra untuk DPRD di beberapa daerah. Pengajuannya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Ketua DPD I dan II. Tidak melalui pintu Prabowo sebagai ketua umum.

Kepada media soal caleg mantan napi koruptor ini Jokowi juga jelas sangat mendukung. Dia menyatakan tidak setuju dengan KPU yang mengeluarkan larangan dan minta aturan itu ditelaah lagi.

“Kalau saya, itu hak. Hak seseorang berpolitik. Konstitusi sudah menjamin untuk memberikan hak kepada seluruh warga negara untuk berpolitik, termasuk mantan napi kasus korupsi,” tegasnya.

Hebat! Jokowi berani menggunakan isu caleg eks napi koruptor itu untuk menyerang Prabowo. Padahal dia sendiri mendukungnya. Sebaliknya cawapres Sandiaga Uno mengaku dilarang Prabowo untuk menyerang Jokowi.

Sandi mengaku akan mempertanyakan kasus penyidik KPK Novel Baswedan yang disiram air keras pada 11 April 2017. Novel harus menjalani perawatan panjang di Singapura dan mata kirinya buta. Sudah hampir dua tahun berselang kasus itu belum juga terungkap.

“Terus terang (isu Novel Baswedan) ada di dalam note saya untuk diangkat. Tapi Pak Prabowo bilang (jangan),” ujar Sandi.

Menonton Jokowi pada debat capres mengingatkan kita pada artikel yang ditulis seorang wartawan asing John McBeth berjudul “Widodo’s smoke and mirrors hide hard truths”.

Dengan difasilitasi oleh media-media yang sebagian besar sudah dikooptasi oleh pemerintah, tulis McBeth di laman atimes.com edisi 23 Januari 2018, Jokowi telah berubah menjadi seorang master permainan Smoke and Mirrors.

Sebuah permainan tipuan “asap dan cermin” yang banyak digunakan oleh para pesulap. Dia meyakinkan publik telah melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dia lakukan.

Pada kasus Prabowo dia melakukan sebaliknya. Dia mencoba mengelabui publik dengan menyembunyikan apa yang telah dia lakukan dan menisbahkannya kepada orang lain. Hebatnya hal itu dengan sangat berani dilakukan di depan Prabowo dan Hashim.

Salut dan selamat! Anda memang layak mendapat “bintang” Pak Jokowi! End

Hersubeno Arief
https://www.hersubenoarief.com/artikel/menyaksikan-kehebatan-permainan-watak-jokowi/

Skenario Pencapresan

Jokowi, Prabowo dan Ical.

Ketika pemilihan legislatif sudah terselenggara pada 9 April 2014, tiga pemenang yang muncul dengan suara terbanyak versi perhitungan cepat berbagai lembaga survei sudah resmi mengajukan calon presiden untuk pemilihan bulan Juli 2014. Terakhir diumumkan calon PDIP, Joko Widodo, populer dipanggil Jokowi, yang baru setahun lebih menjabat gubernur DKI-Jakarta itu, tetapi langsung mencuat elektabilitasnya sebagai calon presiden hasil jajak pendapat berkat gebrakan-gebrakan dan gaya komunikasi serta kepemimpinannya yang membuatnya populer itu.

Sebelumnya, Golkar telah menetapkan Aburizal Bakrie (ARB) sebagai calon tunggal. Namun, yang pertama mengajukan calon presiden adalah Partai Gerindra, yang menampilkan Prabowo Subianto yang juga cepat populer dan menimbulkan optimisme tinggi. Akan tetapi, berbagai lembaga survei juga telah menampilkan beberapa calon dari berbagai partai yang memiliki tingkat elektabilitas yang berbeda. Yang tinggi diproyeksikan sebagai presiden, sedangkan yang sedang dan rendah sebagai wakil presiden.

Dalam basa-basi politik, pencalonan tidak hanya didasarkan pada ketokohan atau popularitasnya, tetapi juga pada platform politik dan ideologi yang menjadi basis partai dari mana calon berasal. Mengantisipasi penyederhanaan struktur dan sistem kepartaian, di antara 12 partai kontestan pemilu dapat dibagi menjadi tiga atau empat golongan atau kekuatan politik.

Golongan Kebangsaan, Golongan Islam, dan Golongan Kerakyatan.

Pertama, adalah golongan kebangsaan yang didukung oleh parta-partai, di antaranya Golkar, Hanura, dan PKP, dengan perolehan suara 20,9 persen. Kedua, golongan Islam, yang terdiri dari PKB, PAN, PKS, PPP, dan PBB dengan 31,4 persen suara. Ketiga, golongan kerakyatan dengan basis PDIP, Gerindra, dan Nasdem dengan elektabilitas 37,7 persen.

Namun, golongan-golongan yang berbasis ideologi dan platform politik itu sulit dibentuk dalam menghadapi pemilu, pertama-tama karena setiap partai dengan kesamaan ideologi, misalnya PDIP dan Gerindra, telah menetapkan calon presidennya sendiri-sendiri. Sungguhpun begitu jika PDIP memenangi pemilu presidensial, partai kerakyatan itu bisa mengajak Gerindra dan Nasdem ikut dalam pemerintahan dan mendukung kabinet dari DPR.

Ketika ditanya mengenai koalisi, Jokowi menolak berbicara mengenai koalisi yang berkonotasi transaksional, yaitu sekedar bagi-bagi kursi. Namun dalam realitas, dari partai manapun, termasuk pemenang pileg, tetap akan melakukan koalisi, terutama untuk mengajak pasangan presiden-wakil presiden dengan berbagai pertimbangan. Misalnya untuk mencapai ambang batas pencalonan atas dasar perolehan suara (popular vote) dan perolehan kursi (elektoral vote), memperoleh pasangan yang saling mengisi atau memilih pasangan yang bisa bekerja sama, juga untuk dukungan dana, tapi ujung-ujungnya mendukung elektabilitas. Namun, demi elegansi, koalisi akan dilakukan atas dasar kesamaan platform politik atau ideologi walaupun sebenarnya bukan merupakan pertimbangan utama.

Akan tetapi, atas dasar elegansi itu, Shalahuddin Wahid, pemimpin Pesantren Tebuireng, yang juga tokoh NU itu mengusulkan tokoh Mahfud MD untuk menjadi pasangan Jokowi yang juga didasarkan pada kedekatan politik kebangsaan antara NU dan kelompok nasionalis. Namun, Surya Paloh mengusulkan Jusuf Kalla untuk pasangan Jokowi atas dasar pertimbangan lain, yaitu memperkuat kepemimpinan Jokowi dengan pengalaman merealisasikan kebijakan dan program.

Hatta Rajasa, Mahfud MD, dan Jusuf Kalla.

Prabowo Subianto konon juga melirik JK, tapi JK sendiri punya banyak pilihan. Sebelumnya, Prabowo konon melirik Hatta Rajasa karena perimbangan “kuat gizinya”. Diharapkan, melalui Hatta Rajasa, Gerindra bisa menghimpun partai-partai Islam lainnya yang sedang memikirkan nasibnya karena perolehan suara di bawah 10 persen itu, kecuali dari PKB jika mengajukan Mahfud MD untuk pasangan Jokowi. Akan tetapi, PKB bisa diterima jika dipasangkan dengan JK walaupun kemungkinan tidak memperoleh dukungan PAN.

Golkar agak sulit memperoleh pasangan karena calonnya, ARB, tersandera dengan kasus Lapindo sehingga elektabilitasnya ical (hilang) dalam survei. Namun, karena kampanye ARB yang simpatik terhadap Islam, peluangnya akan muncul jika partai-partai Islam bisa bersatu untuk mencalonkan tokoh yang komplementer, yaitu Mahfud MD. Jika tidak, peluang satu-satunya adalah berkoalisi dengan Partai Demokrat (PD), apabila PD bersatu untuk mencalonkan Jenderal Pramono Edhie Wibowo, adik ipar SBY.

Dengan skenario semacam itu, persatuan partai-partai Islam, dengan indikator mampu memiliki suara yang sama dalam pencalonan presiden-wakil presiden, diperkirakan sulit terjadi. Hambatan utamanya adalah karena para pemimpin partai yang punya orientasi sendiri-sendiri. Di antara yang tampak adalah bahwa PKB ingin mencalonkan Mahfud MD atau JK berpasangan dengan Jokowi, tapi Hatta Rajasa masih ingin berkuasa melalui Prabowo yang memiliki postur yang lebih kuat untuk menjadi presiden itu. Kedua tokoh itu sama-sama memiliki peluang untuk mendapatkan dukungan dari partai-partai Islam yang bisa menyebabkan partai-partai Islam sulit kompak untuk bersatu.

Hidayat Nurwahid dan Khafifah Indar Parawansa.

Namun, jika ada negosiator yang berwibawa, misalnya para ulama terkemuka yang mendorong partai Islam untuk bersatu dan menjadi kekuatan politik yang menentukan, karena suaranya mencapai 31,4 persen itu, partai Islam bersatu akan bisa mengajukan calon presiden-wakil presiden sendiri dari kalangan mereka sendiri. Meski begitu, partai-partai Islam itu belum menemukan tokoh yang bisa mempersatukan mereka. Dan, peluang tertinggi ada pada JK.

Kemungkinan pasangan JK ada dua. Pertama, Mahfud MD. Namun, dua tokoh itu dicalonkan oleh PKB sendiri sehingga perlu dipilih tokoh dari luar PKB. Kedua, tokoh yang pantas adalah dari kalangan lelaki, Hidayat Nurwahid dari PKS, dan dari perempuan, Khafifah Indar Parawansa.

Fachry Ali mengusulkan agar dilakukan suatu konvensi untuk bisa menentukan pilihan calon presiden-wakil presiden. Gagasan ini perlu diikuti karena pilihan calon tidak bisa dilakukan melalui tawar-menawar transaksional. Dengan konvensi itu, pilihan akan dilakukan dari bawah secara bebas-rahasia, jujur, dan adil yang bisa mengawali tradisi demokrasi yang sehat.

M Dawam Rahardjo,
Ketua Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF)
REPUBLIKA, 15 April 2014

Susun Strategi untuk Pemilihan Presiden

Pemilihan umum legislatif telah berlangsung secara serentak, Rabu (9/4) lalu. Komisi Pemilihan Umum akan menghitung perolehan suara setiap partai politik peserta pemilu, dan diharapkan hasilnya akan diumumkan pada tanggal 5 atau 6 Mei mendatang.

Namun, dari hasil hitung cepat Kompas, disebutkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berada di urutan teratas dengan raihan suara 19,24 persen, diikuti Golkar di urutan kedua dengan 15,01 persen, Gerindra di urutan ketiga (11,77 persen), Demokrat di urutan keempat (9,43 persen), dan PKB di urutan kelima (9,12 persen).

Walaupun PDI-P berada di urutan teratas, raihan suaranya tidak sebesar yang diperkirakan dalam survei Kompas pada bulan Januari lalu. Menurut hasil survei Kompas itu, PDI-P akan meraih suara 21,8 persen. Survei itu dilakukan sebelum Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, yang akrab disapa Jokowi, diumumkan PDI-P sebagai calon presiden. Sama seperti PDI-P, survei Kompas menempatkan Golkar di tempat kedua dengan raihan suara 16,5 persen. Adapun Gerindra berada di urutan ketiga dengan 11,5 persen suara. Khusus Gerindra, angkanya hampir sama dengan hasil hitung cepat Kompas, hanya terpaut sekitar 0,2 persen.

Adapun Demokrat berada di urutan keempat dengan raihan suara 6,9 persen. Angka ini 2,53 persen lebih rendah dari capaian Demokrat dalam hitung cepat Kompas. Kejutan terjadi di urutan kelima. Survei Kompas menempatkan Nasdem di urutan kelima dengan 6,9 persen. Kenyataannya, Nasdem memang memperoleh 6,71 persen. Namun, dengan angka itu, Nasdem berada di urutan kedelapan. Dan, urutan kelima ditempati oleh PKB dengan perolehan 9,12 persen.

Kelihatannya dalam hari-hari mendatang, persoalan tentang siapa akan berkoalisi dengan siapa akan ramai diperdebatkan. Mengingat tidak ada satu pun partai politik yang meraih suara di atas 25 persen, yaitu angka yang diperlukan untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Joko Widodo alias Jokowi, capres dari PDI-P.

Berpengaruh atau tidak
Melihat hasil yang diperoleh PDI-P dalam hitung cepat Kompas, banyak yang mempertanyakan, apakah ada pengaruh dari dicalonkannya Jokowi sebelum pemilu legislatif dilaksanakan? Sangat sulit menjawab pertanyaan itu. Ini karena pihak yang mengatakan ada pengaruhnya bisa saja mengatakan, tanpa Jokowi perolehan PDI-P akan lebih rendah lagi. Hal itu mengingat, dalam Pemilu Legislatif 2009, perolehan suara PDI-P hanya 14,03 persen.

Sementara pihak yang mengatakan tidak ada pengaruhnya dapat beralasan, sesungguhnya pada 2009, perolehan PDI-P sekitar 19,22 persen. Kecurangan dalam Pemilu 2009-lah yang membuat perolehan suara PDI-P hanya 14,03 persen.

Perdebatan kedua pihak bisa panjang dan menghabiskan energi, dan tetap tidak akan dapat ditemukan jawabannya. Apakah dicalonkannya Jokowi sebelum pemilu legislatif dilaksanakan, ada pengaruhnya atau tidak? Daripada menghabiskan energi yang tidak perlu, lebih baik PDI-P berpikir keras akan berkoalisi dengan siapa. Dan, segera menyusun strategi untuk menghadapi pemilihan presiden (pilpres) pada 9 Juli mendatang. Demikian pula dengan partai-partai lain, khususnya tiga parpol yang berada di urutan teratas.

Prabowo Subianto, capres yang diusung Gerindra.

Perhitungkan matang-matang
Ketiga partai yang berada di urutan teratas perlu melihat kembali ke Pilpres 2004, ketika itu presiden terpilih justru datang dari Partai Demokrat yang berada di urutan kelima dengan hanya meraih suara 7,45 persen. Pilpres 2004 memperlihatkan tidak adanya keterkaitan antara partai yang memperoleh suara mayoritas dan calon presiden yang diajukannya.

Dalam Pemilu Legislatif 2004, PDI-P yang berada di urutan kedua dengan perolehan suara 18,53 persen ternyata tidak berhasil memenangkan Megawati sebagai presiden. Bahkan, calon presiden yang diajukan Golkar, yang dalam pemilu legislatif saat itu (tahun 2004) menempati urutan teratas dengan raihan suara 21,58 persen, ternyata tidak lolos ke putaran kedua.

Keadaan yang hampir sama juga terjadi dalam Pilpres 2009. Memang dalam pemilu legislatif tahun 2009, Partai Demokrat memperoleh suara 20,85 persen, tetapi itu tidak ada kaitannya dengan terpilihnya kembali Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden.

Dengan partai yang hanya memperoleh suara 7,45 persen saja, Susilo Bambang Yudhoyono bisa terpilih sebagai presiden. Apalagi ketika Pilpres 2009, saat itu ia maju kembali sebagai petahana.

Siapa yang akan menjadi Presiden Indonesia 2014 - 2019 ?

Dalam Pemilu Legislatif 2009, Golkar berada di urutan kedua dengan raihan suara 14,45 persen, diikuti PDI-P di urutan ketiga dengan 14,03 persen. Namun, dalam pemilihan presiden tahun 2009 itu, Jusuf Kalla-Wiranto yang diajukan Golkar, hanya meraih 12,41 persen suara, kalah dari Megawati-Prabowo yang meraih 26,79 persen. Adapun Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono meraih 60,80 persen.

Melihat kecenderungan seperti itu, maka tidak ada pilihan lain bagi partai yang masuk lima besar, untuk memperhitungkan opsi yang mungkin dimainkannya. Kompromi jelas diperlukan mengingat tidak adanya satu pun partai politik yang mampu meraih suara di atas 20 persen.

Untuk memperoleh gambaran tentang siapa yang memiliki peluang paling besar untuk menjadi presiden RI periode 2014-2019, tidak ada salahnya jika kita melirik hasil survei Kompas tentang sosok presiden pilihan publik yang diadakan tahun 2014. Tempat teratas diduduki oleh Jokowi (43,5 persen), diikuti Prabowo di urutan kedua (11,2 persen), kemudian Aburizal Bakrie berada di tempat ketiga (9,2 persen) dan Wiranto di tempat keempat dengan perolehan 6,3 persen.

Adalah penting untuk menentukan pasangan yang paling cocok untuk dipilih sebagai presiden dan wakil presiden. Sepopuler apa pun calon yang diajukan sebagai presiden, dapat menjadi tidak berarti jika calon itu dipasangkan dengan orang yang salah.

James Luhulima,
Wartawan Senior Kompas
KOMPAS, 12 April 2014