Pagelaran Sudah Cukup

Akhirnya pilihan partai-partai politik mengerucut ke dua kelompok. Partai Demokrat memilih untuk berdiri sendiri. Maka rasanya cukup lengkap sudah kita berwacana-wacana tentang para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) karena semakin banyak bicara, akan makin membuka kesempatan timbulnya keraguan atau munculnya kampanye hitam. Yang pada tahap ini rasanya menjadi tidak fair lagi, dan hanya membuat rakyat semakin bingung.

Ini bukan kontes Indonesian Idol demi mendulang suara. Karena sekalipun selalu dikatakan rakyat sudah cukup pandai, tetapi jangan sampai mereka menjadi korban hasutan yang merugikan masa depan bangsa ini.

Yang dikonteskan sebaiknya platform dan program setiap kelompok sehingga rakyat mendapat pilihan yang adil, tanpa harus diobok-obok lagi emosinya tentang masalah-masalah pribadi sehingga kembali melangkah mundur.

Misalnya, salah satu yang ramai dikampanyekan selama 2014 ini adalah soal ekonomi kerakyatan. Karena membawa nama “rakyat” tentu rakyat ingin lebih tahu tentang maksud istilah itu, sekalipun istilah itu sudah dipakai sejak zaman Bung Hatta pada awal-awal merekahnya Republik ini.

Istilah semula adalah “ekonomi rakyat” yang kemudian saat ini berubah menjadi “ekonomi kerakyatan”. Bung Hatta ingin memopulerkan sistem itu dengan hadirnya sistem koperasi. Masyarakat masa kini, yang tidak terlalu mafhum sejarah ekonomi waktu itu, tentu tidak tahu apakah sistem koperasi itu berjalan sesuai yang diharapkan atau tidak. Sekalipun di Belanda sistem itu boleh dikatakan sukses besar.

Keraguan tentang pengejawantahan sistem ekonomi kerakyatan bisa menimbulkan tanda tanya, apakah akan ada hubungannya dengan nasionalisasi, seperti yang akhir-akhir ini diasumsikan? Sebab, dengan perkembangan ekonomi dunia seperti sekarang, sikap dan tindakan yang bisa menimbulkan kesalahpahaman sebaiknya memang harus dihindari.

Peran pemerintah
Berbeda dengan sistem pasar bebas sepenuhnya (kapitalisme liberal), dalam sistem ekonomi kerakyatan tentunya pemerintah akan memainkan peran yang semakin aktif dalam mengadakan perubahan pada sistem yang selama ini berlaku. Memang, sekalipun tidak harus dengan menjalankan nasionalisasi secara serampangan yang akan merusak tertib ekonomi yang sudah dibangun selama ini, sesuai dengan UUD kita, hadirnya pemerintah makin diperlukan demi memenuhi hajat hidup orang banyak.

Ini mengindikasikan bahwa pemerintah akan lebih banyak berperan tentang alokasi sumber-sumber daya yang ada. Alasannya, sumber daya di bumi pertiwi faktanya makin menipis, sementara itu ledakan penduduk menuntut penyediaan pangan yang lebih besar dan dibarengi dengan tuntutan pemerataan pendapatan. Peningkatan jumlah penduduk yang makin mendekati seperempat miliar tentu saja tidak bisa diabaikan.

Dalam kaitan itu, sektor swasta perlu lebih banyak bekerja sama dengan pemerintah dalam menetapkan prioritas penanaman modal dan sekaligus merumuskan kebijakan teknologi yang lebih tepat, mengingat menurunnya kinerja sektor industri. Untuk menciptakan 'orde baru' lagi di bidang perekonomian nasional memang diperlukan perubahan besar-besaran, yang didukung kebijakan dan kebijaksanaan nasional yang lebih mengutamakan pemerataan kekayaan dan penghasilan masyarakat.

Karena kekayaan maupun kekuasaan selalu bersifat terbatas, perlu ada aturan tentang cara mendistribusikan hal-hal tersebut secara fair, transparan dan adil. Karena selalu saja ada oknum atau kelompok yang serakah dan ingin memonopoli sendiri dengan kekuatan dan kekuasaan yang dimilikinya. Maka peraturan yang transparan dan tegas selalu diperlukan demi ketertiban, lebih-lebih memang tidak ada keberlimpahan yang sifatnya terus-menerus abadi.

Walaupun ada yang mengatakan, keterbatasan selalu menimbulkan ketimpangan distribusi, namun pendapat itu masih harus diragukan kebenarannya. Kenyataannya, manusia yang masih merasa memiliki sumber daya sebanyak yang memuaskan hatinya pun, mereka yang serakah tetap tidak peduli akan kebutuhan orang-orang lain.

Mengapa ramalan selalu meleset ?
Sekitar tiga dasawarsa yang lalu kita pernah diramalkan oleh Arlington Forecasting International Company bahwa antara tahun 1996-2005, Indonesia akan menjadi negara ke-7 termaju setelah Australia, Amerika, Kanada, Inggris, Swedia dan Jerman Barat. Kabar semacam itu tentu saja menggembirakan karena memberikan sebentuk harapan kemajuan yang cerah. Konon kesimpulan itu adalah hasil olahan komputer lembaga tersebut setelah mendapat 64 indikator, lebih dari 200 tren, dan lebih dari 3.500 peristiwa. Semua berkaitan dengan masalah-masalah sosial, politik, ekonomi dan energi.

Kini kita semua tahu, bahwa ramalan itu terbukti jauh meleset! Ramalan kesuksesan Indonesia bukan pertama kali itu diadakan. Masalahnya agar bisa terprogram sesuai dengan kebutuhan maka komputer memerlukan data masukan yang tepat dan akurat. Yang menjadi pertanyaan, apakah indikator pendidikan masyarakat Indonesia waktu itu telah masuk dalam sistem pengolahan komputernya?

Kesulitan-kesulitan praktis dan normatif strategi pendidikan, maupun biayanya yang luar biasa besar, menuntut penelaahan sistem yang ada. Dan pertanyaan selanjutnya adalah; mana yang lebih penting bagi Indonesia, apakah pendidikan yang bertitik berat pada sejarah dan falsafah serta perkembangan kecerdasan pada umumnya, atau bertitik berat pada ketrampilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya?

Faktanya, sistem pendidikan kita disusun oleh kalangan menengah ke atas yang tidak pernah secara langsung merasakan pendidikan macam apa yang sebenarnya diperlukan oleh rakyat jelata sehingga memungkinkannya untuk bisa melakukan mobilitas ke atas (vertikal). Fakta lain, masih banyak pula yang beranggapan bahwa memiliki kredensial seperti ijazah, gelar, atau sertifikat akan menjamin kesempatan dan penempatan kerja.

Tenyata tidak. Dengan kredensial yang sama, anak dari kalangan menengah ke atas akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan; sebab sikap dan perangai seseorang, yang juga merupakan persyaratan penting untuk dapat bekerja, terbentuk bukan di ruang kelas. Jadi ditinjau dari segi ketenagakerjaan, pendidikan formal yang sifatnya umum, dengan demikian tidak selalu menguntungkan bagi anak-anak rakyat jelata.

Semestinya, ada sistem yang membuat pemerataan pendidikan informal di kalangan anak-anak dari segenap lapisan sosial. Antara lain, misalnya, gerakan pramuka dan pandu, atau ormas pemuda dan pelajar yang benar-benar tumbuh dari masyarakat, yang pernah populer di era orde lama, sehingga bisa menjadi sarana mengurangi ketimpangan pergaulan sosial.

Toeti Prahas Adhitama,
Anggota Dewan Redaksi Media Group
MEDIA INDONESIA, 23 Mei 2014

Skenario Pencapresan

Jokowi, Prabowo dan Ical.

Ketika pemilihan legislatif sudah terselenggara pada 9 April 2014, tiga pemenang yang muncul dengan suara terbanyak versi perhitungan cepat berbagai lembaga survei sudah resmi mengajukan calon presiden untuk pemilihan bulan Juli 2014. Terakhir diumumkan calon PDIP, Joko Widodo, populer dipanggil Jokowi, yang baru setahun lebih menjabat gubernur DKI-Jakarta itu, tetapi langsung mencuat elektabilitasnya sebagai calon presiden hasil jajak pendapat berkat gebrakan-gebrakan dan gaya komunikasi serta kepemimpinannya yang membuatnya populer itu.

Sebelumnya, Golkar telah menetapkan Aburizal Bakrie (ARB) sebagai calon tunggal. Namun, yang pertama mengajukan calon presiden adalah Partai Gerindra, yang menampilkan Prabowo Subianto yang juga cepat populer dan menimbulkan optimisme tinggi. Akan tetapi, berbagai lembaga survei juga telah menampilkan beberapa calon dari berbagai partai yang memiliki tingkat elektabilitas yang berbeda. Yang tinggi diproyeksikan sebagai presiden, sedangkan yang sedang dan rendah sebagai wakil presiden.

Dalam basa-basi politik, pencalonan tidak hanya didasarkan pada ketokohan atau popularitasnya, tetapi juga pada platform politik dan ideologi yang menjadi basis partai dari mana calon berasal. Mengantisipasi penyederhanaan struktur dan sistem kepartaian, di antara 12 partai kontestan pemilu dapat dibagi menjadi tiga atau empat golongan atau kekuatan politik.

Golongan Kebangsaan, Golongan Islam, dan Golongan Kerakyatan.

Pertama, adalah golongan kebangsaan yang didukung oleh parta-partai, di antaranya Golkar, Hanura, dan PKP, dengan perolehan suara 20,9 persen. Kedua, golongan Islam, yang terdiri dari PKB, PAN, PKS, PPP, dan PBB dengan 31,4 persen suara. Ketiga, golongan kerakyatan dengan basis PDIP, Gerindra, dan Nasdem dengan elektabilitas 37,7 persen.

Namun, golongan-golongan yang berbasis ideologi dan platform politik itu sulit dibentuk dalam menghadapi pemilu, pertama-tama karena setiap partai dengan kesamaan ideologi, misalnya PDIP dan Gerindra, telah menetapkan calon presidennya sendiri-sendiri. Sungguhpun begitu jika PDIP memenangi pemilu presidensial, partai kerakyatan itu bisa mengajak Gerindra dan Nasdem ikut dalam pemerintahan dan mendukung kabinet dari DPR.

Ketika ditanya mengenai koalisi, Jokowi menolak berbicara mengenai koalisi yang berkonotasi transaksional, yaitu sekedar bagi-bagi kursi. Namun dalam realitas, dari partai manapun, termasuk pemenang pileg, tetap akan melakukan koalisi, terutama untuk mengajak pasangan presiden-wakil presiden dengan berbagai pertimbangan. Misalnya untuk mencapai ambang batas pencalonan atas dasar perolehan suara (popular vote) dan perolehan kursi (elektoral vote), memperoleh pasangan yang saling mengisi atau memilih pasangan yang bisa bekerja sama, juga untuk dukungan dana, tapi ujung-ujungnya mendukung elektabilitas. Namun, demi elegansi, koalisi akan dilakukan atas dasar kesamaan platform politik atau ideologi walaupun sebenarnya bukan merupakan pertimbangan utama.

Akan tetapi, atas dasar elegansi itu, Shalahuddin Wahid, pemimpin Pesantren Tebuireng, yang juga tokoh NU itu mengusulkan tokoh Mahfud MD untuk menjadi pasangan Jokowi yang juga didasarkan pada kedekatan politik kebangsaan antara NU dan kelompok nasionalis. Namun, Surya Paloh mengusulkan Jusuf Kalla untuk pasangan Jokowi atas dasar pertimbangan lain, yaitu memperkuat kepemimpinan Jokowi dengan pengalaman merealisasikan kebijakan dan program.

Hatta Rajasa, Mahfud MD, dan Jusuf Kalla.

Prabowo Subianto konon juga melirik JK, tapi JK sendiri punya banyak pilihan. Sebelumnya, Prabowo konon melirik Hatta Rajasa karena perimbangan “kuat gizinya”. Diharapkan, melalui Hatta Rajasa, Gerindra bisa menghimpun partai-partai Islam lainnya yang sedang memikirkan nasibnya karena perolehan suara di bawah 10 persen itu, kecuali dari PKB jika mengajukan Mahfud MD untuk pasangan Jokowi. Akan tetapi, PKB bisa diterima jika dipasangkan dengan JK walaupun kemungkinan tidak memperoleh dukungan PAN.

Golkar agak sulit memperoleh pasangan karena calonnya, ARB, tersandera dengan kasus Lapindo sehingga elektabilitasnya ical (hilang) dalam survei. Namun, karena kampanye ARB yang simpatik terhadap Islam, peluangnya akan muncul jika partai-partai Islam bisa bersatu untuk mencalonkan tokoh yang komplementer, yaitu Mahfud MD. Jika tidak, peluang satu-satunya adalah berkoalisi dengan Partai Demokrat (PD), apabila PD bersatu untuk mencalonkan Jenderal Pramono Edhie Wibowo, adik ipar SBY.

Dengan skenario semacam itu, persatuan partai-partai Islam, dengan indikator mampu memiliki suara yang sama dalam pencalonan presiden-wakil presiden, diperkirakan sulit terjadi. Hambatan utamanya adalah karena para pemimpin partai yang punya orientasi sendiri-sendiri. Di antara yang tampak adalah bahwa PKB ingin mencalonkan Mahfud MD atau JK berpasangan dengan Jokowi, tapi Hatta Rajasa masih ingin berkuasa melalui Prabowo yang memiliki postur yang lebih kuat untuk menjadi presiden itu. Kedua tokoh itu sama-sama memiliki peluang untuk mendapatkan dukungan dari partai-partai Islam yang bisa menyebabkan partai-partai Islam sulit kompak untuk bersatu.

Hidayat Nurwahid dan Khafifah Indar Parawansa.

Namun, jika ada negosiator yang berwibawa, misalnya para ulama terkemuka yang mendorong partai Islam untuk bersatu dan menjadi kekuatan politik yang menentukan, karena suaranya mencapai 31,4 persen itu, partai Islam bersatu akan bisa mengajukan calon presiden-wakil presiden sendiri dari kalangan mereka sendiri. Meski begitu, partai-partai Islam itu belum menemukan tokoh yang bisa mempersatukan mereka. Dan, peluang tertinggi ada pada JK.

Kemungkinan pasangan JK ada dua. Pertama, Mahfud MD. Namun, dua tokoh itu dicalonkan oleh PKB sendiri sehingga perlu dipilih tokoh dari luar PKB. Kedua, tokoh yang pantas adalah dari kalangan lelaki, Hidayat Nurwahid dari PKS, dan dari perempuan, Khafifah Indar Parawansa.

Fachry Ali mengusulkan agar dilakukan suatu konvensi untuk bisa menentukan pilihan calon presiden-wakil presiden. Gagasan ini perlu diikuti karena pilihan calon tidak bisa dilakukan melalui tawar-menawar transaksional. Dengan konvensi itu, pilihan akan dilakukan dari bawah secara bebas-rahasia, jujur, dan adil yang bisa mengawali tradisi demokrasi yang sehat.

M Dawam Rahardjo,
Ketua Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF)
REPUBLIKA, 15 April 2014

Parpol Peserta Pemilu 2014

KPU (Komisi Pemilihan Umum) akhirnya menetapkan dan memutuskan 10 partai politik yang lolos verifikasi faktual sehingga berhak mengikuti Pemilu 2014. Keputusan yang tertuang dalam “Keputusan KPU No.5/Kpts/KPU/2013” ini diambil berdasarkan hasil verifikasi KPUD di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Dari syarat seperti keterwakilan perempuan, keanggotan, dan kepengurusan dari 34 partai yang mengikuti proses verifikasi faktual maka 10 partai dinyatakan lolos dan berhak untuk mengikuti Pemilu 2014.

Keputusan ini juga telah merujuk pada peraturan KPU terkait persyaratan partai politik yang berhak mengikuti dan menjadi peserta Pemilu 2014 yakni memiliki kepengurusan sebanyak 75 persen di tingkat kabupaten/kota dan 100 persen kepengurusan di tingkat provinsi.

Adapun 10 partai politik yang dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilu 2014 adalah:
1.    Partai Nasional Demokrat (NasDem)
2.    Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
3.    Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
4.    Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
5.    Partai Golongan Karya (Golkar)
6.    Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
7.    Partai Demokrat (PD)
8.    Partai Amanat Nasional (PAN)
9.    Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
10.  Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

Ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan bahwa sepuluh partai politik tersebut berhak dan resmi menjadi peserta Pemilu 2014. Sedangkan 24 partai sisanya dinyatakan tidak lolos dengan alasan tidak memenuhi syarat yang ada sebagaimana yang tercantum pada Pasal 8 ayat 2 UU No.8/2012 tentang Pemilu.

Sebanyak 24 partai yang tak lolos verifikasi adalah:
1. Partai Bulan Bintang (PBB)
2. Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP)
3. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
4. Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB)
5. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
6. Partai Persatuan Nasional (PPN)
7. Partai Bhinneka Indonesia (PBI)
8. Partai Buruh (PB)
9. Partai Damai Sejahtera (PDS)
10. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
11. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
12. Partai Karya Republik (Pakar)
13. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)
14. Partai Kedaulatan (PK-Kedaulatan)
15. Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI)
16. Partai Kongres (PK-Kongres)
17. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI)
18. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI-M)
19. Partai Nasional Republik (Nasrep)
20. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)
21. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)
22. Partai Republik (PR)
23. Partai Republika Nusantara (Republikan)
24. Partai Serikat Independen (SRI)

Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mendapat nomor urut pertama sebagai peserta Pemilu 2014 saat pengundian nomor di kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Senin (14/1/2013) siang. Bagi Nasdem, nomor 1 merupakan berkah untuk memudahkan komunikasi dengan masyarakat pada kampanye nanti.

“Nomor 1 bagi kami adalah berkah. Kita percaya, meskipun ini bukan takhayul, bahwa semuanya itu sangat tergantung kinerja kita. Dengan nomor 1, Insya Allah ini menjadi modal kita untuk berkomunikasi dengan masyarakat,” ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto.

Sugeng mengatakan, nomor satu sejak awal sudah menyertai Partai Nasdem. Nasdem juga merupakan satu-satunya partai baru yang lolos verifikasi sebagai peserta Pemilu 2014. “Sejak awal kita selalu nomor 1. Dalam verifikasi administrasi KPU waktu itu, nomor satu, juga verifikasi faktual nomor 1. Sekarang nomor urut kita juga nomor 1. Bagi kami ini adalah berkah dan ini adalah amanah yang akan kita laksanakan ke depan, bagaimana kita sebagai partai baru bisa mengubah Indonesia,” katanya.

Sugeng mengaku tak menyangka pengambilan nomor urut yang dilakukan oleh Ketua Umum DPP Partai Nasdem Rio Capela mendapat nomor 1. Ia pun berharap Partai Nasdem akan menjadi nomor satu pada Pemilu 2014.

“Kami hadir untuk menyelamatkan Indonesia. Indonesia harus diselamatkan dengan visi misi yang jelas menyangkut kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, persatuan, dan kesatuan yang harus terus dibangun karena kita melihat indikasi-indikasi bangsa ini mulai retak. Maka itulah Nasdem hadir,” paparnya.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akhirnya mendapatkan nomor urut 2 dalam partisipasinya di ajang pemilu 2014. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau kerap disapa Cak Imin pun menyambut antusias penetapan partai berbasis Nadhatul Ulama ini.

“PKB bersyukur bisa dapat nomor di depan, no 2 artinya nomor kemenangan,” ucap Cak Imin. Dengan berada di posisi nomor 2 dari 10 perserta pemilu, Cak Imin yakin PKB akan bisa meraih sukses di pesta demokrasi yang berlangsung 5 tahun sekali ini. “Semoga nomor (dua) itu membawa kemenangan dan menjadi nomor perdamaian,” jelas Cak Imin yang juga menjabat Menarkertrans ini.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Marwan Jafar mengaku tak mempermasalahkan mendapatkan no urut berapa dari angka 1-10. Sebab menurut Marwan bahwa semua angka itu adalah sama dan baik. “Harapannya tentunya mendapatkan nomor yang bagus dan mendapatkan keberuntungan,” ucap Marwan yang juga merupakan Ketua Fraksi PKB di DPR itu.

Senada dengan Marwan Jafar, Politisi PKB Ali Maschan Musa juga berpendapat hal yang sama. Menurutnya semua nomor urut dalam setiap pemilu adalah sama dan baik. “Karena 1 sampai 10 itu sudah jauh lebih mudah dari sebelumnya, jadi nomor berapa pun nggak masalah dan Insya Allah baik,” ucap Ali yang merupakan anggota komisi VIII DPR dan Anggota BK DPR RI ini

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapat nomor 3 dalam pengundian nomor urut parpol oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Nomor ini, hanya untuk memudahkan sosialisasi PKS kepada masyarakat.

“Bagi PKS nomor berapa pun tidak masalah. Semua nomor baik,” kata Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq. Menurut Luthfi, berapa pun nomornya tidak masalah. Nomor besar atau kecil juga tidak masalah. “Kami pernah nomor 24 pada tahun 1999. Kemudian tahun 2004 nomor 16, dan tahun 2009 nomor 8. Buat PKS nomor besar pernah, nomor kecil juga punya pengalaman,” kata Luthfi.

“Buat kami, nomor berapa pun tidak masalah. Yang penting kerja keras kader dan simpatisan untuk memenangkan PKS. Dan kami juga selalu berkeyakinan bahwa kemenangan itu datang dari yang di atas,” ujarnya. PKS, lanjut Luthfi, tidak mau terjebak dalam takhayul nomor, yang menganggap nomor tertentu membawa keberuntungan. “Buat PKS semua nomor baik dan membawa keberuntungan asal kita mau kerja keras dan dekat dengan yang di atas,” katanya.

PKS, menurut Luthfi akan segera mensosialisasikan nomor urut parpol hasil undian KPU. Sosialisasi akan dilakukan ke seluruh wilayah Indonesia.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mendapatkan nomor urut empat dalam Pemilu 2014. Menurut Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo, nomor urut empat tersebut adalah wujud konsistensi partai berlambang banteng dalam memperjuangkan pilar kebangsaan. “Nomor ini adalah bukti PDI-P selama ini konsisten memperjuangkan empat pilar kebangsaan. Itu juga pertanda kita menang di empat penjuru mata angin di Nusantara,” kata Tjahjo.

Tjahjo menekankan, landasan historis memperkuat PDI-P senantiasa berjuang bersama rakyat. Sebagai partai yang menjunjung amanat proklamator Indonesia Ir Soekarno, menurut Tjahjo, PDI-P tetap memperjuangkan pidato Bung Karno pada 17 Agustus 1945 tentang empat pilar kebangsaan. Wujud dari kesetiaan bertindak atas pidato tersebut adalah bekerja dengan turun ke bawah berjuang bersama masyarakat.

“Kami selalu siap untuk turun ke bawah, meyakinkan masyarakat bahwa PDI-P dengan lambang banteng moncong putih bisa konsisten dalam memperjuangkan empat pilar. Itu bagian dari mendekatkan NKRI,” pungkasnya.

Seperti kita ketahui, ketika pengambilan nomor urut peserta pemilu, PDI-P hanya diwakili oleh Sekretaris Jenderal Tjahjo Kumolo. Sedangkan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri berhalangan hadir.

Partai Golkar menyambut baik hasil undian nomor urut peserta Pemilu 2014. Hasil undian yang digelar di Kantor KPU (Komisi Pemilihan Umum), Partai Golkar mendapat nomor urut lima.

“Mempermudah kampanye karena hanya membuka satu tangan,” kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Nurul Arifin di Jakarta, Senin. Nurul menambahkan, selain mempermudah kampanye, nomor urut lima itu memiliki nilai historis, yakni Pancasila sebagai ideologi negara dan Panca Bakti yang merupakan ikrar Partai Golkar.

Ketika pengambilan nomor urut peserta pemilu, Partai Golkar diwakili oleh Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie didampingi Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham. Aburizal “Ical” Bakrie mengatakan, partainya akan berusaha lebih dekat dengan rakyat setelah dalam undian itu mendapatkan nomor urut lima. Pasalnya, nomor urut lima mudah diingat rakyat dan mampu membawa Golkar pada kemenangan.

“Allah punya rahasia, manusia tidak bisa membaca. Nomor urut lima bisa saja jadi nomor satu. Kita kan tidak tahu, yang penting berusaha,” kata Ical.

Ical menekankan, kader Golkar telah mempunyai tugas memenangkan partainya. Hal itu, sesuai dengan beban tugas setiap kader untuk membawa Golkar pada hasil maksimal dalam pemilu. Selain itu, kader juga harus memiliki pikiran memajukan rakyat dalam kinerja Golkar. “Itu memperlihatkan pada kita, di partai Golkar, pikiran dan suara Golkar adalah suara rakyat,” pungkasnya.

Partai Gerindra menganggap semua nomor baik untuk menjadi nomor urut peserta pemilu 2014. Menurut Gerindra nomor urut peserta pemilu tak akan mempengaruhi perolehan suara dalam pemilu legislatif. “Rakyat pemilih sudah sangat rasional, tak lagi bersandar pada nomor urut,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon.

Hal itu dikatakan Fadli menyikapi hasil pengundian nomor urut peserta pemilu yang digelar di Kantor KPU (Komisi Pemilihan Umum). Hasilnya, Gerindra mendapat nomor urut enam. Fadli mengatakan, rakyat akan melihat visi, misi, serta kualitas parpol dalam menentukan pilihan.

Menurut dia, yang terpenting bagaimana partainya mampu merebut hati dan pikiran rakyat agar memenangkan pemilu. “Dengan hanya 10 partai, rakyat makin mudah dalam memilih partai yang dianggap dapat mewakilinya,” kata Fadli.

Seperti diberitakan, sepuluh parpol yang lolos sebagai peserta pemilu 2014 telah mendapatkan nomor urut. Ketika pengambilan nomor, Gerindra diwakili Ketua Umum Gerindra Suhardi dan Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengaku bersyukur partainya mendapatkan nomor urut tujuh sebagai peserta pemilu. Ia pun berseloroh, Demokrat bisa terus membubung tinggi hingga langit ketujuh.

“Lagunya jadi bintang tujuh di langit yang biru,” ujar Nurhayati menirukan lagu “Bintang Kecil.” Nurhayati juga mengatakan bahwa angka tujuh secara tidak sengaja sama dengan nomor kantor DPP Partai Demokrat. “Angka tujuh adalah alamat DPP Demokrat di Jalan Kramat Nomor 7,” ucapnya.

Dengan penetapan nomor urut ini, Nurhayati menyatakan, pihaknya akan terus bekerja keras. Semua anggota DPR dari Fraksi Demokrat yang berjumlah 148 orang pun sudah siap mencalonkan diri lagi. “Setelah ini, kami akan sosialisasikan angka 7 supaya lebih mudah diingat masyarakat,” kata Nurhayati lagi.

Ketika pengambilan nomor urut peserta pemilu dilaksanakan, Partai Demokrat diwakili Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang didampingi Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono.

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyambut baik hasil pengundian nomor urut peserta Pemilu 2014 yang digelar di Kantor KPU (Komisi Pemilihan Umum), dimana Partai Demokrat mendapat nomor urut tujuh.

“Berapa pun nomor urutnya, bagus. Buat Partai Demokrat, angka tujuh itu adalah angka yang bagus,” kata Anas seusai pengundian. Anas mengaku tak percaya dengan hal-hal yang berbau klenik jika nomor tertentu membawa keberuntungan. Pihaknya tetap mensyukuri berapa pun nomor urut itu.

“Ini undian nomor urut, bukan undian buntut dan bukan klenik. Karena itu, angka tujuh angka yang kami syukuri. Kami yakin angka itu penuh berkah dan membawa Partai Demokrat pada tujuan sebagai parpol yang semakin besar berkontribusi dan berperan bagi bangsa,” kata Anas.

“Nomor 9 itu keberuntungan Pemilu 2004. Nomor 31 keberuntungan Pemilu 2009. Nomor 7 keberuntungan Pemilu tahun 2014. Jadi, artinya tiap pemilu, Partai Demokrat Insya Allah beruntung terus. Mengapa beruntung? Ini karena Insya Allah dipercaya dan dipilih oleh rakyat.”

Partai Amanat Nasional (PAN) mengantongi nomor urut 8 untuk berlaga dalam pemilu 2014. Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa menilai nomor delapan adalah modal untuk mengantongi hasil maksimal dalam pesta rakyat lima tahunan itu.

“Pada dasarnya nomor itu sama semua, tidak ada yang istimewa. Semua nomor baik, 1 sampai 10. Kita yakin menang soalnya persiapan sudah jauh,” kata Hatta.

Hatta menjelaskan, partainya belum menyiapkan jargon tertentu guna mempopulerkan nomor delapan. Menurutnya, PAN akan segera menyiapkan tim untuk mempopulerkannya. Yang jelas, jargon tersebut akan dipersiapkan semenarik mungkin agar PAN bisa menang. “Nanti ada timnya sendiri,” pungkasnya.

Seperti kita ketahui, Hatta Rajasa datang langsung (tidak diwakilkan), ketika mengambil undian nomor urut parpol.

Partai Persatuan Pembangunan bersyukur mendapatkan nomor urut sembilan sebagai peserta Pemilu 2014. Pasalnya, nomor itu sesuai dengan harapan PPP. Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuzy atau akrab disapa Romi mengatakan, angka sembilan mudah untuk digunakan dalam sosialisasi partai karena sederhana untuk jargon. “Jangan lupa, tanggal 9 (April 2014) nanti coblos nomor 9,” kata Romi.

Menurut Romi, angka sembilan juga memiliki histori lantaran Pemilu 1999 PPP juga mendapat nomor urut sembilan. Ketika itu, perolehan suara PPP berada di tiga besar. “Tidak berlebihan bila PPP berharap menjadi tiga besar kembali. Angka sembilan juga sosiologis karena pendakwah Islam generasi pertama adalah Wali Sembilan (Wali 9). Sehingga ini pertanda kembali besarnya PPP dalam Pemilu 2014,” kata Romi.

PPP, tambah Romi, menyiapkan sembilan langkah strategis untuk menghadapi Pemilu 2014. Pertama, mempertahankan perolehan suara pada Pemilu 2009 yang mencapai 5,7 juta suara. Kedua, mengambil kembali suara yang pernah menjadi milik PPP di basis Pemilu 1999 yang mencapai 11,2 juta suara.

PPP, kata Romi, akan berupaya merebut simpati pemilih pemula yang mencapai seperempat dari total pemilih di tahun 2014. Keempat, membuka 30 persen kuota pencalegan pada parpol yang tak lolos sebagai peserta pemilu. Kelima, melakukan silaturahim yang intensif dengan semua parpol Islam.

“Keenam, mencetak 1,9 juta atau 3 kader inti di setiap 631.000 TPS. Ketujuh, meneruskan perjuangan Wali Sembilan dengan memperjuangkan pelegalan nilai syariat di Nusantara melalui peraturan perundangan dan perda dalam bingkai NKRI. Delapan, memenuhi 30 persen kuota perempuan dalam pencalegan. Sembilan, menempatkan caleg bersih, kompeten, dan amanah,” pungkas Romi.

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mendapatkan angka 10 saat pengundian nomor urut peserta Pemilu 2014 yang digelar di kantor KPU (Komisi Pemilihan Umum. Meski berada pada nomor urut paling akhir, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto mengatakan bahwa nomor 10 adalah angka yang sempurna. “Tidak boleh takhayul. Paling tidak kalau kita bicara makna, nomor 10 itu angka sempurna. Kalau ujian, nomor 10 itu paling bagus,” ujar Wiranto.

Hanura pun, kata Wiranto telah siap menghadapi Pemilu 2014 dengan mendekati hati rakyat. Wiranto sendiri sejak awal telah diusung menjadi calon Presiden dari Partai Hanura. “Strateginya kita pakai slogan yang mampu meyakinkan rakyat bahwa partai Hanura memang partai yang memberikan keyakinan masyarakat bahwa legislatif, eksekutif dan yudikatif ke depan akan pakai hati nurani kepada rakyat,” ujar mantan Panglima ABRI tersebut.

Di samping itu, Wiranto mengaku hingga kini belum mendapatkan pasangannya atau calon wakil presiden (Cawapres). “Bagi saya sendiri satu peluang untuk berjuang memberikan yang terbaik bagi negeri ini. Namun cawapresnya belum ada,” katanya.