Friday, February 9, 2018

Ilusi Politik Tanpa Mahar


Belakangan bermunculan pengakuan para bakal calon kepala daerah yang gagal mencalonkan diri dalam pemilihan umum kepala daerah 2018 karena terkait permintaan "mahar" dari partai politik.

Walaupun persoalan mahar politik terbilang isu lama, ˗pasca-munculnya pasal pidana terhadap mahar˗ kini isu itu bergeser pada ranah penegakan hukum, bukan lagi sekadar persoalan perekrutan calon kepala daerah di internal partai politik.

Setidaknya ada dua pasal di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menjadi dasar untuk mempidanakan mahar politik, yakni Pasal 187 B dan Pasal 187 C. Dalam ketentuan itu, pemberi dan penerima mahar politik dapat dipidana.

Mau pilih Politik Uang apa Uang Politik? Uang Mahar apa Uang Haram?

Secara normatif ada beberapa unsur yang mesti dipenuhi agar dapat mempidana pelaku mahar politik, yaitu (a) subyek pemberi adalah perseorangan atau lembaga, sedangkan subyek penerima adalah anggota partai politik atau gabungan partai politik; (b) pemberian ini termasuk sebagai perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang; (c) ada pemberian dan penerimaan imbalan; (d) peristiwa terjadi pada proses pencalonan gubernur/ wakil gubernur, walikota/wakil walikota, dan bupati/wakil bupati.

Sepintas pembuktian mahar politik nampak mudah, cukup dengan adanya bukti pemberian saja sudah cukup bagi penegak hukum untuk mengusut kasus ini. Namun, apakah penyelenggara pemilu dan penegak hukum punya cukup sumber daya (nyali?) untuk menuntaskan penegakan hukumnya?


Ilusi
Politik tanpa mahar ini seperti ilusi, baik dari sisi penegakan hukum maupun penyelenggaraan pemilu. Pemidanaan terhadap pelaku mahar politik hanya menyangkut satu tahapan saja dalam proses panjang penyelenggaraan pemilu.

Ada beberapa hal yang perlu dicermati. Pertama, tindak pidana mahar politik hanya akan dikenakan jika dilakukan dalam proses pencalonan. Secara materiil pemberian itu harus nyata (imbalan), bukan sekadar janji. Bagaimana jika pemberian itu baru dilakukan setelah penetapan pasangan calon? Ada problem normatif yang menyebabkan pasal ini sulit menjangkau praktik jual-beli (mahar) dalam pencalonan kepala daerah.

Kedua, pasca-pencalonan, pasangan calon yang telah ditetapkan sangat mungkin untuk memberikan sesuatu (uang) kepada partai politik pengusung dengan dalih membantu dana kampanye. Dengan demikian, ini menjadi sesuatu yang legal, tidak bisa lagi dinilai sebagai mahar politik.

Ketiga, bagaimana kesiapan penegak hukum dan penyelenggara pemilu dalam merespons tindak pidana mahar politik dengan berbagai dimensinya?


Bisa hilang
Dalam banyak hal, tindak pidana yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu akan hilang (menguap) dengan sendirinya ketika pemilu berakhir. Padahal, tindak pidana mahar politik sebenarnya justru tidak ada batas waktu.

Kenyataannya, tindak pidana mahar politik ini memiliki sanksi ganda. Tidak hanya berupa pidana penjara/denda kepada pemberi dan penerima, tetapi juga memuat sanksi administratif, yaitu bagi partai politik atau gabungan partai politik yang terbukti menerima mahar politik.

Sanksi tersebut berupa larangan untuk mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama (Pasal 47 Ayat 2). Bahkan, penetapan pasangan calon, calon terpilih, atau bahkan telah menjabat sebagai kepala daerah dapat dibatalkan (Pasal 47 Ayat 5).

Jika mengikuti perkembangan yang sedang terjadi saat ini, baik penegak hukum maupun penyelenggara pemilu, sepertinya kesulitan untuk mengusut kasus ini dan cenderung menunggu pengakuan serta bukti-bukti yang diberikan pihak lain, apalagi bila pengakuan itu muncul dari pihak pemberi yang juga berpotensi dikenai pidana.


Sebagai tindak pidana baru, tantangan ini tentu harus dijawab dengan kesiapan yang mumpuni, baik bagi penyelenggara pemilu maupun penegak hukum.

Kesiapan ini tentu saja terkait dengan standar prosedur di internal lembaga masing-masing ataupun kemampuan aparat untuk menyelidiki dan menyidik tindak pidana mahar politik.

Jika berkaca pada pengalaman penegakan hukum pemilu, misalnya terkait tindak pidana politik uang untuk mempengaruhi hak pilih. Dalam banyak hal justru tidak berdampak signifikan terhadap perbaikan penyelenggaraan dan kualitas hasil pemilu.

Padahal, praktik politik uang telah menjadi keseharian dalam banyak pilkada dan itu terjadi di depan hidung penyelenggara pemilu dan penegak hukum.


Kesiapan penegak hukum
Mungkin saja penegak hukum dan penyelenggara pemilu memang tidak cukup punya kemampuan untuk menangani tindak pidana politik uang yang begitu masif. Belum lagi soal keterbatasan waktu untuk menyelesaikan dan menuntaskan kasus tersebut.

Bahkan, dalam beberapa kasus politik uang, kenyataannya justru tidak berproses dalam ranah hukum pidana, tetapi justru dibuktikan dalam proses sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

Maka, bukan tidak mungkin tindak pidana mahar politik ini akan bernasib sama dengan tindak pidana politik uang sebagai akibat dari lemahnya penegakan hukum pidana pemilu.


Mahar politik, imbalan, atau apa pun namanya, tidak bisa dipisahkan dari persoalan inti tentang politik biaya tinggi. Upaya untuk menekan biaya politik melalui instrumen pidana sebaiknya memang dijadikan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium).

Berbagai instrumen memang mulai dimunculkan, mulai dari menambah anggaran bantuan keuangan bagi partai politik, membatasi jumlah sumbangan politik, membatasi belanja kampanye, hingga kebijakan untuk subsidi dana kampanye dari anggaran negara. Akan tetapi, sekali lagi semua hal itu belum cukup ampuh untuk menekan biaya politik yang begitu tinggi.

Saya merasa bahwa pasal pemidanaan terhadap perkara mahar politik hanyalah baru sekadar menambah satu pasal pidana di dalam undang-undang. Sama sekali belum menyelesaikan problem korupsi politik sebagai akibat langsung dari proses penyelenggaraan pemilu biaya tinggi yang bersifat koruptif.

Reza Syawawi,
Peneliti Hukum dan Kebijakan Transparency International Indonesia
KOMPAS, 5 Februari 2018

Kasus mahar politik La Nyalla Matalitti dan Prabowo Subianto, adalah bukti bahwa dalam politik memang tak ada teman yang abadi.

Multi Tafsir Mahar Politik

Awal mula ramainya perdebatan tentang mahar politik saat ini tidak lepas dari 'curhatan' La Nyalla Mattalitti yang mengaku dimintai uang untuk mendapatkan rekomendasi atau tiket maju sebagai bakal calon Gubernur Jawa Timur dari Partai Gerindra.

Menurut penuturan La Nyalla, ia dimintai uang supaya mendapatkan rekomendasi sebagai bakal calon Gubernur Jatim sebesar Rp 40 miliar.

Menanggapi persoalan tersebut, Politisi dan anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno, menyebutkan bahwa mahar politik yang diminta kepada bakal calon kepala daerah untuk bisa diusung oleh partai politik itu multi tafsir.

Beda definisi dan persepsi saja,” kata Hendrawan.

Di dunia wayang ada politikus Sengkuni dan politisi Batara Kresna.

Salah satu Ketua DPP PDI Perjuangan ini mengatakan bahwa mahar politik itu ada yang mengartikan sama dengan biaya politik (untuk biaya saksi dan sosialisasi), tapi ada juga yang mengartikan sebagai biaya politik plus fee untuk makelar politik.

Ada pula yang menafsirkan sebagai biaya politik ditambah fee, plus biaya pemenangan, jadi ruwet,” katanya.

Bahkan, persoalan yang dikemukakan mantan Ketua PSSI, La Nyalla Matalitti, kini sudah bergulir dan sedang diselidiki oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk ditelusuri benar atau tidaknya adanya “mahar” pada partai politik guna rekomendasi maju di Pilkada 2018 ini.

Laporan: Abdul Aziz Nurizun
Monitor.co.id, 14 Januari 2018

Saturday, January 27, 2018

Daoed Joesoef Bernalar hingga Akhir Hayat


Prof Dr Daoed Joesoef, 91 tahun (8 Agustus 1926-23 Januari 2018), pekerja keras, intelektual sejati, jujur, cendekiawan dan puritan. Pun seorang pelukis.

Menurut Bambang Setiawan, menantunya, perlu usaha keras untuk membujuknya agar mau dibawa ke rumah sakit. Daoed Joesoef masih memikirkan pekerjaan yang harus diselesaikan, dan bersemangat ketika diajak bicara tentang pekerjaan.

Di hari Minggu (21/1/2018) dan Senin pagi, sehari setelah masuk ICCU, ia "mengabsen" sejumlah nama, yang dirasanya "dekat", belum datang. Sri Sulastri, istrinya yang selalu dia banggakan; Damayanti, anak semata wayang; dan suaminya, Bambang; serta cucu-cucunya tidak diabsen. "Kami dianggap sudah seharusnya ada di sini," kata Bambang di RS Medistra, Senin siang.

Harry Tjan Silalahi dari CSIS, Selasa pagi, mengabarkan keluarga dan CSIS —lembaga think tank yang didirikan Daoed Joesoef bersama sejumlah tokoh lain, sampai sekarang Daoed Joesoef masih sebagai pembina— sudah pasrah. Bambang Setiawan mengiyakan, sambil menambahkan, dokter masih terus berjuang. Akhirnya, lima menit menjelang berakhirnya hari Selasa, pukul 23.55, intelektual pencari makna bernalar itu dipanggil Tuhan.


Buku terakhirnya, Rekam Jejak Anak Tiga Zaman, ditulisnya selama dua tahun, terbit Oktober 2017. Pada perayaan usia ke-90, tahun 2016, ia mengatakan zaman pertama —penjajahan Belanda— sudah selesai. Memastikan bahwa zaman kedua dan ketiga (penjajahan Jepang dan Kemerdekaan serta tiga subzaman (Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi), selesai sebelum dirinya genap berusia 92 tahun.

Benar. Tanggal 26 Oktober 2017, buku itu —boleh dikatakan masterpiece dari puluhan buku dan ratusan artikelnya— diluncurkan di Gedung Pakerti, Tanah Abang, Jakarta.

Buku Rekam Jejak mengisahkan jejak langkah, pemerian dan penegasan dua buku serupa yang ditulis sebelumnya: novel Emak yang terbit pertama tahun 2005 (diindonesiakan dengan judul Mama, terbit tahun 2015) dan Dia dan Aku: Memoar Pencari Kebenaran, terbit tahun 2006.

Emak merupakan persembahan dan pujian tentang emaknya, Djasiah Joesoef, perempuan sejati yang menuntunnya dari Kampung Darat sampai Sorbonne. Dia dan Aku, memoar pencarian makna dengan sejumlah tokoh, sebuah perdebatan akademis, bernalar, berlandaskan realitas di Indonesia, kunci kemajuan bangsa.


Dalam satu perjumpaan kami setelah peluncuran Rekam Jejak di rumahnya —satu dari puluhan perjumpaan di rumah sebelumnya— Daoed Joesoef mengatakan, "Saya merasa sudah mewariskan ajakan agar kita bisa bernalar jernih." Bernalar waras? "Bukan," tukasnya cepat.

Bergulirlah penjelasan dan pemerian mendalam tentang nalar dan naluri, tentang kondisi kebangsaan kita yang mengabaikan pencarian makna kehidupan berikut dengan rujukan-rujukan ilmiahnya, tentang tiga konsep pembangunan yang sudah disusunnya saat kuliah kandidat doktor di Universitas Sorbonne.

Pertama, pembangunan pendidikan yang dirasanya tidak jelas arahnya. Kedua, pembangunan ekonomi dan bukan pembangunan nasional. Ketiga, pembangunan pertahanan nasional yang seharusnya berbasis kelautan.


Tidak dengan "kepala kosong"
Oleh karena itu, ketika Daoed Joesoef ditunjuk sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan tahun 1978 —beliau menjabat hingga 1983— dia masuk jajaran anggota yang masuk kabinet tidak dengan "kepala kosong". Dia bawa konsep. Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional yang dibentuknya merupakan langkah pertama perbaikan praksis pendidikan. Disusul dengan sejumlah kebijakan untuk pendidikan dasar dan menengah, termasuk pendidikan kejuruan di tingkat menengah dan tinggi.

Dengan contoh kesederhanaan, kejujuran, dan kebiasaan hidup yang sehat, Daoed Joesoef membawa suasana baru di kantornya, tidak hanya di kantor pusat, tetapi juga di daerah-daerah. Kehadirannya seolah-olah menyentak. Konsep, pikiran, dan gagasannya menyadarkan orang tentang keharusan bernalar. Pikiran dan gagasan Daoed Joesoef merangsang orang untuk membuka mata pada ruang-ruang perbendaharaan intelektual yang memungkinkan menjadi lebih kaya secara spiritual.

Kekaguman pada filsafat rasionalisme Perancis, Rene Descartes (1596-1650) —negara yang dia banggakan— membawa Daoed Joesoef sebagai menteri yang menekankan kekuatan penalaran individual dalam akal budi anak didik. Harry Tjan Silalahi, rekan dan merasa sebagai pelunak "kekerasan hati" Daoed Joesoef, menggambarkan Daoed Joesoef sebagai sosok yang mencita-citakan anak didik sebagai individu yang kelak mampu berpikir mandiri, sumber kreativitas untuk dasar kemajuan bangsa.


Membangun komunitas ilmiah
Pencarian nalar dan naluri atau wisdom, membedakannya dengan rasio Barat yang sepenuhnya mengandalkan kemampuan otak (reason), ditunjukkan dengan kekagumannya pada patung Le Penseur (Pemikir) karya Rodin, simbol orang dewasa yang berpikir. The power of reason, kekuatan nalar, itulah yang dia cita-citakan terutama kepada mahasiswa calon pemikir.

Dengan penekanan pentingnya komunitas ilmiah yang menentukan kemajuan kehidupan manusiawi seperti tecermin dalam dunia pendidikan tinggi, Daoed Joesoef mengharapkan kampus dikembangkan sebagai komunitas ilmiah, berbeda dengan komunitas-komunitas lain.

Kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK), konsep yang mendapatkan reaksi keras dari kalangan mahasiswa, dia dasarkan atas konsep kampus sebagai masyarakat ilmiah dan gelanggang politik sebagai komunitas politik. Mahasiswa yang ingin berpolitik, berpolitiklah dalam konsep sebelum akhirnya terjun ke gelanggang komunitas politik atau manusia panggung.

Konsep NKK memang menghentikan demonstrasi-demonstrasi mahasiswa saat itu, seiring kemudian dengan represi kekuasaan Orde Baru.


Walaupun konsepnya mampu ikut meredam demonstrasi anti-Soeharto, Daoed Joesoef yang meninggalkan sejumlah kebijakan menerobos di bidang selain pendidikan dan kebudayaan, masa jabatannya dihentikan, tahun 1983. Padahal, di era penugasannya, sejumlah terobosan dilakukan. Hal itu, di antaranya, untuk pertama kalinya anggaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menduduki angka nominal tertinggi, lalu profesi guru dan kependidikan memperoleh perhatian  besar, dan kebijakan pendidikan mendapatkan arah yang jelas.

Sesudahnya Daoed Joesoef kembali aktif ke CSIS, mengutip Harry Tjan Silalahi, lembaga kegiatan nonprofit dengan Dr Daoed Joesoef sebagai "figur intelektual"-nya. Senyampang itu, dia terus bertekun dengan membaca dan menulis artikel, sampai terganggu kesehatannya sejak awal Desember 2017.


Tidak pernah lelah membaca dan menulis, hidup sehat, tidak merokok, terus berpikir, representasi pencarian atas kekuatan nalar manusia. Dikitari ratusan, mungkin ribuan buku di rumahnya yang hampir separuhnya jadi perpustakaan, ditingkahi ratusan murid SD Kupu-kupu dan SMP-SMA Garuda Cendekia —sekolah yang diampu oleh suami-istri anak menantunya, akhir Oktober yang lalu kami berjumpa.

Daoed Joesoef berujar, “Kegiatan di usia senja ini kujalani dengan menulis." Ecrire C'est Vivre, artinya “menulis itu kehidupan”, ungkapan bahasa yang selalu dia banggakan. Menulis adalah bagian integral pencarian makna dan terus mengajak orang untuk bernalar.

Pak Dr Daoed Joesoef, selamat jalan. Terima kasih atas persahabatan kita selama ini.

St Sularto
Wartawan Kompas 1977-2017
KOMPAS, 25 Januari 2018

Saturday, January 13, 2018

Kebesaran “Bung Besar”


Tidak seorang pun dalam peradaban modern ini bisa menimbulkan demikian banyak perasaan pro dan kontra seperti Soekarno. Aku dikutuk seperi bandit dan dipuja bagai dewa ….

Teks di atas ditulis Cindy Adams dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat (1984).

Penyambung lidah rakyat, pemimpin besar revolusi, waliyul amri, panglima tertinggi, dan lain sebagainya adalah beberapa gelar yang dinisbatkan untuk menggambarkan kebesaran Bung Besar. Bahkan, seorang penulis, Bernhard Dahm, menelusuri rujukan kultural Ratu Adil untuk melukiskan Soekarno di panggung politik ke-Indonesiaan.

Walaupun bukan satu-satunya penyebab revolusi Indonesia, tidak bisa ditampik bahwa Bung Karno memiliki peran besar menggerakkan mesin revolusi. Bersama Hatta, dengan mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia, memproklamasikan kemerdekaan. Setelah itu, secara politik Indonesia terlepas dari jerat kolonialisasi bangsa asing yang telah menjajah ratusan tahun.


Daulat pikiran
Salah satu kelebihan Bung Karno bukan sebatas kefasihan artikulasi politik, tetapi kesungguhannya melaksanakan pikiran-pikirannya yang disemai sejak belia. Gagasan yang mulai ditulis pada tahun 1911 dengan nama samaran Bima di penerbitan nasionalis “Oetoesan Hindia” hendak ditubuhkannya dalam negara yang “dimerdekakannya”.

Bung Karno hadir bukan hanya sebagai politikus, melainkan juga pemikir. Politik yang diyakininya bisa dirujukkan pada pergulatan pemikirannya. Atau sebaliknya, pemikirannya adalah hasil refleksi dari amal politiknya. Tak sekadar mengandalkan pukau orasi retorikanya yang mampu menghipnotis massa, tetapi juga kekuatan wacana yang memberi ruang bagi pembaca untuk merenungkannya. Politik dan kerjanya seperti darah dan daging yang menggarami sel-sel ke-Indonesiaan.


Soekarno muda (lahir 6 Juni 1902) telah memperlihatkan minat yang tinggi terhadap politik. Bukan hanya sejak kepindahannya ke Bandung, ketika masih bersekolah di Surabaya (masuk HBS, Hogere Burgerschool) pun sudah terlibat dalam organisasi Tri Koro Darmo yang pada tahun 1918 beralih nama menjadi Jong Java.

Di Bandung, warna ideologis dan langgam pemikiran Bung Karno semakin matang. Kalau di Surabaya pekat dengan homogenitas ke-Islaman (Syarikat Islam), di Semarang dominan alur marxisme, maka di Bandung nyaris semua ideologi berkembang. Dipengaruhi pula oleh perjumpaan intensifnya dengan tokoh-tokoh nasionalis, seperti Douwes Dekker, Ki Hajar Dewantara dan Tjipto Mangunkusumo.

Tanpa berlama-lama mengambil keputusan terjun total di dunia politik, alih-alih menerima tawaran menjadi asisten dosen di THS (Technische Hoogeschool), Bung Karno justru mendirikan kelompok Algemeene Studie Club (1926). Lewat klub diskusi ini, Bung Karno mengembangkan horison pemikiran sekaligus kaderisasi dan mempromosikan gagasan kebangsaannya secara gencar lewat pendekatan nonkooperasi dan pentingnya Indonesia merdeka secara utuh, secara penuh!


Manifesto  politiknya dituangkan dalam pamflet, “Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme” (selanjutnya menjadi Nasakom – Nasionalisme, Agama dan Komunisme), yang disebarluaskan dalam majalah Indonesia Moeda. Pamflet ini menggambarkan kecerdikan sekaligus juga keluasan cakrawala Bung Karno dalam meramu hasil bacaan dan kejeliannya melihat persoalan bangsanya. Bung Karno tidak ingin melihat ke-Islaman, nasionalisme, dan marxisme ditarik dalam garis dikotomik dan sengketa tak berujung yang pada akhirnya malah akan melemahkan perjuangan melawan kolonialis, kapitalis dan imperialis.

Sinkretisme adalah jalan yang ditempuh Bung Karno untuk mendamaikan ketiga aliran yang acap bentrok di lapangan itu. Di tangan Bung Karno ketiganya diakomodasi dan dijadikan alat perjuangan untuk menumbuhkan kesadaran baru melawan kolonialisme dan imperialisme.


Kepada kaum Muslimin, Bung Karno mengingatkan, “Kaum Muslim tidak boleh lupa bahwa kapitalisme, musuh marxisme itu, ialah musuh Islam pula. Sepanjang paham marxisme, meerwaarde, pada hakikatnya adalah riba dalam paham Islam …. Karena Islam tertindas, maka pemeluk Islam mesti nasionalis. Karena modal di Indonesia adalah modal asing, maka kaum Marxis yang berjuang melawan kapitalis haruslah pejuang nasionalis.

Bagi Soekarno “persatuan” menjadi kunci percepatan menuju kemerdekaan. “… Persatuanlah yang akan membawa kita ke arah terkabulnya impian kita, yakni Indonesia Merdeka!

Tampak jelas Soekarno menjadikan isu nasionalisme sebagai titik tengah (kalimatun sawaa) yang menyatukan semua kubu. Nasionalisme merupakan traject, titik persilangan yang mempertemukan semua kelompok. Nasionalisme adalah zat efektif yang meleburkan tidak saja gerakan politik dan keagamaan, tetapi juga nalar kebangsaan dan imajinasi kemerdekaan. “Buat saya cinta Tanah Air adalah cinta kepada umat manusia,” demikian kata Bung Karno mengutip Mahatma Gandhi.

Sejumlah metamorfose dari gagasan Marhaenisme Bung Karno.

Jalur partai
Bung Karno merasa tidak cukup mendirikan kelompok studi. Maka pada tanggal 4 Juli 1927, ia mendirikan Partai Nasional Indonesia. Partai digunakannya sebagai alat melipatgandakan gagasan agar semakin massif, sistemik dan semakin cepat sampai ke masyarakat. Programnya adalah “Mengusahakan Kemerdekaan Indonesia” dengan slogan penuh gelora, “Merdeka Sekarang Juga!”

Untuk mengantisipasi benturan dengan wadah-wadah perjuangan yang sudah ada, SI dan lain sebagainya, Bung karno mengajukan gagasan pembentukan PPPKI (Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia) yang menyatukan unsur PNI, SI, Budi Utomo, Serikat Sumatera, Pasundan, Kaum Betawi, dan kelompok berbasis kedaerahan lainnya.


Kiprah politik dan pemikiran yang radikal itu juga mengantarkan Bung Besar dan tokoh-tokoh PNI yang lain, dijebloskan ke Penjara Banceuy dengan pasal: merencanakan pemberontakan kepada pemerintah Belanda. Dan Soekarno (1930) justru menjadikan pengadilan —tampak dalam pleodoinya “Indonesia Menggugat”— sebagai mimbar untuk menyebarluaskan mimpi-mimpinya sekaligus memperkenalkan idiom baru yang lebih membumi “Marhaen(isme)” menggeser kata buruh yang dirasa terlalu dangkal dan sempit.

Radikalisme dan sikap nonkooperatifnya membuat Soekarno masuk-keluar bui. Pada 17 Februari 1934, ia dibuang ke Ende, Flores; Februari 1938, ia dipindahkan ke Bengkulu. Namun statusnya sebagai manusia buangan justru semakin menahbiskan dirinya sebagai sosok yang layak di garis terdepan dari seluruh manusia pergerakan.


Menemukan adabnya
Tentu saja menarasikan penggalan riwayat Bung Besar bukan sekadar untuk dikenang, bahwa di dalam tubuh bangsa ini ada banyak jiwa pahlawan yang seharusnya menyadarkan kita untuk tak henti bersyukur, berterima kasih, tetapi ada lagi nilai penting yang melampaui itu, yakni etos dan spirit kejuangan Bung Besar.

Bahwa politik tak sekadar mengejar kekuasaan, tetapi bagaimana agar kekuasaan itu dapat membawa faedah kepada khalayak. Kepada sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Takhta yang mendatangkan rasa gembira, bahagia dan sejahtera bagi semua. Ini juga barangkali makna dari nubuat ideologisnya bahwa “revolusi belum selesai”. Bahwa revolusi mental yang diusung Presiden Joko Widodo bukan hanya penting, melainkan jalan ruhaniyah yang dapat mempercepat bangsa ini menemukan adabnya. Tentu saja dengan segenap perjuangan dan kesabaran. Seutuhnya dan sepenuhnya sebagai manusia Indonesia yang merdeka!

Asep Salahudin,
Tenaga Ahli Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila;
Wakil Rektor IAILM Suryalaya Tasikmalaya
KOMPAS, 8 Januari 2018