Wednesday, November 9, 2016

Bung Jokowi, Jangan Terlambat!


Demo umat Islam yang dipimpin para ulama, zuama dan habaib Jakarta plus tokoh-tokoh dari berbagai kalangan (LSM, musisi, politisi, dll), pada 4 November lalu berlangsung damai. Memang ada kericuhan sekitar pukul 20.00 WIB, tetapi secara keseluruhan aksi itu berakhir damai. Alhamdulillah.

Saya berada di tengah massa pengunjuk rasa yang jumlahnya mungkin tiga kali lebih besar dari demo politik saat reformasi 20 Mei 1998 di halaman gedung DPR/MPR yang dijuluki sebagai people power Indonesia. Saya terharu melihat kehati-hatian para pemuda yang berdemo itu. Terlalu sering saya mendengar seruan para satgas: “Awas, jangan menginjak-injak rumput”, “Hei, hei, jangan menginjak tanaman,” juga seruan “Hati-hati, hati-hati, provokasi.”

Karena itu, di pengujung demo ketika terjadi pembakaran tiga mobil polisi, saya yakin, kejadian itu mustahil dilakukan demonstran. Mereka tulus dan tampak gembira sambil saling mengingatkan bahaya provokasi dari luar. Di samping pekikan takbir, lagu-lagu perjuangan juga terus diperdengarkan.

Umat Islam Indonesia tetap menjunjung tinggi Merah-Putih, tetap setia kepada NKRI.

Soal cinta mereka pada sang saka merah putih juga sangat mengesankan. Seorang Satgas bercerita pada saya, dia dan teman-temannya kecewa berat ketika pada 3 November sore mencari bendera merah putih ke Pasar Senen, ternyata sudah ludes. Bendera merah-putih dengan berbagai ukuran sudah diborong habis oleh para peserta demo.

Kita juga melihat bendera merah putih ukuran raksasa dibentangkan di atas kepala ribuan pendemo yang berkerumun di Bundaran BI (Bank Indonesia). Allahu Akbar !!! Kesetiaan pada agama dan cinta Tanah Air dari lautan manusia itu membuat banyak mata berkaca-kaca. Bahkan, banyak ibu-ibu yang mengusap air mata yang mengalir di pipi mereka.

Bung Jokowi, rasanya demo Aksi Damai 4 November lalu adalah demo terbesar yang pernah terjadi di persada Indonesia. Oleh karena itu, sekali-kali jangan Anda remehkan! Dari Maluku sampai Aceh, dari Medan sampai Malang, dari Solo sampai Makassar, dari semua kota besar dan mungkin semua kabupaten di Indonesia, masyarakat bergerak ikhlas dan spontan menuntut hal yang sama: Adili Ahok, penista Al-Quran dan penghina ulama, secepat mungkin.

Tokoh Reformasi 1998 dan mantan Ketua MPR-RI, Dr. Amien Rais pun turun gunung untuk ikut serta dalam Aksi Damai 4 November 2016.

Tidak mungkin ada seorang tokoh dengan kharisma sehebat apa pun, tidak ada koodinator lapangan (korlap) dengan biaya sebanyak apa pun, dan tidak ada kekuasaan yang berasal dari mana pun yang dapat menggerakkan jutaan anak bangsa dengan tuntutan yang sama.

Bung Jokowi, saya yakin Aksi Damai 4 November itu digerakkan para malaikat. Ramalan cuaca Badan Meteorologi mengatakan 4 November akan ada hujan lebat. Ternyata? Mendung merata melingkupi Jakarta sehingga demonstran ikut sejuk hatinya, di samping memang sudah diniatkan sejak awal harus menjadi demo sejuk dan damai.

Sesuai ramalan ilmiah BMKG, harusnya Jakarta mengalami hujan dan petir di Jumat siang. Namun tidak ada gerimis, tidak terlihat kilat petir dan halilintar, apalagi geluduk yang sering membarengi hujan lebat. Manusia boleh meramal, tapi takdir Allah yang berjalan.

Apakah ini sekedar fenomena alam yang kebetulan dan biasa saja? Wallahu a'lam.

Bung Jokowi, saya dapat sepenuhnya memahami, bila ratusan ribu (ada yang memperkirakan sekitar satu juta orang) peserta Aksi Damai 4 November itu sangat kecewa dengan Anda. Bukankah Anda Presiden mereka juga?

Mengapa Anda memilih menghindar dan pergi ke bandara melihat-lihat hal sepele yang bisa Anda tunda kapan saja? Mengapa Anda menggunakan teknik prokrastinasi (mengulur-ulur waktu), mengabaikan hal mendesak yang harus segera diatasi dan mengalihkan perhatian ke sasaran lain yang jelas dapat ditunda?

Ketika kita kaget saat demo tanggal 14 Oktober lalu di depan Balai Kota dan Kantor Bareskrim yang menghadirkan puluhan ribu orang, dengan tuntutan yang Anda tentu sudah mafhum, tiba-tiba Anda menggebu bicara pungli. Pungli! Teknik prokrastinasi itu ternyata kandas.

Mestinya Bung Jokowi tidak mengulangi teknik yang sama menghadapi demo Aksi Damai 4 November, yang menurut saya, sudah sampai ke tahapan unstoppable. Tidak mungkin lagi dapat dihentikan. Dengan memakai teknik apa pun, apakah dengan ancaman, hardikan, dengan iming-iming berbagai janji yang membius, yakinlah, semuanya akan kandas.


Namun Bung Jokowi, kita mengucap Alhamdulillah, setelah kita mendengar garansi Anda tentang kasus skandal Ahok yang Anda sampaikan di Istana pada dini hari 5 November. Sikap Anda yang tegas memang sudah ditunggu dalam sebulan terakhir ini.

Setelah Anda kabur menghindar, akhirnya Anda berjanji, “...bahwa proses hukum terhadap saudara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan dilakukan secara tegas, cepat, dan transparan.” Kemudian, Anda mengatakan sesuatu yang melegakan, “Biarkan aparat keamanan menyelesaikan proses penegakan hukum seadil-adilnya.” Dus, penegakan hukum atas skandal Ahok memang harus tegas, cepat, transparan, dan adil.

Bung Jokowi, satu hal penting harus saya ingatkan. Dalam kehidupan orang Jawa, harga diri keluarga dan harga diri menyangkut hak milik kita, wajib dilindungi. Guru bahasa Jawa saya di SMP Muhammadiyah Solo menyuruh murid-muridnya menghafal di luar kepala selusinan pepatah-petitih Jawa. Antara lain: “sadumuk bathuk sanyari bumi, pecahing dada, wutahing ludira, ditohi pati.

Karena Anda juga lahir dan besar di Solo, guru bahasa Jawa Anda tentu juga mengajarkan hal ini. Bila satu atau dua jari lelaki lain berani sembarangan memegang dahi istri kita (sadumuk bathuk), orang Jawa akan mengambil risiko dadanya terbelah dan darahnya tumpah, bahkan nyawa pun dipertaruhkan untuk melindungi kehormatan keluarga. Demikian juga bila sejengkal tanah miliknya (sanyari bumi) diserobot orang lain.

Para peserta demo Aksi Damai 411, berkumpul di Masjid Istiqlal untuk menjalankan Shalat Jumat.

Bung Jokowi, orang beriman menempatkan Allah, Rasul, dan Kitab Suci-Nya jauh di atas sadumuk bathuk, sanyari bumi tersebut. Al-Quran surat At-Taubah ayat 24 dengan jelas menerangkan, bila kaum beriman mencintai bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, keluarga dekat, harta kekayaan mereka, perniagaan yang ditakuti ruginya, sampai rumah yang disenanginya ternyata lebih besar dari cintanya pada Allah, Rasul-Nya, dan jihad di jalan-Nya, maka mereka dipersilakan menunggu keputusan (palu godam) dari Allah.

Bung Jokowi, lautan manusia yang berdemo di depan Istana 4 November lalu sedang mengekspresikan kecintaan puncaknya pada agama mereka. Kami bukannya tidak tahu kesulitan Anda menghadapi skandal Ahok itu. Ibarat menghadapi buah simalakama, mungkin tepat sebagai analogi posisi Anda menghadapi skandal Ahok. Memang sangat dilematis.

Bila Anda dorong proses hukum yang tegas, cepat, transparan dan adil, dan hasil logisnya Ahok terkena hukuman badan, maka sejumlah pemodal yang cukup digdaya yang mungkin telah banyak membiayai kampanye Anda sewaktu maju di Pilkada Jakarta dan kemudian Pilpres 2014, akan marah besar.

Karena itu, Anda jadi gamang. Ahok adalah kunci awal untuk melicinkan rencana besar mereka buat negara kita. Ini hipotesis saya.

Ratusan ribu umat Islam peserta demo Aksi Damai 411 nampak menyemut di sekitar Bundaran BI (Bank Indonesia), Jakarta.

Sebaliknya, bila Ahok lolos dari jeratan hukum karena praktik hukum di Indonesia yang sering masih bisa dibengkak-bengkokkan, sebagian rakyat (sebagian besar rakyat, saya yakin), akan membuat perhitungan dengan Anda. Dengan kata lain, people power yang dikhawatirkan banyak kalangan akan bisa menjadi kenyataan.

Akhirnya, Bung Jokowi, saya harap dalam situasi pelik ini sisa-sisa jiwa petarung Anda dapat muncul lagi. Anda dulu, sebagai Walikota Solo berani menentang keinginan pemodal besar yang ingin membangun mall di atas lahan bangunan kuno bekas pabrik es Saripetojo.

Alasan Anda tegas: keberadaan mall bisa menggerus rezeki rakyat kecil yang sudah puluhan tahun berdagang di sekitar lokasi. Malah bangunan pabrik es itu (didirikan pada 1888) layak dijadikan cagar budaya.

Dan jiwa petarung Anda muncul lagi setelah jadi Presiden. Anda tetap melaksanakan hukuman mati kepada 10 orang bandar narkoba, semuanya asing, kecuali satu. Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, Anda berprinsip sekalipun ada 1.000 negara lain dan 1.000 Sekjen PBB yang mengancam, hukuman mati akan tetap dilaksanakan. We were proud of you.

Presiden Jokowi tak mau menemui delegasi pimpinan demo Aksi Damai 411 dengan alasan sedang meninjau proyek di Bandara Soetta, Cengkareng. Baru pada dini hari beliau menyampaikan pidato singkat setelah terjadi sedikit kericuhan di depan Istana.

Ayo, Bung Jokowi, kali ini tunjukkan lagi jiwa petarung Anda. Jangan sampai muncul people power di Indonesia gara-gara seorang Ahok. Anda tahu, di Amerika Latin, di Timur Tengah dan di Asia tidak ada satupun kepala negara yang dapat mengalahkan people power rakyatnya. Kita sudah dua kali menyaksikan itu di Indonesia. Pada 1966 dan 1998.

Saya yakin Anda bisa. Dengarkan baik-baik masukan dari berbagai kalangan, jangan hanya mendengarkan orang-orang di sekeliling Anda yang pasti bermental ABS (Asal Bapak Senang). Seorang pemimpin runtuh biasanya karena masukan picik dari orang-orang sekeliling sang pemimpin. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang berpikir jangka pendek dan telah kehilangan wawasan jangka panjang, sehingga buta, tuli, serta pekok terhadap kepentingan nasional bangsanya.

Bung Jokowi, hari sudah menjelang pagi. Bangun, bangun, bangun ...!!!

Amien Rais,
Tokoh Reformasi 1998 dan Mantan Ketua MPR
REPUBLIKA, 8 November 2016

Sunday, October 16, 2016

Tohokan yang Menjerat


Saat ini di lima gelanggang remaja di wilayah DKI Jakarta tengah berlangsung babak penyisihan Festival Teater Jakarta untuk yang ke-44 (tahun). Hampir setengah abad. Sebuah prestasi yang cukup fenomenal.

Setidaknya ia telah berperan penting dalam memelihara semangat berteater anak muda, yang jatuh bangun dan didera “kemiskinan” sepanjang usianya, serta membina calon penonton teater, dari kalangan remaja (sekolah menengah) hingga mahasiswa. Walau usia panjang dan matang itu tidak setara dengan mutu pertunjukan dan teaterawannya yang saya kira bergeming teguh, tak ada kemajuan berarti, bahkan dibandingkan pendahulunya di era 1970 dan 1980-an, jika tidak bisa dibilang stagnan, bahkan mundur. Tentu saja, semua ada penyebabnya, yang ternyata lebih banyak bersifat eksternal ketimbang internal dunia teater itu sendiri.

Seperti yang terjadi saat ini, festival yang diselenggarakan teaterawan muda itu, dengan bantuan dana dari (Suku) Dinas Pariwisata DKI, ternyata harus membayar sewa gedung (pemerintah) yang mereka gunakan dengan tarif per lima jam. Agak ajaib, untuk kegiatan pembinaan seni anak muda, uang pemerintah (negara/rakyat) digunakan untuk membayar fasilitas pemerintah (negara/rakyat). Bukan sekadar jeruk makan jeruk, kenyataan ini menunjukkan cara berpikir yang lumayan kacau.


Belum lagi ditambah fakta, para juri mendapat bayaran (honor) e-budgeting, menurut istilah mereka, tetapi dalam pengertian sesungguhnya, yakni dibayar via transfer bank sebulan-dua, bahkan empat bulan kemudian. Dalam kasus lain, saya dan teman-teman seniman Jakarta pernah melakukan protes keras beberapa hari di panggung terbuka di depan gerbang Taman Ismail Marzuki (TIM) ketika gubernur mengeluarkan kebijakan mengganti semua aparatus kerja pusat kesenian historis itu dengan birokrat mentah pengalaman. Kebijakan itu berlanjut dengan menerapkan tarif semua fasilitas (negara) yang ada di dalamnya, bahkan untuk tiap lembar pamflet, poster, dan baliho yang dipasang di kawasan budaya itu.

Maka, sekali lagi kita diperlihatkan bukti bagaimana pemerintah negeri ini (di semua levelnya) begitu naif dalam soal makna hingga peran dan fungsi kesenian, serta kebudayaan dalam arti umumnya. Terlebih mengenai keragaman sifat, bentuk, hingga manfaat produknya, dinamika, dan proses yang terjadi di dalamnya, apalagi relasi sosial yang terjadi di antara para pelakunya.


Itulah yang menyebabkan antara lain kekacauan atau kerancuan legitimatif saat pemerintah, di tingkat kementerian hingga pusat negara, memberikan penghargaan kepada pelaku atau produsen seni dan budaya. Seperti penghargaan yang diberikan kepada 50 lebih insan dan institusi budaya, beberapa hari lalu (Jumat, 23/9/2016), yang memunculkan kontroversi di arus bawah tentang kualitas, kapasitas, dan peran tokoh budaya yang terpilih. Mekanisme, kriterium atau dasar-dasar pemilihan, serta bagaimana reputasi dan integritas dari para anggota dewan pemilihnya.

Seorang dramawan senior pernah mengeluh kepada saya karena penghargaan negara kepadanya sekadar berupa piagam dan uang Rp 10 juta (yang mungkin tak hingga sebulan menguap dalam kebutuhan konsumtif metropolitan). Saya sendiri pernah menerima penghargaan serupa, berupa sebuah pin sejenis pin anggota Korpri dan selembar piagam hasil cetakan sederhana dibalut pigura berwarna perak, berharga di bawah Rp 100.000 perak.

Seniman, kesenian, dan kebudayaan ternyata masih sekadar mainan murahan, sebagian lagi menjadi mimpi buruk bagi pemerintah, di pusat ataupun daerah.


Kebijakan menyedihkan
Saya menyaksikan sendiri bagaimana kondisi taman budaya di sejumlah kota provinsi yang menyedihkan, dari fasilitas fisik hingga program-program yang mengisinya. Di Medan, selain disengketakan pemerintah kotanya (diisukan akan dijual kepada pihak swasta untuk dijadikan kompleks komersial), gedung pertunjukan utamanya selalu digenangi air hingga sebatas paha manusia dewasa saat hujan lebat. Tempat itu kini lebih sering disebut “taman buaya” kata pekerja seni-budaya setempat.

Yang jelas, di salah satu ibu kota besar (kelima di Indonesia), dana negara yang diberikan kepada dewan kesenian setempat hanya di kisaran Rp 75 juta per tahun, yang bahkan tidak cukup untuk membiayai satu pertunjukan modern. Di ibu kota kedua terbesar negeri ini pun, hanya memiliki satu gedung pertunjukan yang penggunaannya harus berebut dengan acara-acara non-artistik dan non-kultural.


DKI Jakarta, sebagai Ibu Kota, pusat pemerintahan, bisnis, dan acuan artistik dan budaya bagi wilayah-wilayah lain negeri ini, bahkan di seantero region Asia Tenggara, menampilkan wajah yang sama menyedihkan, apabila tak bisa disebut mengerikan. Mengerikan karena kondisi buruk di atas diciptakan dengan sengaja oleh para penguasanya, yang banyak dielu, dibanggakan, juga dibela oleh rakyat kebanyakan. Baik gubernur maupun wakil gubernur petahana, hingga deputinya yang mengurus kebudayaan pun kini dicalonkan empat partai sebagai bakal pemimpin daerah sangat istimewa ini.

Istimewa karena dengan APBD-nya yang lebih dari Rp 60 triliun setahun, fasilitas seni budayanya, misalnya kondisi auditorium di Gelanggang Remaja Bulungan, Jakarta Selatan, bocor tak henti di dalam ruang pertunjukan, tanpa pernah ada perbaikan berarti. Istimewa karena Pusat Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki (PKJ-TIM), yang begitu istimewa sejarah dan perannya, dianggap sang gubernur tidak memiliki cukup kemampuan untuk dikelola para senimannya. Sebagai warga baru Jakarta mungkin dia tidak mengerti bagaimana sejarah setengah abad PKJ-TIM telah melahirkan tokoh, budayawan, seniman penuh reputasi (bahkan di tingkat internasional), lewat kepengurusan seniman-seniman yang katanya embisil dalam manajemen itu.

Kebijakan baru gubernur beserta aturan yang diturunkannya saat ini bukan hanya menciptakan hambatan dan kesulitan yang kian sulit diatasi para seniman, justru kini menjadi ajang arisan kelompok-kelompok amatir dan non-artistik yang punya kemampuan finansial untuk menyewa fasilitasnya. Tak ada lagi dukungan, apalagi bantuan, seperti yang dahulu saya, misalnya, selalu menerima dana bantuan (baik dari manajemen PKJ-TIM lama, Dewan Kesenian, maupun Yayasan Kesenian Jakarta) dalam jumlah cukup signifikan untuk memproduksi sebuah pertunjukan. Sekarang harus bayar, bayar, dan bayar demi PAD. Orang kaya bernama Jakarta itu ternyata masih mengeruk uang dari kemiskinan seni(man).


Tohok dan jerat itu
Jakarta sudah kaya, tidak butuh uang seniman!” Kalimat keras itu diucapkan Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat, di panggung aksi demo kami tahun lalu, di depan banyak seniman, wartawan, tokoh-tokoh publik yang diundang, dan masyarakat umum. Bahkan, di hadapan publik yang sama, sang petahana menyetujui belasan tuntutan tertulis dari kami kepada Pemprov DKI.

Sang cawagub usungan PDI-P saat ini itu pun menorehkan tanda tangan persetujuannya di atas kertas tuntutan seniman tersebut, beralas punggung yang penulis sendiri sodorkan. Lalu, di sisi mikrofon panggung, kami berpelukan dan melirihkan di telinga masing-masing, “Kita adalah saudara”. Lirih di bibir, tetapi lantang di pengeras suara.

Namun, apa yang terjadi kemudian, hingga detik ini? Semua seniman, bahkan banyak pihak mafhum, kondisi kebudayaan bukannya justru meningkat dan hangat, malah kian suram dan mengimpit seperti tergambar dalam paparan di atas. Masyarakat seni budaya Jakarta telah terjerat janji Wagub Djarot, dan sebagai pihak —yang memang selalu lemah— mereka (para seniman) tak berdaya, bahkan sekadar untuk menuntut kembali.

Berkali-kali masyarakat seni-budaya Jakarta, termasuk melalui Deputi Gubernur Sylviana Murni, mengajukan usulan untuk melakukan dialog langsung dengan pemimpin tertinggi DKI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, untuk memberi masukan, bekerja sama membangun Jakarta sebagai kota budaya, kota acuan artistik Indonesia dan ASEAN. Namun, hingga hari ini tidak kesampaian. Sang deputi yang paling kerap diminta mewakili, tentu saja, memberi banyak janji. Namun, janji itu gagal dan tinggal menjadi mimpi.


Saya tidak tahu apakah sang gubernur pernah menjumpai seniman dalam kesempatan-kesempatan lain, entah karena hubungan pribadi, interes pribadi, atau untuk kebutuhan kampanye. Namun, yang jelas, saya lihat dan rasakan sebagai pekerja seni-budaya asli Jakarta selama lebih dari 40 tahun, kesenian dan kebudayaan di Ibu Kota bukan hanya dipojokkan, dimanipulasi, demi kepentingan politik sempit, terhina, bahkan ditohok keras oleh ketakpedulian dan ketakpahaman gubernurnya sendiri.

Dalam Pilkada DKI mendatang, mungkin duo Ahok-Djarot akan memenangi pemilihan dengan mudah, begitu perkiraan banyak orang, termasuk saya. Petahana itu boleh jadi keras pendirian dan kasar retorikanya, tapi lebih mulia dari itu semua, ia memiliki satu kualitas utama: jujur. Satu nilai universal yang mendasari moralitas, yang begitu langka di kalangan elite kita belakangan ini. Nilai yang jauh lebih penting ketimbang wajah ramah, halus, santun tetapi menyembunyikan kemunafikan, kebohongan dan ambisi yang jauh lebih keras, kasar, bahkan manipulatif dan koruptif.

Namun, apakah lalu Jakarta harus menerima nasib sebagai kota budaya yang remuk dan terpuruk, setengah abad setelah Soeharto mengambil alih kekuasaan, dan puluhan tahun lagi saat —sesuai prediksi hingga ramalan— gubernur petahana menjadi penguasa utama negeri, entah sebagai presiden atau wakilnya? Saya harus tegas menyatakan: tidak boleh dan tidak bisa! Mari kita sama membuktikannya.

Radhar Panca Dahana,
Budayawan
KOMPAS, 29 September 2016

Monday, September 26, 2016

Jangan ikuti Cak Nun, jangan .…


Ini bukan kampanye rokok. Saya tidak akan menganjurkan Anda sekalian untuk merokok. Saya bahkan tidak meminta Anda menjadi pengikut saya. Saya tidak perlu dan tidak mau diikuti, karena saya hanya pengikut Nur Muhammad saw.

Sejak menulis tentang Cak Nun dan Kiai Kanjeng, April silam, beberapa kawan mengirimkan pertanyaan lewat email, inbox di Facebook, dan SMS kepada saya. Poin pertanyaannya hampir sama: “Mengapa saya [tiba-tiba] menulis tentang Cak Nun? Berkali-kali, dan untuk kepentingan apa?” Semua pertanyaan itu tidak saya jawab, karena saya bermaksud menjelaskannya lewat tulisan. Tulisan yang sedang Anda baca ini.

Saya mengikuti Cak Nun dan Kiai Kanjeng sebab diongkosi seorang kawan, dan perkara ini sebetulnya sudah saya jelaskan di tulisan pertama saya [lihat: Dan para petani tembakau itu memeluk Cak Nun]. Dia tahu saya tidak punya penghasilan tetap, dan tampaknya berusaha untuk menyenangkan saya, membantu agar saya bertahan hidup. Soal apakah dia punya kepentingan atau tidak, tentu hanya dia yang tahu. Andaipun punya kepentingan, yang saya tahu kemudian, kawan saya itu merencanakan penulisan sebuah buku tentang Cak Nun, dan meminta saya untuk menuliskannya.

Tentu saya senang. Bagi saya, rencana penulisan buku tentang Cak Nun adalah sebuah niat baik, dan saya tidak pernah mampu menolak niat baik, setidaknya saya berusaha untuk tidak bersangka-sangka. Reportase tentang pengajian Cak Nun yang saya tulis beberapa kali, hanya sebagai bagian dari buku yang direncanakan oleh kawan saya itu.


Dia, seperti halnya saya, juga sedang mengalami proses kebatinan yang luar biasa. Mungkin karena faktor umur meski usianya jauh lebih muda dari usia saya. Pada suatu subuh, dia misalnya pernah mengutarakan pada saya, ingin hapal Al-Quran. Dia juga beberapa kali hadir di acara pengajian Cak Nun di Yogyakarta dan di beberapa kota lainnya. Beberapa kali, dia juga bercerita tentang perjalanan hidupnya yang penuh warna. Ditikam pengkhianatan, dibanting oleh kemunafikan, diterkam kerakusan. Dia berdiri tegar, sebab dia yakin, yang dilakukannya, sejauh ini, tidak dilandasi niat buruk, dan dia memang banyak membantu sahabat-sahabatnya, termasuk saya.

Lalu, setiap kali saya menyampaikan terima kasih kepadanya karena telah banyak membantu saya, termasuk menghibur saya dengan memperjalankan ke beberapa kota dan memberi kesempatan untuk menulis sebuah buku tentang Cak Nun, dia biasanya hanya [akan] selalu menjawab pendek: “Bagi-bagi rezeki Cak,” atau “Bantu apa Cak?

Saya tahu, Allah bertanggungjawab terhadap semua ciptaannya termasuk dalam soal rezeki saya, tapi setiap kali kawan saya mengatakan hal itu, saya selalu membisu. Tak mampu mengucapkan apa pun, karena saya tahu, kami bahkan baru saling mengenal lalu berkawan sejak empat tahun silam, dan sejak itu dia banyak memperhatikan saya dan keluarga saya. Tak pernah saya merasa dia berharap, apalagi meminta saya untuk membalas budi baiknya.

Maka sejak April itu, saya mengikuti Cak Nun. Dimulai dari Temanggung, lalu ke Semarang, Kudus, Surabaya, dan ke Jakarta, di Taman Ismail Marzuki. Tentu banyak pengalaman dan pelajaran hidup yang saya ambil dari mengikuti Cak Nun di lima kota itu, terutama untuk belajar selalu berdamai dengan banyak tuduhan. Belajar menjadi manusia yang berdaulat. Dan sewaktu muncul di TIM, Jumat malam sepekan yang lalu, penjelasan Cak Nun mengagetkan saya. “Saya dan Kiai Kanjeng tidak pernah mengemis. Mengaju-ajukan proposal agar kami dibiayai. Pementasan kami tidak ada sponsor.


Saya tidak tahu apakah Cak Nun marah atau tidak, meski saya juga tahu, dia pantas marah. Lima hari sebelumnya, sewaktu akan tampil di Kampus B Universitas Airlangga Surabaya karena diundang BEM Fisip di sana dan komunitas BangbangWetan, saya tahu ada tuduhan: Cak Nun dan Kiai Kanjeng membela industri rokok. Tuduhan itu  ditulis secara pengecut oleh satu akun anonim, yang menggunakan nama samaran dan menyembunyikan identitas. Disebarkan ke banyak akun di media sosial, dan tampak berusaha agar BEM Fisip Unair menggagalkan pentas Cak Nun dan Kiai Kanjeng di Unair.

Saya tidak mengerti ada orang semacam itu, yang tahan dengan semangat membenci tapi ketakutan untuk menampakkan diri. Orang-orang yang menurut Cak Nun hanya berani bersuara di belakang dan menebarkan fitnah lewat media sosial tapi terlalu pengecut berhadapan muka. Dan penulis anonim itu, tampaknya adalah orang yang bersemangat mengkampanyekan anti-rokok, untuk tidak disebut sebagai orang atau kelompok yang sebetulnya menerima dana kampanye anti-rokok.

Mereka karena itu harus berkampanye terus-menerus agar dana yang diterimanya bisa terpakai untuk menolak ide lain tentang semua yang dianggap berlawanan dengan antirokok, bahkan jika itu hanya berupa semangat kepada petani tembakau seperti yang dilakukan Cak Nun di Temanggung. Dan itu sah-sah saja karena banyak cara orang mencari makan.

Masalahnya: apakah karena membela petani tembakau di Temanggung misalnya, Cak Nun lalu dianggap membela industri rokok? Apa karena itu semua, Cak Nun dianggap mengkampanyekan rokok dan menyarankan orang merokok? Apa karena itu semua, pementasan Cak Nun dan Kiai Kanjeng dituding dibiayai oleh industri rokok?


Kalau boleh menduga, tuduhan  dari orang-orang semacam itu pada Cak Nun, dipicu antara lain oleh tulisan saya tentang Cak Nun di Temanggung. Tentang Cak Nun yang waktu itu berusaha membangkitkan harapan dan kekuatan petani-petani tembakau di sana. Mereka merasa terusik. Mungkin juga merasa terancam sebab Cak Nun membela petani tembakau.

Sebelum saya mengikuti Cak Nun dan menulis tentang kehadirannya di tengah petani-petani tembakau di Temanggung yang cemas dan bersedih, beberapa kali saya menyimak rekaman pengajian, ceramah, orasi Cak Nun yang bisa diakses dari Youtube. Beberapa kali dia menyinggung masalah rokok karena dia adalah perokok. Tapi sejauh yang bisa saya tangkap dari penjelasan Cak Nun di beberapa tayangan video, konteksnya adalah, dia merasa aneh karena bahkan untuk meminta sekadar hak boleh merokok, di negara ini, sekarang dipersoalkan, dipersulit. Dan Cak Nun menyampaikan semua itu dengan gayanya yang selalu penuh guyonan ala Jawa Timuran.

Di sebuah video yang direkam ketika diundang berbicara di rumah Anas Urbaningrum dua tahun lalu misalnya, Cak Nun bilang, tidak mau ikut pergerakan baru kalau dilarang merokok. Dia menyampaikan hal itu dengan mimik wajah dan senyuman khas. Seperti meledek. Tamu undangan yang mendengarkan ucapannya ikut tertawa.

Di sebuah video lain, yang tampaknya direkam bertahun-tahun sebelumnya, Cak Nun mengatakan, ketika semua hak sebagai warga negara telah diambil, dia hanya minta hak untuk merokok. “Aku minta hak untuk merokok ini saja loh Rek, masak tak boleh?” Berkali-kali pula dia menyatakan, dirinya tak berani mengharam-haramkan sesuatu yang diciptakan Allah.

Allah serius menciptakan tembakau, masak saya berani mengharam-haramkan? Nanti kalau Allah bertanya, ‘Lho Nun, Aku ini serius menciptakan tembakau, kok kamu haram-haramkan padahal Aku tidak mengharamkannya? Kamu bisa menciptakan tembakau?’ Wah bisa repot saya.” Dan kata-kata semacam itu, kata-kata penuh candaan, diulangi Cak Nun di TIM.


Saya tahu Cak Nun merokok. Perokok berat. Begitu juga saya, tapi dia tidak pernah mengkampanyekan agar orang membeli rokok atau menyarankan orang untuk merokok. Dia hanya meminta, agar tidak ekstrem menolak atau menerima sesuatu, termasuk dalam soal rokok. Misalnya orang yang merokok, tidak anti pada yang tidak merokok. Orang yang tidak merokok, tidak anti pada orang yang merokok. Kepada perokok pun, Cak Nun mengingatkan agar tahu, kapan bisa merokok, kapan harus tidak merokok. Dan permintaannya itu, boleh dipenuhi dan silakan ditolak.

[Acara Kiai Kanjeng] ini bukan kampanye rokok. Saya tidak akan menganjurkan Anda sekalian untuk merokok. Saya bahkan tidak meminta Anda menjadi pengikut saya. Saya tidak perlu dan tidak mau diikuti, karena saya hanya pengikut Nur Muhammad saw.

Cak Nun lalu memberi perumpamaan soal jilbab. Perempuan yang mengenakan jilbab bukan berarti anti dengan perempuan yang tidak berjilbab. Perempuan yang tidak berjilbab, bukan berarti anti terhadap yang berjilbab. Bahwa kemudian, jilbab menjadi industri dan membuat persaingan antara pembuat jilbab, itu bukan urusan orang yang mengenakan jilbab dan yang tidak mengenakan jilbab. “Semua orang berdaulat atas dirinya.

Selama berkunjung ke lima kota, saya tahu, tema pengajian Cak Nun adalah tentang kedaulatan. Sinau kedaulatan atau belajar tentang kedaulatan. Itulah yang menurut saya, tampaknya yang juga dicurigai oleh beberapa orang yang aktif mengkampanyekan anti-rokok. Cak Nun dianggap seolah-olah mengkampanyekan rokok. Acara Kiai Kanjeng dituduh disponsori perusahaan rokok.

Mereka tidak tahu, Cak Nun dan Kiai Kanjeng sudah ribuan kali pentas di banyak tempat, di berbagai kota. Diundang oleh banyak orang. Dari Yogyakarta hingga Korea. Dari Surabaya hingga Maroko. Dan semua pementasannya terutama di Indonesia, adalah pementasan rutin yang dibiayai oleh orang-orang yang mencintainya. Orang-orang yang ingin mendengarkan lelucon-leluconnya. Orang-orang yang mau belajar keluar dari batas-batas kepura-puraan. Orang-orang yang ingin terhibur setelah hidup mereka disuguhi banyak kemunafikan.


Di berbagai kota, karena itu muncul komunitas-komunitas. Di Jakarta ada Kenduri Cinta, Macopat Syafaat ada di Yogyakarkarta, Gambang Syafaat di Semarang, Padhang mBulan di Jombang, Bangbang Wetan di Surabaya, Paparandang Ate Mandar di Makassar, Maiyah Baradah di Sidoarjo, Obor Ilahi di Malang. Ada juga beberapa komunitas di Hong Kong, di Bali, dan di Papua. Komunitas-komunitas yang terbentuk karena orang-orang yang merindukan Cak Nun, yang jumlah orangnya di setiap komunitas bisa mencapai ribuan. Mereka orang-orang kecil. Buruh pabrik, penjual kopi, tukang becak, para preman, pedagang sendal dan kopiah, TKI, dan sebagainya.

Tujuh belas tahun yang lalu, sewaktu Jakarta dibakar kerusuhan dan banyak orang ketakutan, Cak Nun dan Kiai Kanjeng bahkan berkeliling ke pelosok-pelosok Jakarta yang sempit dan bau, semata berusaha memberi ketenangan dan kesabaran dengan membaca shalawat beramai-ramai. Dan semua itu, tidak pernah disorot oleh media. Cak Nun dan Kiai Kanjeng dianggap sampah, dan Cak Nun memang selalu menempatkan dirinya sebagai tempat sampah. Tempat orang membuang keluhan. Melemparkan kemarahan. Meletakkan kesedihan. Mengais harapan.

Lalu, Jumat malam sepekan yang silam, di lapangan parkir di dekat dua pintu masuk ke areal TIM itu, Cak Nun menurut saya, memang perlu menjelaskan posisinya dan Kiai Kanjeng, karena tuduhan dan kecurigaan dari orang-orang pengecut [yang sebetulnya merekalah yang menerima dana kampanye anti-rokok dari donor di luar negeri], sungguh keterlaluan. Barangkali karena itu pula, Cak Nun mempersilakan Mohammad Sobary, budayawan, peneliti LIPI, eks pemimpin redaksi kantor berita Antara, ikut berbicara soal rokok dan tembakau.

Ketika pemerintah menyiapkan rancangan peraturan tembakau, 12 April 2012, 10 ribu petani tembakau di Temanggung merokok kretek bersama. Mereka berdaulat. Merokok kretek menjadi bahasa perlawanan. Memperotes rancangan itu agar tidak menjadi peraturan. Melawan negara yang tidak berdaulat.

Mas Sobary berhak mengutarakan itu semua karena dia adalah penasehat APTI, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia. Tentu dia berkepentingan membela petani tembakau, meski pembelaannya terhadap petani tembakau tidak senorak kampanye para demagog anti-rokok. Mas Sobary menulis buku. Menyelenggarakan diskusi imiah.


Saya tahu kampanye global antitembakau bertujuan untuk mengambil tembakau Indonesia. Dan saya tahu pula, sudah ada penelitian, sembilan manfaat tembakau bagi kesehatan.

Saya tahu, Mas Sobary sebelumnya tidak merokok. Dia merokok beberapa bulan kemudian, setelah rombongan petani tembakau, menemuinya, memintanya ikut membela mereka di tengah kepungan tuduhan dan ancaman, beberapa tahun yang lalu. Rokok yang dia isap pun bukan buatan pabrik rokok, melainkan devine cigarette, kretek yang dikenalkan kali pertama dan diusahakan mandiri oleh Dr Gretha Zahar, yang kemudian didukung oleh Prof Sutiman Bambang Sumitro, guru besar di Universitas Brawijaya Malang, sebagai metode alternatif pengobatan.

Saya mengambil napas dalam-dalam mendengar ucapan Mas Sobary tentang nasib petani tembakau yang hendak dipinggirkan, yang saya rasakan penuh kemarahan. Malam itu, saya datang ke TIM dalam keadaan payah. Baru dua hari sebelumnya saya mengalami kecelakaan. Beberapa bagian tubuh saya masih berdarah. Dagu penuh jahitan. Tubuh saya ringsek.

Saya memaksa hadir di acara Cak Nun, karena saya harus menyelesaikan tugas saya: mencatat untuk bahan penulisan buku tentang Cak Nun. Lalu ketika Mas Sobary menguraikan betapa bangsatnya negara ini terhadap petani tembakau, saya berusaha menarik napas panjang. Berupaya menyadarkan diri.

Bernapas Rusdi, bernapaslah. Saya terus mengajak diri saya berdialog.


Malam sudah begitu larut. Sudah melampaui jam dua dinihari. Perih di dagu karena bengkak sehabis dijahit tak begitu saya pedulikan, tapi dada saya seperti ditekan-tekan. Entah oleh apa. Sesak.

Saya teringat kerabat bapak di Sumenep Madura yang menanam tembakau. Ingat kawan-kawan saya di Besuki, yang sejak dari kakek moyangnya menanam tembakau. Ingat sahabat saya yang memberdayakan para petani tembakau di Jember. Ingat para petani tembakau di Temanggung, yang memeluk dan merubuhkan diri pada Cak Nun, minta dibela.

Ya Allah, apa sebetulnya dosa para petani itu? Kenapa orang-orang hebat itu yang harus menentukan, apa yang boleh dan tidak boleh ditanam oleh petani tembakau? Kenapa orang-orang besar itu yang harus mendikte, jumlah dan jenis tembakau yang bisa ditanam? Apa yang telah diberikan oleh orang-orang pintar yang mengatur dan membuat undang-undang itu, kepada para petani tembakau selain hanya menganggap para petani itu sebagai orang-orang yang dituduh penanam benih penyakit?


Cak Nun mengakhiri Kenduri Cintanya di TIM menjelang subuh, dan itu adalah acara terlama dari pentas Cak Nun dan Kiai Kanjeng yang saya ikuti di lima kota. Ketika berdoa, suaranya terdengar menahan isak. Seribuan orang yang hadir di sana, barangkali juga ikut sesenggukan.

Ya Allah mudahkanlah mereka yang sedang kesusahan. Gembirakanlah mereka yang sedang kesedihan. Sembuhkanlah mereka yang sedang kesakitan. Lunaskanlah mereka yang terbelit utang. Jangan jadikan Indonesia mengemis dan merengek-rengek .…

Begitulah Cak Nun. Selama mengikutinya di lima kota, saya mengenalnya sebagai apa saja. Budayawan, intelektual, kiai, dan mungkin tempat sampah, seperti yang selalu dia sampaikan, dan saya banyak belajar dari tempat “sampah” itu. Belajar berdaulat terutama untuk menjadi diri sendiri. Menjadi manusia apa adanya. Manusia yang tidak berpura-pura. Manusia yang menolak hidupnya ditentukan dan didikte oleh orang lain.

Rusdi Mathari
https://rusdimathari.com/2015/05/16/jangan-ikuti-cak-nun-jangan/