Sunday, April 9, 2017

Bernegara, Beragama, dan Berpolitik


Jika ditanyakan, bagaimana hubungan antara agama dan politik di negara kita, secara iseng orang bisa menjawab bahwa hubungannya baik-baik saja. Agama dan politik itu rukun karena di rukunkan oleh Pancasila. Tapi secara serius bisa ditegaskan bahwa, seperti pernah ditulis oleh Tahir Azhary, Indonesia ini bukan negara agama dan bukan negara sekuler, melainkan negara kebangsaan yang berketuhanan, religious nation state. Di dalam staatsidee (cita negara) yang demikian, negara tidak diatur berdasar ajaran satu agama tertentu, tetapi dibangun dengan spirit nilai-nilai ketuhanan sebagaimana yang dianut oleh agama-agama yang diyakini dan hidup di tengah-tengah masyarakat.

Berdasar ide itu pula, negara tidak memberlakukan hukum agama, tetapi melindungi warganya yang ingin melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Oleh sebab itu hukum-hukum publik yang berlaku di Indonesia adalah hukum nasional yang merupakan produk eklektisasi (peleburan atau penyatuan nilai-nilai yang beragam di dalam masyarakat). Adapun hukum-hukum privatnya diserahkan kepada warga negara untuk memilih ketundukan dirinya sesuai dengan kesadaran hukum dan agama masing-masing.

Kalau meminjam istilah Nurcholish Madjid, hukum-hukum publik kita merupakan produk kalimatun sawaa (kesepakatan nasional) atau unifikasi tentang hal-hal yang menjadi concern bersama. Adapun untuk hukum-hukum privat seperti soal-soal ibadah ritual (shalat, kebaktian, pembaptisan) dan hukum keluarga (seperti perkawinan, waris, pemberkatan) berlaku hukum agama atau keyakinan masing-masing sesuai dengan fakta pluralitas kita.


Jadi dalam hukum publik, kita menganut kesatuan hukum, sedangkan dalam hukum privat, menganut keberagaman hukum. Paham yang demikian, dalam konteks yang lebih umum, biasa disebut pluralisme. Kalau meminjam penjelasan yang pernah dikemukakan Gus Dur, pluralisme itu ibarat kita hidup di satu rumah besar yang banyak kamarnya dengan ruang keluarga dan ruang tamu yang juga besar.

Pada saat kita berada di kamar masing-masing kita boleh melakukan atau memakai apa saja yang tidak harus sama dengan penghuni-penghuni kamar yang lain, tetapi ketika kita berada di ruang tamu, kita harus kompak dan tunduk pada tata cara perilaku yang disepakati. Begitu pula jika kita berada di luar rumah, semua penghuninya harus memastikan rumah itu aman dari kerusakan dan perusakan. Pemahaman pluralisme yang seperti itulah yang dapat kita terapkan di rumah besar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

NKRI adalah rumah besar kita yang dibangun dengan fondasi Pancasila dan kita adalah para penghuninya yang memiliki kamar-kamar dengan beragam primordialitas masing-masing. Rumah NKRI terdiri atas 17.504 pulau, 252 juta penduduk, 1.360 suku, 726 bahasa daerah, penganut berbagai macam agama dan keyakinan, yang hidup tersebar di berbagai daerah dengan budaya dan adat istiadat masing-masing yang semuanya bersatu, diikat oleh Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity.


Gambaran mengenai hubungan antara negara dan agama tercakup pula dalam cita negara Pancasila. Cita negara Pancasila itu sudah dipidatokan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 yang biasa kita kenal sebagai pidato kelahiran Pancasila. Kata Bung Karno, kita tidak akan mendirikan negara agama, melainkan mendirikan negara kebangsaan berdasar Pancasila.

Setiap penganut agama dapat memperjuangkan aspirasi keagamaannya melalui proses politik yang demokratis, misalnya merebut kemenangan dalam pemilu agar para pemimpin dan wakil-wakil yang terpilih bisa membawa aspirasi keagamaan masing-masing dalam dan untuk pembuatan kebijakan negara. Pancasila yang melahirkan negara kebangsaan yang berketuhanan merupakan kesepakatan luhur (modus vivendi) yang dibangun oleh para pendiri negara.

Dari satu sudut ia bisa dilihat sebagai produk prismatika atau jalan tengah antara pandangan dua tokoh nasional muslim yang sama-sama santri, Bung Karno dan M Natsir, yang sudah berpolemik tentang hubungan antara negara dan agama sejak akhir tahun 1930-an. Pada satu sisi, demi kemajuan Islam itu sendiri, Bung Karno menginginkan dibentuknya negara kebangsaan sekuler seperti yang digagas Kemal Attaturk seperti yang berlaku di Turki, sedangkan M Natsir pada sisi lain mengusulkan dibentuk negara berdasar Islam karena Islam menyediakan ajaran yang bisa sesuai dengan sistem negara modern.


Muara polemik dua tokoh yang sangat bermutu itu bertemu dalam modus vivendi antara kelompok nasionalis sekuler dan nasionalis Islami di kalangan para pendiri negara yang akhirnya menyepakati Pancasila sebagai dasar negara dengan filosofi religious nation state tersebut. Dengan demikian, memperjuangkan aspirasi sesuai dengan identitas keagamaan, seperti halnya memperjuangkan aspirasi berdasar identitas kedaerahan, di dalam berpolitik adalah sah adanya sepanjang dalam koridor dasar ideologi negara Pancasila.

Haruslah diingat bahwa bernegara itu adalah berpolitik, sebab negara adalah organisasi politik tertinggi yang dimiliki suatu bangsa. Salah satu asal kata negara adalah polis (politik) yang berarti organisasi suatu bangsa untuk memutuskan policy (kebijakan, politik). Jadi secara yuridis konstitusional membawa agama dalam perjuangan politik sebagai proses bernegara adalah sah. Yang penting harus tetap dalam koridor Pancasila yang mendasari Indonesia sebagai negara kebangsaan yang berketuhanan.

Moh Mahfud MD,
Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN),
Ketua MK-RI 2008-2013
KORAN SINDO, 1 April 2017

Wednesday, March 15, 2017

Raja Salman Juga Menghadapi Disruption

Ahok, yang sudah jadi terdakwa penista ajaran Islam pun sempat menyalami Raja Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz al-Saud, ketika baru saja mendarat di Indonesia.

Luar biasa! Itulah dua kata yang saya dengar banyak dilontarkan masyarakat kita ketika membaca berita tentang kunjungan Salman bin Abdul Aziz al-Saud, Raja Arab Saudi. Mereka kagum. Ada banyak hal yang mereka nilai luar biasa. Bahkan, sangat luar biasa. Misalnya, soal jumlah rombongan. Ini adalah kunjungan resmi —meski kedatangannya sekaligus untuk liburan. Dalam kunjungan resmi, jarang sekali ada kepala negara/pemerintahan yang membawa rombongan begitu besar. Ratusan orang, mungkin. Itu pun untuk sekelas Presiden Amerika Serikat. Ini, Raja Salman, membawa rombongan sebanyak 1.500-an orang. Luar biasa! Masih ada lagi 15 menteri dan 25 pangeran.

Selebihnya anggota keluarga, pengawal, ajudan, staf kerajaan, sekretaris, asisten pribadi, dan seterusnya. Isu luar biasa lainnya yang ramai dibicarakan adalah soal kemewahan fasilitas untuk Sang Raja dan rombongannya. Misalnya, tarif kamar hotelnya yang luar biasa. Per malam mencapai Rp 133 juta. Isu lainnya soal Raja Salman yang mem-booking tiga hotel papan atas selama kunjungannya di Jakarta.

Lalu, untuk liburan di Bali, rombongan Raja Salman bahkan mem-booking sampai empat hotel dan menyewa 300-an kendaraan. Hal yang luar biasa lainnya adalah sekarang semakin banyak ibu-ibu yang mulai ramai melirik layar smartphone-nya. Setelah itu mereka saling berbisik dan kemudian tertawa cekikikan. Anda tahu apa yang mereka lihat dan bicarakan? Ada 25 pangeran yang bakal menemani kunjungan Raja Salman di Indonesia. Beberapa fotonya muncul di layar smartphone mereka.

Kata ibu-ibu tadi, wow luar biasa tampannya. Sebagian di antara mereka, terutama yang masih muda, lalu melamun. Mungkin membayangkan seandainya saja menjadi suaminya. Lalu, bapak-bapaknya juga tak mau kalah. Di layar smartphone mereka muncul gambar putri-putri Raja Salman yang luar biasa cantiknya! Sebagian sempat salah karena yang ditampilkan adalah wajah Kim Kardashian atau bintang film India.

Presiden Joko Widodo menyetiri sendiri mobil bugi yang ditumpangi Raja Salman bin Abdul Aziz.

Saya tersenyum sendiri membayangkan fenomena tersebut. Sebab, tak ada di antara mereka yang bisa memastikan bahwa foto-foto tersebut benar foto para pangeran atau para putri. Pokoknya selama wajahnya terlihat kearab-araban, serta tampan atau cantik, sebut saja mereka pangeran dan putri. Luar biasa! Masih banyak hal luar biasa lainnya yang bisa dibahas di sini.

Misalnya, lamanya waktu kunjungan, jumlah pesawat yang digunakan untuk mengangkut rombongan, eskalator khusus, burung rajawali peliharaan para pangeran yang masing-masing punya paspor sendiri, sampai kepada santunan kepada keluarga anggota Densus 88 Antiteror —yang meninggal karena tugas.

Saya yakin Anda masih punya daftar luar biasa lainnya. Misalnya, kalau menurut saya, kesediaan Raja Salman untuk berlibur ke Bali. Mengapa? Anda tahu, Bali adalah provinsi dengan penduduk mayoritasnya beragama Hindu. Kesediaan Raja Salman berlibur ke Bali tentu memberikan pesan tentang pentingnya kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai. Mau menerima perbedaan. Ia bahkan juga bersalaman dengan gubernur ibukota yang juga berbeda keyakinan. Juga agendanya menerima tokoh-tokoh agama dari negeri ini. Bukan hanya tokoh agama Islam, tetapi juga tokoh-tokoh dari agama lainnya.

Dua agenda ini, menurut saya, adalah sebuah disruption dari seorang raja. Ia berani membongkar tradisi lama, atau minimal membongkar otak-otak kolot kita yang kurang rajin bergaul lintas peradaban, lintas bangsa. Dan, ini menjadi penting bagi kita yang kebhinekaannya tengah mengalami banyak ujian.

Raja Salman di antara para pangeran kerajaan Arab Saudi.

Dua Faktor
Baiklah sekarang kita bicara bisnis. Heboh kunjungan Raja Salman ke negara kita, dan sejumlah negara lainnya, adalah penggalan dari potret perjalanan transformasi Kerajaan Arab Saudi. Negara itu kini mulai menyadari bahwa mereka tak bisa lagi mengendalikan roda pemerintahan, roda perekonomiannya, di tengah perubahan besar yang terjadi di lingkungan sekitarnya yang ditengarai dengan banyaknya perubahan atau disruption.

Peta geopolitik dunia kini sudah berubah. Apa saja disruption-nya? Pertama, penemuan shale oil dan shale gas di Amerika Serikat (AS) yang membuat dunia kebanjiran minyak dan gas murah. Ingat disruption berdampak deflasi berat. Berkat penemuan tersebut, kalau dihitung dengan tingkat konsumsi seperti sekarang, kebutuhan migas AS bakal aman hingga 100 tahun ke depan. Maka, AS tak lagi bergantung pada pasokan migas dari Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah lainnya.

Bahkan akibat penemuan shale oil dan shale gas tersebut, AS memangkas impor migas dari Arab Saudi. Volumenya tidak tanggung-tanggung, hingga 30%. Lalu, ke mana Arab Saudi “membuang” kelebihan produksi minyak dan gasnya?

Banjirnya gas murah telah membuat negara pemilik shale gas menyetop impor pupuk dan kini pupuk impor yang murah mulai membanjiri Asia yang bahkan berpotensi mengguncang industri pupuk kita, minimal wilayah pasar ekspor kita.

Raja Salman dan Pangeran Waleed.

Kedua, hukum pasar pun berlaku. Akibat kelebihan pasokan, harga minyak dan gas di pasar dunia pun turun. Harga minyak, misalnya, yang sempat menembus USD 120 per barel kini anjlok menjadi kurang dari separuhnya. Bahkan sampai kini harga minyak masih bergerak pada kisaran USD 50 per barel.

Dua faktor tadi berimplikasi serius bagi Arab Saudi. Penerimaan negara pun berkurang. Apalagi sekitar 70% pendapatan negara berasal dari minyak dan gas. Maka, tak heran kalau pada tahun lalu, untuk menutupi anggaran belanjanya, Arab Saudi sampai berutang. Banyak pakar memprediksi bahwa harga minyak yang rendah akan berlangsung secara berkepanjangan. Kalau hal tersebut benar-benar terjadi, ini tentu akan memukul Arab Saudi. Lalu, apa solusinya?

Saya kira, pengalaman negara-negara yang tergabung dalam Uni Emirat Arab (UEA) bisa menjadi referensi. Para emir di negara-negara tersebut sadar bahwa mereka tak boleh menggantungkan hidupnya pada sumber daya yang tak dapat diperbaharui. Maka, sejak beberapa tahun silam UEA mulai melakukan transformasi. Mereka mulai melakukan disruption dengan mengalihkan pendapatan negaranya dari minyak dan gas ke industri jasa. Di antaranya, dengan mengembangkan bisnis pariwisata dengan membangun gedung-gedung pencakar langit, pulau-pulau baru dan lain sebagainya sebagai destinasi wisata.

Bahkan, UEA juga melakukan transformasi terhadap industri penerbangannya. Kini, selama bertahun-tahun maskapai-maskapai penerbangan asal UEA, seperti Emirates dan Etihad, selalu menempati peringkat yang tinggi dalam survei yang dilakukan oleh Skytrax, lembaga pemeringkat yang berbasis di London.

Majlis Syura (Parlemen) Kerajaan Arab Saudi yang saat ini sudah mengakomodasi perwakilan dari kaum perempuan.

Potret Disrupsi
Berbekal transformasi dan disrupsi tadi, dari tahun ke tahun kunjungan wisata ke UEA terus meningkat. Arab Saudi, saya kira, punya modal untuk melakukan transformasi perekonomiannya. Apa itu? Bisnis tumpahan dari ibadah haji. Di Indonesia, saya kira, kita bisa menyaksikan proses transformasi yang serupa. Hanya kali ini dalam bisnis migas.

Arab Saudi kini tak lagi menjual minyak mentah, tetapi juga sekaligus membangun kilangnya. Jadi, minyak mentah asal Arab Saudi diolah dulu di kilang. Kilangnya yang membangun juga Arab Saudi, melalui Saudi Aramco —perusahaan migas milik negara.

Untuk Anda ketahui, minyak mentah asal Arab Saudi tergolong jenis sour (masam) karena tingginya kandungan sulfur. Jenis minyak mentah seperti ini tak bisa diolah di sembarang kilang. Kilang minyak Pertamina yang di Cilacap, misalnya, memang khusus dibangun untuk mengolah minyak mentah yang diimpor dari Arab Saudi. Anda tahu, selalu ada nilai tambah dari proses hilirisasi. Bahkan, nilai tambahnya semakin besar ketimbang kalau yang dijual adalah bahan baku atau bahan mentahnya. Ini, saya kira, adalah potret lain dari transformasi tata kelola perekonomian Arab Saudi.

Catatan saya lainnya adalah soal kabar rencana Saudi Aramco untuk menjual sebagian sahamnya. Ini adalah potret lain transformasi negara itu. Kita tahu, Arab Saudi adalah negara yang dikelola dengan sangat konservatif. Banyak pimpinannya yang begitu kolot. Namun, langkah Raja Salman membuktikan bahwa mereka tidak sekolot yang kita bayangkan. Kalau negara sekonservatif Arab Saudi saja mampu berubah, mengapa kita tidak!

Petuah yang saya pelajari mengatakan, siapa yang tak melakukan self disruption, seriuh apapun kekuatan ototnya, akan terdisrupsi.

Rhenald Kasali,
Pendiri Rumah Perubahan
KORAN SINDO, 2 Maret 2017


Di Balik Kunjungan Raja Salman

Di tengah instabilitas kawasan Timur Tengah dan upaya Kerajaan Arab Saudi melakukan transformasi ekonomi, Raja Salman bin Abdul Aziz al-Saud, berkunjung ke Indonesia. Kendati ini kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Joko Widodo ke Arab Saudi pada tahun 2015, bisa dikatakan ini adalah kunjungan historis Raja Arab Saudi ke Indonesia setelah kedatangan Raja Faisal, kakak tiri Salman, pada tahun 1970. Tingkat kepentingannya dapat dilihat dari besarnya rombongan dan lamanya mereka di Tanah Air.

Raja Salman tiba di Jakarta pada Rabu (1/3/2017) bersama 1.500 orang, 15 menteri, dan 25 pangeran, dan akan berada di Jakarta selama tiga hari untuk kunjungan resmi dan tujuh hari di Bali untuk berlibur.

Ada tiga hal yang ingin dicapai Kerajaan Arab Saudi di bawah Raja Salman dalam kerja sama lebih erat dengan pemerintahan Jokowi-JK, yaitu politik, ekonomi, dan kebudayaan.


Politik
Timur Tengah adalah kawasan paling panas di dunia. Arab Saudi menghadapi perang saudara di Suriah, instabilitas di Irak, bahkan perang di Yaman, dimana Arab Saudi terlibat secara langsung, ketegangan hubungan Palestina-Israel, ketegangan hubungan Kerajaan Bahrain dengan penduduk yang mayoritas Syiah, dan keresahan warga minoritas Syiah di Arab Saudi sendiri, dll. Semua persoalan ini terkait dengan Iran, musuh bebuyutan Saudi.

Di Suriah, Saudi dan Iran bertarung memperebutkan pengaruh. Iran mendukung rezim Bashar al-Assad, sementara Saudi mendukung kelompok-kelompok oposisi Islamis. Di Irak, Saudi menjalin hubungan erat dengan kaum Kurdi dan Arab Sunni untuk mengimbangi pemerintahan kaum Syiah dukungan Iran. Di Yaman, Saudi memimpin koalisi Arab yang mendukung pemerintah Abed Rabbo Mansour Hadi, menghajar pemberontak Syiah Houthi sokongan Iran.

Saudi pun sempat mengirim tentara ke Bahrain untuk meredam pemberontakan mayoritas kaum Syiah yang didukung Iran. Tak kalah penting adalah kekecewaan Saudi atas dukungan Iran pada minoritas Syiah Arab Saudi. Itu terlihat jelas saat Pemerintah Arab Saudi mengeksekusi mati ulama Syiah Saudi, Syeikh Nimr al-Nimr, pada Januari 2016. Protes Iran atas eksekusi itu berujung pada pemutusan hubungan diplomatik kedua negara.

Raja Abdul Aziz al-Saud, ayahanda Raja Salman, pendiri Kerajaan Arab Saudi.

Konflik Iran-Saudi juga terkait Palestina. Riyadh melihatPalestina sebagai masalah Arab, sementara Teheran mengaitkannya dengan isu Islam. Tak heran jika Saudi menyokong pemerintahan Presiden Mahmoud Abbas yang berbasis di Tepi Barat, sementara Iran mendukung pemerintahan Hamas yang berbasis di Jalur Gaza. Dukungan Iran ini membuat Hamas bersama Jihad Islam Palestina tetap radikal. Akibatnya, perdamaian dengan Israel yang diidam-idamkan Saudi kian sulit diwujudkan.

Memang Saudi telah membangun pakta militer dengan Mesir dan Jordania untuk menghadapi Iran. Selain itu, juga memperkuat kerja sama angkatan laut dengan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) serta bersekutu dengan AS. Namun, semua itu belum cukup.

Maka, Desember 2015, Saudi berinisiatif membangun aliansi militer Islam untuk memerangi terorisme. Pusat komando ada di Riyadh. Organisasi yang telah diikuti oleh 39 negara ini bertujuan memerangi Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) yang bertebaran di Irak, Suriah, Mesir, Libya, Afganistan, dan di kelompok teror mana pun.

Sulit untuk tidak mengatakan bahwa aliansi militer Islam ini lebih ditujukan untuk menghadang Iran dan proxy-nya di sejumlah negara seperti Hizbullah dukungan Iran di Lebanon dan Houthi di Yaman.

Raja Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz al-Saud.

“Ancaman” Iran dan ketidakpastian di Timur Tengah membuat Saudi memandang perlunya membangun persahabatan lebih erat dengan banyak negara, khususnya Indonesia, setelah Saudi tidak dapat membangun aliansi dengan Rusia dan Tiongkok, serta Israel karena belum berdamai dengan Palestina.

AS di bawah Presiden Barack Obama telah mengeluarkan Iran dari isolasi dengan menandatangani kesepakatan nuklir (Juli 2015). Sebaliknya Presiden AS Donald Trump mengambil sikap anti-Iran, dengan mengancam membatalkan perjanjian nuklir yang juga ditandatangani oleh Rusia, China, Inggris, Perancis, plus Jerman.

Belum lama ini AS menjatuhkan sanksi baru atas Iran terkait dengan uji coba rudal balistik negeri itu. Namun, mengingat upaya AS menghancurkan NIIS di Irak dan Suriah memerlukan Iran, sangat mungkin Trump akan melunak sikapnya.

Maka, kerja sama politik dengan Indonesia penting bagi Saudi untuk keamanan Saudi dan stabilisasi Timur Tengah. Indonesia yang tidak terlibat perang di Yaman, bersikap netral dalam perang saudara di Suriah, dan berhubungan dekat dengan Iran, dapat berperan bagi perdamaian di negeri-negeri yang bergolak itu.

Bendera Arab Saudi.

Ekonomi
Ekonomi juga menjadi alasan penting kedatangan Raja Salman dan rombongan ke Indonesia. Sejak tahun lalu, Arab Saudi melancarkan Rencana Transformasi Ekonomi Nasional (Visi Arab Saudi 2030), yang intinya meninggalkan basis minyak.

Turunnya harga minyak membuat ekonomi Saudi terpukul. Paling tidak Saudi defisit anggaran 98 miliar dollar AS. Defisit terjadi karena 75 persen APBN Saudi berasal dari minyak.

Untuk mentransformasikan ekonomi, Arab Saudi perlu investasi asing di bidang infrastruktur, industri militer, perumahan, pariwisata, pendidikan, dan kesehatan. Kendati dipandang ambisius, diprakarsai oleh Wakil Putra Mahkota Muhammad bin Salman (putra Raja Salman), Visi Saudi 2030 diyakini bisa dicapai dalam waktu 14 tahun, saat diversifikasi ekonomi tercapai dengan pendapatan per kapita lebih dari 30.000 dollar AS.

Dalam konteks inilah Raja Salman, para menteri, dan ratusan pebisnis datang. Pasar Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah, anggota G-20, dan dengan jumlah penduduk 250 juta, dipandang cukup menggiurkan.

Selanjutnya kedua negara dapat meningkatkan kerja sama di bidang pariwisata, perminyakan, perbankan, pendidikan, dan industri kemiliteran. Indonesia juga harus ambil bagian dalam proyek-proyek infrastruktur Saudi yang bernilai miliaran dollar AS.

Kota Suci Makkah di Arab Saudi, dimana terdapat Ka'bah sebagai kiblat umat Islam seluruh dunia.

Kebudayaan
Selama di Jakarta, Raja Salman diagendakan bertemu dengan ormas-ormas Islam. Bukan tidak mungkin Saudi akan mengkonkretkan rencana pembangunan sekolah-sekolah di Indonesia via ormas-ormas yang dipercaya Saudi. Rencana ini mungkin akan mendapat perlawanan dari kelompok Islam moderat yang menganggap Wahabisme, yang dianut mayoritas penduduk Saudi, sebagai ajaran radikal dan intoleran, walau sejak almarhum Raja Abdullah berkuasa moderasi terhadap Wahabisme terus dipromosikan.

Misalnya, pada polisi akhlak (mutawin), yang anggotanya mulai digantikan oleh anggota baru yang lebih toleran terhadap budaya luar. Kaum perempuan diberi tempat dengan mengangkat anggota Dewan Syura (semacam parlemen yang anggotanya diangkat raja) dari kalangan perempuan, serta menunjuk perempuan sebagai wakil menteri.

Kerjasama Saudi dengan ormas-ormas Islam bisa mengarah pada pembendungan pengaruh Syiah yang oleh Saudi dipandang sebagai alat Iran bagi menanamkan pengaruhnya di Indonesia.

Wahabisme dan Syiahisme memang berbeda. Keduanya adalah pulau di antara lautan ahlu sunnah wal jamaah (Sunni). Wahabisme lebih menekankan pada teks dengan mengabaikan peran figur, termasuk Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai wahyu saja (bahkan melarang merayakan Maulid dan ziarah kubur wali). Syiahisme lebih menekankan pada figur (nabi, para imam, dan figur suci lain), dan mengedepankan rasionalitas dengan ajaran yang filosofis.

Di tengahnya adalah lautan kaum Sunni yang menganggap teks Al-Quran dan figur (Nabi dan para wali) sama-sama penting. Rasio penting, tetapi wahyu lebih tinggi daripada rasio.

Smith Alhadar,
Penasihat ISMES,
Direktur Eksekutif Institute for Democracy Education
KOMPAS, 2 Maret 2017

Saturday, February 11, 2017

Pandawayudha


Jika pesawat mengalami turbulensi, hati penumpangnya galau, perasaannya hancur dan pikirannya buntu. Apalagi kalau guncangannya semakin menjadi-jadi, seluruh jiwa raga serasa lumpuh.

Apa saja yang dilakukan, tidak ada benarnya. Berdiri, miring ke kanan, miring ke kiri, terbanting ke depan atau terjengkang ke belakang. Semua gerakan salah. Semua inisiatif mencelakakan. Segala sesuatu yang biasanya benar, menjadi tidak benar. Ketika dilakukan sesuatu yang sebenarnya salah, bisa menjadi benar. Tidak ada paramenter, logika, proporsi, teori, pengetahuan dan ilmu, yang bisa diberlakukan sebagaimana pada keadaan yang normal.

Kalau kapal bergoyang-goyang ekstrem, mau memeluk istri malah kepalanya membentur kepala istri. Mau menyodorkan gelas minuman, tumpah ke badan kawan. Semua pergerakan membias, melenceng, bahkan berbalik. Kebenaran menjadi kesalahan, haq menjadi batil, kebaikan menjadi kejahatan, komunikasi menghasilkan kesalahpahaman, kasih sayang menghasilkan pertengkaran.


Lukisan Abstrak Ekspresionis
Mungkin tidak persis apalagi separah itu, tetapi kita bangsa Indonesia rasanya sedang mengalami situasi semacam itu. Kini sedang berlangsung ketidakseimbangan berpikir yang semakin merata. Kemiringan persepsi serta ketidakadilan sikap satu sama lain. Mungkin karena semua pihak mengalami kepanikan subyektif, sehingga berlaku over-defensif, kehilangan presisi logika dan ketegakan analisa atas segala sesuatu. Termasuk terhadap dirinya sendiri.

Kita menjadi kanak-kanak massal, ditindih oleh rasa tidak percaya satu sama lain, sehingga terseret untuk melakukan hal-hal yang membuat kelompok lain semakin tidak percaya. Semua dirundung situasi patah hati sebagai kelompok-kelompok, sehingga egosentrisme membengkak pada masing-masing yang merasa saling terancam. Ukuran-ukuran tentang apa saja menjadi semakin kabur. Wajah kebangsaan kita menjadi tak berbentuk, seperti lukisan abstrak ekspresionis yang dihasilkan oleh tangan bayi yang meronta-ronta, yang di antara jari-jemarinya kita letakkan kuas yang kita sentuhkan pada kanvas sejarah.

Andaikan pada akhirnya terjadi chaos, entah pada tingkat tawur, sweeping, pembakaran-pembakaran sporadis atas wilayah “lawan”, atau penyerbuan-penyerbuan lokal. Atau ––na’udzu billahi min dzalik demi anak-cucu kita kelak–– jangan sampai terjadi perang sipil atau pembasmian massal seperti 1965. Kini kita tinggal berharap kepada “Kami” dari langit atau ekstra dimensi yang lebih lembut.


“Terlanjur” Pancasila
“Kami” itu maksudnya Tuhan dengan para aparat-Nya: rombongan Malaikat, Jin, makhluk-makhluk lain termasuk Komunitas Mukswa, yang juga merupakan sahabat dan tetangga kita penduduk Indonesia. Mereka yang mengawal detak jantung dan jalannya darah kita, membagi kalori, lemak, karbohidrat, protein, mineral, dll di jasad kita. Juga memastikan gravitasi, menetesnya embun, bersemainya dedaunan, hingga beredarnya matahari dan rembulan. Kenapa tidak juga ditugasi ekstra untuk menolong rakyat kecil Indonesia para kekasih Tuhan?

Sebab seluruh himpunan pengetahuan dan ilmu, dari masa silam, sekarang, maupun masa datang, yang modern maupun tradisional, dari kearifan dusun hingga kecanggihan toga kaum Sarjana –– belum pernah saya temukan bagian dari itu semua yang sanggup mengatasi komplikasi permasalahan yang ekstra-unik, ultra-ruwet, dan multi-simalakama khas Indonesia Raya sekarang ini.

Saya memberanikan diri menyebut fenomena “langit” ini karena bangsa kita terlanjur melandasi kebangsaan dan kenegaraannya dengan Pancasila yang sokoguru-nya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.


Bahtera Nuh dan Kutu Loncat
Andaikan sekarang ini era Nabi Nuh, dan kita semua ingkar kepada Tuhan, sehingga menyakiti hati kekasih-Nya, yakni Rasulullah Nuh itu, lantas menganugerahkan banjir bandang yang menenggelamkan seluruh Nusantara –– juklak-juknisnya akan tidak sesederhana dan semudah Bahtera Nuh dahulu kala.

Bagaimana verifikasi siapa-siapa yang akan naik kapal? Nabi Nuh tidak memerlukan penyaringan, sebab semua yang ingkar tidak berminat naik kapal, karena yakin akan bisa selamat tanpa Bahtera Nuh. Tapi kita sekarang sudah punya referensi tentang kasus kapal Nuh. Kita tidak mau disapu habis oleh banjir, maka kita semua akan beramai-ramai mengaku beriman kepada Tuhan dan Nabi Nuh agar diperbolehkan naik kapal. Kita adalah bangsa yang sudah sangat terdidik dalam hal “kutu loncat”. Sangat banyak politisi kita yang menjadi “teladan” perilaku kekutu-loncatan, yang luwes dan dinamis.

Di dalam atmosfir itu, siapa yang menolak kutu loncat, adalah pribadi yang keras kepala, hambegugug nguthowaton, kepala batu, meskipun yang bersangkutan merasa dirinya konsisten dan teguh iman. Dalam situasi normal saja kita tidak selalu memiliki presisi untuk membedakan antara hemat dengan pelit, antara boros dengan dermawan, antara move-on dengan disorientasi, antara kemurahan sosial dengan poligami, antara kearifan dengan kompromi, antara kedewasaan dengan ketidakberdayaan, antara takut dengan mengalah. Terlebih lagi antara kapan merasa bangga kapan merasa hina, miskin itu letaknya di mentalitas ataukah harta benda, atau antara pemimpin dengan penguasa, bahkan antara penguasa dengan boneka.


Akurasi, Presisi dan Kaum “Talbis”
Maka di tengah turbulensi pesawat atau kapal berguncang-guncang hari-hari ini, kita juga kehilangan ketepatan dan keseimbangan, tidak lagi punya akurasi dan presisi ketika menggagas dan merumuskan SARA, Agama, Etnik, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI Harga Mati, Nasionalis dan Islamis. Jalan kita sangka tujuan. Sarana kita anggap pencapaian. Roh dianggap jasad. Lembaga disangka Ideologi. Pemerintah merasa dirinya Negara. Pejabat menyimpulkan dirinya atasannya Rakyat. Tak mengerti pilah antara Negeri dengan Negara. Pengkhianat dinobatkan sebagai Pahlawan.

Pengetahuan kita tinggal satu: yang pasti benar adalah kita. Yang bukan kita, pasti salah, meskipun di lubuk hati kecil ada kans 1% yang bukan kita itu punya kemungkinan untuk benar. Yang pasti benar meskipun bukan kita adalah yang membayar kita. Pesawat kebangsaan kita sedang mengalami super-turbulensi. Bahtera NKRI kita sedang terguncang-guncang oleh pertengkaran kita sendiri. Semakin kapal berguncang, semakin kita bertengkar. Dan semakin kita bertengkar, semakin kapal berguncang.

Semua itu kita langsungkan dalam Deret Hitung, dan kalau yang kita lakukan adalah yang itu-itu juga yang sejauh ini kita lakukan, segera akan kita alami percepatan Deret Ukur. Terutama kalau kita terus melakukan Talbis. Talbis adalah peristiwa di surga ketika Adam dijebak dan ditipu oleh Iblis, karena menyangka yang datang kepadanya adalah Malaikat. Sang Iblis berpakaian Malaikat, sementara Adam belum terdidik oleh pengalaman untuk membedakan antara Iblis dengan Malaikat. Sebagaimana rakyat tidak pernah belajar memahami Talbis perpolitikan Negaranya.

Yang paling besar sumbangannya terhadap kehancuran NKRI adalah para pelaku Talbis. Manusia-manusia, kelompok, lembaga atau satuan yang memprogram ke-Iblis-an, mengkamuflasekannya dengan kostum, formula, simbolisme dan teks seakan-akan Malaikat. Kostum nasionalisme, pewarnaan Merah Putih, serban Istighotsah dan lantunan suara surgawi. Tapi di belakang punggung melakukan rekayasa, bullying, kriminalisasi, skenario penumpasan, pembunuhan karakter, pemanfaatan pasal hukum, penyebaran meme-meme, pengaturan irama viral, serta apa saja untuk meneguhkan kekuasaan dan penguasaan.


Pandawa vs Pandawa, alias Pandawayudha
Dalam peristiwa Bahtera Nuh terdapat polarisasi antara Kaum Beriman dan Kaum Ingkar. Dalam perang Bharatayudha, Pandawa bertarung mewakili kebenaran dan kebaikan, melawan Kurawa yang mewakili kebatilan dan kejahatan. Yang kita alami dengan NKRI hari ini adalah Pandawayudha.

Masing-masing pihak yang berhadap-hadapan merasa dirinya Pandawa. Bahkan sangat yakin dengan ke-Pandawa-annya. Masing-masing juga memiliki landasan nilai dan argumentasi yang kuat bahwa mereka Pandawa. Kua-nilai dan substansi, keduanya bisa menemukan kebenaran dan kebaikannya. Ini Pandawayudha. Permusuhan antara Pandawa dengan Pandawa untuk dirinya masing-masing, atau Kurawa lawan Kurawa untuk penglihatan atas musuhnya masing-masing.

Mereka berhadap-hadapan dalam eskalasi kebencian dan pembengkakan permusuhan. Kalau didaftar, disensus, masing-masing adalah NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan menggambarkan dengan kalimat “tahsabuhum jami’an wa qulubuhum syatta”: mereka berada di satu bulatan NKRI, namun hati mereka terpecah belah.

Padahal titik krusialnya terletak pada turbulensi pesawat dan guncangan kapal. Yang satu bersikukuh bunyi kokok ayam adalah “kukuruyuk”, lainnya bersikeras “kongkorongkong”, lainnya diam-diam menyimpulkan “kukeleku”, “kukurunnuk” atau “cock-a-doodle-doo”. Padahal yang benar sejati adalah si ayam itu sendiri.


Sengsara Gara-gara Huru-hara SARA
Ada konstelasi Pribumi dan Non-Pribumi. Ada Arab, Habib, Sayyid, Syarif, Ahlul-Beyt. Di kejauhan sana ada Kiai, Yai, Ustadz, Ajengan, Tuan Guru. Di sekitar kita ada Cina Daratan, Cina Perantauan, Cina Benteng, dan Cina Toko. Padahal substansial menghampar juga Jawa Benteng dan Jawa Toko, Batak Benteng dan Batak Toko, pun Arab Benteng dan Arab Toko. Sebagian dari konstelasi itu kini sedang incar mengincar dan bermusuhan dengan parameter simbolik, bukan ukuran substansial dan hakiki kasunyatan perilaku. Pelaku SARA menuduh lainnya SARA, yang dituduh SARA terpojok untuk juga berlaku SARA.

Berlangsung dengan marak turbulensi alam pikiran, melahirkan guncangan sikap dengan pilihan kemiringan masing-masing. Ada yang miring karena diakibatkan oleh turbulensi, ada yang nempel ke salah satu dinding karena terlempar oleh guncangan. Tapi ada juga yang memanfaatkan kemiringan, mendayagunakan turbulensi, dan memanfaatkan guncangan. Bahkan ada yang pro-aktif merekayasa turbulensi, merancang guncangan, dan memperdaya para penumpang dengan meyakinkan bahwa itu tegak, bukan miring. Bahwa yang ini NKRI, yang itu makar. Yang ini Bhinneka Tunggal Ika, yang itu radikal.

Padahal pada hakekat dan kenyataannya, menurut tradisi terminologi Al-Quran, musuh utama Islam dan manusia adalah keingkaran (kufur), kemusyrikan (selingkuh), kemunafikan (hipokrisi, oportunisme), kefasiqan (lupa Tuhan sehingga lupa diri), juga kedhaliman (kejam dan mentang-mentang). Di antara semua itu yang ratusan kali lebih berbahaya dan sangat menyulitkan adalah kemunafikan: “mungsuh mungging cangklakan” (musuh yang nempel di ketiak) alias musuh dalam selimut.

Di dalam golongan-golongan yang saling bermusuhan terdapat Munafiqun-nya masing-masing. NKRI dan Bangsa Indonesia ini sendiri diperlakukan secara munafik oleh sebagian penghuninya. Dan itulah the true turbulence, guncangan sejati sejarah kita hari ini.


Pawang Kambing dan Sanggar Kenegarawanan
NKRI adalah abstraksi garis lurus vertikal gravitasi. Tetapi semua yang berdiri miring dan bermusuhan satu sama lain, meyakinkan dirinya sendiri bahwa mereka tegak gravitatif. Terjadilah saling-silang garis-garis yang masing-masing adalah klaim gravitasi. Atau NKRI adalah patok kayu di mana kambing-kambing diikat lehernya dengan tali. Panjang pendeknya tali dari kambing ke patok itu bervariasi sesuai dengan potensi dan pencapaian masing-masing. Tetapi masalah NKRI hari ini adalah masing-masing kambing menancapkan patoknya sendiri-sendiri.

NKRI hari ini adalah kambing-kambing (bhinneka) berlarian pada kepentingan diri (tunggal)-nya sendiri dan membikin patok (ika)-nya masing-masing atau sendiri-sendiri. Sungguh kita ––para kambing ini–– butuh Penggembala, Negawaran, Panembahan, Punakawan, Begawan. Kalau semua pihak ––Polisi, Tentara, Parpol, Ormas, Presiden, Menteri, Kiai dan Ulama, bahkan alam pikiran rakyat–– tercampak di kurungan arena politik (praktis), maka tidak perlu waktu lama bagi kambing-kambing itu untuk kehilangan lapangan rumput.

Telah berdatangan “Pawang-pawang Kambing” dari luar memasuki lapangan, bekerjasama dengan “Pawang-pawang Toko” yang sejak lama ada di lapangan. Secara bertahap dan sangat strategis gravitasi NKRI dikaburkan dengan diperbanyaknya gravitasi-gravitasi di sana sini, untuk pada akhirnya ––sesudah sempurna delegitimasi gravitasi NKRI–– akan dimapankan tancapan gravitasi baru, yang mungkin tetap bernama NKRI tapi sesungguhnya bukan lagi NKRI.

Dengan rancangan yang seksama dan hampir sempurna, kambing-kambing dirangsang dengan rumput-rumput di berbagai area, kemudian dipandu untuk menancapkan patoknya masing-masing. Telah berlangsung hampir menyeluruh amandemen atas gravitasi dan patok. Bangsa Indonesia sedang bergerak menuju bukan Bangsa Indonesia, dan Negara Indonesia menuju Indonesia baru yang hanya namanya saja.


Harus Duduk Bersama
Saya pribadi sedang merekapitulasi seberapa cacat Negara kita ini dulu ketika lahir. Misalnya dalam hal formula kenegaraan, kadar kontinuasi dari masa lalu Bangsa Indonesia yang tua, serta adopsi, copas, epigon, atau bahkan plagiat dari suplai nilai-nilai para penjajah. Sangat banyak nilai-nilai mendasar yang mau tidak mau akan harus kita pertimbangkan kembali, demi kemaslahatan anak cucu.

Kalau para orang tua Bangsa ini, para Sesepuh, para Negarawan dan Begawan-Begawan nilai, tidak bersegera untuk duduk bersama, berunding dengan kelengkapan kulit dan isi, langit dan bumi, kesementaraan dan keabadian, kebendaan dan kemanusiaan, kebinatangan dan kemalaikatan ––di dalam lingkup kesaktian dan keindahan Pancasila–– kita semua harus bersiaga untuk mengalami lonjakan dari Pandawayudha ke Bharatayudha ––yang untuk jenis karakter Bangsa Indonesia, bisa amat sangat mengerikan dan membuat penduduk dunia menggigil terpana.

Presiden dan para figur kunci Pemerintahan, pendekar Sipil maupun Militer, pemuka-pemuka semua kelompok, para sesepuh masyarakat, semua lingkaran kebhinnekaan, ojo dumeh, anak cucu memerlukan para Paduka duduk melingkar bersama di Sanggar Kenegarawanan, untuk semacam Musyawarah Darurat Keselamatan Bangsa.

Saya berlindung kepada Tuhan Yang Maha Penyayang dari Indonesia yang kehilangan Pusaka, dan yang tersisa di tangannya hanya Pedang, Pisau, Parang, Peluru, Tenung, Santet, dan Senapan. Siapa saja yang hendak menguasai suatu Negara sekalian Bangsanya, menggunakan kecerdasan, limpahan uang dan keserakahan: sungguh tidak sukar. Fakta dan buktinya sedang berlangsung. Tetapi penguasaan atas kehidupan, manusia dan sejarah, berhadapan dengan tantangan-tantangan yang tidak sesederhana yang bisa dihitung oleh akal dan strategi. Juga dengan “kekejaman” waktu dan “min haitsu la yahtasib” atau “devine authority”, yang kalau meremehkannya, jangan 100%.

Emha Ainun Nadjib,
Nama asli, Muhammad Ainun Nadjib,
Populer dengan sebutan Cak Nun,
Budayawan kelahiran Jombang,
Sekarang Tinggal di Yogyakarta.
Sumber: Caknun.com dan KOMPAS, 10 Februari 2017