P e g i d a

Di udara dingin mengaum sejarah
***Sitor Situmorang (1923-2014)

Di udara dingin malam itu, yang mengaum di alun-alun tua Kota Frankfurt tak hanya satu sejarah. Dua, tiga, mungkin lebih.

Sekitar 17 ribu orang berdesakan di Romerberg, di tengah kompleks seluas 10 ribu meter persegi itu. Sambil melindungi diri dari gerimis dalam suhu 2 derajat, mereka hadir untuk menyatakan bahwa mereka, orang Jerman, penghuni Frankfurt, menentang Pegida, gerakan anti-Islam yang malam itu juga berencana menghimpun 500 pendukungnya di bagian lain kota.

Pidato pun disuarakan, disambut tepuk tangan, terdengar lagu dan musik, dan saya lihat seorang anak memegang poster: Gehort Islam zu Deutschland? Bagian dari Jermankah Islam? Di bawah pertanyaan itu tertulis jawabannya dengan huruf besar berwarna merah: Ja.

Malam itu, kata “Ja” itu terasa menyentak. Kini ia jadi sebuah antithesis. Pegida, singkatan dari Patriotische Europaer Gegen die Islamisierung des Abendlandes (“Patriot Eropa Melawan Islamisasi Dunia Barat”), yang bermula di Dresden Oktober 2014, telah membangkitkan para penentangnya. Mereka datang dengan gelombang yang lebih besar, ketika melihat dukungan makin meluas buat para “patriot” yang ingin menjaga Eropa dari “Islamisasi” itu.

Pegida memang punya daya tarik. Gerakan politik yang berhasil selalu dimulai dengan mengisi lubang yang timbul karena ada yang direnggutkan dari impian orang banyak. Penganut Pegida berangkat dengan semboyan “Menentang fanatisme agama dan bersama-sama tanpa kekerasan”. Atau: “Menentang perang agama di tanah Jerman”.

Artinya Pegida punya daya tarik karena fanatisme serta kekerasan mengerikan yang ditunjukkan sebagian orang Islam dan daya tarik itu universal.

Tapi yang “universal” tak bisa bertahan bersama paranoia. Paranoia bisa bersenyawa cepat dengan kebencian, dan kebencian bisa kuat karena keyakinan. Tapi di ujung semua itu, yang “universal” ambruk. Sejarah kemudian akan mencatat dua peristiwa murung: kerusakan dan atau kekalahan.

Malam dingin Januari 2015 itu, orang Frankfurt berhimpun di Romerberg, di sekitar “Pancuran Keadilan”, karena cemas tentang apa yang akan terjadi dengan kebencian.

Gerechtigkeitsbrunnen, nama Jerman untuk fonten yang dihiasi patung dewi itu, didirikan 600 tahun yang lalu di sana. Dulu, ketika seorang kaisar dinobatkan, dari fonten itu akan mengucur anggur. Orang berpesta.

Tapi tak selamanya hanya cerita sukacita. Perang Agama pada abad ke-17, ketika selama 30 tahun orang Katolik dan Protestan saling bunuh, menyebar kematian dan kehancuran juga di Frankfurt. Patung di atas Gerechtigkeitsbrunnen itu salah satu saksinya. Pada 1863, penyair lokal Friedrich Stoltze melukiskannya dengan cemooh yang pahit: “Ini dia Dewi Keadilan! Ia tampak mengerikan; timbangan di tangannya musnah direnggutkan setan, ia kehilangan separuh tangannya.”

Kalaupun 17 ribu orang Frankfurt tak semuanya ingat Perang Agama 30 Tahun, mereka pasti ingat Perang Dunia II: hampir semua bangunan di sekitar alun-alun itu luluh-lantak dihantam bom Inggris dan Amerika. Kehancuran dimulai ketika Hitler ingin memperkuat Jerman dengan pekik keadilan tapi timbangan keadilan di tangannya musnah karena Jermannya adalah negeri dengan kebencian.

Jika sebagian besar orang Jerman kini menolak dengan rasa cemas arus pasang Pegida, tentu karena mereka selalu ingat kebencian itu, tentang Auschwitz dan kamp-kamp konsentrasi lain tempat orang Yahudi dan yang “kurang-Jerman” dihabisi. Dan tak mudah mereka melupakan Dresden dan Berlin yang hancur berkeping-keping bersama jatuhnya Hitler dan Partai Nazi.

Tapi ingatan selalu disertai lupa, dan kebencian bisa kambuh lagi di celah-celahnya.

Bukan karena dalam sejarah melekat kebencian yang kekal. Apa yang tampak berulang sesungguhnya bukan repetisi, melainkan kelahiran baru yang berbeda dengan yang sebelumnya. Pada suatu masa di abad ke-17, Leibniz, filosof yang merasa harus membela agama Protestan, memandang Islam sebagai “wabah”, la peste de mahometisme. Ia hidup ketika militer Turki ke Eropa sangat dirasakan. Kini fobia terhadap Islam berkecamuk karena kekejaman teror ISIS, keganasan Boko Haram, fanatisme Taliban dan para pendukung lainnya.

Maka bersama kebencian yang berbeda, persekutuan kebencian juga bisa berubah. Kaum pendukung Pegida kini bersekutu dengan sebagian kaum Zionis yang menganggap teror adalah bagian Islam yang hakiki. Dulu, juga kini, sebagian orang Islam membenarkan Nazi karena memandang orang Yahudi secara esensial harus dibenci.

Di udara dingin, di udara tak dingin, sejarah memang tak pernah mengaum sendirian.

Goenawan Mohamad
http://www.tempo.co/read/caping/2015/02/09/129722/Pegida

Relasi PAN dan Muhammadiyah

Pak Amien Rais, sedang berceramah. (Foto karya Wahid AR)

Salah satu isu yang muncul menjelang Kongres IV Partai Amanat Nasional (PAN) di Bali akhir bulan ini adalah soal relasi antara PAN dan Muhammadiyah. Din Syamsuddin, ketua umum PP Muhammadiyah yang mantan kader Partai Golkar, di mana-mana menolak adanya relasi antara PAN dan Muhammadiyah. Bahkan, dia berpendapat, PAN tidak merepresentasikan aspirasi politik warga Muhammadiyah. Pernyataan Din itu layak dicermati, mengingat posisinya sebagai orang nomor satu di Muhammadiyah.

Sebenarnya, persoalan relasi antara PAN dan Muhammadiyah muncul sejak partai tersebut dilahirkan pada 1998. Namun, karena saat itu Amien Rais sebagai pendiri PAN juga dikenal sebagai ketua umum Muhammadiyah, persoalan tersebut tidak menjadi isu penting. Bahkan, dalam perkembangannya, di banyak tempat, kader dan infrastruktur Muhammadiyah pun ikut memfasilitasi berdirinya PAN. Tetapi, sejak awal, PAN memang terbuka. Tidak hanya untuk warga Muhammadiyah, tetapi juga kalangan non-muslim. Tercatat, di jajaran DPP PAN terdapat nama Albert Hasibuan dan Alvien Lie atau di Jawa Timur terdapat Mikel Liem dan banyak yang lain.

Relasi khusus Muhammadiyah dan PAN diperkuat keluarnya pernyataan Sidang Tanwir Muhammadiyah di Semarang 1999 bahwa PAN adalah hasil ijtihad politik Muhammadiyah. Dengan kata lain, ada hubungan khusus antara Muhammadiyah dan PAN yang jika bukan hubungan organisatoris, setidaknya ada hubungan aspiratif, kultural, dan mungkin juga emosional. Pada masa kepemimpinan Achmad Syafii Maarif pada 2000 – 2005, hubungan PAN dengan Muhammadiyah masih cukup mesra. Hal itu tidak lepas dari sikap Buya Syafii yang selalu “ngayomi” kadernya di mana saja.

Prof Dr H Amien Rais, sedang berceramah di atas mimbar. (Foto karya Wahid AR)

Hubungan PAN dan Muhammadiyah baru bermasalah ketika Din Syamsuddin terpilih sebagai ketua umum Muhammadiyah. Namun, gesekan itu hanya masih bersifat temporer, belum secara masal. Kondisi menjadi buruk karena dengan dorongan Din sejumlah aktivis PAN yang merasa “tidak mendapat tempat” pada masa PAN dipimpin Soetrisno Bachir mendirikan Partai Matahari Bangsa atau PMB. Dan hasilnya sangat mengecewakan. Karena PMB hanya mendapat suara kurang dari 1 persen pemilih nasional.

Mungkin juga karena “gangguan” dari PMB itu, pada masa kepemimpinan Soetrisno Bachir, PAN memperoleh suara nasional terendah dalam sejarahnya, yakni hanya sekitar 6 juta pemilih. Kondisi baru pulih pada masa kepemimpinan Hatta Rajasa periode 2010 – 2015. Saat itu, PAN mendapat lebih dari 9 juta suara. Fakta tersebut menunjukkan keberhasilan Hatta Rajasa sekaligus mengindikasikan bahwa banyak konstituen Muhammadiyah yang “balik kandang”, meski Din sebagai ketua umum Muhammadiyah tidak menunjukkan simpatinya kepada PAN.

Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 menunjukkan tingkat kesadaran politik yang tinggi di kalangan warga Muhammadiyah. Mereka menyadari bahwa partai politik merupakan representasi aspirasi kelompok yang paling konkret dalam hidup bernegara. Sekalipun dalam pemilu tahun lalu Muhammadiyah menyatakan tidak berafiliasi secara khusus pada sebuah partai politik, fakta yang tidak bisa dibantah adalah hanya PAN yang bisa menampung aspirasi politik dan memberikan posisi kepada tokoh-tokoh yang dikenal sebagai aktivis Muhammadiyah.

Pada masa lalu, ada beberapa kader Muhammadiyah yang bergabung di partai lain. Misalnya, Dr Muchtar Buchori di PDIP, Hajriyanto Y. Thohari di Partai Golkar, serta Muslim Abdurrachman di PKB. Tetapi, hanya PAN yang benar-benar memberikan tempat yang seluas-luasnya kepada kader Muhammadiyah untuk mengembangkan karir politik mereka.

PMB dan PAN, dua parpol yang lahir dari rahim Muhammadiyah.

Memang sudah sewajarnya PAN memberikan tempat bagi warga persyarikatan untuk mengembangkan karir politik mereka. Sebab, di tingkat akar rumput, kepercayaan tersebut masih tinggi. Hanya, sangat salah jika PAN kemudian eksklusif untuk warga Muhammadiyah saja. Sebab, sejak awal PAN bukan partai politik aliran. Relasi Muhammadiyah dengan PAN memang sebuah keniscayaan yang harus dijaga dan dipupuk dengan baik. Tetapi, sangat dimaklumi bahwa PAN harus merangkul dan menampung aspirasi dari non-Muhammadiyah. Itu semua terkait dengan kiprah serta perjuangan politik PAN dalam menanggapi berbagai isu penting dalam masyarakat.

Menurut hemat saya, jika pada masa awal berdirinya PAN selalu berdiri di depan dalam berbagai masalah nasional seperti pemberantasan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) atau isu negara federal, perjuangan HAM, serta politik luar negeri, sekarang bisa dikatakan PAN sangat tertinggal dalam berbagai masalah nasional. Contoh paling nyata, ketika menjadi menteri kehutanan, seharusnya Zulkifli Hasan bisa menjadi “ikon perjuangan” melawan pembalakan hutan dan kerusakan lingkungan. Namun yang terjadi, malah dia menjadi bulan-bulanan di medsos ketika wawancaranya dengan Harrison Ford di-upload di YouTube.

Kongres IV di Bali kali ini merupakan kesempatan emas bagi PAN untuk mengembalikan kejayaan, sebagai lokomotif ide-ide untuk kepentingan nasional sekaligus memperbaiki hubungan dengan konstituen utama, khususnya Muhammadiyah. Semestinya, isu utama bukan soal siapa yang harus dipilih antara Hatta Rajasa atau Zulkifli Hasan, tetapi justru mengembalikan roh perjuangan politik sebagai partai reformasi yang ingin melihat Indonesia bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sekarang sudah 15 tahun PAN berdiri. Tetapi, korupsi, kolusi, dan nepotisme masih merajalela. Jadi, jihad PAN melawan musuh reformasi masih harus diteruskan.

Djoko Susilo,
Dubes RI di Bern (Swiss), 2010 – 2014
JAWA POS, 27 Februari 2015

Ironi Politik Jokowi

Tak bisa dimungkiri, Jokowi adalah presiden paling lemah sejak digelarnya sistem pemilihan presiden secara langsung tahun 2004 hingga sekarang. Alasannya, pertama, tak ada satu pun partai yang bisa dikendalikan atau dikontrol secara langsung oleh Jokowi. Di PDI Perjuangan (PDIP), Jokowi bukan veto player. Megawatilah pemegang remote control partai, termasuk pemegang saham terbesar pemerintahan Jokowi.

Kedua, Koalisi Indonesia Hebat (KIH), yang konon menopang proteksi politik Jokowi di parlemen, juga jauh untuk mencapai mayoritas sederhana. Koalisi yang dibangun Jokowi di parlemen terlalu kurus dan minimalis.

Pada masa Jokowi inilah kali pertama Indonesia, sejak Reformasi 1998, mengalami divided government (pemerintahan yang terbelah karena cabang kekuasaan legislatif dikuasai oposisi). Ruang manuver politik Jokowi kurang leluasa sebab oposisi secara formal menguasai komposisi kekuatan di DPR.

Ketiga, Jokowi tak memiliki darah biru politik. Ia bukan bagian dari kalangan ningrat politik yang berkoneksi dengan kaum oligarki. Ia dianggap anak kemarin sore yang ketiban pulung atau wahyu keprabon sehingga bisa melenggang ke Istana.

Satu-satunya modal politik Jokowi adalah dukungan publik. Itu pun tergerus pelan tapi pasti seiring dengan beberapa kebijakan Jokowi yang melawan ekspektasi publik. Mulai komposisi Kabinet Kerja yang sama sekali tak memunculkan wow effect, pemilihan Jaksa Agung yang kental aroma bagi-bagi kekuasaan, kenaikan BBM pada November 2014, hingga pro-kontra calon Kapolri Budi Gunawan dan drama KPK versus Polri.

Jokowi terjepit di antara pilihan either/or: Melantik Budi Gunawan untuk melayani patron politiknya, Mega dan PDIP tetapi berisiko kehilangan satu-satunya modal yang selama ini dia punya, yakni kepercayaan publik. Atau sebaliknya: menumbuhkan asa publik dengan menolak melantik Budi tetapi berisiko kehilangan dukungan politik PDIP di parlemen. Ibarat buah simalakama, tak ada pilihan mudah yang terhidang di atas meja. Tapi seorang pemimpin memang diciptakan untuk mengambil keputusan yang sulit.

Sejak awal, Jokowi kurang leluasa memainkan manuver-manuver politiknya. Benar bahwa Megawati memberikan tiket calon presiden untuk maju di pilpres lalu. Tetapi, faktanya, dia melabeli Jokowi dengan gelar “petugas partai.” Di mata Mega, di mana pun Jokowi berada, ia tak lebih seorang “jongos” yang harus mengikuti apa mau sang tuannya. Inilah sebentuk kekerasan semantik yang membuat Jokowi tak akan pernah mampu memaksimalkan mandat presidensialismenya.

Jadi tekanan politik yang menghimpit Jokowi terjadi dalam sekian lapis. Lapis pertama berasal dari dalam partainya sendiri. Hubungan Jokowi dengan Mega bersifat asimetris. Utang budi karena mendapat tiket capres, gap usia, dan hubungan masa lalu seperti meniadakan kontribusi elektoral Jokowi untuk memenangkan PDIP dalam pemilu legislatif lalu.

Bagi Megawati, Jokowi adalah "Petugas Partai".

Lapis kedua adalah tekanan dari partai koalisi pendukung Jokowi. Selama ini, KIH belum tampil sebagai mesin politik yang efektif. Rangkaian kekalahan demi kekalahan dalam voting di DPR, baik dalam isu UU MD3, pilkada tidak langsung, pemilihan pimpinan DPR dan MPR membuat keseimbangan politik pemerintah terganggu. Lapis terakhir adalah koalisi oposisional yang diwakili Koalisi Merah Putih (KMP) dan Partai Demokrat yang memosisikan diri sebagai pendulum di tengah polarisasi KIH dan KMP.

Tiga lapis tekanan politik yang menjepit Jokowi itulah yang melahirkan ironi seorang Presiden yang terbagi aura kekuasaannya. Seyogianya seorang Presiden adalah matahari tunggal yang merupakan satu-satunya referensi kuasa. Tapi di mata publik, Istana Negara bukanlah satu-satunya pusat kekuasaan itu.

Dalam gegap pembentukan kabinet Jokowi, media juga sibuk menyoroti betapa ramainya elite politik meminta restu ke kediaman Mega di Teuku Umar atau ke ketua-ketua umum partai pendukung Jokowi. Secara simbolis, hilir-mudiknya elite politik ke Mega menunjukkan demistifikasi kuasa Jokowi. Bahkan dalam menentukan skuad kabinet saja Jokowi harus menelan air ludahnya sendiri untuk bisa membentuk kabinet meritokratis yang berbasis kerja.

Ironi politik lainnya adalah komando politik KIH juga tak dipegang Jokowi secara langsung. Ia bukan panglima politik KIH. Lucunya, operator politik KIH adalah Puan Maharani yang notabene anak buah Jokowi di kabinet, tapi dalam keadaan tertentu bisa menjadi “majikan”. Jokowi ditempatkan tak lebih sebagai administrator pemerintahan yang hanya mengurusi urusan teknokratis semata.

Dalam sistem presidensial yang terfragmentasi secara ekstrem, lahirnya “presiden minoritas” (minority president) atau presiden yang didukung kekuatan politik minimal di DPR menjadi suatu hal yang niscaya. Anehnya, Jokowi bukan hanya menjadi presiden minoritas di parlemen karena dikuasai oleh KMP, melainkan juga menjadi presiden minoritas di partainya sendiri.

Jadi tarik-menarik antara PDIP dan Jokowi dalam kasus Budi Gunawan sebagai Kapolri harus dibaca sebagai “akibat” bukan “sebab” dari tiga lapis tekanan politik yang menjepit Jokowi di atas. Ironisnya, tekanan politik paling kuat yang menghimpit Jokowi bukan dari partai-partai oposisi, melainkan justru datang dari halaman rumah politiknya sendiri. Bukan KMP yang membuat citra Jokowi amburadul belakangan ini, melainkan justru barisan partai pendukung yang mendorongnya ke tubir jurang. Kesan Jokowi menjadi presiden boneka makin terpatri di benak publik.

Jika jepitan politik ini dibiarkan terus terjadi, Jokowi akan selamanya tersandera, dan takkan pernah tampil sebagai presiden yang merdeka. Setidaknya, ada tiga solusi yang bisa dilakukan untuk mengurangi impitan politik tersebut. Pertama, Jokowi harus menaikkan daya tawar politik di hadapan partai-partai pendukungnya, yaitu lebih pro-aktif membangun penjajakan ke aktor-aktor politik lainnya. Dalam sistem presidensial, seorang presiden diberikan ruang manuver yang luas untuk membangun koalisi dengan siapa pun. Dia tak boleh terpaku pada satu blok politik tertentu yang justru makin menurunkan bargaining position seorang presiden.

Dalam sistem presidensial, logika pembentukan koalisi pendukung pemerintah lebih ditentukan oleh teori koalisi kemenangan-minimal (minimal winning coalition) ketimbang berbasis ideologis (ideologically connected coalition). Tak ada rambu-rambu apa pun dalam berkoalisi. Semua serba mungkin dan longgar (promiscuous). Menang atau kalah dalam pemilu bukanlah batas pemisah dalam berkoalisi. Biasanya partai pendukung direpresentasikan di dalam kabinet pemerintah (the ins), sedangkan blok oposisi berada di luar pemerintahan (the outs).

Solusi ini sepertinya sedang ditempuh Jokowi. Belakangan Jokowi sangat aktif menjalin komunikasi dengan aktor-aktor politik seperti Prabowo dan elite-elite KMP. Keakraban Jokowi dengan Prabowo memberi pesan politik kuat ke Megawati dan KIH bahwa Jokowi bisa melakukan langkah tak terduga. Bisa saja ada akomodasi politik KMP ke dalam pemerintahan, tapi tafsir politik yang paling mungkin adalah mengingatkan Megawati bahwa PDIP bukan satu-satunya referensi politik yang bisa diandalkan pemerintahan Jokowi. Jokowi bisa juga menjalin kemesraan dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan Demokrat. Tapi efek politiknya ke internal PDIP akan lebih menghentak mengingat hubungan antagonistik SBY dengan Mega di masa lalu.

Solusi kedua adalah mempertimbangkan maju sebagai ketua umum dalam Kongres PDIP di bulan April mendatang. Terlebih lagi, secara publik beberapa survei lembaga-lembaga yang kredibel menunjukkan popularitas Jokowi di mata publik dan konstituen PDIP sendiri sebagai Ketua Umum PDIP mendatang. Lembaga Survei Indonesia, misalnya, menemukan pada 10-18 Januari 2015 bahwa PDIP adalah partai yang paling dianggap sukses melakukan kaderisasi.

Ir Joko Widodo alias Jokowi sedang "leyeh-leyeh".

Ini konsisten dengan temuan yang menunjukkan hanya Jokowi figur baru yang mampu mengalahkan Megawati di mata publik. Nama-nama ketua umum partai lainnya masih mendominasi peringkat atas daftar calon pemimpin partai. Temuan ini menunjukkan bahwa PDIP adalah partai yang sekarang menikmati buah atas keberhasilannya sendiri dalam merekrut tokoh-tokoh baru yang melesat hingga mengalahkan patron utamanya sendiri.

Skenario bertarung dalam Kongres PDIP lebih feasible ketimbang mengompori relawan membentuk Partai Pro-Jokowi. Selain membuat partai itu tidak mudah dan tidak murah, belum tentu eksperimen ini sukses di Pemilu 2019. Tapi harus diakui jika Jokowi maju dalam kongres, apa pun hasilnya, menang atau kalah, hubungan Istana dengan Teuku Umar akan makin membara. Bagaimanapun Mega adalah figur solidarity maker di PDIP yang tak bisa diabaikan pengaruhnya.

Jika solusi yang kedua ini dianggap terlalu berisiko, Jokowi harus mengambil solusi yang terakhir. Persetan dengan impitan politik internal, Jokowi putuskan mengambil kebijakan sesuai dengan kehendak konstitusi dan amanat rakyat. Kalaupun langkah ini mempertaruhkan nasib dukungan politiknya, Jokowi akan dikenal sebagai negarawan. Ia akan dicatat dalam tinta sejarah sebagai pemimpin transformasional, bukan politisi transaksional.

Burhanuddin Muhtadi
GATRA, 5 Februari 2015