Monday, December 8, 2014

Umat yang Jarang Membaca


Dalam kesenian klasik Jawa “Macapat” dan bisa juga dalam gendhing Palaran, orang mengidungkan tembang “Pucung”, yang di dalamnya, antara lain terdapat ungkapan bijak para resi zaman dahulu atau kelompok elite yang disebut kaum literati, yang menyatakan bahwa “ngelmu iku kalakone kanthi laku,” maksudnya ilmu hanya bisa dicapai melalui laku.

Dalam tradisi Jawa yang disebut laku itu “laku rohani”: tirakat. Di dalam bahasa dunia pesantren disebut “riadhah”, kadang ditulis “riadlah”, artinya menempuh hidup serba prihatin, serba rohani, untuk memperoleh petunjuk Yang Ilahi dan adikodrati mengenai suatu jenis ilmu yang hendak diraihnya. Di dunia modern, urusannya lebih ringan, lebih sederhana: membaca.

Bila urusannya menyangkut pengembangan ilmu secara lebih serius, lebih hakiki, lebih mendalam, dan mengharapkan terjadi suatu penemuan baru, secara total, utuh baru, suatu “invention”, atau penemuan baru secara parsial, baru sebahagian, “innovation”, maka “laku” keilmuan yang lebih berat, dan tak kalah dari laku batin orang Jawa tadi, harus dilakukan suatu penelitian.

Di kalangan para ilmuwan sosial disebut penelitian lapangan. Mereka yang bergulat di dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan murni, penelitian bisa dilakukan di laboratorium, dengan suatu percobaan yang rumit, njlimet, dan memerlukan ketelitian tingkat tinggi. Tentu saja masih banyak jenis-jenis penelitian lain, percobaan lain, yang menuntut sikap ilmiah yang tak main-main. Ini memerlukan suatu kesalehan sosial yang bahkan lebih berat daripada berdoa tiga hari tiga malam.


Dengan “laku” ilmiah macam itu suatu bangsa mencapai kemajuan. Bila suatu bangsa bersaing, melakukan “fastabiqul khairat”, berlomba di dalam kebaikan dan amal saleh untuk meninggalkan suatu warisan budaya bagi bangsanya, atau bagi dunia, maka bangsa itu secara nyata telah mendaftarkan dirinya untuk menjadi bagian dari elite dunia di bidang keilmuan. Dan inilah bangsa yang unggul.

Kita kagum melihatnya. Bisa saja bangsa itu menang, dan menjadi yang terbaik di dunia. Kita membelalak memandangnya. Bisa juga kalah, dan disebut bangsa pejuang yang gigih dan tak mau ketinggalan. Dia kalah, tapi bukan kalah judi yang menjadi sejenis orang “terkutuk” secara moral keagamaan, melainkan tetap terpuji. Mata dunia memandangnya, dan media memperingatkan: bangsa ini boleh jadi tak lama lagi menjadi juara satu di dunia, di bidang keilmuan.

Betapa harum sebutan yang disandangkan pada namanya. Betapa mulia bangsa itu di mata Yang Ilahi dan Terpuji, yang dari kesunyian malam di Gua Hira yang dingin bersabda: “Iqra' (Bacalah) !!! Kita ini umat yang mendengar seruan itu, bahkan umat yang secara khusus diseru, diperintah membaca, tapi adakah kita telah membaca? Jangan keras-keras menjawabnya, kita semua tahu, kita tidak membaca. Ah, bukan, kita jarang membaca. Umat yang jarang membaca, ya kita ini.

Apakah itu memalukan? Kelihatannya tidak! Kita tidak malu. Dalam banyak hal, termasuk dalam kejahatan korupsi, kita masih kanak-kanak yang belum mengenal malu. Kita tenang saja melihat tingkat baca kita berada dalam posisi 110 dari 173 negara di dunia. Presiden, menteri pendidikan, rektor-rektor, kepala-kepala sekolah, guru-guru, dan yang lebih penting lagi kepala perpustakaan dan para stafnya, semua tenang. Seolah tak ada sedikit pun masalah bangsa yang kita hadapi.


Jika kita membandingkan buku-buku yang harus dibaca di SMA di seluruh dunia, posisi kita bukan terendah, melainkan terkubur di bawah tanah. Bangsa yang tingkatannya terendah itu Thailand karena murid-murid SMA hanya wajib membaca lima buku. Sedikit lebih tinggi dari itu, Malaysia, yang murid-murid SMA-nya membaca enam buku. Singapura juga hanya enam buku.

Brunei lebih tinggi lagi, tujuh buku. Tapi, mereka ini tergolong rendah. Tahukah Anda, berapa buku yang dibaca bocah-bocah SMA di Indonesia? Nol besar! Nol. Inilah umat yang tidak membaca. Tapi, seluruh bangsa tenang. Tak ada kegemparan dan keprihatinan secuil pun yang diberitakan media. Tapi, kalau ada makanan haram tidak diberi label haram, kita bisa geger.

Mengapa umat tidak membaca, tak diberi status hukum “haram”, atau “dosa”, sebagaimana umat yang tak menjalankan perintah agama yang kita teriak-teriakkan melalui pengeras suara di masjid-masjid, sebagai, konon, dakwah? Mengapa Muhammadiyah, “The Modernist” diam saja? Apa hanya urusan kapan mulai puasa kapan lebaran, yang dianggap masalah penting dalam kehidupan umat? Mengapa NU juga diam saja?

Mengapa menteri pendidikan bisu? Mengapa presiden tak pernah mempersoalkannya? Seharusnya kita malu dengan Swiss, yang murid SMA-nya rata-rata membaca 15 buku. Kita juga malu pada Rusia, yang lebih tinggi lagi, 20 buku. Apalagi Jepang, 22 buku. Belanda, negeri mantan penjajah kita, bahkan lebih tinggi lagi yaitu 30 buku dan AS merupakan yang tertinggi dan tak tertandingi: sebanyak 32 buku. Itulah potret “human development index,” yang disebutkan oleh Center for Social Marketing.


Kalau menteri pendidikan tidak malu melihat aib tercoreng di wajah kita, paling tidak gubernur harus malu. Mungkin, terutama gubernur DKI dulu. Gubernur bisa mengambil langkah atau kebijakan membaca yang betul-betul dikontrol secara ketat. Semua kepala sekolah diwajibkan lapor. Kalau kepala sekolah tak mengajarkan membaca, lantas apa yang diajarkan? Kita ini sudah lama menjadi juara satu dalam perkara tawuran. Dan para pelajar-lah jagonya.

Tapi, sebaiknya sekarang diubah: bikin mereka semua jago membaca. Wajibkan mereka membaca berapa puluh buku. Wajib yang benar-benar wajib! Dikontrol dengan baik. Semua perpustakaan dibuat sibuk. Sehari penuh, dari pagi hingga sore, banyak warga masyarakat yang datang membaca. Pelajar dan mahasiswa yang paling utama. Mampukah perpustakaan memanggul mandat, mendukung menteri, mendukung gubernur, memajukan bangsa? Universitas? Semua bernafsu ingin menjadi “research university, world class university”, tapi bila tanpa dibarengi dengan kemauan dan kemampuan membaca yang sungguh-sungguh, semua itu hanyalah omong kosong belaka.

Apa tindakannya? Universitas hanya sibuk membangun gedung, tanpa membangun human resource di dalamnya. Orde Baru dulu siap tinggal landas. Tinggal landas (mu)! Mana bisa tinggal landas tanpa membaca dan tanpa penelitian yang beneran? Adakah rektor yang peduli pada mahasiswa yang tak membaca? Kelihatannya tak pernah ada. Rektor juga jarang yang peduli pada perpustakaan.

Masjid kampus, berteriak kemajuan, bangga kita mayoritas, tapi kita masih nyata sekali, sebagai umat yang tak membaca, bangsa yang tak membaca. Tapi kita diam saja. Orang perpustakaan pun diam seribu bahasa. Kita tak malu, dan tetap diam, melihat potret diri kita sebagai umat yang jarang membaca?

Mohamad Sobary,
Esais, Anggota Pengurus Masyarakat Bangga Produk Indonesia, untuk Advokasi, Mediasi, dan Promosi
KORAN SINDO, 1 Desember 2014

Thursday, November 27, 2014

Pahlawan Kesiangan


Tulisan ini kesiangan. Hari Pahlawan sudah lewat, kok baru nulis tentang pahlawan? Dalam dunia pers istilahnya “sudah lewat momentumnya”. Tetapi memang saya tidak bermaksud mengejar momentum, apalagi “kejar tayang”.

Saya justru ingin melihat apa saja yang dilakukan oleh anak-anak bangsa ini untuk memperingati Hari Pahlawan di era Revolusi Mental ini. Adakah perubahan perilaku atau masih sama saja dengan yang dulu-dulu? Tetapi persis seperti yang sudah saya duga, acara Hari Pahlawan masih yang itu-itu juga, misalnya peragaan perang di Surabaya tanggal 10 November 1945.

Dengan Bung Tomo mengepalkan tangan ke atas, dan anak-anak sekolah berpakaian ala seragam tentara rakyat yang sudah tertanam di benak mereka, yaitu seragam warna cokelat khaki, dengan simbol merah-putih di dada, dan ikat kepala merah-putih terbuat dari ikat leher Pramuka (walaupun zaman itu belum ada Pramuka). Tidak aneh, kalau keesokan harinya, pasca-peringatannya, orang sudah lupa lagi pada hari Pahlawan, apalagi pada makna kepahlawanan itu sendiri.

Konon, Dr Philip Zimbardo adalah psikolog sosial paling kondang saat ini.

Pada tahun 2008, di sebuah Kongres Psikologi Internasional di Berlin, Jerman, saya menghadiri sebuah paparan tentang heroisme (kepahlawanan) oleh psikolog sosial paling kondang saat ini, Dr Philip Zimbardo. Dalam paparan yang dihadiri sekitar 1.000 psikolog sedunia itu, Dr Zimbardo menayangkan sebuah rekaman CCTV singkat yang sangat mencekam.

Dalam CCTV itu, tampak suasana di sebuah stasiun Metro (kereta api bawah tanah) di London, dengan sebuah kereta api sedang meluncur dari kegelapan dan sudah terlihat lampunya akan segera masuk kawasan stasiun. Tiba-tiba seorang balita terjatuh dari kereta dorong ibunya yang berdiri terlalu di pinggir peron (tempat tunggu penumpang). Balita itu pun jatuh langsung masuk di tengah-tengah dua rel yang sekejap lagi akan dilewati kereta api.

Seketika semua orang menjerit histeris, dan tentu saja ibu yang malang itu berteriak paling histeris. Semua panik. Sebentar lagi si balita akan remuk digilas kereta api. Tetapi tiba-tiba sesosok laki-laki meloncat turun dari peron ke rel dan segera bertiarap dengan memeluk balita. Sekejap kemudian kereta api Metro menderu lewat di atas kepala mereka, dan ketika kereta itu berhenti, balita dan laki-laki itu sama-sama selamat, tidak ada yang terluka sedikit pun.

Pasca peristiwa itu laki-laki penolong itu diwawancara, dan ternyata dia sendiri punya dua anak. Satu di antaranya masih balita. Ia mengatakan bahwa tidak berpikir panjang ketika menolong balita. Spontan ia meloncat saja untuk melindungi balita, dan akhirnya memang balita itu selamat. Dr Zimbardo kemudian memberikan analisisnya tentang perilaku kepahlawanan.

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Seorang pahlawan itu, kata Dr Zimbardo, hanya mau menolong orang lain, atau menyelamatkan orang banyak, tanpa memikirkan keselamatan, apalagi keuntungan untuk dirinya sendiri. Arti kepahlawanan (heroisme dari kata Yunani kuno hero) itu sendiri adalah keberanian atau pengorbanan diri sendiri yang ditunjukkan seseorang dalam keadaan yang sangat berbahaya, atau dari posisinya yang sangat lemah, namun tetap berani mengambil risiko demi kebaikan yang lebih besar untuk keseluruhan kelompok yang lebih besar atau umat manusia.

Awalnya istilah ini hanya untuk dunia militer (perang), tetapi belakangan banyak digunakan dalam kaitannya dengan nilai-nilai moral. Dalam kaitannya dengan nilai-nilai moral inilah saya dan beberapa teman dari sebuah kelompok WA (WhatsApp) pada hari Senin, 10 November 2014 yang lalu, menyelenggarakan sebuah diskusi kecil di Gedung Joang, Jakarta, dengan para pemuka agama (lintas agama) untuk menggali nilai-nilai kepahlawanan baru untuk dikembangkan ke masa yang akan datang.

Nilai kepahlawanan zaman sekarang adalah antikorupsi. Semua orang tahu bahwa bukan barang gampang untuk tidak korupsi di tengah lingkungan yang semua orang korupsi. Diperlukan keberanian, kenekatan, dan yang jelas pengorbanan untuk bersikap antikorupsi di zaman sekarang.

Karena itu, tokoh-tokoh yang berani antikorupsi seperti Ahok harus kita dorong, karena mereka itulah pahlawan yang sebenarnya. Tokoh seperti inilah yang harus dijadikan ikon pahlawan hari ini, yaitu tokoh yang jadi fans-nya generasi muda, bukan lagi Bung Tomo yang (dengan segala hormat kepada beliau) sudah menjadi masa lalu.

Abraham Samad dan Joko Widodo.

Berdasarkan definisi Dr Zimbardo seperti di atas, siapa pun bisa tiba-tiba menjadi pahlawan kalau ada situasi-situasi yang mendadak mendesak seperti yang dialami bapak penolong tadi. Dengan definisi Dr Zimbardo, setiap orang bisa jadi pahlawan asalkan dia mau mengorbankan dirinya sendiri untuk kepentingan yang lebih besar atau orang lain.

Namun, tampaknya bukan itu yang dipahami oleh para penggembira di dalam perayaan 10 November 2014 yang baru lalu di Jakarta. Di ruangan lain dari Gedung Joang, ada beberapa ibu yang katanya mau demo ke salah satu direktorat jenderal, karena katanya rumah salah satu ibu itu digusur oleh instansi ditjen itu, padahal ibu itu janda pahlawan yang mendapat bintang jasa dari pemerintah.

Sementara itu, di jalanan, ribuan buruh berdemo minta kenaikan UMR, karena mereka merasa sudah berjasa bekerja untuk negeri ini sehingga layaklah kalau upahnya dinaikkan. Dan, lebih banyak lagi anggota ormas yang berdemo karena merasa sudah menertibkan Ibu Kota dari kemaksiatan sehingga merasa dirinya sudah jadi pahlawan dan menuntut agar Ahok turun dari jabatan gubernur DKI.

Seperti itulah orang-orang Indonesia yang merayakan Hari Pahlawan. Mereka merasa dirinya adalah pahlawan, padahal tidak ada pahlawan yang merasa dirinya sendiri pahlawan, kecuali pahlawan kesiangan.

Sarlito Wirawan Sarwono,
Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia
KORAN SINDO, 16 November 2014

Friday, November 21, 2014

Kebudayaan yang Mendidik


Apa yang beberapa kali saya kritik (juga otokritik) dari tim editor majalah Time Asia, yang memasang foto close up bagus dari Joko Widodo, sebenarnya semata soal tajuk di sampul majalah paling ternama dunia itu, “A New Hope”.

Pertama, tajuk itu memberi kesan kuat bangsa yang sejak kemerdekaan modernnya sudah bisa dianggap lanjut usia ini ternyata hanya sukses memproduksi harapan. Sebagaimana masyarakat rajin menempatkan tajuk itu dalam plang nama toko, media massa, perumahan, hingga bengkel dan panti pijat.

Apa yang dilakukan oleh bangsa ini, mungkin, selebihnya hanya pertikaian, konflik, dan tipu daya atau sekurangnya, bangsa ini belum mampu bekerja untuk menghasilkan bukti yang mengisi karung-karung harapan itu. Bangsa kalahan, yang selalu menghibur diri, “Ah... masih ada harapan, kok”, melulu sebagai basis apa yang disebut optimisme.

Hal kedua, yang saya semula tidak setuju, memosisikan Jokowi sekadar sebuah harapan belaka, bukan sebagai kata atau hasil kerja. Artinya, kita memilih presiden baru itu melulu dengan pertimbangan yang spekulatif, imajinatif, bahkan kadang ilusif dan absurd sebagaimana posisi harapan berada. Tidak. Jokowi (seharusnya) adalah sebuah kerja, atau sekurangnya lokomotif dari gerbong-gerbong yang bergerak (bekerja) ke satu tujuan yang sama. Bahwa hasilnya sesuai dengan harapan atau keinginan (idealisme atau ideologi) adalah soal berikutnya. Yang utama adalah bangsa ini berkeringat. Harus berkeringat, tidak hanya biologis, tetapi juga psikologis, pun spiritualistis.


Sebagai pihak yang merasa menjadi kuncen kebudayaan, karena kebudayaan sudah tiga perempat mati akibat percobaan pembunuhannya yang berulang dan sistematik, saya merasa tergerak untuk (juga menghela banyak pihak) lebih berkeringat untuk memberi kehidupan penuh, me-recharge, reviving apa pun namanya, kebudayaan kita. Namun, begitu nomenklatur kabinet baru —yang juga diberi julukan “kerja”— diumumkan, saya sudah letih bahkan sebelum tetes pertama keringat saya keluar.

Untuk pertama kalinya, dalam sejarah negeri ini, mungkin juga sejarah pemerintahan dunia, ada satu kata (lema, terma) yang sama digunakan oleh dua instansi atau kementerian dalam satu tim kerja atau kabinet. Saya kehilangan akal untuk memaknai perbedaan dari penempatan atau penggunaan nama atau istilah itu. Termasuk berpikir keras, apakah yang satu itu sifatnya makro yang kedua mikro, yang satu abstrak satunya konkret, yang satu suprastruktur, lainnya infrastruktur. Ajaib. Saya sungguh ingin bertanya atau belajar dari the thinkers yang ada di balik separasi institusional itu.

Hal yang lebih dalam lagi, apa sebenarnya yang kita, terutama pengelola negara (pemerintah keseluruhannya karena parlemen ikut menyetujui nomenklatur baru itu), pahami tentang “kebudayaan”. Apa pemahaman itu mengimperasikan pemisahan yang akan menciptakan “gegar” –sebagaimana diindikasikan oleh banyak pengamat— kebudayaan dari pendidikan tinggi? Ajaib. Banyak pemikir kebudayaan di balik presiden baru yang ajaib, dalam arti memiliki pemahaman yang bisa jadi luar biasa atau penuh terobosan sehingga ia bisa melanggar tradisi yang dioperasikan umat manusia sepanjang usia peradabannya, di seluruh dunia.


Kebudayaan idealistik
Sebagai konservatif —mengikuti peristilahan ilmu kontinental— karena menjadi pengikut dari tradisi yang menjunjung keluhuran kebudayaan dengan manusia senantiasa menjadi subyek utama yang ditingkatkan kualitas kemanusiaannya, maqam spiritual atau keilahiannya, saya berpegang pada pemahaman bahari saya tentang kebudayaan sebagai sebuah kerja idea(listik) dari satu kelompok (manusia) memusyawarahkan (melakukan diskursus dalam terminologi modern) sebuah mufakat (konsensus) hal-hal fundamental yang dapat dijadikan acuan utama (main references) bagi pemuliaan sub-spesies mamalia bernama manusia alias dirinya sendiri.

Acuan fundamental dari hasil permufakatan itu tentu saja tidak bersifat material atau tangible. Ia adalah ide-ide abstrak yang kemudian diformasi menjadi nilai, norma-norma, moralitas, etika, dan akhirnya estetika. Seluruh pegangan mental-spiritual, intelektual, dan fisikal manusia yang ingin mengembangkan (aktualisasi) dirinya. Hingga kalau bisa menjadi “tuhan” dalam ambisi ilmu pengetahuan-terukur (sains) dalam tradisi pemikiran kontinental.

Dengan semua acuan itulah, kemudian manusia yang berbudaya menciptakan produk-produknya di semua dimensi kehidupan, yang ketika ia lengkap, bertahan (sustainable), teruji, dan mapan (established), lalu dapat menjadi landasan sebuah peradaban. Jadi, sebaiknya tidak menggolongkan politik, perdagangan, kerajinan tangan, museum, bahkan korupsi atau perjudian sebagai “kebudayaan”. Semua itu produk, yang karena dibuat oleh manusia, bisa berbentuk atau bersifat destruktif bisa pula konstruktif.

Dalam sebuah analogi: sebuah gadget atau mesin pemanas atau roket peluncur rudal tidaklah dapat disebut teknologi apalagi sains atau ilmu pengetahuan. Semua itu adalah produk keras dari teknologi, dengan sains adalah acuan di belakangnya. Kebudayaan dalam analogi ini adalah sains atau ilmu pengetahuan yang berisi ide-ide abstrak dimana sebuah kerja praktis dan nyata dimungkinkan. Kebudayaan seperti ketentuan-ketentuan agama (syariah, fikih, dan sebagainya) yang berisi ideal-ideal dari praksis religius atau spiritual kita. Lebih luas lagi, kebudayaan semacam kitab suci yang tidak berhenti pada cetakan dan kata-kata, tetapi ayatullah yang harus dibaca (iqra) dari seluruh realitas dan fenomena yang ada di semesta, di keseharian kita.

Semua hanya analogi, tidak harus diberi ukuran tingkat sakralitas atau dominasinya secara struktural dalam hidup kita. Komprehensi semacam ini hanya untuk membuat kita jernih, apa dan mengapa, di bagian mana, untuk apa, dan bagaimana caranya kebudayaan itu (sebaiknya) dilangsungkan. Termasuk menjadi urusan penyelenggara negara, termasuk sebagai job description dari sebuah kementerian, misalnya.


Pendidikan yang membudayakan
Melalui kejernihan komprehensi itu, antara lain, kita dapat mafhum apabila kerja kebudayaan sesungguhnya dioperasikan oleh seluruh matra kerja manusia. Di berbagai bidang dan dimensinya. Ada dalam persoalan bisnis, berlaku politik atau memainkan manuver politik, berhubungan dengan orang lain, membangun industri, sistem pertahanan, diplomasi antarbangsa, hingga mengelola kehutanan atau aparatur negara.

Di dalam proses berbudaya itu, yang terjadi sebenarnya adalah (juga) transmisi dari acuan-acuan fundamental itu (nilai hingga estetika) dari yang lebih tahu, lebih kuasa, lebih tua, dan lebih dipercaya (dan seterusnya) kepada mereka yang “tidak lebih” atau kurang.

Maka, semua orang yang dipercaya menjadi pejabat negara/publik dituakan (sesepuh, orangtua), atau bahkan orang yang secara sukarela mengabdi (berdedikasi) pada kemaslahatan umum secara otomatis mendapat imperasi sebagai transmitor dari kebudayaan kita bersama. Artinya, apabila mereka yang tergolong dalam kategori-kategori sosial di atas tidak mampu menunjukkan kapasitas dan kualitas yang ber(adab dan) budaya, dia adalah minor atau “tidak lebih” alias harus dikurangi bahkan disingkirkan dari ketinggian posisi sosialnya tadi.

Paparan di atas hanya sekadar menunjukkan, dalam kata kebudayaan sesungguhnya sudah terintegrasi sebuah kerja (dan pemahaman) tentang pendidikan, dalam pengertian lapang pengajaran, tempat transmisi nilai (juga pengetahuan) berlangsung. Insan yang berbudaya adalah insan yang mendidik, langsung maupun tidak langsung. Lewat modul, sistem kelas, sorogan, atau hanya sekadar contoh perbuatan (cara hidup).

Dalam dunia formal, katakanlah dalam lingkup penyelenggara negara, kebudayaan adalah sebuah kerja mendidik atau mengajar (dalam proses dialogis ajar-mengajar) yang dilangsungkan melalui institusi-institusi legalnya (sekolah, madrasah, perguruan, dan lain-lain).

Makna ringkasnya, apa yang disebut pendidikan adalah proses membudayakan atau —dalam bahasa gaulnya— melakukan transmisi kultural antara seorang pengajar dan siswa ajar. Untuk semua hal atau bidang kehidupan yang nyata (existence) dalam keseharian kita. Sebuah kurikulum boleh saja mengkhususkan siswa ajar pada bidang tertentu, tetapi jangan sampai ia lalai atau alpa dengan dimensi-dimensi hidup lainnya. Karena, apabila tidak, ia akan menjadi manusia-budaya (man of culture) yang tidak lengkap.


Kerja yang tak usai
Dengan penalaran sederhana di atas, tentu dengan mudah kita mafhumi bahwa pendidikan dalam arti formal atau pengajaran dalam makna yang lapang adalah sebuah kerja yang tak akan pernah selesai, juga tidak memiliki yurisdiksi material atau fisikawinya. “Belajarlah hingga ke negeri Tiongkok”, “Belajar itu hingga ke liang lahat,” adalah peribahasa yang arif kita miliki, baik dari tradisi agama maupun istiadat kita.

Entah apakah ini cukup memadai untuk memberi pemahaman, betapa muskil apabila kita membayangkan proses pembudayaan manusia ini berhenti atau terpisah setelah seseorang memasuki usia dewasa alias tergolong mahasiswa. Apalagi membiarkan dan menyerahkan anak-anak kita, para siswa ajar itu, ke dalam sebuah skema pengetahuan dan keahlian yang hanya menjadi hamba industri atau pragmatisme dan oportunisme materialistik, dengan libido keserakahan menjadi engine utamanya. Apakah sebuah pemerintahan mampu bertanggung jawab pada sejarah, konstitusi, apalagi anak-cucu-buyut mereka nanti, akan terjerembabnya anak-anak kebudayaan kita menjadi motor atau mesin-mesin dari the greediness of politic and economy saat ini?

Hal yang paling tentu, dan gampang sekali kita sadari, siapa pun orang yang berada dalam tanggung jawab “pembudayaan” (pendidikan dan pengajaran) di atas, tentulah seseorang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Bukan mereka yang masih membutuhkan pemolesan atau lipstik pencitraan diri, atau tokoh yang masih harus melakukan “pembangunan manusia” (oh... kenapa frase ini terpisah dari kebudayaan yang melingkupinya) atau “revolusi mental” pada dirinya sendiri. Apalagi, duh... betapa akan menggiriskan nasib generasi kita nanti jika penanggung jawab kerja besar di atas mengerti tugas mereka sekadar “memperbanyak tari-tarian” atau hanya “banyak mengunjungi museum dan situs purba”.

Janganlah rendahkan kehebatan kultural bangsa ini, yang tidak dikarbit seperti Amerika Serikat, tetapi ditandur dan disemai dengan tekun oleh nenek moyang melewati milenium yang lebih banyak dari sebagian besar bangsa di atas bumi ini. Saya mafhum, sesungguhnya presiden baru kita pun mafhum. Namun... (ah, saya mewajibkan diri untuk berhenti di sini).

Radhar Panca Dahana,
Budayawan
KOMPAS, 13 November 2014

Wednesday, November 5, 2014

Jerusalem, Jerusalem


Setiap kali ingat Jerusalem, setiap kali pula ingat yang ditulis pemazmur, “Berdoalah untuk kesejahteraan Jerusalem: biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapatkan sentosa.” Setelah beberapa kali melihat dan mengunjungi Jerusalem, benar yang dikatakan pemazmur: Jerusalem memang harus didoakan.

Sesuai namanya, Jerusalem adalah “Kota Perdamaian”. Namun, inilah ironisnya, justru di kota ini perdamaian nyaris tak pernah tinggal begitu lama walaupun hadir. Padahal, Jerusalem adalah kota tempat Pangeran Perdamaian akan datang nanti di akhir zaman. Namun, di kota yang menjadi awal mula kebahagiaan ini, cinta diagungkan sekaligus kebencian dipelihara.

Hari Kamis pagi lalu menjadi saksi betapa kebencian dipelihara, bahkan disuburkan, orang-orang Israel. Pada hari itu, Israel menutup wilayah yang dikelola umat Muslim di Kompleks Masjid al-Aqsha. Ini kali pertama sejak tahun 2000 ketika Ariel Sharon yang kemudian menjadi perdana menteri disertai 1.000 polisi memasuki kompleks yang oleh umat Muslim disebut Haram al-Syarif, yang di dalamnya berdiri Masjid al-Aqsha dan Dome of the Rock.


Tindakan Sharon itulah yang kemudian melahirkan gerakan perlawanan, Intifadah kedua, yang sering disebut Intifadah al-Aqsha, 28 September 2000 hingga 8 Februari 2005, dengan 3.000 orang Palestina dan 1.000 orang Israel tewas, ditambah 64 orang asing.

Tindakan Israel, Kamis lalu, adalah buntut dari bentrokan antara para remaja Palestina dan polisi Israel. Bentrokan terjadi menyusul tewasnya Moataz Hejazi, pria Palestina yang ditembak polisi. Ia dituduh menembak aktivis Israel, Yehuda Glick, yang mengkampanyekan agar orang Yahudi diperbolehkan berdoa di Kompleks Masjid al-Aqsha.

Kompleks al-Aqsha, Jerusalem Timur, dan Tepi Barat direbut Israel pada perang tahun 1967. Setelah perang usai, Kompleks al-Aqsha dikembalikan dan dikontrol oleh Kementerian Wakaf Jordania. Meski demikian, orang Yahudi boleh masuk ke kompleks masjid, tetapi dilarang sembahyang di dalamnya. Inilah yang dituntut oleh kelompok Yehuda Glick dan didukung kelompok ultrakanan.

Meski PM Israel Benjamin Netanyahu menyatakan tidak akan mengubah keadaan yang sudah berlaku sejak tahun 1967, tindakan penutupan kompleks tersebut telah menyulut api permusuhan.


Harap diketahui bahwa tidak ada tempat di Jerusalem yang lebih sensitif dibandingkan dengan Temple Mount (Bukit Kuil) atau Haram al-Syarif itu, yang dalam bahasa Ibrani oleh orang Yahudi disebut Har haBayit, Tempat yang Sangat Suci. Inilah tempat paling suci di Jerusalem Kuno, Jerusalem Timur. Paling tidak empat agama menggunakan tempat ini sebagai tempat ibadah: Yudaisme, Kristen, Romawi (dahulu), dan Islam.

Sedikit api terpercik di sini, maka dalam waktu cepat akan berkobar, membakar tak terkendali. Perang besar, yang bahkan bisa lebih besar dari perang di Gaza, akan pecah di titik terpanas di Jerusalem itu apabila kedua belah pihak tak mampu menahan diri dan mendinginkan hati. Proses perdamaian yang sudah bertahun-tahun dilakukan pun akan tak ada gunanya.

Jerusalem akan terbakar lagi untuk kesekian kali.

Trias Kuncahyono,
Wartawan Senior Kompas
KOMPAS, 5 November 2014

Wednesday, October 29, 2014

Literasi dan Politisi

Sjahrir, Soekarno, dan Hatta.

Salah satu yang bikin kita takjub terhadap manusia pergerakan adalah mereka hadir ke gelanggang politik tidak dengan kepala hampa, tetapi justru dengan ilmu pengetahuan yang menjulang. Jauh sebelum Indonesia merdeka, Soekarno, Sjahrir, M Yamin, Tan Malaka, Agus Salim, Hatta, Natsir, dan lainnya adalah sosok yang mencerminkan “bangsawan pikir”. Akrab dengan literasi, aktif berdiskusi, dan terus melakukan kontak dengan massa. Dari penjara Sukamiskin, Bandung Timur, atas tuduhan pelanggaran UU Hukum Pidana pasal haatzaai artikelen, Soekarno menulis “Indonesia Menggugat”, semula sebagai pleidoi di Gedung Landraad pemerintah kolonial Belanda di Bandung, 18 Agustus 1930.

Buku yang jadi dokumen sejarah politik Indonesia itu ditulis mendalam dengan banyak jejak literasi yang telah diendapkannya sebagai pertanda Soekarno muda memang rakus membaca sambil dihubungkan dengan dinamika peristiwa politik yang dialami bangsanya. Buku yang memiliki pengaruh besar bukan hanya terhadap takdir ke-Indonesiaan, melainkan juga bangsa-bangsa lain yang masih dalam tindasan kaum kolonial meski pada akhirnya dia tetap dijatuhi hukuman.

M Natsir dan Bung Hatta.

Tan Malaka sebagai sosok yang produktif dan orang pertama yang menulis kata “Indonesia Merdeka” dalam Naar de Republiek Indonesia pada 1925 di negeri pembuangan —ketika dipenjara oleh Soekarno karena bersimpangan jalan secara ideologis— dengan intim dan penuh daya gugah menuliskan seluruh pengalaman hidupnya dan seluruh amal politik anti-kolonialisme-nya yang total dalam tiga jilid buku berharga, “Dari Pendjara ke Pendjara” dengan sebuah keyakinan yang tak bisa ditawar seperti dituliskannya di dalam buku itu.

“Buku ini saya namakan Dari Pendjara ke Pendjara. Memang saya rasa ada hubungannya antara penjara dan kemerdekaan sejati. Barang siapa yang sungguh menghendaki kemerdekaan buat umum, segenap waktu ia harus siap sedia dan ikhlas untuk menderita kehilangan kemerdekaan diri sendiri. Siapa ingin merdeka, ia harus siap dipenjara.” Dia juga menulis: Gerpolek, Madilog, Massa Aksi, dan Menuju Republik.

Seorang bernama Hatta ketika berada di balik terali besi di penjara Den Haag, Belanda (1927-1928), hari-harinya larut disibukkan dengan membaca banyak buku sambil menyiapkan ujian sidang di Rotterdamse Handel Hooge School. Saat menjadi manusia eksil di Boven Digoel, akhir tahun 1935, lagi-lagi yang dijadikan teman setianya adalah buku dalam jumlah tak terhitung. Puluhan dus buku diboyong dari rumahnya ke Digoel. Di Digoel semua buku itu dibaca cermat, dianalisis dengan dingin, dan kemudian dikeluarkan dalam bentuk tulisan yang dikirim ke berbagai media. Sebagai aktivis politik, ia masih sempat menulis buku: Pengantar ke Jalan Ekonomi Sosiologi, Alam Pikiran Yunani (1943), dan Pengantar ke Jalan Ilmu dan Pengetahuan (1964).

Tan Malaka, salah satu pahlawan Indonesia yang terlupakan.

Pewarisan tindakan
Mereka tidak hanya mewariskan tindakan politik yang penuh keteladanan: tentang kata yang selaras dengan tindakan, etika yang dijadikan daulat utama, kejujuran yang dipegang teguh, kesetiaan dalam perkawanan, atau kesederhanaan dan bahkan asketisme yang dijadikan jalan kehidupan, tetapi juga dengan memukau, mereka mewariskan banyak kitab yang bisa dibaca hingga hari ini.

Maka tak heran ketika Indonesia diproklamasikan, mereka menjadi elite baru. Gedung Konstituante dalam sekejap berubah menjadi arena perdebatan mencerahkan, menjadi panggung ilmiah adu ketangguhan mempertahankan pendapat dengan argumentasi yang akurat. Kuat dengan ilmu, menukik dalam telaah, dan jauh ke depan ketika memandang persoalan yang menyangkut hajat hidup masa depan bangsa dan negara. Karena itu, produk undang-undang yang dihasilkannya pun sangat teruji, visioner, dan bermutu.

Wawasan yang luas tak hanya tecermin dari buku-buku yang telah ditulis, tetapi juga dari cara mereka merumuskan falsafah negara, menyelesaikan perdebatan, serta mencari jalan keluar yang disepakati semua pihak secara lapang dan toleran. Semua sila dalam Pancasila, sebelum tampak seperti hari ini kita baca, lahir dari sebuah 'sengketa' pemikiran yang panjang, argumentatif, dan 'panas', termasuk pasal-pasal UUD 1945, Pembukaan, dan Piagam Jakarta. Karena saat itu kehormatan diletakkan di atas sikap keteguhan memegang prinsip kebenaran dan kejujuran.

Beberapa wajah Amir Sjarifudin, tokoh perjuangan Indonesia yang dianggap bersimpang jalan.

Kala itu juga, jarang kita temukan anggota konstituante dan atau anggota kabinet yang terjerat kasus korupsi, memburu proyek, bancakan anggaran, main perempuan, dan perbuatan amoral lainnya.

Justru sebaliknya, kesederhanaan telah menjadi bagian integral dari gaya hidup elite politik masa itu. Bagaimana misalnya, setingkat Perdana Menteri M Natsir, jasnya kelihatan sobek. Hatta sampai akhir hayatnya memendam cita-cita memiliki sepatu Bally yang tak kesampaian. Seorang diplomat ulung yang fasih bicara banyak bahasa asing, Agus Salim yang kehidupannya tak ubahnya seperti anak kos dari satu rumah kontrakan ke rumah kontrakan lain sampai ajal menjemputnya.

Sjahrir yang sering kali pinjam uang. Tan Malaka yang tak sempat mencicipi buah manisnya kemerdekaan, tetapi sepanjang hidupnya sebagai pelarian yang berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain. Amir Sjarifudin, wakil PM Sjahrir, yang akhirnya harus terus berada dalam pelarian karena berbeda haluan dengan kekuasaan yang notabene adalah kawan-kawan seperjuangannya sendiri.

Bung Karno dan "Indonesia Menggugat!" adalah jejak sejarah yang fenomenal dan monumental.

Cermin hari ini
Setelah 69 tahun usia kemerdekaan, cerita itu tinggal kenangan, hanya ada dalam catatan sejarah yang sudah lusuh. Hari ini yang kita saksikan pemandangan berbanding terbalik. Gedung DPR di Senayan tak ubahnya showroom mobil-mobil mewah. Kebanyakan yang diparkir adalah kendaraan keluaran terbaru dengan harga banderol miliaran rupiah. Pelantikan anggota DPRD DKI saja, bisa jadi ajang kepongahan pamer kendaraan mewah di tengah kebanyakan rakyat yang mayoritas masih jauh dari sejahtera.

Jangan bandingkan dengan kualitas persidangan manusia pergerakan kala itu. Yang terekam kini, perdebatan yang sebagian besar mencerminkan manusia yang tak karib dengan literasi. Bukan hanya bobot argumen yang dikedepankan dan produk legislasi yang dikeluarkan, bahkan dari cara berdiskusi, mengajukan pertanyaan pun nampak sekali sangat mengecewakan. Militansi perjuangan itu hanya tampak digunakan untuk memperjuangkan undang-undang yang dianggap sehaluan dengan kepentingan partai dan kelompok atau golongannya sendiri. Kalau sudah menyangkut nasib partainya, apa pun dilakukan walaupun tak sepakat dengan rakyat yang telah memilihnya.

Lebih tragis lagi, tak sedikit manusia politik mutakhir, setelah terpilih menjadi anggota Dewan, yang dilakukannya tak lebih dan tak kurang adalah cari obyekan di banyak kementerian. Menandai mata anggaran tertentu di APBN yang bisa “dikerjasamakan” untuk kepentingan daerah pemilihannya masing-masing. Selebihnya, duduk manis di kursi Senayan dengan mata terpejam. Sesekali studi banding ke luar negeri agar tampak kosmopolitan. ICW merilis, 48 caleg 2014-2019 terpilih tersangkut perkara korupsi. Dari jumlah itu, 26 orang akan menjabat anggota DPRD kabupaten/kota, 17 orang akan menjadi anggota DPRD provinsi, dan 5 orang akan dilantik sebagai anggota DPR (Kompas, 16/9). Zaman memang sudah berubah. Sayang perubahan itu bergeser ke arah atmosfer politik jahiliah.

Asep Salahudin,
Dekan Fakultas Syariah IAILM Pesantren Suryalaya
KOMPAS, 13 Oktober 2014

Friday, October 24, 2014

Dari Masjid?


Pada suatu Minggu pagi seperti biasa saya berjalan pulang ke rumah saya di Kompleks UI Ciputat dari acara rutin pengajian bakda subuh mingguan di Masjid Al-Irfan di kompleks perumahan saya itu. Namanya pulang dari masjid, tentunya saya berkain sarung, berkopiah, dan berkemeja lengan panjang seperti bapak-bapak lain di kompleks itu kalau shalat jamaah ke masjid.

Sambil berjalan santai menikmati udara pagi yang segar saya memperhatikan seorang mbak (panggilan orang Jakarta untuk profesi asisten rumah tangga alias pembantu) yang sedang menyapu jalanan di depan rumah bos nya beberapa rumah sebelum rumah saya. Dia melihat saya dan dengan tersenyum ramah bertanya, “Dari masjid, Pak?” “Astaga …,” pikir saya dalam hati, “Mbak ini apa enggak lihat saya pakai sarung dan kopiah? Kan jelas bukan dari berenang di pantai? Ya, jelas dari masjid lah? Sungguh pertanyaan yang sia-sia, enggak berguna, enggak efektif, dan enggak efisien.

Tetapi, untuk tidak menyinggung dia, saya menjawab pertanyaan mbak itu, “Iya, Mbak! Sedang nyapu ya Mbak?” Pertanyaan balik yang sama begonya, tetapi keluar dari mulut seorang profesor senior UI. Walaupun bego, sapa-menyapa yang enggak jelas seperti itu menjadi ciri dari masyarakat yang bertradisi guyub (bahasa Jawa, artinya akrab, informal) yang banyak terjadi di masyarakat tradisional atau masyarakat pedesaan.

Karena itu, kalau kita pergi ke kota-kota kecil atau desa-desa di Jawa Tengah, DIY, atau Jawa Timur, sering kita dengar pertanyaan-pertanyaan yang buat orang kota besar seperti Jakarta adalah pertanyaan yang tak berguna misalnya: “Habis memborong, ya Bu?”(padahal jelas ibu itu membawa banyak bungkusan pulang dari pasar) dan jawabannya juga lebih jelas lagi, “Enggak kok Bu. Ini titipan orang,” (selalu ngeles, padahal memang dia baru belanja karena mau masak buat keluarganya).

Atau “Mau ke mana Pak?” (siapa dia, ada urusan apa, kok tanya-tanya?), jawabnya pun asal saja, “Enggak ... mau ke situ sebentar,” (selalu diawali dengan “enggak” dan enggak jelas juga yang di maksud “situ” itu mana?).


Pertanyaan dan jawaban seperti itu dalam situasi-situasi sosial di masyarakat paguyuban (istilah ini sudah menjadi istilah antropologi dan sosiologi yang artinya “kekeluargaan, informal, komunal”), adalah hal yang biasa. Secara harfiah dan logika memang tidak ada maknanya. Tetapi, secara sosial-psikologis, tanya-jawab singkat itu ekspresi dari silaturahmi, saling menghormati dan saling menghargai (dalam bahasa Jawa: nguwongke) antar dua pihak. Saling tanya-jawab itu bentuk saling sapa yang merupakan perwujudan dari sopan santun untuk menjaga agar masyarakat tetap guyub, akrab, akur selamanya.

Dalam masyarakat kota besar, masyarakat industri, masyarakat modern yang bersifat patembayan (formal, individualistik) suasana batinnya lebih rasional, tidak terlalu peka dari segi perasaan, lebih tak acuh, setiap orang ikuti jalannya masing-masing, dan baru bertegur sapa kalau ada kepentingan-kepentingan yang saling bertemu, bisa secara positif (koordinatif, kerja sama, kongsi, dan sebagainya), maupun secara negatif (konflik, persaingan, dan sebagainya).

Kendati demikian, di dalam bahasa Inggris tetap ada ungkapan sapaan yang sebetulnya juga tidak bermanfaat kecuali sebagai saling sapa saja misalnya “Hi, how are you doing?” yang dalam bahasa Indonesianya “Hai, apa kabar?” Pertanyaan seperti ini sebetulnya tidak memerlukan jawaban. Mau kabar baik atau kabar jelek memangnya masalah buat lo? Tetapi, demi sopan santun, jawaban kita kalau ditanya seperti itu hampir selalu positif seperti “Kabar baik”, “I am OK, thank you !”, kecuali kalau yang bertanya orang yang dekat dengan kita dan kita memang bermaksud untuk curhat.

Maka itu, pertanyaan sapaan itu bisa dijawab dengan curhat yang berkepanjangan. Jadi dalam masyarakat patembayan pun ada sisi-sisi sopan santun untuk saling menjaga perasaan, saling menghormati dan menghargai, agar semua sama-sama senang dan sama-sama tenang.


Dalam Islam ada kalimat-kalimat untuk saling sapa yang bukan sekadar kalimat-kalimat tak bermakna, tak berujung pangkal dan tak berguna, melainkan penuh dengan makna, yaitu “Assalamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,” dan yang dijawab dengan “Wa ‘alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh,” yang artinya adalah “Salam, semoga Allah merahmati dan memberkahi Anda”, yang dijawab dengan “Salam kembali, semoga Allah juga merahmati dan memberkahi Anda”.

Luar biasa sekali bukan? Jauh lebih bermakna daripada “Dari masjid, Pak?” atau “Hi, how are you doing?” atau “Apa kabar?”, yang kalau kita lagi suntuk bisa kita jawab, “Auk ah, gelap!” Sayang sekali, sapaan yang bermakna saling doa itu, yang sekarang diucapkan oleh setiap orang, dalam hampir setiap kesempatan (dalam satu kali pertemuan bisa puluhan kali diucapkan, karena setiap orang mengucapkannya kalau mau mulai bicara, padahal seharusnya cukup sekali saja diucapkan oleh MC atau pimpinan pertemuan dan sekali juga dijawab oleh hadirin), bahkan teman-teman yang non-muslim pun sudah fasih melafalkannya. Artinya, salam cara Islam itu sudah membudaya dalam masyarakat kita. Namun, salam yang penuh doa itu tidak berpengaruh apa-apa pada masyarakat.

Konflik antar-kelompok, antar-parpol, anak membunuh orang tua, tawuran karena berebut lahan parkir atau berebut pacar, suami KDRT istri, ibu KDRT anak, birokrat dan anggota legislatif mencuri uang rakyat, dan lainnya berlangsung terus-menerus. Tidak ada hentinya. Di Timur Tengah bahkan meletus perang saudara yang dahsyat dan berlarut-larut, lengkap dengan acara potong kepala, yang di Kalimantan Barat, Indonesia juga pernah terjadi ketika Melayu dan Dayak memerangi Madura.

Tidak ada manfaatnya ber-assalamu ‘alaikum kalau hanya penghias bibir, tidak diresapkan di hati nurani dan tidak keluar lagi dari hati nurani. Lebih baik ber-“Apa kabar?” saja atau “Dari masjid, ya Pak?”, tetapi betul-betul merupakan perwujudan silaturahmi.

Sarlito Wirawan Sarwono,
Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia
KORAN SINDO, 12 Oktober 2014

Thursday, October 9, 2014

Sang Demokrat atau Sutradara Tonil?


Dari balik dinding tahanan, sayup-sayup saya mendengar hiruk-pikuk pengesahan RUU Pilkada. Musababnya, sikap Fraksi Demokrat yang walk out (WO) menjelang voting. Alasan Demokrat karena 10 poin perbaikan yang diusungnya tidak diterima oleh koalisi pendukung pilkada langsung.

Kekecewaan publik terhadap sikap Demokrat, khususnya kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat, SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) merebak, bahkan mengalahkan kekecewaan atas “kalahnya” pilkada langsung dalam voting tersebut.

Bahkan saya berhipotesis, jika Demokrat ikut voting dan pilkada langsung tetap kalah, masyarakat tidak akan sekecewa ini karena manfaat versus mudarat pilkada langsung atau lewat DPRD adalah diskusi yang bisa terus berkembang seiring berjalannya waktu. Metode pilkada bukanlah perkara halal-haram yang mutlak.

Masyarakat lebih marah atas ketidakjelasan sikap. Masyarakat marah kepada Demokrat sebagai pihak yang seharusnya bisa melakukan sesuatu, mengambil sikap yang jelas untuk memperjuangkan suatu pilihan, tetapi membuang kesempatan itu karena kepentingan yang sulit diterima logika publik.


Tak Ada Pilihan
Apa yang dimaksud kepentingan yang sulit diterima publik? Kita tahu bahwa sejak lama hubungan Susilo Bambang Yudhoyono dengan Megawati Soekarnoputri membeku. Kebekuan ini menyebabkan SBY, selaku ketua umum Partai Demokrat dan juga presiden yang akan lengser, kesulitan untuk membangun komunikasi dengan Jokowi-JK, baik sejak pilpres hingga pasangan itu menjadi presiden dan wakil presiden terpilih.

SBY tahu, dan tidak punya pilihan, kecuali mendekat kepada Jokowi-JK untuk melancarkan proses transisi pemerintahan dan mengamankan diri dan keluarganya di masa datang. Karena itu, sejak pilpres, Demokrat membangun citra netral, walaupun itu pasti mengundang kekecewaan Hatta Rajasa, pasangan Prabowo dalam pilpres yang juga mantan menteri yang paling loyal sekaligus besan SBY.

Kita bisa menyaksikan betapa selama pilpres, Demokrat bergerak bak tari poco-poco dari Kawanua: ke kanan lalu ke kiri lalu ke depan, goyang-goyang sebentar, lalu kembali ke titik semula alias tidak ke mana-mana. Ada orang-orang yang diutus ke kedua kubu, tapi setahu saya tidak terlalu digubris, khususnya oleh kubu Jokowi-JK. Kegagalan poco-poco pada pilpres itulah yang membuat SBY tidak punya pilihan.

Berbeda dengan bukunya yang berjudul “Selalu Ada Pilihan”. SBY tahu salah satu momen terakhir yang bisa digunakan untuk mencairkan kebekuan komunikasi dirinya dengan kubu Jokowi-JK tinggal pengesahan RUU Pilkada. Sebagai seorang perancang skenario yang apik, SBY sudah menjalankan permainannya sejak “tampil” di YouTube dan mengatakan mendukung pilkada langsung. Kita membaca di media betapa pernyataan SBY tersebut masih ditanggapi kader Demokrat sebagai gagasan, bukan perintah.

Kader Demokrat juga menganggap saat itu SBY berbicara sebagai presiden, bukan ketua umum Partai Demokrat. Sikap Demokrat baru jelas beberapa hari kemudian lewat konferensi pers. Yang menarik, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan menyatakan pemerintah telah memasukkan 10 poin perbaikan pilkada langsung yang diajukan Demokrat ke dalam RUU.


Masyarakat Menilai
Ternyata “10 poin perbaikan” inilah yang dijadikan sebagai bargaining Demokrat. Ini juga yang menjadi alasan walk out menjelang Rapat Paripurna. Mereka berdalih bahwa 10 poin perbaikan tidak diterima oleh forum lobi fraksi. Yang menarik jika kita membaca media, menjelang rapat, anggota DPR RI dari PDI Perjuangan Arif Wibowo menyatakan pihaknya secara prinsip sepakat dengan Demokrat mengenai perbaikan pilkada langsung, hanya masih ada hal-hal kecil yang perlu dibicarakan dengan Demokrat dan fraksi-fraksi lain.

Menurut Arif Wibowo, untuk sekarang (menjelang Rapat Paripurna) pihaknya fokus pada hal-hal pokok. Lalu apakah Demokrat bersikap drastis hanya karena hal-hal kecil? Seperti layaknya film India, jagoannya datang belakangan. Seperti kita tahu, SBY kemudian menyatakan kecewa dengan proses dan hasil rapat paripurna dan akan memperjuangkan pilkada langsung melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi.

SBY menyatakan akan mencari siapa dalang dibalik WO Fraksi Demokrat menjelang voting. Belakangan setelah kembali dari luar negeri SBY menyatakan akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), termasuk memasukkan 10 poin perbaikan. Terhadap materi ini, sulit dibedakan apakah SBY sedang berposisi sebagai presiden RI atau ketua umum Partai Demokrat.


Sebagai orang yang pernah di Partai Demokrat, pernyataan terakhir ini sangat lucu. Mereka yang memahami struktur dan proses pengambilan keputusan di internal Demokrat paham betul bagaimana tidak ada sehelai daun pun jatuh tanpa persetujuan SBY. Jadi pernyataan “mencari dalang” lebih tepat dibaca “mencari kambing hitam” agar sinetron ini terus berlanjut. Orang awam pun bisa menilai skema permainan ini.

Dalam kalkulasi politik pencitraan SBY, jika skenario uji materi dikabulkan MK, maka kredit dan pujian akan berdatangan kepadanya sebagai pahlawan demokrasi. Insiden WO Fraksi Demokrat adalah kesalahan segelintir oknum. Apalagi, SBY punya alibi sedang berada di luar negeri, persis ketika terjadi rapat tentang Bank Century dan beberapa peristiwa penting lainnya di tanah air. Boleh jadi SBY mengharapkan masyarakat lupa, siapa yang sebenarnya memperjuangkan pilkada langsung.

Jika nanti pilkada langsung diterapkan, itu akan diklaim sebagai legacy SBY. Ini juga yang akan digunakan sebagai modal merehabilitasi hubungan dengan kubu Jokowi-JK. Demikian halnya dengan skenario menerbitkan perppu yang dianggap sebagai pilihan populer karena sesuai dengan selera opini publik. Jika perppu disetujui DPR, jelas akan menjadi kredit politik penting bagi SBY.


Apalagi secara substansi, ide politik itu sejalan dengan yang diperjuangkan oleh koalisi politik pendukung Jokowi-JK. Dengan demikian, secara citra dapat poin, secara politik juga mendapat keuntungan. Tapi akhirnya poco-poco tetaplah sebuah tarian hiburan. Walau SBY sudah balenggang pata-pata dan pe goyang pica-pica, masyarakat punya penilaiannya sendiri. Ternyata penilaian itu bukanlah tepuk tangan, apalagi standing ovation di akhir pertunjukan.

Masyarakat sudah cerdas dan mampu mengekspresikan dirinya. Tagar #ShameOnYouSBY yang sampai menjadi trending topic dunia di Twitter hingga menarik perhatian media internasional adalah “hadiah” sekaligus simbol perlawanan masyarakat kepada presiden yang akan segera undur diri itu. Sekali lagi, masyarakat lebih marah kepada ketidakjelasan dan kepalsuan sikap, ketimbang terhadap sebuah kekalahan dalam suatu pertandingan yang jujur dan fair. Inilah pelajaran penting demokrasi bagi bangsa ini.

Demokrasi memang membutuhkan demokrat sejati. Nah, yang perlu dijawab adalah, apakah yang tersedia adalah sosok Sang Demokrat atau sutradara tonil (teater)?
Wallahu a‘lam. Hanya Tuhan yang tahu.

Anas Urbaningrum,
Pernah Menjadi Politikus Partai Demokrat
KORAN SINDO, 3 Oktober 2014

Monday, September 22, 2014

Jangan Mempermainkan Pendidikan


Menjelang pembentukan kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla tercetus aneka ide spekulatif tentang berbagai bidang kehidupan. Sejauh menyinggung pendidikan, ada kehendak memecah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan pertimbangan tertentu.

Mengenai kehendak itu, izinkan saya mengingatkan: wahai, jangan main-main dengan pendidikan. Melalui pendidikan, yang kita pertaruhkan adalah masa depan Indonesia melalui ketepatan fungsionalisasi pembangunan jiwa dan badan anak-anak kita. Jangan jadikan mereka kelinci percobaan aneka ide politis bertopeng pedagogis. Risikonya terlalu besar, bahkan fatal, bagi eksistensi negara-bangsa kita.

Usaha membangun satu sistem pendidikan nasional pada dasarnya adalah jawaban bagi pertanyaan: “how should we live” atau “what kind of educated people do we want our citizens to be?” Kedua pertanyaan itu pada gilirannya merupakan respons kreatif terhadap tantangan masa depan seperti apa yang seharusnya kita bangun guna mampu sintas di tengah gejolak dunia mendatang yang serba kompleks.


Manusia terdidik
Pada hemat saya, kita diniscayakan membangun sistem pendidikan nasional yang dapat menghasilkan (1) satu tipe manusia terdidik ideal (atau fungsional) di tengah-tengah tantangan dan ancaman ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) abad XXI, (2) sejenis berpikir melebihi (transendental) berpikir sekadar terpuji di zaman iptek abad XX dan sebelumnya.

Maka, tipe ideal dari manusia terdidik untuk abad XXI dan selanjutnya adalah manusia yang mampu mengubah (mengolah/mengembangkan) informasi jadi pengetahuan, pengetahuan jadi ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan jadi kearifan, baik kearifan praktis maupun teoretis.

Yang dimaksud dengan “berpikir lebih” adalah bukan sekadar (a) punya opini atau pengertian tentang apa saja; (b) memiliki ide mengenai sesuatu atau keadaan tertentu; (c) rasiosinasi, yaitu pengembangan serangkaian premis yang menjurus ke arah satu kesimpulan absah; atau (d) berpikir par excellence (konseptual, analitis, dan sistematis) sebagaimana menurut pemikir rasionalis.

Berpikir seperti yang disebutkan dalam poin (a)-(d) tak berarti tidak efektif untuk menghasilkan buah pikiran yang serba praktis/berguna atau membantu memecahkan aneka masalah kondisional, termasuk menyempurnakan kemampuan bertindak dalam memecahkan teka-teki dan rahasia alam. Adapun “berpikir lebih” daripada sekadar yang disebut dari (a) sampai dengan (d) tadi lebih merupakan sikap hidup berupa suatu respons dari pihak yang berpikir terhadap panggilan yang datang dari the nature of things —dari hidup, kehidupan, dan keber-Ada-an (Being) itu sendiri. Artinya, “berpikir” itu ditentukan sekaligus oleh apa-apa yang harus dipikirkan dan oleh sang pemikir itu sendiri.


Perbuatan berpikir itu melibatkan tidak hanya penerimaan manusia terhadap yang Ada, tetapi juga penerimaan yang Ada terhadap manusia. Jadi, kemampuan berpikir tidak seluruhnya bergantung pada kemauan dan kehendak kita, meski banyak ditentukan kesiapan kita menangkap panggilan berpikir saat panggilan itu terdengar mengajak kita memberi respons yang relevan.

Dengan kata lain, “berpikir lebih” seperti ini dalam dirinya berupa suatu kesadaran tentang siapa kita sebagai makhluk manusia dan ketergolongan kita pada makhluk itu. Berpikir seperti ini juga merupakan suatu pemusatan keseluruhan diri kita pada apa-apa yang ada di depan kita dan menempatkannya dalam keseluruhan nalar dan hati agar bisa menemukan di dalam semua itu hakikat serta kebenarannya.

Bila demikian “berpikir lebih” itu, pertama harus bersifat reseptif: kita membuka diri mendengarkan tantangan yang ada, mendengarkan apa adanya. Kemudian, secara aktif memberikan respons yang bersifat menyeluruh: kita bersedia melihat kaitan-kaitan yang ada.

Walaupun kita berada di titik yang lain, kita sadar merupakan bagian dari suatu keseluruhan. Bumi adalah an indivisible whole, sama dengan setiap diri kita yang merupakan juga suatu keseluruhan yang tidak terbagi-bagi. Alam di mana kita tergolong tidak terbuat dari bagian-bagian di dalam suatu keseluruhan. Ia terbentuk oleh keseluruhan dalam keseluruhan. Inilah filosofi dasar berpikir sistematik, inti berpikir yang mencerahkan, yang diamanatkan Pancasila.

Jadi, “berpikir lebih” itu tidak hanya berpikir secara ilmiah, yaitu dari (a)-(d) tadi, tetapi lebih luas dan transenden, berpikir reseptif, aktif, dan holistik. “Berpikir lebih” ini, bila dibiasakan, dapat sangat membantu kita kalau kita memang berkemauan baik, mengembangkan Pancasila menjadi satu applied political and social moralities demi kesehatan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di zaman iptek abad XXI dan selanjutnya.


Bagian integral
Sejauh mengenai sistem pendidikan nasional yang ideal bagi hidup dan kehidupan sekarang dan mendatang, yaitu sistem yang dapat menghasilkan “manusia terdidik” ideal dan kebiasaan “berpikir lebih” yang juga ideal, adalah pendidikan yang tetap merupakan bagian integral dari kebudayaan (sistem nilai). Berarti ia suatu proses belajar-mengajar yang membiasakan anak didik sedini mungkin menggali, mengenal, memahami, menguasai, menghayati, dan mengamalkan nilai yang disepakati bersama sebagai terpuji, dikehendaki, dan berguna bagi kehidupan dan perkembangan diri pribadi, masyarakat, bangsa dan negara.

Nilai adalah genus dan salah satu spesies vital yang dicakupnya dalam proses pendidikan adalah semangat ilmiah. Dengan kata lain, pendidikan yang kita bina dan laksanakan lebih berupa suatu pencarian ketimbang sebagai suatu keadaan keberadaan (state of being). Maka, itu ada ide pendidikan sepanjang hayat, life long education, in order to be more, tidak puas dengan sekadar to have more, di tengah-tengah kehidupan universal yang terus menerus menyempurnakan diri.

Kebudayaan adalah sistem nilai yang dihayati. Mengaitkannya dengan pendidikan tidak berarti membonsaikannya. Dengan membuat pendidikan bagian integral dari kebudayaan, bukan bermaksud membebani kebudayaan demi membesarkan pendidikan. Justru pendidikan inilah, selaku usaha resmi, kegiatan informal (familly education) dan aksi nonformal (community education) yang mengolah dan mentransmisikan nilai-nilai yang memanusiawikan manusia.

Nilai ini ada yang berwujud benda —candi, rumah adat, serta bangunan keagamaan dan bersejarah; ada pula yang tidak berbentuk: ide vital, norma, adat-istiadat, ketuhanan, kawruh, pengetahuan, ilmu pengetahuan, skills, yang diperlukan orang untuk bisa imajinatif, jadi “Homo poeta,” makhluk pencipta makna dan nilai.


Pewayangan yang dikenal di Jawa sejak tahun saka 700 (778 M), yang ditanggap keluarga (perhelatan pribadi), digelar komunitas (hajatan desa) adalah pola pendidikan informal pada era tidak adanya pendidikan formal, diakui Dr Stutterheim, sarat dengan makna dan pesan serta tetap aktual bagi pengembangan (karakter) manusia di setiap generasi dari zaman ke zaman.

Apakah kita bisa bicara tentang scientific culture? Istilah ini berlebihan dan menyesatkan jika implikasinya, moral dan politik, antara lain, scientific progress, tidak kita renungi sungguh-sungguh. Mengenai inovasi teknologis, misalnya, siapa yang dilayaninya dan untuk apa?

Lembaga pendidikan, terutama di jenjang universiter, merupakan tempat merenungi makna kebudayaan pada era teknologi modern. Bukan kebetulan kalau pada era modern, ketika pendidikan formal telah berkembang, sang ilmuwan Einstein bahkan masih mengingatkan betapa penting siswa memahami dan menghayati nilai. Dia harus mendapatkan suatu makna distingtif tentang apa-apa yang indah dan baik menurut moral. Bila tidak, dia dengan pengetahuannya yang serba spesialistis lebih mirip a well-trained dog ketimbang a harmoniously developed person. Bisa begitu karena nilai yang dihayati sangat menentukan karakter.

Jadi, kebijakan mengaitkan pendidikan dan kebudayaan telah membuat kedua jenis kegiatan itu tidak mengambang, tidak bergerak dalam vakum. Kebijakan itu malah mengukuhkan keduanya dalam konteks keuniversalan, sebab yang universal itu bukanlah natur human kita, melainkan kemampuan kita menciptakan realitas kultural dan kemudian kita berperilaku menurut term itu.


Merupakan satu keniscayaan bahwa urusan pendidikan dan kebudayaan ditetapkan di bawah satu atap menjadi tanggung jawab seorang menteri. Demikian pula dengan proses pendidikan itu sendiri sebab ia merupakan satu keseluruhan pedagogis yang berkesinambungan walau berjenjang, sejak pendidikan awal, yaitu prasekolah (TK/taman bermain), sampai dengan jenjang tertinggi (S-3). Dengan kata lain, Dikdasmen dan perguruan tinggi tidak dipisah, tidak dikelola oleh dua kementerian yang berbeda.

Ide tentang kebudayaan mengandung ide supremasi manusia terhadap warga negara. Manusia adalah manusia sebelum menjadi warga negara, tetapi dia mentransendenkan pula kualitas kewargaannya. Jadi, ada komplementaritas antara pendidikan dan sistem nilai yang dihayati.

Komplementaritas konstruktif ini menunjukkan bahwa penduduk tidak identik dengan warga negara. Penduduk hanya “terlibat”, tetapi tidak merasa terikat, tidak mewajibkan diri. Maka, percuma berbicara “bonus kependudukan” selama penduduk tidak berupa warga negara. Kewarganegaraan adalah suatu mindset yang ditempa oleh nilai-nilai (kebudayaan) selama dalam proses pendidikan, terutama di jalur formal dan informal.

Jadi, jangan main-main dengan pendidikan!

Daoed Joesoef,
Alumnus Université Pluridisciplinaires Panthéon-Sorbonne
KOMPAS, 17 September 2014

Friday, September 5, 2014

Kalah-Menang Terhormat


Hidup bukan sekadar perkara kalah-menang. Juga bukan hanya urusan takut-berani. Kaum muda remaja mungkin boleh berpikir seperti itu.

Mereka boleh menjadikan takut-berani dan kalah-menang itu sebagai parameter kehidupannya, tetapi orang dewasa tidak. Kompetisi dalam hidup, pengembangan karier, dan pertarungan politik ukurannya memang kalah-menang itu. Tapi bagi mereka yang menjadikan hidupnya sebagai “proyek” pematangan diri, kecanggihan berpikir filosofis tentang keharusan untuk adil dan benar, jujur dan manusiawi, kalah-menang dalam pertarungan apapun, tidak menjadi masalah.

Ada yang sedih jika kalah. Ada yang gembira dan bangga jika menang. Itu layak dan manusiawi. Tapi bagi mereka yang kalah, kekalahan bukanlah akhir segalanya. Dan, pihak yang menang bukan berarti telah mencapai puncak dari segenap puncak prestasi hidup. Kalah-menang hanya konsekuensi wajar dari tiap jenis permainan. Di sana tak ada konsep kalah bersama, atau menang bersama, kecuali gagasan aneh yang pernah disampaikan Bardosono pada 1980-an dalam dunia sepak bola.

Tak mengherankan bila Bardosono pun kemudian menjadi sasaran kritik pedas dalam masyarakat. Orang bijak meninggalkan pesan bijak pula: bila takut terkena badai, jangan berumah di tepi pantai. Ini petuah tentang kewajaran hidup. Di pantai selalu berangin kencang. Dan, kemungkinan-kemungkinan tak menyenangkan itu dengan segenap kewajarannya sudah terkalkulasi. Angin segar kita terima dengan rasa syukur. Kita jadi sehat. Tapi badai yang bisa meluluh-lantakkan segala yang di sana juga harus diterima sebagai kewajaran alam.


Lagi pula, bukankah sudah kita perhitungkan? Tak mungkin, dan tak bakal terjadi dalam sejarah bumi, yang hanya sekeping ini, bahwa pantai hanya menawarkan kesegaran. Tidak mungkin. Badai selalu ada. Begitu pula kewajaran politik dalam tiap kompetisi, pertandingan dan segala jenis ujian tentang kompetensi teknis yang kita miliki. Di sana, sayang sekali, harus ada ukuran tentang siapa yang lebih unggul, dan menang. Sebaliknya, selalu ada temuan tentang yang kurang unggul, dan ditempatkan di dalam kotak yang “kalah”.

Betapa wajarnya perkara kalah-menang dalam hidup kita. Di sini lalu bisa lahir sejenis petuah bijak, bagi yang tak siap kalah, dan tak bisa menerima kekalahan, sebaiknya jangan pernah mencoba memasuki gelanggang pertandingan, kompetisi dan berbagai jenis pertempuran untuk menguji tingkat kompetensi kita. Ini solusi paling damai. Pihak yang menang pun bisa hancur jika dia tak bisa menghayati arti kemenangannya.

Pemenang yang kemudian sombong, dan merasa paling mumpuni, tak lama lagi akan menjadi pihak yang kalah, dan bisa kalah total dalam arti sebenarnya. Jika pemenang bersikap “menang tanpa ngasorake”, jelas bisa menjadi pemenang yang baik. Jika sang pemenang bisa bersikap “the winner takes nothing”, dia pemenang yang baik. Syukur kemudian bersahabat dengan yang kalah. Dan pihak yang kalah pun tak merasa jari kakinya diinjak oleh yang menang.

Dengan begitu, wawasan keduanya serupa: kalah-menang itu perkara wajar. Pemenang tidak lalu merasa dirinya unggul seperti dewa-dewa. Dan yang kalah pun bukan sisa-sisa yang terbuang. Lebih-lebih bila yang menang itu menjadi pemenang karena semata memang punya kelebihan dan jujur sejujur-jujurnya. Ini pemenang sejati yang kita dambakan. Dan, ini pribadi yang kita cari. Menang dengan cara yang baik, tanpa melukai nilai kejujuran, memang tidak mudah. Godaan dalam hidup banyak sekali. Jarang orang bisa melewatkan godaan secara mulus. Kita tahu, Puntadewa, raja Amarta itu orang yang jujur sejujur-jujurnya.


Dia ukuran dan sekaligus simbol kejujuran. Tak ada yang mampu melebihi kejujurannya. Dia pun manusia bijak tanpa tandingan. Tapi dalam perang besar yang disebut Bharatayudha, dia pernah tergoda bujukan untuk menomorsatukan kemenangan biarpun itu bertentangan dengan nuraninya sendiri. Ini akibat bujukan Kresna yang bertubi-tubi menggodanya. Kresna meminta dia untuk mengatakan Aswatama mati, biarpun sebenarnya Aswatama belum mati.

Dia mengatakannya dengan pelan, dan menyebut nama gajah yang mati dalam perang, yang namanya Estitama. Dia menyebutkan nama itu di bawah pengaruh Kresna untuk membuat Durna bingung. Dan benar, akibat ucapannya itu Durna memang menjadi bingung. Kereta orang jujur ini berada sejengkal di atas tanah. Roda keretanya tak menyentuh tanah seperti roda kereta raja-raja biasa. Lalu apa akibatnya bagi orang yang menjadi simbol kejujuran itu? Parah sekali. Dan dahsyat.

Biasanya, tiap naik kereta kerajaannya, roda keretanya sejengkal mengambang di atas tanah. Pendeknya, roda-roda keretanya tak menyentuh tanah. Sekarang, sesudah dia dianggap menodai kejujuran, roda-roda keretanya kini menjadi kereta biasa, yang menyentuh tanah dan kotor. Orang jujur, yang menjadi ikon kejujuran ini pernah berbuat tidak jujur. Dia dipermalukan para dewa. Sekali lagi, bila dulu roda-roda kereta sejengkal mengambang di atas tanah, kini tidak lagi. Kini dia dianggap sama dengan orang biasa. Dia malu. Bisakah kita menjadi lain, dan tak sama dengan Puntadewa? Mungkin berat urusan kita. Puntadewa terlalu mulia.

Tapi sekadar menjadi pihak yang kalah tanpa merasa terbuang, mestinya kita bisa. Dan menjadi pemenang yang bersikap “menang tanpa ngasorake ” atau “the winner takes nothing” kayaknya tak begitu sulit. Dengan begitu menang-kalah tetap terhormat. Ini seharusnya menjadi warna kehidupan kita. Juga kehidupan dalam politik.

Mohamad Sobary,
Esais, Anggota Pengurus Masyarakat Bangga Produk Indonesia,
untuk Advokasi, Mediasi, dan Promosi

KORAN SINDO, 2 September 2014

Friday, August 22, 2014

Jangan Dekat-dekat Kepada Tuhan


Dibacakan perdana dalam acara Maiyah Kenduri Cinta, Agustus 2014 oleh Wahyu (Penyair KC)

1.
Jangan dekat-dekat kepada Tuhan
Sebab engkau sudah amat sangat lekat pada dunia
Terlanjur salah pengertian kepada kehidupan
Tidak sungguh-sungguh menelusuri ilmu kematian
Terlalu percaya kepada banyak yang bukan Tuhan

2.
Jangan dekat-dekat pada Tuhan
Karena gemerlap dunia sudah menjadi tuhanmu
Dunia rumahmu, dunia jalanmu, dunia tujuanmu
Tak berani engkau berpisah darinya sejenakpun saja
Maka kalau dekat kepada Tuhan, kau akan menderita

3.
Jangan dekat-dekat kepada Tuhan
Teguhkan hati menikmati dunia dan mengidamkan sorga
Kalau dekat kepada Tuhan, dunia menjadi remeh
Dan sorga menjadi bukan segala-galanya
Itu tidak sejalan dengan muatan doa-doamu


4.
Jangan dekat-dekat kepada Tuhan
Sebab yang utama bagimu adalah kekayaan dunia
Yang kau perjuangkan adalah kedudukan di dunia
Harta benda, keunggulan, eksistensi, pangkat dan jabatan
Di dekat Tuhan semua itu rendah dan sia-sia

5.
Jangan dekat-dekat kepada Tuhan
Nanti engkau dicintai oleh-Nya dan disembunyikan
Mungkin malah ditabiri dengan hijab kehinaan
Diberi pakaian kumuh dan penuh kerendahan
Sehingga dunia mentertawakanmu dan meremehkan

6.
Jangan dekat-dekat kepada Tuhan
Nanti engkau tidak populer dan dikepung salah paham
Kau disangka timur oleh barat, dituduh utara oleh selatan
Kalau berjasa engkau tak memperoleh pujian
Karena Tuhan menyimpan pialamu di lubuk yang dirahasiakan

7.
Jangan dekat-dekat kepada Tuhan
Sebab itu membuatmu berpikir dan menilai ulang
Segala sesuatu yang sudah baku di dalam hidupmu
Untung rugi, rejeki bencana, penting tak penting
Harus kau bongkar dan membangunnya kembali


8.
Jangan dekat-dekat kepada Tuhan
Demi karier duniamu jangan dekat-dekat kepada-Nya
Atau tunggangi dan manfaatkan saja kekuasaan-Nya
Dengan berdoa naik pangkat dan bertambah kaya
Minta kemenangan untuk menguasai harta benda

9.
Jangan dekat-dekat kepada Tuhan
Kau akan mutlak terserap oleh supra-dimensi
Para makhluk tak sanggup menatapmu
Bumi takkan mampu menemukanmu
Sehingga pun dunia tak menghormatimu

10.
Jangan dekat-dekat kepada Tuhan
Sebab tak ada yang melebihi-Nya dalam hal dikhianati
Tapi Ia Maha Sabar dari zaman ke zaman diingkari
Kuatkah engkau berada di maqam itu
Terus menerus didera khianat dan ingkar oleh sesamamu

11.
Jangan dekat-dekat kepada Tuhan
Sebab ia menciptakanmu tanpa kepentingan
Ia mengasuhmu tanpa meminta imbalan
Sedangkan hidupmu adalah kepentingan
Dan setiap langkahmu mendambakan imbalan


12.
Jangan dekat-dekat kepada Tuhan
Kecuali kau tangguh memanggul ujian
Jika dunia yang kau genggam dan kau eman-eman
Direbut oleh-Nya, dibanting, dicampakkan, disirnakan
Apakah engkau rela, atau merasa itu derita

13.
Jangan dekat-dekat kepada Tuhan
Kecuali engkau ridha kehilangan dunia
Kecuali engkau ikhlas kehilangan dirimu sendiri
Hilang dari yang dinamakan kehidupan
Dirimu sendiri hilang dari dirimu sendiri

14.
Hayo… gimana
Maka jangan dekat-dekat kepada Tuhan
Berpalinglah dari asal usul dan arah tujuan
Mengembaralah di Bumi dengan kemerdekaan
Jilat sana, jilat sini, cari yang paling menguntungkan


Yogyakarta, 15 Agustus 2014,

Muhammad Ainun Nadjib
http://kenduricinta.com/v4/jangan-dekat-dekat-kepada-tuhan/

Tuesday, July 22, 2014

Mengetuk Nurani


Empat tahun silam, tepat sepekan sebelum Ramadan, saya menginjakkan kaki di tanah Gaza, Palestina bersama para relawan dari Tanah Air. Selama hampir dua pekan saya berada di wilayah konflik yang berkepanjangan itu dan melihat langsung bencana kemanusiaan yang menyesakkan hati.

Belakangan ini memori pilu kembali muncul tentang pengungsi yang berdesakan di Camp Jabaliyah akibat Zionis Israel membombardir kawasan Gaza, tepatnya di Beit Al-Hanun, Beit Lahiya (Gaza Utara) dan wilayah Khan Yunis. Kini kejadian serupa kembali terulang, intensitas serangannya pun cukup gencar dan telah menewaskan ratusan korban sipil yang tak berdosa serta ribuan orang terluka.

Mempertahankan diri dijadikan argumen dalam aksi genosida Israel itu. Waktu bergulir begitu cepat. Tidak ada perubahan yang mendasar yang tercipta di tanah Palestina meski kita memang harus terus berdoa agar kemerdekaan Palestina benar-benar terwujud, tidak terjadi lagi penjajahan terhadap warga negara Palestina.

Dunia seharusnya sadar bahwa penjajahan Israel atas Palestina merupakan aib terhadap peradaban manusia modern yang harus segera dihapus. Pemberitaan soal kepiluan dan penderitaan rakyat Palestina di Jalur Gaza sudah sering menghiasi ruang publik. Berita itu memang fakta yang perlu dipublikasikan terus-menerus, agar kita sesama muslim mempunyai empati terhadap saudara-saudara kita yang tengah berjuang membebaskan wilayahnya dari cengkeraman kaum Zionis.


Dan sebenarnya jika kita mau berkaca, bukan hanya rakyat Palestina saja yang tengah dalam ujian berat dari masalah ini, melainkan kita sebagai pribadi muslim di seluruh dunia juga tengah diuji bagaimana sikap dan kepedulian kita terhadap penderitaan mereka.

Ini yang ditegaskan Allah dalam firman-Nya bahwa sesama orang beriman adalah bersaudara (QS.49: 10). Konflik panjang yang terjadi dan telah merenggut ribuan nyawa tak berdosa ini memang tidak lepas dari campur tangan asing yang bermain. Sementara negara-negara Islam maupun organisasi yang menaunginya juga tidak berdaya jika sudah terjadi kecamuk perang. Bahkan beberapa negara Islam yang semestinya menjadi ujung tombak sejumlah bantuan untuk rakyat di Palestina saat ini, justru tengah dilanda konflik internal di negaranya masing-masing serta beberapa yang lain berada dalam transisi pucuk kekuasaan yang belum stabil.

Kita menyaksikan ada dua negara Arab besar yang memboikot KTT darurat Liga Arab di Doha, Qatar yang sedianya direncanakan menghasilkan keputusan yang “keras” dan efektif untuk menghentikan kebiadaban Israel. Mesir yang menjadi negara tetangga Palestina juga tidak berkutik di bawah bayang-bayang Amerika Serikat dan sekutunya.

Mesir sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Jalur Gaza seharusnya bisa lebih kooperatif untuk dengan segera membuka pintu perbatasannya melalui Raffah agar sejumlah bantuan yang akan masuk, baik peralatan medis, obat-obatan, makanan, maupun relawan dari berbagai negara menuju Jalur Gaza tidak menemui kendala. Berbagai pihak menyesali kebijakan Mesir yang melakukan buka-tutup gerbang Raffah yang mengesankan Mesir seolah menganggap remeh penderitaan para korban.


Kita memang harus selalu menggelorakan hasrat kita untuk membantu perjuangan rakyat Palestina yang tengah tertindas itu. Minimal kita bisa menyampaikan doa dengan harapan menjadi salah satu upaya kita untuk memberi spirit bagi segenap warga Palestina yang tengah terluka. Bagaimanapun perang yang terjadi adalah perang yang tak seimbang. Jika kita menilik sejumlah peralatan perang yang dimiliki kedua belah pihak, terlihat nyata ketimpangan yang luar biasa. Selama ini sayap militer Hamas yaitu Brigade Assyahid Izzuddin Al-Qassam masih mengandalkan sejumlah peralatan tempur seadanya walaupun sudah memiliki beberapa roket yang cukup canggih.

Sementara pasukan Israel memiliki berbagai senjata modern yang ditopang teknologi canggih. Mereka memiliki tank Markava yang terkenal hebat di dunia, pesawat tempur F-16, heli tempur Apache, serta ribuan ton bom canggih buatan Amerika Serikat. Namun demikian, hasil pertempuran selama ini masih sulit diprediksi. Hingga kini negara penjajah tersebut seperti telah kehabisan cara untuk bagaimana menguasai Jalur Gaza sehingga menargetkan kalangan sipil termasuk wanita dan anak-anak dalam setiap serangan. Dan yang terjadi, selalu saja muncul pertolongan Allah yang datang mengiringi pasukan mujahidin seperti yang digambarkan Allah: “Jika kalian menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan sekaligus meneguhkan kedudukanmu.” (QS 47: 7)

Perdamaian di antara dua negara tersebut tampaknya tidak mungkin kita sandarkan kepada Dewan Keamanan PBB (DK PBB). Setiap upaya diplomasi yang dilakukan beberapa negara dalam mencari solusi keamanan selalu saja menemui jalan buntu. DK PBB gagal menetapkan resolusi dan mengkriminalisasikan Israel sebagai pelaku kejahatan perang. Selalu saja negara-negara pembela keadilan bagi Palestina kalah oleh hak veto yang menjadi jurus kunci negara-negara adidaya.


Ironisnya, kita juga tidak bisa menaruh harapan begitu saja kepada pihak-pihak yang tengah bertikai selama ini. Sebut saja gagasan perdamaian yang digagas dua kubu yang berseteru yakni Hamas dan Fatah, yang di Palestina sendiri telah berakhir dengan antiklimaks, alias nihil.

Entah berapa banyak lagi nyawa harus melayang untuk menjadikan negara Palestina merdeka, berdaulat, berdiri di atas kaki sendiri. Kini saatnya Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia dan beberapa negara Islam lain bersatu-padu melakukan langkah konkret bagi saudara-saudara kita yang teraniaya oleh zionis itu.

Bukankah jauh sebelumnya, yakni pada tahun 1962, presiden pertama kita Bung Karno telah dengan lantang berpidato di forum resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB):

Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang terhadap penjajahan Israel”.

Pemerintah Indonesia harus proaktif melakukan diplomasi untuk menggalang negara-negara nonblok dan Organisasi Konferensi Islam (OKI) agar ikut peduli dan bertanggung jawab terhadap amanat penderitaan rakyat Palestina. Janganlah merasa sudah cukup dengan hanya melakukan pengecaman dan mengutuk terhadap aksi biadab Israel, tanpa melakukan langkah konkret dengan cara diplomasi internasional yang jitu dan nyata.

Negara-negara Islam yang selama ini tidur juga harus dibangunkan agar menjadi garda terdepan dalam mengambil langkah konkret dalam upaya menggalang negara-negara nonblok untuk segera menerjunkan pasukan perdamaiannya demi menjaga bumi Palestina agar Israel tidak seenaknya meluncurkan roket perangnya ke wilayah Palestina.

Mashuri NS,
Jurnalis SINDO TV
KORAN SINDO, 17 Juli 2014

Wednesday, June 25, 2014

Pemerintah Membiarkan Pers Terbelah


Berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum, berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, fungsi pers adalah mendidik. Mengemukakan persoalan dan menawarkan pencerahan. Dalam perspektif kebebasan berekspresi sesuai dengan konsep clean and good governance, tugas media massa adalah membantu mengupayakan well-informed voters. Sekitar 190 juta pemilih dibantu mendapat pasokan fakta dan kebenaran yang tersedia cukup dan berimbang tentang rekam jejak para kontestan: partai politik, calon legislator, calon presiden, dan calon wakil presiden.

Pelaksanaan fungsi dan tugas itu kini bermasalah. Pertama, media dituduh sebagai penyebab turunnya elektabilitas parpol. Dalam Rapimnas Partai Demokrat di Jakarta (18/5/2014), Ketua Umum Partai Demokrat SBY mengemukakan, “Suara Partai Demokrat merosot tajam, juga karena digempur habis-habisan oleh televisi dan media cetak.

Kedua, pemerintah SBY membiarkan enam stasiun televisi milik penguasa parpol melanggar perundang-undangan. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sesuai dengan kewenangannya, menjelang hangatnya kampanye pemilihan legislatif, telah merilis penilaiannya bahwa TVOne, ANTV, RCTI, Global TV, MNCTV, dan Metro TV melanggar peraturan bahwa program siaran dilarang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pemilik lembaga penyiaran yang bersangkutan dan atau kelompoknya.


Ketua KPI Judhariksawan, di Jakarta (2/6/2014), menjelaskan bahwa lima media televisi nasional dinilai tidak netral dalam menyiarkan kegiatan capres-cawapres. TVOne, RCTI, MNCTV, dan Global TV dinilai memberikan porsi pemberitaan lebih banyak kepada pasangan Prabowo-Hatta. Sementara itu, Metro TV dinilai memberikan porsi pemberitaan lebih banyak kepada pasangan Jokowi-Kalla.

Ketiga, kampanye hitam yang menyesatkan rakyat dibiarkan. Kini pun kampanye hitam yang meracuni benak rakyat kita sedang memasuki panggung media massa, utamanya lewat media sosial. Menurut Direktur Komunikasi Indonesia Indicator, Rustika Herlambang, di Jakarta (22/5/2014), sepanjang 2014 terdapat 5.551 pemberitaan yang berkaitan dengan kampanye jahat. Sebanyak 1.515 ekspose berita kampanye jahat tentang capres Jokowi dan 743 kampanye jahat tentang capres Prabowo. Kampanye jahat didasarkan pada tuduhan tidak berdasarkan fakta dan merupakan fitnah.

SBY mengharapkan pers mengawal demokrasi. Untuk mengatasi persoalan media sebagaimana dikemukakan, sebagai sahabat pers, Presiden SBY pun diharapkan mengawal pers dalam melaksanakan tugasnya mengawal demokrasi. Pertama, kembali memberi contoh dengan mengadukan pers yang memfitnah ke Dewan Pers. Berita negatif yang terindikasi beriktikad buruk pun dapat di-KUHP-kan.


Kedua, pemerintah jangan membiarkan media televisi terbelah. Penegakan hukum terhadap stasiun televisi yang melanggar hukum bukan wewenang KPI atau Bawaslu. Pasal 36 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyebut, “Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.” Sementara itu, pasal 55 mengatur, pelanggar pasal di atas dapat berakibat terkena sanksi administratif.

Ketentuan pemberian sanksi berupa denda, penghentian siaran, pembekuan kegiatan siaran, atau pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran mestinya disusun oleh pemerintah. Karena ketentuan pemberian sanksi sampai sekarang belum juga dibuat oleh pemerintahan SBY, maka pelanggaran UU oleh sejumlah media televisi hingga kini masih terus berlanjut.

Hanya dengan adanya ketentuan pemberian sanksi bagi para pelanggar, maka temuan KPI bisa diteruskan ke jalur hukum. Pembiaran tanpa ketentuan pemberian sanksi oleh pemerintah selama ini adalah penyebab pers media televisi menjadi terbelah.


Ketiga, penegakan hukum terhadap pelaku kampanye hitam sungguh sangat mendesak. Karena kampanye hitam telah membodohi dan menipu masyarakat.

Presiden SBY sebagai the national policy and decision maker tidak cukup hanya berkicau lewat Twitter, “Saya tidak menginginkan jika kompetisi pilpres saling menghancurkan dengan kampanye hitam.” Presiden patut menugasi Polri dan BIN untuk menemukan pelakunya. Dulu Bakin selalu mengetahui ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, bahkan sekecil jarum pun yang menerpa negeri ini. Publik perlu tahu pelakunya, kawan atau lawan, misalnya sisa-sisa G30S/PKI atau Nekolim?

Media sosial yang tidak jelas identitasnya dan sumbernya, dan kegiatannya menyebarkan dusta, fitnah, dan kebencian, sama saja dengan surat kaleng yang menyebarkan desas-desus dusta dan fitnah. Apabila Menkominfo berani memblokir media seperti itu tentu saja tidak melanggar HAM.

Sebagai sahabat pers, Presiden SBY perlu bekerjasama dengan pers untuk mengupayakan media agar tidak terbelah. Dengan demikian, pers mau dan mampu membangun demokrasi yang mempersyaratkan kematangan serta fair play.

Sabam Leo Batubara,
Wartawan Senior
TEMPO, 23 Juni 2014