Wednesday, June 14, 2017

Persatuan atau Persatean Nasional?


Sekitar tahun 1921, ketika pertengkaran keras antara CSI (Centraal Sarekat Islam) dan PKH (Partai Komunis Hindia), Tan Malaka (2 Juni 1897-21 Feb 1949), seorang tokoh Marxisme legendaris yang tidak anti-Islam, berupaya melerai konflik itu. Sikap Abdoel Moeis, tokoh CSI, malah sebaliknya, agar SI dan PKH tidak lagi bekerja sama.

Dalam suasana panas ini, Tan Malaka merasa tertolong oleh tokoh Muhammadiyah Ki Bagoes Hadikoesoemo (24 Nov 1890-4 Nov 1954) yang justru membelanya. Seperti kita maklum, baik Tan Malaka maupun Abdoel Moeis sama-sama berasal dari Ranah Minang tetapi berbeda ideologi dan sikap politik.

Rupanya Ki Bagoes melihat bahwa perpecahan antara kedua partai akan sangat melemahkan perjuangan untuk menuju kemerdekaan tanah air. Kita kutip Tan Malaka: “Untungnya, Haji Hadikoesoemo, pemimpin Muhammadiyah, cepat maju ke depan, dan menyatakan setuju dengan pidato saya. Ia pun menjunjung tinggi persatuan di antara rakyat tertindas. Ia berani menyatakan sebagai penutup pidatonya bahwa barang siapa yang memecah-belah pergerakan rakyat, bukanlah seorang Muslim sejati.” (Lih Harry A Poeze, Tan Malaka, Pergulatan Menuju Republik, jilid I. Jakarta: Grafitipers, 1988, hlm 211).


Tentu sebuah pendapat yang dilontarkan dipengaruhi oleh waktu dan tempat. Moeis, novelis-politikus dan penulis Salah Asuhan itu yang pengetahuan agamanya tidak seluas Ki Bagoes, malah menentang kerja sama antara pihak Komunis dengan pihak Islam. Pernyataan Ki Bagoes tentang orang yang memecah pergerakan rakyat “bukanlah seorang Muslim sejati” adalah sebuah keberanian tingkat tinggi di era itu. Dengan bantuan Ki Bagoes, Tan Malaka rupanya merasa berasa di atas angin dan senang sekali.

Usia keduanya berbeda tujuh tahun. Keduanya ingin agar buhul persatuan rakyat tidak berubah menjadi persatean rakyat. Itulah seni politik sepanjang zaman yang bisa memunculkan sikap berbeda, seperti yang ditunjukkan Moeis, tergantung kepada bacaan peta masing-masing dengan syarat membudayakan sikap lapang dada dan tanggung jawab untuk meraih tujuan yang lebih besar: kemerdekaan tanah air. Tampaknya Ki Bagoes mendasarkan pendiriannya kepada tujuan jangka panjang itu, sekalipun dia paham bahwa sebagai filosofi, ajaran Islam dan Marxisme tidak akan pernah bertemu.

Dalam bacaan saya, semua para pendiri bangsa telah menjadikan kredo persatuan sebagai senjata yang paling ampuh untuk meraih tujuan perjuangan nasional, sekalipun tidak jarang perbedaan pendapat di antara mereka cukup tajam. Generasi yang lebih muda seperti Soekarno dan Mohammad Hatta juga berbeda pendapat tentang pembubaran PNI (Partai Nasional Indonesia) oleh Sartono tahun 1930 dan kemudian membentuk partai baru Partindo (Partai Indonesia). Soekarno tampaknya tidak keberatan, sedangkan Hatta mengkritiknya sebagai suatu yang “memalukan dan perbuatan itu melemahkan pergerakan rakyat”. (Lih Mohammad Hatta, Memoir. Jakarta: Yayasan Hatta, 2002, hlm 243).


Apa kata Bung Karno tentang kredo persatuan yang dilancarkan PNI untuk melumpuhkan politik divide et impera (pecah-belah dan kuasai) dari pihak kolonial? Ini kutipannya:

PNI menjawab politik divide et impera itu dengan mendengungkan tekad persatuan Indonesia, menjawab politik yang memecah belah itu dengan adanya mantra nasionalisme Indonesia yang merapatkan barisan. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, berabad-abad rakyat kami itu kemasukan baji pemecah, tak henti-hentinya, baik zaman kompeni maupun zaman modern.

Memang di dalam perceraian dan dalam ketidakrukunan itulah letaknya kelemahan kami, di dalam perceraian kami itulah letaknya kemenangan musuh, “verdeel en heers” [pecahkanlah, nanti kamu bisa memerintahinya] itulah mantra tiap-tiap rakyat yang mau mengalahkan rakyat lain …. (Lih Soekarno, Indonesia Menggugat: Pidato Pembelaan Bung Karno di Muka Hakim Kolonial. Yogyakarta: Aditya Media-Pustep UGM, 2004, hlm 134.)

Bung Karno yakin betul dengan filosofi peribahasa: bersatu itu teguh, bercerai itu runtuh. Kredo persatuan dipegang Bung Karno sampai akhir hayatnya, setidak-tidaknya secara verbal.


Bung Karno lalu mengutip pendapat Clive Day berikut ini: “Divide et impera itulah peribahasa asli yang dituruti apabila berhubungan dengan kerajaan-kerajaan anak negeri dan itulah asas yang dipakai oleh sebagian besar orang Belanda untuk mencapai hasil yang baik.” (Ibid, hlm 136).

Hantaman Bung Karno terhadap imperialisme yang memecah belah rakyat Indonesia terasa sangat berani. Dan rakyat itu sendiri ternyata masih rentan terhadap politik divide et impera ini, sebagaimana diakui Bung Karno sebagai salah satu kelemahan bangsa kita, mudah dijadikan sate.

Lalu, bagaimana upaya untuk menyadarkan rakyat banyak akan bahaya penyakit perpecahan ini? Bung Karno menjawab: “Kami, kaum PNI, kami mencoba memberantas penyakit ini dengan mengadakan lebih banyak pendidikan rakyat, menyokong sekolah-sekolah rakyat, mengurangi buta huruf di kalangan rakyat.” (Ibid, hlm 140). Bung Karno sangat sadar betapa baji divide et impera ini cukup ampuh untuk menghancurkan mental rakyat agar tetap menjadi rapuh, demi mengekalkan sistem penjajahan yang rakus itu. Tetapi lambat laun nasionalisme Indonesia yang mengobarkan semangat persatuan nasional telah membuahkan hasil, sekalipun harus didahului oleh PD (Perang Dunia) II, 1939-1945.


Bagaimana pula Bung Hatta berbicara tentang kolonialisme melalui bahasa yang sangat tajam dalam pidato pembelaannya di Pengadilan Den Haag bulan Maret 1928 setelah dia dikurung selama sekian bulan di negeri induk itu. Kita kutip: “Nafsu untuk mengambil sebanyak mungkin keuntungan dari Indonesia secara langsung maupun tidak langsung, membuat Nederland melakukan politik kolonial yang garis-garis besarnya ditentukan oleh pikiran, bagaimana kekuatan supremasi Negeri Belanda dapat dipertahankan untuk membendung kesadaran bangsa Indonesia yang semakin meluas.” (Lih Mohammad Hatta, Indonesia Merdeka, terj Hazil dari bahasa Belanda. Jakarta: Bulan Bintang, 1976, hlm 93).

Saat menyampaikan pembelaan itu, usia Hatta baru 26 tahun, tetapi secara politik dan intelektual terasa sudah matang karena ditempa oleh pemihakan total yang tulus terhadap penderitaan rakyat tanah jajahan yang sebagian besar masih buta aksara.

Saya sudah lama menganjurkan kepada elite politik Indonesia agar mau membaca pembelaan Bung Hatta dan pembelaan Bung Karno melawan rezim kolonial. Dengan menghayati jeritan nurani dua proklamator ini, siapa tahu kekerdilan wawasan yang mencekam pikiran mereka akan sedikit dapat dicerahkan. Pembelaan terhadap prinsip persatuan dan perlawanan terhadap virus persetanan akan tetap hidup dalam sanubari bangsa ini. Tanpa kesediaan menengok kelampauan yang belum terlalu jauh sejarah bangsa ini, orang tidak akan pernah paham apa makna penjajahan dan apa makna kemerdekaan bagi negara tercinta ini.


Hatta selanjutnya mengatakan: “Maka demikianlah politik yang di satu pihak berpura-pura memenuhi hasrat penduduk daerah jajahan, dan di pihak lain menjaga agar kekuatan tetap ada pada kaum penjajah. Posisinya yang kuat itu harus dipertahankan terus. Pada kenyataannya penduduk bangsa Indonesia hampir tidak mempunyai hak-hak politik; ia juga tidak dilindungi terhadap ekses nafsu-berkuasanya kaum kulit putih dan pejabat pemerintah yang merajalela di daerah jajahan.” (Ibid).

Sebagai salah seorang tokoh puncak PI (Perhimpunan Indonesia) di Negeri Belanda, pandangan politik Hatta dari waktu ke waktu semakin radikal, seperti di sini terbaca: “Selamat tinggal politik memohon dan mengemis! Selamat tinggal politik memohon restu! Selamat tinggal politik menadahkan tangan!” (Ibid, hlm 97).

Terus terang batin saya bergetar keras membaca sikap perlawanan Bung Hatta ini. Lalu Hatta mengutip pendirian PI yang tegas dan ringkas yang dirumuskan pada 1926: “Lebih suka kami melihat Indonesia tenggelam ke dasar lautan, daripada melihatnya sebagai embel-embel abadi daripada suatu negara asing.” (Ibid, hlm 136-137). Dalam usia yang masih belia, Hatta telah menampakkan dirinya sebagai negarawan-petarung sejati, bak ayam kinantan dari Timur, bukan lagi sebagai politikus ingusan yang baru belajar berkokok.

Bung Karno dan Bung Hatta pada masa kabinet Perdana Menteri M Natsir.

Bung Karno menyadari bahwa untuk mencerahkan mental rakyat jajahan, cara yang terbaik adalah melalui pendidikan politik yang dilakukan PNI, sekalipun selama ini dalam kenyataannya agitasi politik lebih menonjol. Bung Hatta juga punya pendirian serupa, karena jika persatuan nasional hanya direkat melalui agitasi politik maka tidak akan efektif.

Itulah sebabnya nama PPNI (Partai Pendidikan Nasional Indonesia) Sjahrir-Hatta yang dibentuk pada Desesember 1931 bukan perpanjangan dari Partai Nasional Indonesia, tetapi partai ini berdasarkan “Kedaulatan Rakyat.” (Hatta, Memoir, hlm. 261). Setelah kepulangan Bung Hatta dari Negeri Belanda tahun 1932, PPNI yang semula dipimpin Sutan Sjahrir, lalu diserahkan kepada Bung Hatta.

Mengapa harus didirikan partai baru yang P keduanya berarti Pendidikan? Sebagaimana telah disebutkan terdahulu, Bung Hatta kecewa dengan pembubaran PNI oleh Mr. Sartono setelah Bung Karno ditangkap oleh pemerintah kolonial pada 29 Desember 1929. Ini pernyataan Hatta selanjutnya: “Pemimpin-pemimpin yang membubarkan P.N.I. lupa, bahwa dengan tidakan itu mereka menunjukkan kelemahan mereka dan menyatakan pula bahwa mereka tidak bersedia berkorban. Pada hal kemauan memberikan korban itulah yang dididik bertahun-tahun oleh Perhimpunan Indonesia.” (Ibid., hlm. 244). Pendidikan politik kepada kader PPNI-Baru masih diteruskan Bung Hatta di Jakarta setelah kembali ke tanah air.


Mengapa masalah pendidikan rakyat itu demikian penting di mata Hatta? Agar mereka berdaulat penuh dalam menentukan nasib bangsanya sekarang dan di kemudian hari! Inilah jawaban yang diberikan Bung Hatta:

Bagi kita rakyat itu yang utama, rakyat umum yang mempunyai kedaulatan, kekuasaan (souvereiniteit). Karena rakyat itu jantung hati bangsa. Dan rakyat itulah yang menjadi ukuran tinggi-rendahnya derajat kita. Dengan rakyat itu kita naik dan dengan rakyat itu kita akan tenggelam… Penganjur-penganjur dan golongan kaum terpelajar baru ada berarti, kalau di belakangnya ada rakyat yang sadar dan insaf akan kedaulatannya sendiri. (Ibid.).

Sekiranya pemikiran Hatta ini menjadi arus utama dalam perpolitikan nasional pasca-Proklamasi, tentu bangsa ini tidak perlu tertatih-tatih dan sempoyongan dalam menata dan memperjuangkan prinsip demokrasi yang kuat dan sehat yang memang sudah menjadi pilihan kita semua sejak pergerakan kebangsaan dulu. Ulang lagi baca kutipan di atas: “Penganjur-penganjur dan golongan kaum terpelajar baru ada berarti, kalau di belakangnya ada rakyat yang sadar dan insaf akan kedaulatannya sendiri.” Untuk membentuk mentalitas “rakyat yang sadar dan insaf akan kedaulatannya sendiri” itu ternyata bukan pekerjaan mudah, apalagi jika gagasan mulia itu tidak menjadi perhatian elite politik bangsa.


Amat disayangkan pendidikan politik ini terpaksa terhenti karena tidak lama sesudah itu Bung Karno dan Bung Hatta ditangkap rezim kolonial dan dibuang ke tempat yang berbeda selama beberapa tahun sampai invasi tentara Jepang ke Indonesia bulan Maret 1942 yang tidak kurang brutalnya. Dalam bacaan saya, sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sampai hari ini, partai-partai politik tidak punya agenda yang sungguh-sungguh untuk pendidikan politik para kadernya. Akibat buruknya adalah bahwa rahim bangsa ini kesulitan melahirkan negarawan dengan wawasan keindonesiaan yang menukik jauh ke depan. Yang banyak muncul adalah politisi dengan pragmatisme untuk kepentingan sesaat, sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini.

Dalam majalah Daulat Rakyat No 37, tertanggal 20 September 1932, Hatta menulis: “Tidak perlu tepuk dan sorak, kalau kita tidak sanggup berjuang, tidak tahu menahan sakit. Indonesia Merdeka tidak akan tercapai dengan agitasi saja. Perlu kita bekerja dengan teratur; dari agitasi ke organisasi.” (Ibid., hlm. 260-261). Ini adalah sindiran Hatta, 13 tahun sebelum proklamasi, kepada demagog bangsa dengan yel-yel penuh emosi dan hasutan, tetapi kurang atau tidak menghiraukan metode kerja yang teratur dan disiplin.

Tujuan kemerdekaan bangsa hanya mungkin dicapai melaui alur fikir yang benar dan cara kerja yang direncanakan secara matang, sesuatu yang sering luput dalam sejarah perpolitikan kita. Maksud penulis menghadirkan kembali pemikiran Bung Karno dan Bung Hatta pada saat bangsa ini seperti kehilangan pedoman dan arah adalah agar kita semua menjadi sadar dan insaf kembali tentang keteledoran dan kecerobohan kita dalam mengurus bangsa dan negara, demi menguatkan buhul persatuan dan menghindari perpecahan yang parah yang bisa meluluhlantakkan negeri ini.

Ahmad Syafii Maarif,
Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Penulis Kolom RESONANSI Republika
Di muat di REPUBLIKA, 16 Mei 2017 (I), 23 Mei 2017 (II) dan 30 Mei 2017 (III).

Friday, May 12, 2017

Senja Kala Demokrasi Transaksional


Kemelut yang menimpa kepemimpinan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) melengkapi kesempurnaan krisis demokrasi di negara ini. Pemilihan umum menjadi ajang elevasi orang-orang semenjana (medioker) untuk meraih kedudukan tinggi dengan menyingkirkan orang-orang berprestasi. Panggung politik diwarnai kegaduhan remeh-temeh. Jabatan menjadi wilayah transaksional padat modal. Undang-undang disusun mengikuti penawar tertinggi. Supremasi hukum tersungkur di bawah logika kepentingan kedudukan dan fasilitas. Kesenjangan antara idealitas dan realitas demokrasi, antara apa yang dipikirkan warga dan apa yang dilakukan para penyelenggara negara, semakin melebar dan meluber (tak tertampung).

Setiap sistem politik harus mencapai keseimbangan di antara dua aspek fundamental: legitimasi dan efisiensi. Legitimasi menyangkut tingkat kepercayaan dan persetujuan rakyat pada lembaga kenegaraan dan kebijakannya. Efisiensi menyangkut seberapa cepat pemerintahan dapat menemukan solusi tepat dalam menjawab aspirasi dan masalah. Legitimasi berkaitan dengan dukungan rakyat, sedangkan efisiensi berkaitan dengan tindakan lugas (decisive). Demokrasi dikatakan sebagai bentuk pemerintahan paling sedikit keburukannya tiada lain karena usahanya untuk mencari keseimbangan yang sehat antara legitimasi dan efisiensi. Namun, demokrasi Indonesia saat ini justru diwarnai krisis keduanya: miskin legitimasi dan tak efisien, alias boros.


Krisis legitimasi demokrasi Indonesia ditandai oleh kecenderungan kian menurunnya tingkat partisipasi warga dalam pemilu/pilkada (voter turnout), kecuali di beberapa daerah yang padat politisasi identitas. Kedua, kecenderungan merosotnya tingkat kepercayaan dan loyalitas terhadap parpol dengan tingginya angka pelarian dukungan (voter turnover). Ketiga, kian tingginya tingkat ketidakpercayaan terhadap lembaga perwakilan seperti diindikasikan dari hasil berbagai survei yang menempatkan DPR sebagai lembaga yang paling tak bisa dipercaya. Keempat, indeks persepsi korupsi yang masih tetap tinggi.

Sementara itu, krisis efisiensi demokrasi diindikasikan oleh kemerosotan daya respons dan daya produktivitas lembaga perwakilan dalam menyusun dan merealisasikan Program Legislasi Nasional. Kedua, kian lamanya kegaduhan dan waktu yang diperlukan untuk menegosiasikan urusan antara berbagai kepentingan di lembaga perwakilan dan kian besarnya potensi kebocoran keuangan negara dalam menegosiasikan kepentingan-kepentingan tersebut, seperti tecermin dalam persoalan KTP elektronik. Ketiga, kecenderungan semakin meningginya tingkat ketidakpuasan terhadap pemimpin petahana, yang diindikasikan oleh naiknya tingkat ketidakterpilihan petahana.


Kecenderungan krisis demokrasi semacam ini dalam istilah David van Reybrouck (2016), disebut sebagai “sindrom keletihan demokrasi” (democratic fatigue syndrome). Di berbagai belahan dunia, respons atas sindrom ini melahirkan beragam bentuk serangan balik. Ada yang menimpakan krisis ini sebagai kesalahan elite politisi dengan solusi populisme. Ada yang melihatnya sebagai kesalahan demokrasi itu sendiri, dengan menawarkan bentuk teknokrasi atau berpaling ke bentuk pemerintahan lain. Ada yang menyalahkan demokrasi perwakilan dengan solusi kembali ke model demokrasi Athena yang menginginkan segala keputusan lewat partisipasi rakyat langsung. Ada yang melihat kesalahan itu sebagai akibat dari kelemahan sistem pemilihan demokrasi perwakilan.

Akar tunjang dari segala krisis ini sesungguhnya bermula ketika input kepemimpinan dalam demokrasi kita ini hanya mengandalkan faktor keterpilihan dan mengabaikan faktor keterwakilan. Yang jadi perhatian dalam institutional crafting hanyalah bagaimana agar orang bisa terpilih, bukan bagaimana memperbaiki mutu perwakilan yang demokratis. Akibatnya, lembaga-lembaga negara diisi oleh orang-orang yang penuh ambisi dengan modal popularitas dan kantong tebal, tetapi miskin kompetensi dan tidak mencerminkan rakyat yang diwakilinya.

Prinsip demokrasi perwakilan Indonesia sesungguhnya telah dipikirkan sungguh-sungguh oleh pendiri bangsa dengan mengombinasikan antara keterpilihan dan keterwakilan dalam semangat permusyawaratan. Perwujudan terpenting dari institusi permusyawaratan dalam demokrasi Pancasila adalah keberadaan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat). MPR ditempatkan sebagai mandataris kedaulatan rakyat yang diharapkan dapat mencerminkan ekspresi seluruh kekuatan rakyat. Hal ini tecermin dari kemampuan MPR untuk menampung perwakilan hak liberal-individual (perwakilan rakyat), perwakilan hak komunitarian (perwakilan golongan), dan perwakilan hak teritorial (perwakilan daerah).


Dalam demokrasi permusyawaratan, persoalan legitimasi dan efisiensi dapat dicapai sejauh demokrasi bisa berjalan dengan mengapit dua sayap: persatuan dan keadilan. Dalam Pancasila, sila kerakyatan didahului dengan sila persatuan dan diakhiri oleh sila keadilan. Itu berarti bahwa demokrasi Indonesia mengandaikan semangat persatuan (kekeluargaan) terlebih dahulu, dan setelah demokrasi politik dijalankan, pemerintah yang memegang kekuasaan diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial.

Negara persatuan diperjuangkan dengan menempatkan lembaga perwakilan tidak sekedar memperhatikan keterpilihan berdasarkan hak-hak individual, namun juga keterwakilan golongan dan keterwakilan daerah. Bukan sekedar keterpilihan orang dari daerah, apalagi orang partai yang mengatasnamakan daerah. Sementara negara keadilan diperjuangkan dengan menempatkan parlemen (MPR) sebagai lembaga yang menetapkan prinsip-prinsip direktif pembangunan semesta-berencana, yang bernama garis-garis besar haluan negara (GBHN).

Untuk itu, sistem pemilu harus dipikirkan secara sungguh-sungguh agar mampu melahirkan mutu lembaga perwakilan yang benar-benar representatif dan diisi oleh wakil-wakil rakyat yang memiliki hikmat kebijaksanaan untuk menjalankan permusyawaratan yang positif, bukan asal akomodasi transaksional yang negatif.

Yudi Latif,
Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
KOMPAS, 11 April 2017

Sunday, April 9, 2017

Bernegara, Beragama, dan Berpolitik


Jika ditanyakan, bagaimana hubungan antara agama dan politik di negara kita, secara iseng orang bisa menjawab bahwa hubungannya baik-baik saja. Agama dan politik itu rukun karena di rukunkan oleh Pancasila. Tapi secara serius bisa ditegaskan bahwa, seperti pernah ditulis oleh Tahir Azhary, Indonesia ini bukan negara agama dan bukan negara sekuler, melainkan negara kebangsaan yang berketuhanan, religious nation state. Di dalam staatsidee (cita negara) yang demikian, negara tidak diatur berdasar ajaran satu agama tertentu, tetapi dibangun dengan spirit nilai-nilai ketuhanan sebagaimana yang dianut oleh agama-agama yang diyakini dan hidup di tengah-tengah masyarakat.

Berdasar ide itu pula, negara tidak memberlakukan hukum agama, tetapi melindungi warganya yang ingin melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Oleh sebab itu hukum-hukum publik yang berlaku di Indonesia adalah hukum nasional yang merupakan produk eklektisasi (peleburan atau penyatuan nilai-nilai yang beragam di dalam masyarakat). Adapun hukum-hukum privatnya diserahkan kepada warga negara untuk memilih ketundukan dirinya sesuai dengan kesadaran hukum dan agama masing-masing.

Kalau meminjam istilah Nurcholish Madjid, hukum-hukum publik kita merupakan produk kalimatun sawaa (kesepakatan nasional) atau unifikasi tentang hal-hal yang menjadi concern bersama. Adapun untuk hukum-hukum privat seperti soal-soal ibadah ritual (shalat, kebaktian, pembaptisan) dan hukum keluarga (seperti perkawinan, waris, pemberkatan) berlaku hukum agama atau keyakinan masing-masing sesuai dengan fakta pluralitas kita.


Jadi dalam hukum publik, kita menganut kesatuan hukum, sedangkan dalam hukum privat, menganut keberagaman hukum. Paham yang demikian, dalam konteks yang lebih umum, biasa disebut pluralisme. Kalau meminjam penjelasan yang pernah dikemukakan Gus Dur, pluralisme itu ibarat kita hidup di satu rumah besar yang banyak kamarnya dengan ruang keluarga dan ruang tamu yang juga besar.

Pada saat kita berada di kamar masing-masing kita boleh melakukan atau memakai apa saja yang tidak harus sama dengan penghuni-penghuni kamar yang lain, tetapi ketika kita berada di ruang tamu, kita harus kompak dan tunduk pada tata cara perilaku yang disepakati. Begitu pula jika kita berada di luar rumah, semua penghuninya harus memastikan rumah itu aman dari kerusakan dan perusakan. Pemahaman pluralisme yang seperti itulah yang dapat kita terapkan di rumah besar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

NKRI adalah rumah besar kita yang dibangun dengan fondasi Pancasila dan kita adalah para penghuninya yang memiliki kamar-kamar dengan beragam primordialitas masing-masing. Rumah NKRI terdiri atas 17.504 pulau, 252 juta penduduk, 1.360 suku, 726 bahasa daerah, penganut berbagai macam agama dan keyakinan, yang hidup tersebar di berbagai daerah dengan budaya dan adat istiadat masing-masing yang semuanya bersatu, diikat oleh Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity.


Gambaran mengenai hubungan antara negara dan agama tercakup pula dalam cita negara Pancasila. Cita negara Pancasila itu sudah dipidatokan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 yang biasa kita kenal sebagai pidato kelahiran Pancasila. Kata Bung Karno, kita tidak akan mendirikan negara agama, melainkan mendirikan negara kebangsaan berdasar Pancasila.

Setiap penganut agama dapat memperjuangkan aspirasi keagamaannya melalui proses politik yang demokratis, misalnya merebut kemenangan dalam pemilu agar para pemimpin dan wakil-wakil yang terpilih bisa membawa aspirasi keagamaan masing-masing dalam dan untuk pembuatan kebijakan negara. Pancasila yang melahirkan negara kebangsaan yang berketuhanan merupakan kesepakatan luhur (modus vivendi) yang dibangun oleh para pendiri negara.

Dari satu sudut ia bisa dilihat sebagai produk prismatika atau jalan tengah antara pandangan dua tokoh nasional muslim yang sama-sama santri, Bung Karno dan M Natsir, yang sudah berpolemik tentang hubungan antara negara dan agama sejak akhir tahun 1930-an. Pada satu sisi, demi kemajuan Islam itu sendiri, Bung Karno menginginkan dibentuknya negara kebangsaan sekuler seperti yang digagas Kemal Attaturk seperti yang berlaku di Turki, sedangkan M Natsir pada sisi lain mengusulkan dibentuk negara berdasar Islam karena Islam menyediakan ajaran yang bisa sesuai dengan sistem negara modern.


Muara polemik dua tokoh yang sangat bermutu itu bertemu dalam modus vivendi antara kelompok nasionalis sekuler dan nasionalis Islami di kalangan para pendiri negara yang akhirnya menyepakati Pancasila sebagai dasar negara dengan filosofi religious nation state tersebut. Dengan demikian, memperjuangkan aspirasi sesuai dengan identitas keagamaan, seperti halnya memperjuangkan aspirasi berdasar identitas kedaerahan, di dalam berpolitik adalah sah adanya sepanjang dalam koridor dasar ideologi negara Pancasila.

Haruslah diingat bahwa bernegara itu adalah berpolitik, sebab negara adalah organisasi politik tertinggi yang dimiliki suatu bangsa. Salah satu asal kata negara adalah polis (politik) yang berarti organisasi suatu bangsa untuk memutuskan policy (kebijakan, politik). Jadi secara yuridis konstitusional membawa agama dalam perjuangan politik sebagai proses bernegara adalah sah. Yang penting harus tetap dalam koridor Pancasila yang mendasari Indonesia sebagai negara kebangsaan yang berketuhanan.

Moh Mahfud MD,
Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN),
Ketua MK-RI 2008-2013
KORAN SINDO, 1 April 2017