Sang Demokrat atau Sutradara Tonil?

Dari balik dinding tahanan, sayup-sayup saya mendengar hiruk-pikuk pengesahan RUU Pilkada. Musababnya, sikap Fraksi Demokrat yang walk out (WO) menjelang voting. Alasan Demokrat karena 10 poin perbaikan yang diusungnya tidak diterima oleh koalisi pendukung pilkada langsung.

Kekecewaan publik terhadap sikap Demokrat, khususnya kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat, SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) merebak, bahkan mengalahkan kekecewaan atas “kalahnya” pilkada langsung dalam voting tersebut.

Bahkan saya berhipotesis, jika Demokrat ikut voting dan pilkada langsung tetap kalah, masyarakat tidak akan sekecewa ini karena manfaat versus mudarat pilkada langsung atau lewat DPRD adalah diskusi yang bisa terus berkembang seiring berjalannya waktu. Metode pilkada bukanlah perkara halal-haram yang mutlak.

Masyarakat lebih marah atas ketidakjelasan sikap. Masyarakat marah kepada Demokrat sebagai pihak yang seharusnya bisa melakukan sesuatu, mengambil sikap yang jelas untuk memperjuangkan suatu pilihan, tetapi membuang kesempatan itu karena kepentingan yang sulit diterima logika publik.

Tak Ada Pilihan
Apa yang dimaksud kepentingan yang sulit diterima publik? Kita tahu bahwa sejak lama hubungan Susilo Bambang Yudhoyono dengan Megawati Soekarnoputri membeku. Kebekuan ini menyebabkan SBY, selaku ketua umum Partai Demokrat dan juga presiden yang akan lengser, kesulitan untuk membangun komunikasi dengan Jokowi-JK, baik sejak pilpres hingga pasangan itu menjadi presiden dan wakil presiden terpilih.

SBY tahu, dan tidak punya pilihan, kecuali mendekat kepada Jokowi-JK untuk melancarkan proses transisi pemerintahan dan mengamankan diri dan keluarganya di masa datang. Karena itu, sejak pilpres, Demokrat membangun citra netral, walaupun itu pasti mengundang kekecewaan Hatta Rajasa, pasangan Prabowo dalam pilpres yang juga mantan menteri yang paling loyal sekaligus besan SBY.

Kita bisa menyaksikan betapa selama pilpres, Demokrat bergerak bak tari poco-poco dari Kawanua: ke kanan lalu ke kiri lalu ke depan, goyang-goyang sebentar, lalu kembali ke titik semula alias tidak ke mana-mana. Ada orang-orang yang diutus ke kedua kubu, tapi setahu saya tidak terlalu digubris, khususnya oleh kubu Jokowi-JK. Kegagalan poco-poco pada pilpres itulah yang membuat SBY tidak punya pilihan.

Berbeda dengan bukunya yang berjudul “Selalu Ada Pilihan”. SBY tahu salah satu momen terakhir yang bisa digunakan untuk mencairkan kebekuan komunikasi dirinya dengan kubu Jokowi-JK tinggal pengesahan RUU Pilkada. Sebagai seorang perancang skenario yang apik, SBY sudah menjalankan permainannya sejak “tampil” di YouTube dan mengatakan mendukung pilkada langsung. Kita membaca di media betapa pernyataan SBY tersebut masih ditanggapi kader Demokrat sebagai gagasan, bukan perintah.

Kader Demokrat juga menganggap saat itu SBY berbicara sebagai presiden, bukan ketua umum Partai Demokrat. Sikap Demokrat baru jelas beberapa hari kemudian lewat konferensi pers. Yang menarik, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan menyatakan pemerintah telah memasukkan 10 poin perbaikan pilkada langsung yang diajukan Demokrat ke dalam RUU.

Masyarakat Menilai
Ternyata “10 poin perbaikan” inilah yang dijadikan sebagai bargaining Demokrat. Ini juga yang menjadi alasan walk out menjelang Rapat Paripurna. Mereka berdalih bahwa 10 poin perbaikan tidak diterima oleh forum lobi fraksi. Yang menarik jika kita membaca media, menjelang rapat, anggota DPR RI dari PDI Perjuangan Arif Wibowo menyatakan pihaknya secara prinsip sepakat dengan Demokrat mengenai perbaikan pilkada langsung, hanya masih ada hal-hal kecil yang perlu dibicarakan dengan Demokrat dan fraksi-fraksi lain.

Menurut Arif Wibowo, untuk sekarang (menjelang Rapat Paripurna) pihaknya fokus pada hal-hal pokok. Lalu apakah Demokrat bersikap drastis hanya karena hal-hal kecil? Seperti layaknya film India, jagoannya datang belakangan. Seperti kita tahu, SBY kemudian menyatakan kecewa dengan proses dan hasil rapat paripurna dan akan memperjuangkan pilkada langsung melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi.

SBY menyatakan akan mencari siapa dalang dibalik WO Fraksi Demokrat menjelang voting. Belakangan setelah kembali dari luar negeri SBY menyatakan akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), termasuk memasukkan 10 poin perbaikan. Terhadap materi ini, sulit dibedakan apakah SBY sedang berposisi sebagai presiden RI atau ketua umum Partai Demokrat.

Sebagai orang yang pernah di Partai Demokrat, pernyataan terakhir ini sangat lucu. Mereka yang memahami struktur dan proses pengambilan keputusan di internal Demokrat paham betul bagaimana tidak ada sehelai daun pun jatuh tanpa persetujuan SBY. Jadi pernyataan “mencari dalang” lebih tepat dibaca “mencari kambing hitam” agar sinetron ini terus berlanjut. Orang awam pun bisa menilai skema permainan ini.

Dalam kalkulasi politik pencitraan SBY, jika skenario uji materi dikabulkan MK, maka kredit dan pujian akan berdatangan kepadanya sebagai pahlawan demokrasi. Insiden WO Fraksi Demokrat adalah kesalahan segelintir oknum. Apalagi, SBY punya alibi sedang berada di luar negeri, persis ketika terjadi rapat tentang Bank Century dan beberapa peristiwa penting lainnya di tanah air. Boleh jadi SBY mengharapkan masyarakat lupa, siapa yang sebenarnya memperjuangkan pilkada langsung.

Jika nanti pilkada langsung diterapkan, itu akan diklaim sebagai legacy SBY. Ini juga yang akan digunakan sebagai modal merehabilitasi hubungan dengan kubu Jokowi-JK. Demikian halnya dengan skenario menerbitkan perppu yang dianggap sebagai pilihan populer karena sesuai dengan selera opini publik. Jika perppu disetujui DPR, jelas akan menjadi kredit politik penting bagi SBY.

Apalagi secara substansi, ide politik itu sejalan dengan yang diperjuangkan oleh koalisi politik pendukung Jokowi-JK. Dengan demikian, secara citra dapat poin, secara politik juga mendapat keuntungan. Tapi akhirnya poco-poco tetaplah sebuah tarian hiburan. Walau SBY sudah balenggang pata-pata dan pe goyang pica-pica, masyarakat punya penilaiannya sendiri. Ternyata penilaian itu bukanlah tepuk tangan, apalagi standing ovation di akhir pertunjukan.

Masyarakat sudah cerdas dan mampu mengekspresikan dirinya. Tagar #ShameOnYouSBY yang sampai menjadi trending topic dunia di Twitter hingga menarik perhatian media internasional adalah “hadiah” sekaligus simbol perlawanan masyarakat kepada presiden yang akan segera undur diri itu. Sekali lagi, masyarakat lebih marah kepada ketidakjelasan dan kepalsuan sikap, ketimbang terhadap sebuah kekalahan dalam suatu pertandingan yang jujur dan fair. Inilah pelajaran penting demokrasi bagi bangsa ini.

Demokrasi memang membutuhkan demokrat sejati. Nah, yang perlu dijawab adalah, apakah yang tersedia adalah sosok Sang Demokrat atau sutradara tonil (teater)?
Wallahu a‘lam. Hanya Tuhan yang tahu.

Anas Urbaningrum,
Pernah Menjadi Politikus Partai Demokrat
KORAN SINDO, 3 Oktober 2014

Paradoks Demokrasi

Partai politik penuh dengan paradoks belakangan ini, termasuk Partai Demokrat (PD) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Mereka menunjukkan sikap yang saling bertentangan terhadap subyek yang sama sehingga akhirnya menimbulkan kontradiksi.

Pertama, mari kita soroti Partai Demokrat (PD). Partai ini di satu sisi sangat menekankan demokrasi, tecermin dari nama partai itu sendiri. Namun di sisi lain, mengapa para kadernya, terlebih para pemimpinnya, tak berjiwa demokratis? Gede Pasek Suardika dipecat sebagai anggota DPR tanpa bukti pelanggaran hukum negara ataupun melanggar konstitusi partai.

Diduga kuat Pasek didepak karena kedekatannya dengan Anas Urbaningrum (mantan Ketua Umum DPP PD) dan keterlibatannya sebagai sekjen di Perhimpunan Pergerakan Indonesia (ormas baru yang didirikan Anas). Maka, pada pertengahan September lalu Pasek dicopot dari jabatan Ketua Komisi III DPR.

Anas Urbaningrum dan Gede Pasek Suardika, bercengkerama ketika keduanya masih aktif di Partai Demokrat.

Cacat hukum
Anehnya, surat keputusan pemecatan Pasek dari Fraksi PD DPR diteken oleh Ketua Harian PD Syariefuddin Hasan dan Sekretaris Jenderal PD Edhie Baskoro Yudhoyono. Padahal, lazimnya sebuah organisasi, tanda tangan sekretaris jenderal selalu bersanding dengan tanda tangan ketua umum. Artinya, seharusnya yang meneken surat itu adalah ketua umum bersama sekretaris jenderal.

Maka, tidak salah apabila Ketua DPR Marzuki Ali, yang notabene juga Wakil Ketua Dewan Pembina PD, mengatakan surat pemecatan Pasek cacat hukum karena tidak memenuhi asas legal yang semestinya.

Inilah paradoks demokrasi itu. Bukankah selain sebagai kader PD, Pasek juga wakil rakyat? Apakah rakyat yang diwakili Pasek sudah ditanya oleh para pemimpin PD sebelum memutuskan pemecatan itu?

Di internal PD sendiri, apakah Pasek sudah diajak bicara secara terbuka dan diberi kesempatan membela diri? Sudahkah peringatan pertama sampai terakhir disampaikan sebelum Pasek diberhentikan?

Kalau itu semua jawabannya “tidak”, layaklah PD dikategorikan sebagai partai berlabel demokrasi minus pemimpin yang demokrat. PD hanyalah sebuah infrastruktur demokrasi yang tidak didukung nilai-nilai demokrasi.

Tentu, ini merupakan pembelajaran politik yang tidak baik bagi rakyat. Sebab, hakikat demokrasi bukanlah soal siapa yang lebih dominan memegang kekuasaan. Demokrasi juga tidak identik dengan proses pemilihan atau pergantian para elite. Demokrasi lebih menekankan terjadinya dialog yang terbuka dan setara di antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Dengan demikian, ruang-ruang partisipasi publik terbuka lebar dan benih-benih demokrasi berkembang sehat.

Joko Widodo alias Jokowi yang masih di bawah bayang-bayang Megawati.

Bergantung ketua
Paradoks kedua tampak di tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Partai ini juga sangat menekankan demokrasi sesuai namanya. Namun, lihatlah fenomena politik beberapa bulan belakangan ini. Dalam berbagai survei tentang figur calon presiden 2014 idaman rakyat, Gubernur DKI Jokowi yang juga kader PDI-P selalu menempati posisi teratas, melebihi Ketua Umum PDI-P yang juga mantan presiden, Megawati Soekarnoputri.

Pertanyaannya, mengapa hingga kini PDI-P tak kunjung mendeklarasikan Jokowi secara resmi sebagai calon presiden dalam Pilpres 2014? Jawabannya: menunggu restu Megawati.

Artinya, keputusan memajukan Jokowi atau tidak sangat bergantung pada Megawati. Soal kapan mendeklarasikan, itu pun bergantung pada instruksi Ketua Umum DPP PDI-P ini. Padahal, tak dapat dimungkiri, rakyat sudah gemas melihat sikap Megawati. Sampai-sampai banyak kalangan mengancam di media sosial untuk memboikot pemilu alias “golput” jika Jokowi tak segera dideklarasikan.

Inilah paradoks demokrasi berikutnya. Sebab, sejatinya demokrasi tak bergantung pada satu orang saja. Apalagi satu orang yang memegang kekuasaan lebih besar ketimbang orang-orang lainnya. Demokrasi mestinya berdiri di atas prinsip setiap orang setara dan setiap orang berhak mengemukakan pendapatnya. Terkait PDI-P dan Jokowi, mekanisme voting jelas lebih elegan dibanding terus-menerus menunggu (restu?) kapan Megawati mau bicara soal capres.

Budaya restu
Namun, mungkin kita maklum akan dua hal ini. Pertama, Megawati selama ini memang tak betul-betul pas untuk diidentikkan sebagai figur yang demokratis. Banyak kebijakan PDI-P harus melalui restu Megawati terlebih dulu sebagai sang pemilik otoritas sekaligus sosok yang sangat dominan di PDI-P. Megawati bagaikan patron, kader-kader lainnya ibarat klien yang harus memperlihatkan ketundukan total kepadanya.

Kedua, PDI-P selama dipimpin Megawati belum betul-betul mengalami transformasi politik yang modern menuju demokrasi dan karenanya belum sepenuhnya menghayati nilai-nilai demokrasi.

Dalam sistem demokrasi tersedia peluang untuk pergantian pemimpin secara terbuka. Artinya, siapa saja bisa menggantikan ketua umum sesuai aturan main yang berlaku. Pertanyaannya, siapakah yang bisa menggantikan Megawati sebagai ketua umum selama Megawati masih eksis? Sungguh sulit menjawabnya.

Sekarang dan ke depan, PDI-P dan Megawati patut memikirkan dua hal ini secara serius.

Pertama, jika betul-betul ingin menjadikan PDI-P sebagai infrastruktur politik yang modern, tidak ada pilihan lain bagi PDI-P kecuali bertransformasi untuk lebih menghayati nilai-nilai demokrasi. Ini penting demi terjadinya demokrasi yang diperluas dan diperdalam (widening and deepening democracy system) seperti yang dikatakan dua pemikir demokrasi, Juan J Linz dan Alfred Stephan (1996).

Kedua, jika ingin kembali berjaya seperti dalam Pemilu 1999, tidak perlu menunggu lebih lama lagi untuk memutuskan posisi Jokowi terkait Pilpres 2014.

Victor Silaen,
Dosen FISIP Universitas Pelita Harapan
KOMPAS, 3 Maret 2014

Tiga Pertanyaan untuk SBY

Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Sanur Bali yang diduga akan diwarnai ketegangan antarfaksi yang bertarung, yaitu faksi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Anas Urbaningrum, ternyata berlangsung adem-ayem dan berakhir dengan keputusan aklamasi memilih SBY sebagai ketua umum Partai Demokrat sampai 2015.

Meskipun proses pemilihan SBY sebagai ketua umum Partai Demokrat menggantikan Anas Urbaningrum berlangsung lancar, bukan berarti Partai Demokrat sebagai partai pemenang pemilu 2009 otomatis bebas dari persoalan politik. Justru menurut hemat penulis, tampilnya Presiden SBY sebagai ketua umum Partai Demokrat akan memunculkan persoalan baru di tengah belum tuntasnya persoalan lama.

Apabila dikalkulasi beberapa soal krusial yang melekat dalam tubuh Partai Demokrat satu tahun menjelang Pemilu 2014, setidaknya ada tiga pertanyaan yang patut dijawab Partai Demokrat di bawah kepemimpinan SBY.

Pertama, mampukah Demokrat menaikkan elektabilitasnya setelah langsung dipimpin SBY? Kedua, mampukah Demokrat di bawah kepemimpinan SBY merangkul faksi-faksi yang saling bertikai? Ketiga, di bawah pelukan dan arahan dari SBY apakah Partai Demokrat dapat menjadi partai modern yang mandiri atau akan tetap menjadi partai yang tidak bisa lepas dari nama besar SBY dan keluarganya?

Peran SBY
Persoalan pertama, terpilihnya SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat menggantikan Anas Urbaningrum ini oleh para pendukungnya dianggap sebagai suatu kebutuhan yang mendesak, sebab hanya beliaulah yang dianggap mampu mengarahkan Partai Demokrat untuk kembali menjadi partai pemenang sekaligus mendongkrak elektabilitas yang tengah terjun bebas.

Meskipun argumen ini terlihat kuat, karena SBY merupakan Presiden yang terpilih dalam dua kali masa jabatan, namun pandangan ini bukan tanpa kelemahan. Realitasnya, turunnya elektabilitas Partai Demokrat tidak terpisah dengan persepsi publik terhadap kinerja Kabinet di bawah pimpinan Presiden SBY. Seperti diutarakan dalam riset Lingkaran Survei Indonesia (5 Februari 2013) bahwa buruknya persepsi publik terhadap kinerja kabinet SBY mempengaruhi turunnya elektabilitas Partai Demokrat.

Lebih jauh LSI menjelaskan bahwa sebanyak 42,56% publik tidak puas terhadap kinerja menteri dari Partai Demokrat. Pendeknya bahwa turun gunungnya SBY akan mendongkrak elektabilitas partai belum tentu solusi yang tepat, mengingat kepemimpinan SBY dalam mengelola pemerintahan turut menyumbang jatuhnya elektabilitas Partai Demokrat.

Apalagi sentimen publik baik terhadap SBY maupun demokrat bisa mengarah negatif ketika secara obyektif mereka melihat bahwa di tengah banyaknya persoalan yang ia hadapi sebagai presiden, ia masih mengambil jabatan sebagai ketua umum Partai. Rakyat akan bertanya-tanya di tengah tumpang tindihnya peran dan jabatan. Siapakah yang didahulukan? Kepentingan bangsa atau kepentingan golongan?

Benturan Antarfaksi
Persoalan kedua yang patut dikemukakan terkait dengan konflik di internal Partai Demokrat adalah bahwa para pendukung SBY di lingkup internal Partai Demokrat mempercayai bahwa tampilnya SBY akan menjadi perekat dan merangkul semua kelompok. Sehingga setiap pihak yang bertikai akan segan terhadap SBY untuk melakukan manuver-manuver bagi persoalan konflik di internal PD.

Namun demikian jawaban seperti ini juga mengandung persoalan. Dengan tetap mengandalkan figur SBY setiap ada keretakan ataupun faksionalisasi politik, maka Demokrat akan kehilangan kesempatan membangun mekanisme organisasi dan sistem yang dapat menjadi sarana rekonsiliasi konflik antara faksi-faksi di dalamnya.

Sangat disayangkan proses pembangunan kelembagaan politik yang telah dibangun pilarnya pada masa kepemimpinan Anas Urbaningrum, terancam runtuh kembali ketika figur dikedepankan kembali (SBY) di atas mekanisme institusional. Sementara itu kembalinya elite-elite Partai Demokrat kepada SBY ketika ada persoalan, menunjukkan dan mempertontonkan bahwa proses rekrutmen kepemimpinan tidak berjalan dengan baik.

Kondisi ini menunjukkan kepada publik, bahwa tidak ada figur di dalam Partai Demokrat yang mampu mengelola konflik dan memimpin partai di tengah gelombang badai konflik. Apabila dibiarkan terus seperti ini Partai Demokrat hanya akan memproduksi model politisi yang tak bisa menyapih dan tak bisa disapih, bukan negarawan yang handal.

Dalam perkembangan politik di Indonesia, di mana publik semakin lama semakin melek politik dan semakin memiliki pendidikan politik yang baik, maka konsekuensinya akan semakin sedikit publik yang akan melirik apalagi memilih partai berlambang mercy ini.

Hatta Rajasa dan Aulia Pohan, dua besan SBY.

Konsolidasi Dinasti
Problem ketiga yang muncul setelah dipilihnya SBY sebagai Ketua Umum adalah Partai Demokrat berpotensi menjadi partai yang mengonsolidasikan kekuatan dinasti SBY. Apalagi saat ini SBY sebagai ketua umum masih bersanding dengan sekjen, yaitu anaknya sendiri, Eddy Baskoro alias Ibas.

Memang benar bahwa politik dinasti terjadi di mana-mana, tidak saja di Indonesia namun juga di India bahkan di negara demokrasi matang seperti Amerika Serikat. Bagi mereka yang menghalalkan politik dinasti dengan argumen bahwa di Amerika Serikat juga mengadopsi model politik dinasti yang sama, mereka melupakan faktor sejarah.

Di masa awal pembangunan demokrasi di Amerika Serikat setiap sanak saudara dalam keluarga yang terjun dalam politik selalu dalam partai yang berbeda. John Quincy Adams menjadi presiden pada tahun 1824 setelah 24 tahun sebelumnya ayahnya John Adams gagal menjadi presiden dari partai yang berbeda.

Presiden OBAMBANG dan Presiden OBAMA.

Sementara Franklin Roosevelt menjadi presiden pada 1932 setelah dua puluh empat tahun sebelumnya sepupunya Theodore Roosevelt menjadi presiden juga dari partai yang berbeda. Tradisi politik dinasti satu partai baru muncul setelah kelembagaan politik demokrasi mapan sehingga regulasi bisa dijalankan tanpa pilih kasih.

Misalnya ketika seorang kulit hitam kaum akademisi dan aktivis progresif seperti Obama mampu menghadang kekuatan dinasti Clinton yang mencalonkan Hillary di Partai Demokrat AS. Di sinilah letak problem politik dinasti di Indonesia khususnya seperti yang dialami Partai Demokrat. Intervensi SBY ke partai justru mengonsolidasikan kekuatan dinasti politiknya ke dalam partai secara utuh di tengah lemahnya kelembagaan partai dan seruan-seruan mengiba dari kader-kader di dalam yang bergantung pada pilihan politik Pak Presiden.

Demikianlah agaknya Demokrat bukanlah perkecualian, tetapi ini masih menjadi miniatur politik Indonesia. Pada akhirnya sungguhlah aneh ketika umumnya ketua partai berjuang untuk menjadi presiden, di Partai Demokrat ada seorang presiden yang justru ingin mengambil peran sebagai ketua umum berdampingan dengan anaknya yang menjadi sekjen Partai Demokrat.

Airlangga Pribadi Kusman;
Pengajar Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga,
Kandidat PhD di Asia Research Center Murdoch University, Australia
KORAN SINDO, 4 April 2013

Tonggak Rapuh

“Siapa bilang ngurus Indonesia itu sulit. Lihatlah mereka yang bertanggung jawab ngurus negeri ini bisa melaksanakannya hanya sebagai sambilan.” (KH Mustofa Bisri)

Komentar KH Mustofa Bisri yang akrab dipanggil Gus Mus (1/4/2013) itu sungguh tepat menggambarkan perilaku elite partai politik di Indonesia yang memegang jabatan rangkap di pemerintahan dan di partai.

Harian Kompas (2/4/2013) di halaman dua secara gamblang membuat tabel rangkap jabatan beberapa tokoh partai, yakni Partai Demokrat (PD), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Rangkap jabatan tokoh politik di partai dan pemerintahan bukanlah suatu hal yang baru dalam politik di Indonesia. Ini sudah terjadi sejak era demokrasi parlementer. Hingga kini juga tidak ada aturan perundang-undangan yang melarang seorang ketua umum partai menduduki jabatan rangkap di partai dan di pemerintahan.

Pro-kontra mengenai hal ini juga sudah sering jadi wacana di negeri ini, tetapi tak ada kata putus untuk mengharamkan rangkap jabatan tersebut. Dengan kata lain, rangkap jabatan adalah sesuatu yang lumrah dalam sejarah politik di Indonesia. Namun, sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diputuskan secara aklamasi sebagai ketua umum Partai Demokrat pada kongres luar biasa di Sanur, Bali, 30 Maret 2013, ia menjadi pemegang rekor rangkap jabatan di Indonesia.

Pertama kalinya dalam sejarah Indonesia seorang presiden memiliki begitu banyak jabatan di partainya, mulai dari ketua majelis tinggi, ketua dewan pembina, ketua dewan kehormatan, sampai ketua umum. Presiden Soekarno tidak menjadi ketua partai apa pun saat menjadi Presiden RI karena alasan ia ingin “menempatkan diri di atas semua golongan”. Presiden Soeharto juga tidak pernah menjadi Ketua Umum Golkar dan hanya sebagai ketua dewan pembina. Soeharto juga tidak ikut campur tangan langsung mengelola Golkar. Presiden BJ Habibie juga bukan Ketua Golkar. Presiden Abdurrahman Wahid hanya menjadi petinggi Majelis Syuro PKB dan tidak merangkap ketua Tanfidziah. Namun Megawati Soekarnoputri juga menduduki jabatan rangkap, yakni sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan dan Presiden RI.

EE Mangindaan, Marzuki Alie, dan Syarief Hasan.

Demokrasi ala SBY
Apa yang terjadi saat ini adalah gambaran benar-benar diterapkannya gagasan kekuasaan dalam kebudayaan Jawa di masa lalu yang menganggap kekuasaan itu harus bulat dan tidak terbagi-bagi. Ini tidak sejalan dengan gagasan distribusi kekuasaan, apalagi pemisahan kekuasaan agar terjadi saling mengimbangi dan saling mengecek (checks and balances).

Meskipun ada pendelegasian wewenang sebagian kepada Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarifuddin Hasan, Wakil Ketua Majelis Tinggi Marzuki Alie, dan Wakil Ketua Dewan Pembina EE Mangindaan, tetap saja masih ada konsentrasi kekuasaan dari hulu sampai ke hilir di Partai Demokrat. Jabatan-jabatan rangkap itu juga bertentangan dengan petuah Presiden pada Oktober 2012 bahwa tahun 2013 adalah tahun politik dan para menteri yang berasal dari parpol harus fokus pada pelaksanaan kerja kabinet dan jangan fokus mengurusi partai.

Para kader Demokrat dan rakyat secara umum diharapkan mafhum pada situasi di Partai Demokrat yang amat darurat. Pertanyaannya, seberapa daruratkah situasinya sehingga Presiden harus turun gunung langsung menangani operasional partai?

Kesediaan SBY menjadi ketua umum menjadikan para kader semakin bergantung pada figur SBY. Tidakkah ini memperpanjang proses menuju kedewasaan berpolitik di Partai Demokrat yang kini sudah berusia 12 tahun? Tidakkah ini menunjukkan betapa SBY tidak percaya kepada kader-kader senior di Partai Demokrat untuk memegang tampuk kepemimpinan di partai?

Pasangan Bapak SBY dan Ibu Ani, zaman dulu dan saat ini.

Preseden Buruk
Terlepas dari sifat kesementaraan jabatan SBY sebagai ketua umum Partai Demokrat, satu setengah atau dua tahun, hal ini tetap menjadi preseden buruk dalam mengelola pemerintahan dan partai di Indonesia. Seperti dikatakan Gus Mus, seakan mengurus Indonesia itu tidak sulit sehingga bisa sebagai sambilan. Ini menunjukkan betapa SBY meletakkan fondasi yang rapuh dalam mengelola pemerintahan dan partai. Di masa akhir jabatannya yang sampai 20 Oktober 2014, sepatutnya Presiden SBY fokus pada kinerja kabinetnya sehingga ia bisa meninggalkan warisan yang apik kepada rakyat dan bangsa Indonesia.

Impian agar elektabilitas Partai Demokrat meningkat sejak SBY terpilih menjadi ketua umum juga harus dibuktikan kemudian. SBY pada Pemilu Presiden 2004 harus diakui memiliki medan magnet yang kuat untuk menyerap dukungan rakyat. Kemudian pada pemilu legislatif dan Pemilu Presiden 2009, SBY juga semakin menjadi medan magnet yang kuat. Alhasil Partai Demokrat menjadi pemenang pemilu legislatif dan SBY terpilih kembali menjadi presiden RI.

Namun, SBY pada 2014 belum tentu memiliki kekuatan magnet tersebut. Dikarenakan ia tidak bisa lagi menjadi calon presiden dan adanya persepsi buruk Partai Demokrat di mata sebagian masyarakat sebagai partai paling korup. Seorang jenderal pensiunan sepatutnya memang menjauh dari urusan-urusan kemiliteran dan politik serta memberikan tampuk kepemimpinan kepada generasi muda.

Ikrar Nusa Bhakti;
Profesor Riset di Pusat Penelitian Politik LIPI, Jakarta
KOMPAS, 4 April 2013