Ironi Politik Jokowi

Tak bisa dimungkiri, Jokowi adalah presiden paling lemah sejak digelarnya sistem pemilihan presiden secara langsung tahun 2004 hingga sekarang. Alasannya, pertama, tak ada satu pun partai yang bisa dikendalikan atau dikontrol secara langsung oleh Jokowi. Di PDI Perjuangan (PDIP), Jokowi bukan veto player. Megawatilah pemegang remote control partai, termasuk pemegang saham terbesar pemerintahan Jokowi.

Kedua, Koalisi Indonesia Hebat (KIH), yang konon menopang proteksi politik Jokowi di parlemen, juga jauh untuk mencapai mayoritas sederhana. Koalisi yang dibangun Jokowi di parlemen terlalu kurus dan minimalis.

Pada masa Jokowi inilah kali pertama Indonesia, sejak Reformasi 1998, mengalami divided government (pemerintahan yang terbelah karena cabang kekuasaan legislatif dikuasai oposisi). Ruang manuver politik Jokowi kurang leluasa sebab oposisi secara formal menguasai komposisi kekuatan di DPR.

Ketiga, Jokowi tak memiliki darah biru politik. Ia bukan bagian dari kalangan ningrat politik yang berkoneksi dengan kaum oligarki. Ia dianggap anak kemarin sore yang ketiban pulung atau wahyu keprabon sehingga bisa melenggang ke Istana.

Satu-satunya modal politik Jokowi adalah dukungan publik. Itu pun tergerus pelan tapi pasti seiring dengan beberapa kebijakan Jokowi yang melawan ekspektasi publik. Mulai komposisi Kabinet Kerja yang sama sekali tak memunculkan wow effect, pemilihan Jaksa Agung yang kental aroma bagi-bagi kekuasaan, kenaikan BBM pada November 2014, hingga pro-kontra calon Kapolri Budi Gunawan dan drama KPK versus Polri.

Jokowi terjepit di antara pilihan either/or: Melantik Budi Gunawan untuk melayani patron politiknya, Mega dan PDIP tetapi berisiko kehilangan satu-satunya modal yang selama ini dia punya, yakni kepercayaan publik. Atau sebaliknya: menumbuhkan asa publik dengan menolak melantik Budi tetapi berisiko kehilangan dukungan politik PDIP di parlemen. Ibarat buah simalakama, tak ada pilihan mudah yang terhidang di atas meja. Tapi seorang pemimpin memang diciptakan untuk mengambil keputusan yang sulit.

Sejak awal, Jokowi kurang leluasa memainkan manuver-manuver politiknya. Benar bahwa Megawati memberikan tiket calon presiden untuk maju di pilpres lalu. Tetapi, faktanya, dia melabeli Jokowi dengan gelar “petugas partai.” Di mata Mega, di mana pun Jokowi berada, ia tak lebih seorang “jongos” yang harus mengikuti apa mau sang tuannya. Inilah sebentuk kekerasan semantik yang membuat Jokowi tak akan pernah mampu memaksimalkan mandat presidensialismenya.

Jadi tekanan politik yang menghimpit Jokowi terjadi dalam sekian lapis. Lapis pertama berasal dari dalam partainya sendiri. Hubungan Jokowi dengan Mega bersifat asimetris. Utang budi karena mendapat tiket capres, gap usia, dan hubungan masa lalu seperti meniadakan kontribusi elektoral Jokowi untuk memenangkan PDIP dalam pemilu legislatif lalu.

Bagi Megawati, Jokowi adalah "Petugas Partai".

Lapis kedua adalah tekanan dari partai koalisi pendukung Jokowi. Selama ini, KIH belum tampil sebagai mesin politik yang efektif. Rangkaian kekalahan demi kekalahan dalam voting di DPR, baik dalam isu UU MD3, pilkada tidak langsung, pemilihan pimpinan DPR dan MPR membuat keseimbangan politik pemerintah terganggu. Lapis terakhir adalah koalisi oposisional yang diwakili Koalisi Merah Putih (KMP) dan Partai Demokrat yang memosisikan diri sebagai pendulum di tengah polarisasi KIH dan KMP.

Tiga lapis tekanan politik yang menjepit Jokowi itulah yang melahirkan ironi seorang Presiden yang terbagi aura kekuasaannya. Seyogianya seorang Presiden adalah matahari tunggal yang merupakan satu-satunya referensi kuasa. Tapi di mata publik, Istana Negara bukanlah satu-satunya pusat kekuasaan itu.

Dalam gegap pembentukan kabinet Jokowi, media juga sibuk menyoroti betapa ramainya elite politik meminta restu ke kediaman Mega di Teuku Umar atau ke ketua-ketua umum partai pendukung Jokowi. Secara simbolis, hilir-mudiknya elite politik ke Mega menunjukkan demistifikasi kuasa Jokowi. Bahkan dalam menentukan skuad kabinet saja Jokowi harus menelan air ludahnya sendiri untuk bisa membentuk kabinet meritokratis yang berbasis kerja.

Ironi politik lainnya adalah komando politik KIH juga tak dipegang Jokowi secara langsung. Ia bukan panglima politik KIH. Lucunya, operator politik KIH adalah Puan Maharani yang notabene anak buah Jokowi di kabinet, tapi dalam keadaan tertentu bisa menjadi “majikan”. Jokowi ditempatkan tak lebih sebagai administrator pemerintahan yang hanya mengurusi urusan teknokratis semata.

Dalam sistem presidensial yang terfragmentasi secara ekstrem, lahirnya “presiden minoritas” (minority president) atau presiden yang didukung kekuatan politik minimal di DPR menjadi suatu hal yang niscaya. Anehnya, Jokowi bukan hanya menjadi presiden minoritas di parlemen karena dikuasai oleh KMP, melainkan juga menjadi presiden minoritas di partainya sendiri.

Jadi tarik-menarik antara PDIP dan Jokowi dalam kasus Budi Gunawan sebagai Kapolri harus dibaca sebagai “akibat” bukan “sebab” dari tiga lapis tekanan politik yang menjepit Jokowi di atas. Ironisnya, tekanan politik paling kuat yang menghimpit Jokowi bukan dari partai-partai oposisi, melainkan justru datang dari halaman rumah politiknya sendiri. Bukan KMP yang membuat citra Jokowi amburadul belakangan ini, melainkan justru barisan partai pendukung yang mendorongnya ke tubir jurang. Kesan Jokowi menjadi presiden boneka makin terpatri di benak publik.

Jika jepitan politik ini dibiarkan terus terjadi, Jokowi akan selamanya tersandera, dan takkan pernah tampil sebagai presiden yang merdeka. Setidaknya, ada tiga solusi yang bisa dilakukan untuk mengurangi impitan politik tersebut. Pertama, Jokowi harus menaikkan daya tawar politik di hadapan partai-partai pendukungnya, yaitu lebih pro-aktif membangun penjajakan ke aktor-aktor politik lainnya. Dalam sistem presidensial, seorang presiden diberikan ruang manuver yang luas untuk membangun koalisi dengan siapa pun. Dia tak boleh terpaku pada satu blok politik tertentu yang justru makin menurunkan bargaining position seorang presiden.

Dalam sistem presidensial, logika pembentukan koalisi pendukung pemerintah lebih ditentukan oleh teori koalisi kemenangan-minimal (minimal winning coalition) ketimbang berbasis ideologis (ideologically connected coalition). Tak ada rambu-rambu apa pun dalam berkoalisi. Semua serba mungkin dan longgar (promiscuous). Menang atau kalah dalam pemilu bukanlah batas pemisah dalam berkoalisi. Biasanya partai pendukung direpresentasikan di dalam kabinet pemerintah (the ins), sedangkan blok oposisi berada di luar pemerintahan (the outs).

Solusi ini sepertinya sedang ditempuh Jokowi. Belakangan Jokowi sangat aktif menjalin komunikasi dengan aktor-aktor politik seperti Prabowo dan elite-elite KMP. Keakraban Jokowi dengan Prabowo memberi pesan politik kuat ke Megawati dan KIH bahwa Jokowi bisa melakukan langkah tak terduga. Bisa saja ada akomodasi politik KMP ke dalam pemerintahan, tapi tafsir politik yang paling mungkin adalah mengingatkan Megawati bahwa PDIP bukan satu-satunya referensi politik yang bisa diandalkan pemerintahan Jokowi. Jokowi bisa juga menjalin kemesraan dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan Demokrat. Tapi efek politiknya ke internal PDIP akan lebih menghentak mengingat hubungan antagonistik SBY dengan Mega di masa lalu.

Solusi kedua adalah mempertimbangkan maju sebagai ketua umum dalam Kongres PDIP di bulan April mendatang. Terlebih lagi, secara publik beberapa survei lembaga-lembaga yang kredibel menunjukkan popularitas Jokowi di mata publik dan konstituen PDIP sendiri sebagai Ketua Umum PDIP mendatang. Lembaga Survei Indonesia, misalnya, menemukan pada 10-18 Januari 2015 bahwa PDIP adalah partai yang paling dianggap sukses melakukan kaderisasi.

Ir Joko Widodo alias Jokowi sedang "leyeh-leyeh".

Ini konsisten dengan temuan yang menunjukkan hanya Jokowi figur baru yang mampu mengalahkan Megawati di mata publik. Nama-nama ketua umum partai lainnya masih mendominasi peringkat atas daftar calon pemimpin partai. Temuan ini menunjukkan bahwa PDIP adalah partai yang sekarang menikmati buah atas keberhasilannya sendiri dalam merekrut tokoh-tokoh baru yang melesat hingga mengalahkan patron utamanya sendiri.

Skenario bertarung dalam Kongres PDIP lebih feasible ketimbang mengompori relawan membentuk Partai Pro-Jokowi. Selain membuat partai itu tidak mudah dan tidak murah, belum tentu eksperimen ini sukses di Pemilu 2019. Tapi harus diakui jika Jokowi maju dalam kongres, apa pun hasilnya, menang atau kalah, hubungan Istana dengan Teuku Umar akan makin membara. Bagaimanapun Mega adalah figur solidarity maker di PDIP yang tak bisa diabaikan pengaruhnya.

Jika solusi yang kedua ini dianggap terlalu berisiko, Jokowi harus mengambil solusi yang terakhir. Persetan dengan impitan politik internal, Jokowi putuskan mengambil kebijakan sesuai dengan kehendak konstitusi dan amanat rakyat. Kalaupun langkah ini mempertaruhkan nasib dukungan politiknya, Jokowi akan dikenal sebagai negarawan. Ia akan dicatat dalam tinta sejarah sebagai pemimpin transformasional, bukan politisi transaksional.

Burhanuddin Muhtadi
GATRA, 5 Februari 2015

Kecewa pada Tokoh-Tokoh Panutan yang Berkampanye Hitam

Seakan kehabisan amunisi, satu per-satu jurus “bencilah dia!” diluncurkan. Slogan-slogan sederhana, ungkapan-ungkapan singkat tanpa makna, dari cara halus sampai terang-terangan, semua tertuju pada satu tujuan, “bencilah dia!”

Ada beberapa pertanyaan, ada yang bisa bantu jawab? Karena pertanyaan ini adalah pertanyaan yang juga sama dengan pertanyaan milik ratusan bahkan mungkin jutaan warga Indonesia.

Kalau Prabowo memang terbukti terlibat dalam kasus penculikan tahun 1998, mengapa PDI-P dalam pemilu tahun 2009 mau menggandeng beliau dan menyatakan dia adalah sosok yang bersih? Bersih dari isu kasus ‘98 itu?

Kalau Prabowo memang terbukti terlibat dalam kerusuhan Mei ‘98, lalu mengapa ketika negara sangat kacau kala itu, beliau malah ditolak saat meminta bantuan pesawat Hercules pada Panglima TNI saat itu, dan akhirnya Prabowo harus mencarter pesawat sendiri?

Kalau Prabowo memang terlibat kasus HAM ‘98, mengapa saat negara chaos karena kerusuhan di Jakarta, Panglima TNI saat itu malah ‘plesir’ ke Malang hanya untuk menghadiri upacara seremonial yang sebenarnya bisa diwakilkan?

Kalau Prabowo memang terlibat kasus penembakan ‘98, lalu kenapa peluru kaliber yang digunakan ternyata adalah milik Polri? Padahal satu-satunya pihak yang memiliki garis komando kepada Polri saat itu hanyalah Panglima TNI!

Kalau Prabowo memang sudah terbukti terlibat dalam berbagai kasus ‘98, apa bukti otentik secara hukum yang memutuskan secara legal, formal dan sah, bahwa Prabowo memang benar-benar bersalah?

Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto bersama Presiden Soeharto.

Sebenarnya banyak orang yang sudah tahu!

Sebenarnya mereka, orang-orang PDI-P juga sudah tahu!

Mereka tahu siapa sesungguhnya dalang sebenarnya, yang kini justru jadi mitra koalisi mereka sendiri.

Mereka tahu, karier gemilangnya Prabowo dihancurkan oleh karena ambisi sang Panglima TNI saat itu!

Mereka tahu bahwa Prabowo adalah sosok yang bersih, dan layak menjadi pemimpin negeri ini. Makanya mereka senang dan cocok untuk berkoalisi dengan Prabowo dalam Pemilu 2009 yang lalu.

No comment !!!

Lalu, mengapa kini, isu-isu basi yang penuh rekayasa itu ditiupkan lagi? Apa karena capres kalian sebenarnya tak punya kelebihan?

Saat bahasa Inggris capres kalian yang berantakan dan jadi bahan tertawaan orang asing, malah dikatakan: "Merakyat!" Bukankah ini sudah gila?! Karena ini terkait martabat bangsa di dunia internasional! Soekarno, yang kalian agung-agungkan saja begitu berapi-apinya saat berbicara dan berpidato dalam bahasa Inggris, sehingga negara-negara asing pun menjadi ciut! Bayangkan sekarang ketika calon kalian itu sudah jadi presiden, dan saat berpidato bahasa Inggris lantas diketawakan oleh para tokoh-tokoh dunia. Dan ketawa mereka bukan karena lucu, tapi karena sama sekali “nggak lucu!” alias konyol !!! Apa kata dunia !?

Saat capres kalian begitu tegang dan kaku tutur kata dan gaya bicaranya, eh …, malah dikatakan; “Memang dia bukan jago pidato, tapi jago kerja!”

Anies Baswedan (atas) dan Wanda Hamidah (bawah), dua orang pintar pendukung Jokowi-JK.

Oh ya? Kerja?
Ada pertanyaan lain tentang kerja. Tolong bantu kita warga negara Indonesia untuk menjawab.

Apa kinerja dan prestasi yang sudah diberikan selama menjabat jadi Gubernur DKI? Jangan malah ngeles; “Ya, wajarlah belum 2 tahun ….” Kalau memang paham dan menyadari itu, kenapa jadi kutu loncat?

Tuntaskan kerjaan dulu dong, baru bicara prestasi!

Ya, kami kecewa saat tokoh-tokoh dan publik figur dengan santainya berbicara, memutarbalikkan fakta, dan dengan entengnya memakai kepintarannya untuk membodohi masyarakat Indonesia.

Untungnya, Tuhan tak bisa kau bodohi juga!

Dan kalian hanya bisa berkampanye dengan cara ‘bencilah dia!’

Fadjroel Rachman (kiri) dan Budiman Sudjatmiko (kanan).

Tokoh yang Berkampanye Halus tapi Hitam
Anies Baswedan bilang: “Kami hanya ingin membantu orang baik. Kalau kita memilih pemimpin yang bermasalah nanti kita akan ikut kena masalahnya.”

Sungguh halus cara kampanyemu wahai Anies, seorang Rektor muda yang berpendidikan tinggi. Anda itu benar-benar pintar atau sok berlagak pintar? Pura-pura tidak paham politik atau memang sebenarnya tidak paham politik?

Juga omongan politikus PAN, Wanda Hamidah: “Nanti (kalau Prabowo menang) kita punya anak terus hilang, enggak pulang-pulang (diculik) karena mengkritisi pemerintahan ... baru nyesel ....”

“Gerakan hari ini sekedar mengingatkan saja, bahwa kita pernah menentang sistem otoriter (Orba). Enggak enak hidup di zaman itu,” ujar Wanda.

Sungguh cerdas ucapanmu wahai artis cantik, seorang kader PAN yang kini omongannya bukan hanya menukik tajam, tapi juga menghujam dan menikam partai yang selama ini sudah membesarkannya.

Dan fitnah yang membawa-bawa nama cawapres pasangannya juga ikut dibahas.

Tokoh PRD, Budiman Sudjatmiko, yang kini jadi anggota DPR-RI dari PDI-P, juga mencuit melaui twitter: “Pantas kita tak bisa berdaulat di bidang energi: (“@ rahung: @ killthedj, Hatta Radjasa Diduga Terlibat Mafia Migas!”

Sungguh cerdas engkau Budiman, bukumu sudah 2 jilid dan tebal-tebal, tapi komentarmu yang ringan dan mulus (telanjang) menunjukkan kualitasmu sebenarnya. Begitu mudahnya kau berkicau meskipun kental dengan fitnah.

Dan tak mau ketinggalan, aktivis Fadjroel Rachman, juga berkata: “Urusan lain belakangan, yang penting culik dulu! tangkap dulu!”

Sungguh jujur engkau wahai mantan aktivis yang kini lalu lalang di televisi, sungguh mencerahkan kata-katamu. Padahal kamu dulu yang mengalami langsung juga tahu, kalau aktor dan dalang yang sebenarnya adalah “orang itu” yang sekarang berada di koalisimu.

Bisakah ???
Bisakah kalian berkampanye dengan menunjukkan: “Apa Kehebatan Calon Presiden Kalian ?!”

Apa kalian hanya ingin berkampanye dengan selalu mengatakan: “Aku takut dengan dia! Karena banyak desas-desus. Makanya aku tak pilih dia!”

Apakah kalian memilih presiden hanya sebagai pelarian semata? Sehingga urusan mampu atau tidak, sanggup atau tidak, layak atau tidak adalah urusan belakangan?

Apakah kalian memang ingin memenangi pertandingan dengan cara “diving”*) dan meminta-minta wasit agar memberi penalti? Kemenangan dari titik putih (penalti) hasil diving, adalah kemenangan yang najis!

Relakah kita dipimpin oleh kemenangan dari hasil sandiwara dan dusta dimana-mana?

Maka, siapapun idola Anda, silakan. Ini negeri bebas dan merdeka, tapi tidak untuk bohong, dusta dan sandiwara! Berkampanyelah dengan sikap ksatria. Tunjukkanlah keunggulan calon-calon Anda. Berhentilah membodohi masyarakat, karena kalian sudah dianugerahi Tuhan sebagai orang-orang yang pintar, cerdik dan cendekia.

Dan tentu saja, Tuhan tidak bisa kalian bodohi!
Salam Damai.

Wassalamu ‘alaikum Wr Wb.

Catatan:
*) Diving (dialihkan dari bahasa Inggris: menyelam), adalah istilah dalam dunia sepak bola yang mengacu pada tindakan pemain yang sengaja beraksi seperti terjatuh dan kesakitan setelah menerima perlakuan baik sengaja, tidak sengaja, atau yang lebih ekstrim bahkan hanya disentuh oleh lawan. Diving biasa dilakukan agar pemain dan timnya mendapatkan keuntungan berupa tendangan bebas, tendangan penalti, bahkan dikeluarkannya pemain lawan yang dianggap mengasari pemain yang melakukan diving. (wikipedia.org)

Sumber:
Kevin Julianto
http://politik.kompasiana.com/2014/06/07/jujur-aku-kecewa-tokoh-tokoh-panutan-yang-berkampanye-hitam-660321.html

Skenario Pencapresan

Jokowi, Prabowo dan Ical.

Ketika pemilihan legislatif sudah terselenggara pada 9 April 2014, tiga pemenang yang muncul dengan suara terbanyak versi perhitungan cepat berbagai lembaga survei sudah resmi mengajukan calon presiden untuk pemilihan bulan Juli 2014. Terakhir diumumkan calon PDIP, Joko Widodo, populer dipanggil Jokowi, yang baru setahun lebih menjabat gubernur DKI-Jakarta itu, tetapi langsung mencuat elektabilitasnya sebagai calon presiden hasil jajak pendapat berkat gebrakan-gebrakan dan gaya komunikasi serta kepemimpinannya yang membuatnya populer itu.

Sebelumnya, Golkar telah menetapkan Aburizal Bakrie (ARB) sebagai calon tunggal. Namun, yang pertama mengajukan calon presiden adalah Partai Gerindra, yang menampilkan Prabowo Subianto yang juga cepat populer dan menimbulkan optimisme tinggi. Akan tetapi, berbagai lembaga survei juga telah menampilkan beberapa calon dari berbagai partai yang memiliki tingkat elektabilitas yang berbeda. Yang tinggi diproyeksikan sebagai presiden, sedangkan yang sedang dan rendah sebagai wakil presiden.

Dalam basa-basi politik, pencalonan tidak hanya didasarkan pada ketokohan atau popularitasnya, tetapi juga pada platform politik dan ideologi yang menjadi basis partai dari mana calon berasal. Mengantisipasi penyederhanaan struktur dan sistem kepartaian, di antara 12 partai kontestan pemilu dapat dibagi menjadi tiga atau empat golongan atau kekuatan politik.

Golongan Kebangsaan, Golongan Islam, dan Golongan Kerakyatan.

Pertama, adalah golongan kebangsaan yang didukung oleh parta-partai, di antaranya Golkar, Hanura, dan PKP, dengan perolehan suara 20,9 persen. Kedua, golongan Islam, yang terdiri dari PKB, PAN, PKS, PPP, dan PBB dengan 31,4 persen suara. Ketiga, golongan kerakyatan dengan basis PDIP, Gerindra, dan Nasdem dengan elektabilitas 37,7 persen.

Namun, golongan-golongan yang berbasis ideologi dan platform politik itu sulit dibentuk dalam menghadapi pemilu, pertama-tama karena setiap partai dengan kesamaan ideologi, misalnya PDIP dan Gerindra, telah menetapkan calon presidennya sendiri-sendiri. Sungguhpun begitu jika PDIP memenangi pemilu presidensial, partai kerakyatan itu bisa mengajak Gerindra dan Nasdem ikut dalam pemerintahan dan mendukung kabinet dari DPR.

Ketika ditanya mengenai koalisi, Jokowi menolak berbicara mengenai koalisi yang berkonotasi transaksional, yaitu sekedar bagi-bagi kursi. Namun dalam realitas, dari partai manapun, termasuk pemenang pileg, tetap akan melakukan koalisi, terutama untuk mengajak pasangan presiden-wakil presiden dengan berbagai pertimbangan. Misalnya untuk mencapai ambang batas pencalonan atas dasar perolehan suara (popular vote) dan perolehan kursi (elektoral vote), memperoleh pasangan yang saling mengisi atau memilih pasangan yang bisa bekerja sama, juga untuk dukungan dana, tapi ujung-ujungnya mendukung elektabilitas. Namun, demi elegansi, koalisi akan dilakukan atas dasar kesamaan platform politik atau ideologi walaupun sebenarnya bukan merupakan pertimbangan utama.

Akan tetapi, atas dasar elegansi itu, Shalahuddin Wahid, pemimpin Pesantren Tebuireng, yang juga tokoh NU itu mengusulkan tokoh Mahfud MD untuk menjadi pasangan Jokowi yang juga didasarkan pada kedekatan politik kebangsaan antara NU dan kelompok nasionalis. Namun, Surya Paloh mengusulkan Jusuf Kalla untuk pasangan Jokowi atas dasar pertimbangan lain, yaitu memperkuat kepemimpinan Jokowi dengan pengalaman merealisasikan kebijakan dan program.

Hatta Rajasa, Mahfud MD, dan Jusuf Kalla.

Prabowo Subianto konon juga melirik JK, tapi JK sendiri punya banyak pilihan. Sebelumnya, Prabowo konon melirik Hatta Rajasa karena perimbangan “kuat gizinya”. Diharapkan, melalui Hatta Rajasa, Gerindra bisa menghimpun partai-partai Islam lainnya yang sedang memikirkan nasibnya karena perolehan suara di bawah 10 persen itu, kecuali dari PKB jika mengajukan Mahfud MD untuk pasangan Jokowi. Akan tetapi, PKB bisa diterima jika dipasangkan dengan JK walaupun kemungkinan tidak memperoleh dukungan PAN.

Golkar agak sulit memperoleh pasangan karena calonnya, ARB, tersandera dengan kasus Lapindo sehingga elektabilitasnya ical (hilang) dalam survei. Namun, karena kampanye ARB yang simpatik terhadap Islam, peluangnya akan muncul jika partai-partai Islam bisa bersatu untuk mencalonkan tokoh yang komplementer, yaitu Mahfud MD. Jika tidak, peluang satu-satunya adalah berkoalisi dengan Partai Demokrat (PD), apabila PD bersatu untuk mencalonkan Jenderal Pramono Edhie Wibowo, adik ipar SBY.

Dengan skenario semacam itu, persatuan partai-partai Islam, dengan indikator mampu memiliki suara yang sama dalam pencalonan presiden-wakil presiden, diperkirakan sulit terjadi. Hambatan utamanya adalah karena para pemimpin partai yang punya orientasi sendiri-sendiri. Di antara yang tampak adalah bahwa PKB ingin mencalonkan Mahfud MD atau JK berpasangan dengan Jokowi, tapi Hatta Rajasa masih ingin berkuasa melalui Prabowo yang memiliki postur yang lebih kuat untuk menjadi presiden itu. Kedua tokoh itu sama-sama memiliki peluang untuk mendapatkan dukungan dari partai-partai Islam yang bisa menyebabkan partai-partai Islam sulit kompak untuk bersatu.

Hidayat Nurwahid dan Khafifah Indar Parawansa.

Namun, jika ada negosiator yang berwibawa, misalnya para ulama terkemuka yang mendorong partai Islam untuk bersatu dan menjadi kekuatan politik yang menentukan, karena suaranya mencapai 31,4 persen itu, partai Islam bersatu akan bisa mengajukan calon presiden-wakil presiden sendiri dari kalangan mereka sendiri. Meski begitu, partai-partai Islam itu belum menemukan tokoh yang bisa mempersatukan mereka. Dan, peluang tertinggi ada pada JK.

Kemungkinan pasangan JK ada dua. Pertama, Mahfud MD. Namun, dua tokoh itu dicalonkan oleh PKB sendiri sehingga perlu dipilih tokoh dari luar PKB. Kedua, tokoh yang pantas adalah dari kalangan lelaki, Hidayat Nurwahid dari PKS, dan dari perempuan, Khafifah Indar Parawansa.

Fachry Ali mengusulkan agar dilakukan suatu konvensi untuk bisa menentukan pilihan calon presiden-wakil presiden. Gagasan ini perlu diikuti karena pilihan calon tidak bisa dilakukan melalui tawar-menawar transaksional. Dengan konvensi itu, pilihan akan dilakukan dari bawah secara bebas-rahasia, jujur, dan adil yang bisa mengawali tradisi demokrasi yang sehat.

M Dawam Rahardjo,
Ketua Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF)
REPUBLIKA, 15 April 2014

Susun Strategi untuk Pemilihan Presiden

Pemilihan umum legislatif telah berlangsung secara serentak, Rabu (9/4) lalu. Komisi Pemilihan Umum akan menghitung perolehan suara setiap partai politik peserta pemilu, dan diharapkan hasilnya akan diumumkan pada tanggal 5 atau 6 Mei mendatang.

Namun, dari hasil hitung cepat Kompas, disebutkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berada di urutan teratas dengan raihan suara 19,24 persen, diikuti Golkar di urutan kedua dengan 15,01 persen, Gerindra di urutan ketiga (11,77 persen), Demokrat di urutan keempat (9,43 persen), dan PKB di urutan kelima (9,12 persen).

Walaupun PDI-P berada di urutan teratas, raihan suaranya tidak sebesar yang diperkirakan dalam survei Kompas pada bulan Januari lalu. Menurut hasil survei Kompas itu, PDI-P akan meraih suara 21,8 persen. Survei itu dilakukan sebelum Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, yang akrab disapa Jokowi, diumumkan PDI-P sebagai calon presiden. Sama seperti PDI-P, survei Kompas menempatkan Golkar di tempat kedua dengan raihan suara 16,5 persen. Adapun Gerindra berada di urutan ketiga dengan 11,5 persen suara. Khusus Gerindra, angkanya hampir sama dengan hasil hitung cepat Kompas, hanya terpaut sekitar 0,2 persen.

Adapun Demokrat berada di urutan keempat dengan raihan suara 6,9 persen. Angka ini 2,53 persen lebih rendah dari capaian Demokrat dalam hitung cepat Kompas. Kejutan terjadi di urutan kelima. Survei Kompas menempatkan Nasdem di urutan kelima dengan 6,9 persen. Kenyataannya, Nasdem memang memperoleh 6,71 persen. Namun, dengan angka itu, Nasdem berada di urutan kedelapan. Dan, urutan kelima ditempati oleh PKB dengan perolehan 9,12 persen.

Kelihatannya dalam hari-hari mendatang, persoalan tentang siapa akan berkoalisi dengan siapa akan ramai diperdebatkan. Mengingat tidak ada satu pun partai politik yang meraih suara di atas 25 persen, yaitu angka yang diperlukan untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Joko Widodo alias Jokowi, capres dari PDI-P.

Berpengaruh atau tidak
Melihat hasil yang diperoleh PDI-P dalam hitung cepat Kompas, banyak yang mempertanyakan, apakah ada pengaruh dari dicalonkannya Jokowi sebelum pemilu legislatif dilaksanakan? Sangat sulit menjawab pertanyaan itu. Ini karena pihak yang mengatakan ada pengaruhnya bisa saja mengatakan, tanpa Jokowi perolehan PDI-P akan lebih rendah lagi. Hal itu mengingat, dalam Pemilu Legislatif 2009, perolehan suara PDI-P hanya 14,03 persen.

Sementara pihak yang mengatakan tidak ada pengaruhnya dapat beralasan, sesungguhnya pada 2009, perolehan PDI-P sekitar 19,22 persen. Kecurangan dalam Pemilu 2009-lah yang membuat perolehan suara PDI-P hanya 14,03 persen.

Perdebatan kedua pihak bisa panjang dan menghabiskan energi, dan tetap tidak akan dapat ditemukan jawabannya. Apakah dicalonkannya Jokowi sebelum pemilu legislatif dilaksanakan, ada pengaruhnya atau tidak? Daripada menghabiskan energi yang tidak perlu, lebih baik PDI-P berpikir keras akan berkoalisi dengan siapa. Dan, segera menyusun strategi untuk menghadapi pemilihan presiden (pilpres) pada 9 Juli mendatang. Demikian pula dengan partai-partai lain, khususnya tiga parpol yang berada di urutan teratas.

Prabowo Subianto, capres yang diusung Gerindra.

Perhitungkan matang-matang
Ketiga partai yang berada di urutan teratas perlu melihat kembali ke Pilpres 2004, ketika itu presiden terpilih justru datang dari Partai Demokrat yang berada di urutan kelima dengan hanya meraih suara 7,45 persen. Pilpres 2004 memperlihatkan tidak adanya keterkaitan antara partai yang memperoleh suara mayoritas dan calon presiden yang diajukannya.

Dalam Pemilu Legislatif 2004, PDI-P yang berada di urutan kedua dengan perolehan suara 18,53 persen ternyata tidak berhasil memenangkan Megawati sebagai presiden. Bahkan, calon presiden yang diajukan Golkar, yang dalam pemilu legislatif saat itu (tahun 2004) menempati urutan teratas dengan raihan suara 21,58 persen, ternyata tidak lolos ke putaran kedua.

Keadaan yang hampir sama juga terjadi dalam Pilpres 2009. Memang dalam pemilu legislatif tahun 2009, Partai Demokrat memperoleh suara 20,85 persen, tetapi itu tidak ada kaitannya dengan terpilihnya kembali Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden.

Dengan partai yang hanya memperoleh suara 7,45 persen saja, Susilo Bambang Yudhoyono bisa terpilih sebagai presiden. Apalagi ketika Pilpres 2009, saat itu ia maju kembali sebagai petahana.

Siapa yang akan menjadi Presiden Indonesia 2014 - 2019 ?

Dalam Pemilu Legislatif 2009, Golkar berada di urutan kedua dengan raihan suara 14,45 persen, diikuti PDI-P di urutan ketiga dengan 14,03 persen. Namun, dalam pemilihan presiden tahun 2009 itu, Jusuf Kalla-Wiranto yang diajukan Golkar, hanya meraih 12,41 persen suara, kalah dari Megawati-Prabowo yang meraih 26,79 persen. Adapun Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono meraih 60,80 persen.

Melihat kecenderungan seperti itu, maka tidak ada pilihan lain bagi partai yang masuk lima besar, untuk memperhitungkan opsi yang mungkin dimainkannya. Kompromi jelas diperlukan mengingat tidak adanya satu pun partai politik yang mampu meraih suara di atas 20 persen.

Untuk memperoleh gambaran tentang siapa yang memiliki peluang paling besar untuk menjadi presiden RI periode 2014-2019, tidak ada salahnya jika kita melirik hasil survei Kompas tentang sosok presiden pilihan publik yang diadakan tahun 2014. Tempat teratas diduduki oleh Jokowi (43,5 persen), diikuti Prabowo di urutan kedua (11,2 persen), kemudian Aburizal Bakrie berada di tempat ketiga (9,2 persen) dan Wiranto di tempat keempat dengan perolehan 6,3 persen.

Adalah penting untuk menentukan pasangan yang paling cocok untuk dipilih sebagai presiden dan wakil presiden. Sepopuler apa pun calon yang diajukan sebagai presiden, dapat menjadi tidak berarti jika calon itu dipasangkan dengan orang yang salah.

James Luhulima,
Wartawan Senior Kompas
KOMPAS, 12 April 2014

Paradoks Demokrasi

Partai politik penuh dengan paradoks belakangan ini, termasuk Partai Demokrat (PD) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Mereka menunjukkan sikap yang saling bertentangan terhadap subyek yang sama sehingga akhirnya menimbulkan kontradiksi.

Pertama, mari kita soroti Partai Demokrat (PD). Partai ini di satu sisi sangat menekankan demokrasi, tecermin dari nama partai itu sendiri. Namun di sisi lain, mengapa para kadernya, terlebih para pemimpinnya, tak berjiwa demokratis? Gede Pasek Suardika dipecat sebagai anggota DPR tanpa bukti pelanggaran hukum negara ataupun melanggar konstitusi partai.

Diduga kuat Pasek didepak karena kedekatannya dengan Anas Urbaningrum (mantan Ketua Umum DPP PD) dan keterlibatannya sebagai sekjen di Perhimpunan Pergerakan Indonesia (ormas baru yang didirikan Anas). Maka, pada pertengahan September lalu Pasek dicopot dari jabatan Ketua Komisi III DPR.

Anas Urbaningrum dan Gede Pasek Suardika, bercengkerama ketika keduanya masih aktif di Partai Demokrat.

Cacat hukum
Anehnya, surat keputusan pemecatan Pasek dari Fraksi PD DPR diteken oleh Ketua Harian PD Syariefuddin Hasan dan Sekretaris Jenderal PD Edhie Baskoro Yudhoyono. Padahal, lazimnya sebuah organisasi, tanda tangan sekretaris jenderal selalu bersanding dengan tanda tangan ketua umum. Artinya, seharusnya yang meneken surat itu adalah ketua umum bersama sekretaris jenderal.

Maka, tidak salah apabila Ketua DPR Marzuki Ali, yang notabene juga Wakil Ketua Dewan Pembina PD, mengatakan surat pemecatan Pasek cacat hukum karena tidak memenuhi asas legal yang semestinya.

Inilah paradoks demokrasi itu. Bukankah selain sebagai kader PD, Pasek juga wakil rakyat? Apakah rakyat yang diwakili Pasek sudah ditanya oleh para pemimpin PD sebelum memutuskan pemecatan itu?

Di internal PD sendiri, apakah Pasek sudah diajak bicara secara terbuka dan diberi kesempatan membela diri? Sudahkah peringatan pertama sampai terakhir disampaikan sebelum Pasek diberhentikan?

Kalau itu semua jawabannya “tidak”, layaklah PD dikategorikan sebagai partai berlabel demokrasi minus pemimpin yang demokrat. PD hanyalah sebuah infrastruktur demokrasi yang tidak didukung nilai-nilai demokrasi.

Tentu, ini merupakan pembelajaran politik yang tidak baik bagi rakyat. Sebab, hakikat demokrasi bukanlah soal siapa yang lebih dominan memegang kekuasaan. Demokrasi juga tidak identik dengan proses pemilihan atau pergantian para elite. Demokrasi lebih menekankan terjadinya dialog yang terbuka dan setara di antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Dengan demikian, ruang-ruang partisipasi publik terbuka lebar dan benih-benih demokrasi berkembang sehat.

Joko Widodo alias Jokowi yang masih di bawah bayang-bayang Megawati.

Bergantung ketua
Paradoks kedua tampak di tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Partai ini juga sangat menekankan demokrasi sesuai namanya. Namun, lihatlah fenomena politik beberapa bulan belakangan ini. Dalam berbagai survei tentang figur calon presiden 2014 idaman rakyat, Gubernur DKI Jokowi yang juga kader PDI-P selalu menempati posisi teratas, melebihi Ketua Umum PDI-P yang juga mantan presiden, Megawati Soekarnoputri.

Pertanyaannya, mengapa hingga kini PDI-P tak kunjung mendeklarasikan Jokowi secara resmi sebagai calon presiden dalam Pilpres 2014? Jawabannya: menunggu restu Megawati.

Artinya, keputusan memajukan Jokowi atau tidak sangat bergantung pada Megawati. Soal kapan mendeklarasikan, itu pun bergantung pada instruksi Ketua Umum DPP PDI-P ini. Padahal, tak dapat dimungkiri, rakyat sudah gemas melihat sikap Megawati. Sampai-sampai banyak kalangan mengancam di media sosial untuk memboikot pemilu alias “golput” jika Jokowi tak segera dideklarasikan.

Inilah paradoks demokrasi berikutnya. Sebab, sejatinya demokrasi tak bergantung pada satu orang saja. Apalagi satu orang yang memegang kekuasaan lebih besar ketimbang orang-orang lainnya. Demokrasi mestinya berdiri di atas prinsip setiap orang setara dan setiap orang berhak mengemukakan pendapatnya. Terkait PDI-P dan Jokowi, mekanisme voting jelas lebih elegan dibanding terus-menerus menunggu (restu?) kapan Megawati mau bicara soal capres.

Budaya restu
Namun, mungkin kita maklum akan dua hal ini. Pertama, Megawati selama ini memang tak betul-betul pas untuk diidentikkan sebagai figur yang demokratis. Banyak kebijakan PDI-P harus melalui restu Megawati terlebih dulu sebagai sang pemilik otoritas sekaligus sosok yang sangat dominan di PDI-P. Megawati bagaikan patron, kader-kader lainnya ibarat klien yang harus memperlihatkan ketundukan total kepadanya.

Kedua, PDI-P selama dipimpin Megawati belum betul-betul mengalami transformasi politik yang modern menuju demokrasi dan karenanya belum sepenuhnya menghayati nilai-nilai demokrasi.

Dalam sistem demokrasi tersedia peluang untuk pergantian pemimpin secara terbuka. Artinya, siapa saja bisa menggantikan ketua umum sesuai aturan main yang berlaku. Pertanyaannya, siapakah yang bisa menggantikan Megawati sebagai ketua umum selama Megawati masih eksis? Sungguh sulit menjawabnya.

Sekarang dan ke depan, PDI-P dan Megawati patut memikirkan dua hal ini secara serius.

Pertama, jika betul-betul ingin menjadikan PDI-P sebagai infrastruktur politik yang modern, tidak ada pilihan lain bagi PDI-P kecuali bertransformasi untuk lebih menghayati nilai-nilai demokrasi. Ini penting demi terjadinya demokrasi yang diperluas dan diperdalam (widening and deepening democracy system) seperti yang dikatakan dua pemikir demokrasi, Juan J Linz dan Alfred Stephan (1996).

Kedua, jika ingin kembali berjaya seperti dalam Pemilu 1999, tidak perlu menunggu lebih lama lagi untuk memutuskan posisi Jokowi terkait Pilpres 2014.

Victor Silaen,
Dosen FISIP Universitas Pelita Harapan
KOMPAS, 3 Maret 2014