Kapan MERDEKA ???

Di tengah beragamnya pemaknaan orang atas kata ”merdeka”, ternyata cukup banyak juga warga yang masih merasa belum merdeka. Mereka juga merasa, bangsa Indonesia masih terjajah oleh tekanan bangsa lain.
Demikian kesimpulan yang dihasilkan jajak pendapat menyambut hari jadi ke-63 Indonesia terhadap 863 pemilik telepon di sepuluh kota di Indonesia.
Sebanyak 32,4 persen responden menyatakan, mereka belum merasa merdeka. Enam dari setiap sepuluh (60,1 persen) responden juga menyatakan, saat ini Indonesia belum merdeka dari tekanan bangsa lain.
Jika pada periode awal kemerdekaan orang memaknai kemerdekaan sebagai kemenangan persatuan bangsa dan terbebasnya Indonesia dari dominasi dan eksploitasi bangsa asing, saat ini publik disodorkan dialektika soal kemerdekaan dari dominasi dan eksploitasi model baru. Dalam konteks perkembangan global, kemandirian Indonesia sebagai bangsa kembali digugat.
Arus globalisasi yang menjadi tren abad ke-20, oleh sebagian orang, dimaknai sebagai bentuk penjajahan jenis baru yang tak kalah garangnya. Tujuannya tetap sama, yakni eksploitasi. Lebih jauh, dampak yang dikhawatirkan pun sama, yakni kemelaratan.

Kolonialisme baru
Arus modal asing yang masuk berbanding lurus dengan eksploitasi sumber daya yang lebih banyak dinikmati negara-negara lain. Sebagian warga menilai inilah jenis kolonialisme baru yang menjadi ancaman bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia.
Dahnan (54), responden asal Medan, misalnya, mengkhawatirkan globalisasi sebagai ancaman baru. Ia menyatakan bahwa arus globalisasi yang mengikis batas antarbangsa dan mengusung semangat liberalisasi secara membabi buta bisa menjadi ancaman besar bagi kemajuan Indonesia.
Globalisasi yang lebih banyak dibungkus dalam kesepakatan kerja sama ekonomi dinilai dapat memperburuk kondisi negara-negara berkembang yang rapuh secara ekonomi.
Kerja sama ekonomi antara negara berkembang dan negara maju tak jarang menjerat negara yang lebih lemah dalam kesepakatan-kesepakatan yang kian memperparah kondisi ekonomi mereka.
Apa respons warga atas kondisi perekonomian bangsa Indonesia saat ini? Sebanyak 65 persen responden mengaku malu dan kecewa atas kondisi perekonomian saat ini dan hanya 5 persen mengaku bangga dengan kondisi perekonomian sekarang.
Sebagian warga memaknai secara sederhana arah perkembangan bangsa Indonesia setelah 63 tahun kemerdekaannya. Kemajuan atau perbaikan kualitas hidup adalah indikasi yang lebih sering digunakan sebagai ukuran mereka.
Sebut saja Habil (74), responden asal Makassar, yang menjadi saksi hidup atas proses tumbuhnya negara ini. Ia mengungkapkan bahwa secara fisik memang banyak hal yang berubah lebih baik.
”Saya, pada tahun 1945, ke mana-mana cuma bisa jalan kaki, sekarang transportasi bagus, tapi mahal. Pendidikan maju, tapi banyak yang enggak mampu bayar. Sistem pemerintahan pun jauh lebih baik, dari sentralistik jadi desentralisasi, tapi justru memperkuat lagi semangat kedaerahan,” kata Habil.
Lelaki pensiunan guru itu mengilustrasikan betapa kemajuan Indonesia di satu sisi tampak nyata, tetapi di sisi lain ternyata bersifat semu.
Menurut dia, banyak yang secara fisik sepertinya berubah, tapi secara maknawi tidak berubah. Kemajuan yang baik menjadi percuma jika tidak dapat diakses secara merata.
”Merdeka soal apa dulu, Mas. Dulu, di tahun ’60-an, ibu saya ngantre minyak tanah dan susah nyari beras. Kemarin-kemarin ini tetangga saya masih banyak yang ngantre minyak tanah dan susah beli beras karena mahal. Belum lagi minyak goreng langka, biaya pendidikan mahal, harga BBM melambung. Lah, apanya yang merdeka kalo kita tambah susah?” demikian kata Anin (47), responden dari Jakarta.
Begitulah suara-suara rakyat yang menjadi entitas riil dalam konsep negara bangsa ini, berkutat pada pertanyaan soal kondisi bangsa yang sudah merdeka, tapi di banyak hal belum merdeka.

Bangga atau malu?
Menghadapi berbagai tekanan dari luar, tampaknya Indonesia harus menghitung ulang kekuatannya. Padahal, sejumlah modal bangsa terasa kedodoran saat ini.
Kebanyakan responden menilai kian lemahnya tenggang rasa dan solidaritas sosial, toleransi terhadap perbedaan suku dan agama, toleransi terhadap perbedaan pendapat, dan lemahnya rasa keadilan.
Selain itu, mereka juga merasakan lemahnya kerelaan warga negara Indonesia berkorban untuk bangsanya serta menipisnya penghayatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Citra Indonesia juga diperlemah oleh aneka kasus korupsi yang terjadi di dalam negeri. Stigma sebagai negara korup tidak hanya diutarakan oleh pihak asing, warga bangsa ini juga menyadari bahwa hal paling buruk yang membuat malu adalah lekatnya korupsi dengan budaya elite.
Korupsi dirasa semakin parah dilakukan oleh elite-elite yang berada di pusaran kebijakan. Terbongkarnya sejumlah kasus korupsi menggiring kekecewaan publik terhadap situasi bangsa ini.
Kasus terakhir adalah terkuaknya dugaan korupsi yang secara massal dilakukan oleh anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004, yang disebut oleh Hamka Yandhu menerima dana aliran dana Bank Indonesia. Ini menggenapi ilustrasi yang menggiring persepsi publik atas citra elite pemimpin bangsa ke titik terendah. ”Korupsi makin menggila, pemerintah pun tidak tegas. Kayaknya banyak intervensi atas penyelesaian korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat negara,” kata Ifan (30), responden asal Jakarta.
Ifan mewakili hampir separuh responden (48 persen) yang menyatakan korupsi sebagai hal yang paling membuat malu sebagai orang Indonesia. Inilah yang memurukkan rasa bangga publik terhadap sistem yang berjalan di negeri ini.
Hanya 5,7 persen dari 863 responden dalam jajak pendapat ini yang merasa bangga dengan lembaga tempat wakil-wakil mereka duduk di Senayan. Sementara 30,6 persen bersikap apatis dan 49,9 persen mengaku kecewa atas lembaga legislatif. Bahkan, 13,1 persen sisanya menyebutkan malu dengan lembaga perwakilan rakyat yang ada.
Demikian juga terhadap tokoh-tokoh pemimpin nasional saat ini. Hanya 18,2 persen responden yang mengaku bangga terhadap para pemimpin bangsa ini. Sementara 36 persen merasa kecewa dan malu dengan para pemimpin nasional itu. Sisanya (44,1 persen) bersikap apatis.
Publik pun ragu menakar kemampuan para pemimpin saat ini.
Lebih dari separuh responden (51,3 persen) menaruh harapan bahwa para pemimpin ini akan mampu membawa bangsa Indonesia menjadi lebih baik, sedangkan yang lainnya (43,4 persen) meragukan kemampuan para pemimpin bangsa saat ini. Jika demikian, ke arah mana bangsa ini hendak di bawa dan oleh siapa, mungkin baru bisa dilihat setelah pemilu mendatang.

Sumber: KOMPAS, 11 Agustus 2008