Wednesday, August 16, 2017

Menyusun Rencana Kabur dari Kemiskinan


Bagi saya penyebab utama kemiskinan adalah pola pikir dan kemalasan. Artinya, kalau mau membebaskan diri dari kemiskinan, orang harus mengubah pola pikirnya, dan bekerja keras.

Akibatnya saya dikritik. Kata pengritik, seolah saya hendak mengatakan bahwa orang-orang miskin itu pemalas. Kemiskinan, kata mereka, bukan melulu soal kerja keras atau pemalas, tapi juga terkait dengan kebijakan pemerintah. Mereka menyebutnya kemiskinan struktural.

“Kurang keras bagaimana lagi para buruh atau kuli itu bekerja, tetap saja mereka miskin,” kata mereka.

Ketika bicara soal kemiskinan dan orang miskin, saya lebih suka membicarakannya sebagai “kita”, bukan “mereka”. Maka, ketika saya bicara soal kemalasan, itu bukan untuk menuding atau merendahkan, tapi sebagai evaluasi untuk memperbaiki diri. Ini soal mencari apa yang salah, bukan menyalahkan.


Banyak orang bekerja keras, tapi tetap miskin. Apa yang kurang kalau begitu? Saya suka mengandaikan kemiskinan itu seperti gravitasi. Kita dan semua benda bermassa terikat oleh gaya gravitasi bumi. Kalau kita melompat ke atas, kita akan ditarik kembali ke muka bumi. Kalau kita terbang dengan pesawat, kita harus mendarat kembali.

Bisakah kita lepas dari ikatan gaya gravitasi itu? Bisa. Hanya saja, kita memerlukan energi besar. Energi itu setara dengan yang diperlukan untuk melempar benda dengan kecepatan 11,2 km/detik, atau 40.320 km/jam.

Kecepatan ini disebut escape velocity atau kecepatan kabur. Seberapa cepat itu? Rekor kecepatan tertinggi sebuah pesawat terbang hingga saat ini adalah 3.530 km per jam, jauh di bawah kecepatan kabur tadi.

Para penjelajah ruang angkasa berhasil membebaskan diri mereka dari ikatan gravitasi bumi. Dengan roket yang membawa bahan bakar sumber energi dalam jumlah besar. Sejumlah energi digunakan dalam suatu rentang waktu yang lama.

Artinya, diperlukan energi dalam jumlah besar, juga diperlukan waktu yang lama. Bila tidak cukup, apa boleh buat, kita akan kembali jatuh ke bumi.


Begitu pula dengan kerja untuk membebaskan diri dari kemiskinan. Kerja keras saja tidak cukup. Kita perlu kerja keras dalam waktu yang lama, dan juga perlu strategi untuk memastikan bahwa kita tidak akan terjatuh kembali. Saya menyebutnya dengan rencana kabur, atau escape plan.

Berikut beberapa kunci dalam rencana kabur untuk membebaskan diri dari kemiskinan.

Pertama, pastikan kita bekerja dengan penghasilan memadai. Bekerja tanpa penghasilan memadai, seberapa keras pun, seberapa lama pun, tidak akan membebaskan kita dari kemiskinan.

Intinya, harus ada sejumlah uang dari penghasilan kita yang kita sisihkan untuk memperbesar tenaga kita dalam rangka membebaskan diri dari belenggu kemiskinan tadi.

Bagaimana kalau yang kita terima saat ini ternyata kurang? Cari pekerjaan lain. Tapi bagaimana bila tidak ada pilihan lain? Ada! Yang mengatakan tidak ada pilihan lain itu adalah orang yang menderita penyakit miskin pikiran. Itu yang membuat dia tidak bisa keluar dari kemiskinan.


Maaf, saya harus mengatakan ini. Saya melihat begitu banyak orang yang melakukan pekerjaan tanpa masa depan. Mereka bekerja hanya cukup untuk makan sehari-hari, bahkan kurang. Tapi mereka tidak mau berganti pekerjaan.

Kebanyakan berkata, tidak ada pilihan lain. Pilihan ada banyak, dan diambil oleh orang lain. Orang lain bisa, kenapa kita tidak?

Mau contoh nyata?

Pekerjaan sebagai pak ogah, pedagang asongan, dan sejenisnya itu, bukan pekerjaan yang bisa membebaskan diri dari kemiskinan. Kalaupun bisa, diperlukan strategi yang sangat khusus, yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut.


Kedua, lakukan pekerjaan dengan peningkatan penghasilan. Tanpa peningkatan, kita akan terus bekerja dalam waktu yang lama, dan sulit untuk lepas dari kemiskinan. Tapi, bagaimana caranya?

Kalau kita pedagang asongan, cobalah untuk menjual lebih banyak dari yang lain, atau harus berupaya dengan cerdik mencari tempat berjualan dan barang yang dijual yang lebih prospektif.

Tabunglah sejumlah penghasilan untuk dijadikan modal, menambah barang dagangan. Atau, gunakan itu sebagai modal untuk mempekerjakan orang lain.

Seorang tukang harus meningkatkan keterampilannya agar upahnya bertambah. Perlahan ia harus meningkatkan posisi dari tukang biasa menjadi kepala tukang, atau mandor. Kelak ia bisa meningkat jadi pemborong kecil-kecilan.


Apakah semua ini nyata? Ya, ini semua nyata. Ada banyak orang yang berhasil dengan cara seperti itu. Sayangnya lebih banyak orang yang memilih untuk bertahan, terikat erat pada zona nyaman yang sebenarnya sangat tak nyaman, yaitu kemiskinan.

Jadi, ini jawaban atas pertanyaan tadi. Kerja keras saja memang tidak cukup untuk bebas dari kemiskinan. Perlu kerja keras dengan lebih cerdas agar menghasilkan peningkatan.

Itulah yang dulu dilakukan emak saya. Ayah dulu bekerja sebagai buruh. Bagi Emak, itu bukan pekerjaan yang bisa membebaskan dia dari kemiskinan, karena hasilnya sedikit dan tidak ada peningkatan.

Emak mengajak Ayah pindah ke kampung baru, membuka lahan, dan membangun kebun. Punya kebun sendiri adalah langkah awal untuk membebaskan diri dari kemiskinan.


Ketiga, prihatin. Artinya, menahan diri dari kemewahan dalam bentuk apapun. Ada banyak orang yang segera ingin menikmati kemewahan saat baru saja mendapat penghasilan lebih baik dari sebelumnya.

Sebagian bahkan tidak sadar bahwa tambahan penghasilan itu sementara saja sifatnya. Mereka mengira itu kekal, lalu berfoya-foya. Saat sumbernya hilang, barulah mereka menyesal.

Sepanjang masa sekolah dulu saya nyaris tak punya baju selain seragam sekolah. Emak sengaja mengajari kami untuk menahan diri, meski sebenarnya sudah mampu membelinya.

Emak memilih memakai uangnya untuk hal-hal yang lebih berguna untuk masa depan. Demikian pula, Emak mengajari kami untuk tidak jajan dan makan di luar. Lebih baik masak sendiri kalau ingin makan enak.


Keempat, lakukan apa saja. Apa saja yang bisa menambah penghasilan, menjadikan hidup kita lebih baik. Kalau kita tidak bisa, belajar. Jangan pernah membatasi diri dengan kata tidak bisa.

Banyak orang sukses dengan cara ini. Mencoba, belajar, coba lagi, sampai berhasil. Dengan cara yang sama ia terus membesar.

Empat poin di atas mungkin belum cukup untuk membuat kita bebas dari kemiskinan. Tapi empat poin itu fundamental. Tanpa itu, kita tidak akan pernah bisa membebaskan diri dari jeratan kemiskinan.

Hasanudin Abdurakhman,
Cendekiawan, Penulis,
Kerja profesional di perusahaan Jepang di Indonesia
KOMPAS, 19 Juni 2017

Friday, July 21, 2017

Ibu, Lahirkan Janin-janin Perlawanan!

Pembentukan PRD ditandai dengan Kongres Pertama PRD pada tanggal 15 April 1996 di Sleman, Yogyakarta. Namun PRD baru dideklarasikan pada tanggal 22 Juli 1996 di Jakarta.

Pengantar Redaksi
Tulisan ini dibuat oleh Wilson, salah seorang terdakwa Kasus Subversi PRD, yang terinspirasi oleh suasana Peringatan Hari Ibu setiap tanggal 22 Desember, yang saat itu diselenggarakan di Komplek Gedung Kejagung RI. Tapi Redaksi “Bergerak!” menganggap esensi dan substansi tulisan ini tetap relevan untuk segala masa, sepanjang watak “tangan besi” rejim Orde Soeharto terus memakan korban-korban wakil generasi terbaik di zamannya. Tulisan ini merupakan buah kontemplasi (renungan) si penulis.

Tulisan yang digarap di Rutan Kejagung aslinya ditulis tangan. Namun dengan baik, Wilson merefleksikan pergolakan batinnya dalam kalimat demikian: “Bahwa kekuasaan yang despotik tidak hanya menghancurkan kedaulatan rakyat, tapi lebih ekstrim lagi ia telah mengganggu simbiosis emosional antara keluarga, antara ibu dan anak.”

Partai ini sebelumnya bernama Persatuan Rakyat Demokratik, setelah mengalami sedikit perpecahan, organisasi ini lantas menyatakan diri sebagai partai pada Kongres Pertama, bulan April 1996.

Waktu menunjukkan pukul 16.00 sore. Hari itu Kamis, 1996, ibu saya menjenguk saya di Tahanan Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan. Di ruang bezuk saya temui ibu saya yang berdiri mematung, wajahnya tampak lebih putih dari biasanya.

Di bawah matanya tampak tumpukan lengkung-lengkung hitam. Ia pasti kurang tidur. Meskipun mencoba untuk tetap tenang, gumpalan-gumpalan hawa hangat menggumpal di kantung mata. Pertemuan seperti ini tidak pernah saya bayangkan.

Di depan, berdiri ibu saya yang kini berusia 55 tahun. Di belakang saya, seorang sipir penjara mengawasi dengan tatapan dingin. Beberapa rambut uban ibu menjuntai keluar dari kerudungnya yang berwarna hitam. Inilah untuk pertama kalinya saya bertemu ibu saya dalam kondisi sebagai manusia yang tidak merdeka. Kekuasaan politik telah merenggutnya dari saya dan ibu saya.

Pertemuan singkat selama 30 menit, dengan tanpa banyak dialog, berakhir. Singkat memang, tapi cukup untuk membagi beban yang ditaruh oleh penguasa.

Setiba kembali di sel saya yang berukuran 4x4 m, satu hal saya rasakan, bahwa betapa pun penderitaan dipaksakan oleh situasi, rejim telah gagal untuk memenjarakan cinta saya pada ibu saya. Pilihan-pilihan sulit bekerja pada memori saya. Penjara telah menyediakan waktu yang luas untuk mengingat-ingat masa lalu, semua tampak hidup dan kembali menjadi baru.

Hingga kini, PRD telah menyelenggarakan Kongres Ke-8 yang berlangsung di Hotel Acacia Jakarta pada tanggal 24-26 Maret 2015.

Bagi seorang aktivis, adalah jauh lebih siap menghadapi risiko penjara, dicabut hak asasinya, tapi tidak untuk menatap sepasang mata kuatir dari sang ibunda. Kontradiksi aneh mulai muncul silih berganti. Keluarga saya yang sederhana harus demikian banyak menanggung beban dan semuanya harus ditimpakan akibat aktivitas politik melawan penguasa. Memang, saya terhitung cepat untuk menuntaskan dengan mencoba menghibur diri: “Ini adalah proses menuju kualitas manusia baru.”

Pilihan-pilihan alternatif tidak banyak bagi seorang tahanan, apa pun kesimpulan yang diambil ia akan selalu tetap ragu dengan pilihannya sendiri. Konflik internal ini memang rumit, karena hanya kita sendiri yang terlibat di dalamnya.

Menceritakan pada kawan memang membuat lega untuk sementara, tapi tidak melenyapkannya. Pada Budiman, aku tulis surat untuk saling menguatkan "posisi politik" masing-masing, agar sedikit terbebas dari labirin batin. "Keluarga kita memanggul beban berat karena kekejian rejim atas kita. Memang mereka tak tahu politik, tapi kini mereka tahu politik. Keluarga bisa menguatkan, bisa juga menciptakan kontradiksi. Tapi apapun vonis dan propaganda rejim, aku yakin mereka akan selalu ada di pihak kita."

Ibu saya bukan lah Benazir Bhutto, Aung San Suu Kyi, Corry Aquino, Megawati atau Indira Gandhi yang sehari-hari bergumul dengan politik. Ibu saya adalah seorang pensiunan guru, yang
kurang lebih 35 tahun menjadi guru Taman Kanak-kanak. Melayani suaminya yang lumpuh terkena stroke sejak 3 tahun yang lalu, dan anak bungsunya, wanita satu-satunya yang sedang mengalami perawatan paru-paru basah. Ia tidak punya motif apa-apa tentang politik. Tapi atas semua tuduhan dan fitnahan penguasa, ia berani berkata: “Mereka adalah bohong belaka.”

Dalam Kongres PRD Ke-8 di Jakarta, Agus Jabo Priyono dan Dominggus Oktavianus ditetapkan secara musyawarah-mufakat sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PRD periode 2015-2020.

Adalah dari rahim para ibu-ibu, para pejuang demokrasi lahir. Mereka lah yang merasakan sakit dan bertaruh nyawa untuk sebuah kehidupan yang baru lahir. Lalu akan kah mereka diam
melihat para penguasa merampas buah hati mereka, dan bahkan hendak menjatuhkan hukuman seumur hidup atau hukuman mati sebagai tuntutan maksimal pasal antisubversi?

Ibu saya tahu bahwa Orde Baru (baca:Orsoe) adalah mahakuat dan tega bertangan besi. Ibu saya yang berperawakan kecil dengan banyak uban di kepalanya berkata dengan perlahan namun penuh kekuatan.

“Tidak! Tidak akan saya biarkan seorang pun, kekuasaan apa pun hendak merampas kehidupan yang dititipkan Tuhan melalui rahim saya. Darah dan nyawa saya ada di dalam daging dan kehidupan anak saya. Bila hidup anak saya hendak dirampas, apalagi oleh penguasa yang sewenang-wenang, saya akan berdiri di depan para penguasa.”

Saya terkejut. Saya mengenal ibu selama 28 tahun usia saya. Ia seorang yang lembut yang mencubit pun tidak pernah berani ia lakukan. Belum pernah saya mendengar kalimat seperti itu sebelumnya. Mana mungkin penguasa militer yang didukung modal, hukum dan birokrasi akan takut melawan ibu saya yang lembut ini? Ini merupakan pertarungan yang tak seimbang secara fisik: Orde Baru versus ibu saya.

Salah satu slogan perjuangan PRD adalah: "Menuju Masyarakat Adil-Makmur Tanpa Penindasan Manusia Atas Manusia dan Tanpa Penindasan Bangsa Atas Bangsa."

Berhadapan dengan militer bukan merupakan pengalaman baru bagi ibu saya. Tangan-tangan jahat kekuasaan sudah berulangkali datang meneror rumah saya. Pada bulan Agustus 1994, sekitar pukul 23.00, 4 orang dari BIA (Badan Intelijen ABRI) datang ke rumah saya bersama Pak RT. Kebetulan saya sedang di rumah menjenguk ayah saya yang terkena stroke. Mereka menemui ibu saya dan meminta agar anaknya ikut bersama mereka ke BIA.

Ibu saya bertanya, “Ada keperluan apa?” Dengan tenang dan dingin dijawab, “Kami ingin bicara dengan Wilson, harap ibu serahkan dia.”

Saya yang sedang di kamar berpikir cepat untuk meloloskan diri. Orang BIA masih mengancam ibu saya, bahwa bila Wilson tidak diserahkan, ia akan kerahkan polisi untuk menangkapnya. Tepat pada saat itu saya sudah lolos dari pintu belakang rumah dan menghilang untuk waktu yang cukup lama. Ketika saya ke rumah 3 bulan kemudian, ibu saya mengatakan bahwa ia diancam untuk menyerahkan anaknya pada BIA. Sang intel berbaik hati meninggalkan peta lokasi BIA di Ragunan.

Menjelang runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998, para pimpinan utama PRD ditangkap dan dipenjarakan. Anggota PRD dan yang dianggap memiliki kaitan dengan PRD diteror dan diintimidasi. Diantara mereka itu ada yang ditahan tanpa alasan yang jelas. Beberapa orang diculik dan hingga sekarang, sebagian diantaranya tidak diketahui nasibnya, atau menjadi bagian dari sekian banyak “Orang Hilang”.

Yang ke dua kalinya adalah paska aksi 7 Desember 1995, dimana saya yang memimpinnya. Pada tanggal 12 Desember, sekitar pukul 23.00 WIB, sebuah hardtop berhenti di depan rumah saya. Tiga orang laki-laki kekar berambut cepak turun dan mengetuk pintu pagar. Ibu saya yang sedang tidur, bangun dan keluar pintu pagar. “Anda siapa?” kata ibu saya.

Seorang intel menjawab, “Saya temannya Wilson, Bu. Malam ini ada rapat buruh, Wilson harus ikut, kami bertugas menjemputnya!”

Ibu saya sudah curiga bahwa mereka adalah intel militer. Ia jawab, “Wilson tidak pernah pulang ke rumah mungkin dia ada di Bandung, Yogya atau entah di mana, saya tidak pernah tahu.”

Sang intel memaksa untuk masuk. Ibu saya langsung berteriak. “Kalian pasti tentara! Wilson tidak ada di sini!”

Ia lalu masuk ke rumah dan mengunci pintu. Dari balik tirai ia melihat tiga orang intel itu diskusi sejenak. Lalu masuk mobil dan lenyap.

Pius Lustrilanang adalah mantan aktivis pro-demokrasi 1998 –Sekjen Solidaritas Indonesia untuk Amien dan Mega (SIAGA)– yang pernah diculik oleh Tim Mawar Kopassus yang berada di bawah kendali Prabowo Subianto. Pius, kini 48 tahun, adalah politisi dari Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo Subianto.

Ternyata provokasi memang tak henti-henti ke rumah saya. Pada Januari 1996, 2 orang polisi yang mengaku dari Polda datang ke rumah siang hari. Ia mengatakan diutus untuk menjemput Wilson untuk diinterogasi karena dianggap telah menghina kepala negara dalam aktivitas politiknya. Ibu saya yang sudah tahu prosedur hukum menanyakan surat tugas dan pelanggaran hukum mana yang dilanggar. Mereka menyerahkan surat panggilan dari bagian Reserse Polda untuk menyidik saya karena melanggar Pasal 134 KUHP. Saya tahu seminggu kemudian. Dua minggu kemudian surat panggilan kedua diantar oleh polisi berpakaian preman. Ibu saya yang menerimanya. Saya tidak pernah melayani panggilan tersebut. Kalau mereka mau menangkap saya, aparat tahu bahwa saya ada di Tebet, sekretariat PPBI.

Aparat intelijen dari BIA dan Bakorstanas kembali datang paska Kerusuhan 27 Juli setelah Menko Polkam mengumumkan bahwa PRD telah menunggangi kerusuhan 27 Juli 1996.

Pada 30 Juli, intel dari Bakorstanas/BIA datang ke rumah malam hari sekitar pukul 20.00. Ibu saya menemuinya di ruang tamu. Sang intel langsung memberitahu bahwa Wilson diduga terlibat Kerusuhan 27 Juli.

“Wilson tidak pernah pulang ke rumah,” kata ibu saya.

Sang intel mengancam bahwa ibu bisa ditahan bila melindungi tersangka. Ia lalu meminta nama saudara dan alamatnya sekaligus dengan memaksa.

Ibu saya menjawab, “Wilson tidak pernah dekat dengan saudaranya, mustahil ia bersembunyi di sana.”

Akhirnya ibu saya memberikan alamat kakaknya. Ia meminta nama dan pangkat sang intel Bakorstanas dan mengatakan, “Abang saya kena penyakit jantung, jangan sampai ada apa-apa dengan dia. Bila terjadi sesuatu Bapak akan saya tuntut ke pengadilan.” Sang intel Bakorstanas lalu pergi.

Diantara slogan-slogan yang diusung PRD: "Hentikan Neo-Liberalisme", "Tegakkan Pasal 33 UUD 1945", "Laksanakan UUPA 1960", "Tolak Sistim BPJS, Karena Bertentangan dengan UUD 1945".

Keesokan harinya datang satu orang yang mengaku dari Kodam, malam hari ke rumah. Rosa, adik saya yang sedang dirawat akibat paru-paru basah menghadapinya di pintu gerbang. Ia membantah, “Teman Bapak sudah datang kemarin, sana tanya sama dia. Wilson tidak ada di sini.” Sang intel kaget. Rosa membanting pintu dan menguncinya. Sang intel lalu pergi.

Keesokan harinya, 2 Agustus, satu regu intel dari Resmob Polda Metro Jaya datang ke rumah untuk melakukan penyitaan. Setelah menunjukkan surat tugas mereka masuk ke kamar saya, mengambil fotonya, merekam seluruh keluarga saya dengan video handy-cam. Empat orang menyeleksi buku-buku saya dan menyita kurang lebih 30 buku, puluhan majalah Prisma, fotokopi buku dan artikel. Setelah penyitaan itu, Mayor Budi yang menjadi pimpinan berkata, “Ibu harus menyerahkan anak ibu bila dia pulang. Ia harus ditahan. Anak ibu kelewat banyak baca buku, pasti dia terpelajar.”

Kejutan dari penguasa belum selesai. Pada 10 September 1996, saya dan Anom tertangkap di Ungaran, Jawa Tengah, dijebak oleh informan yang menyusup ke PDI, namanya Rudi.

Dari Semarang, saya dan Anom dibawa ke Polda DKI dengan pesawat pada 12 September 1996. Pada 14 September, ibu saya didatangi orang LBH, mengabarkan bahwa Wilson sudah tertangkap. “Tapi kami tidak tahu ia akan ditahan di mana, kemungkinan dibawa ke Polda,
Kejagung atau BIA,” ujar orang LBH tersebut. Ibu saya langsung membuat surat kuasa hukum pada TPHKI.

Keesokan harinya, TPHKI, ibunya Anom dan ibu saya, berusaha mencari informasi tempat penahanan. Kejagung dan Polda sama-sama menyatakan tidak tahu, padahal mereka tahu saya ditahan di divisi Resmob Polda. Di sana saya baru tahu bahwa Wignyo juga ditahan. Akhirnya pada tanggal 16 September, kami ditemukan di Polda. Ibu saya cukup tegar. Ia tidak menangis atau gugup, malah terlihat tenang dan pasrah. Ia menanyakan kesehatan, pakaian dan makanan
selama ditahan.

Budiman Sudjatmiko, M.Sc., M.Phil, adalah salah seorang deklarator dan menjadi ketua PRD yang pertama kali. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Budiman divonis 13 tahun penjara karena dianggap sebagai dalang insiden peristiwa 27 Juli 1996. Saat ini, Budiman menjabat sebagai anggota DPR RI dari PDI Perjuangan pimpinan Megawati dan duduk di komisi II.

Saya tahu, intimidasi dan teror yang sudah berulangkali atas ibu saya, telah membuat ia sangat tegar dan kuat, tanpa mengurangi kelembutan dan kepolosannya atas politik. Setelah bertemu kurang lebih 15 menit, kami dipisahkan kembali. Tanggal 17 September sore, kami dipindah ke Rutan Kejagung RI. Pada 19 September 1996, kembali saya bertemu dengan ibu saya.

Belakangan, Ester, pengacara saya mengatakan bahwa ibuku sempat gugup sebentar dan berupaya untuk tampil tegar. Ia menangis di depan Ester, tapi tidak di depan saya. Kesedihannya
membatu, pasrah dan merelakan semuanya. Rejim ini telah membuatnya menjadi keras hati.

Setelah pertemuan pertama, saya berpikir sendiri di dalam sel. Adil kah penderitaan ini harus dipikul ibu dan keluarga saya? Apakah pergerakan selalu akan jatuh pada kisah tragis kehancuran keluarga? Saya mencoba menjawab bahwa keduanya adalah penting, tapi dalam syarat-syarat kekuasaan yang represif, politik dan keluarga menghadapi risiko yang sama.

Pukulan pada gerakan demokrasi, penangkapan atas saya, telah membuat ambruk bangunan lainnya, yaitu keluarga. Sebab-sebab asalnya adalah kekuasaan yang menindas. Bila dicari kambing hitamnya, rejim Orba-lah dalangnya.

Andi Arief adalah mantan aktivis SMID (Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi), –embrio dari PRD– yang juga pernah diculik pada masa jelang Reformasi 1998. Tahun 2004, Andi Arief menjadi Sekjen Jaringan Nusantara, sebuah organisasi relawan pemenangan SBY-JK. Dan tahun 2009, Andi Arief kembali berperan dalam pemenangan SBY-Boediono, sebagai penanggung jawab kampanye melalui internet. Alhasil, Andi Arief berhasil masuk di lingkaran ring 1 Presiden SBY sebagai Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana Alam.

Kekerasan saya untuk tetap tabah, tidak dapat menghilangkan kesan bahwa ibu saya yang paling berat bebannya. Untunglah saya mendapat jawaban yang lebih aspiratif dari buku Nelson Mandela. Ternyata orang sehebat Mandela, yang ditahan 27 tahun di penjara, dan tetap optimis dengan keyakinan politiknya, tidak dapat menanggung beban psikologis atas ibu kandungnya. Meskipun rakyat Afsel telah bebas di bawah pimpinannya, tetap saja ia merenungkan ketidak hadiran ibunya, sebagai bagian yang belum terjamah pesta rakyat menyambut kebebasan.

Nelson Mandela orang yang hebat dan luar biasa itu, ternyata mengalami kontradiksi terberatnya di penjara, bukan dengan penguasa apartheid, tapi mendengar penderitaan yang harus dipanggul ibunya. Ia menulis dalam Perjalanan Panjang Menuju Kebebasan:

“Saya merenungkan –bukan untuk pertama kalinya– apakah seseorang dapat dianggap bertindak benar dengan mengabaikan kebahagiaan keluarganya sendiri demi memperjuangkan kebahagiaan orang lain? Apakah ada yang lebih penting daripada merawat ibu sendiri yang semakin tua? Apakah politik merupakan alasan belaka untuk mengabaikan tanggung jawab sendiri, sebuah alasan yang disebabkan ketidakmampuan memberikan sesuatu sesuai keinginan? Tapi saya tidak
meragukan bahwa pikiran saya benar.

Saya bukan mengatakan bahwa memperjuangan kebebasan lebih bermoral daripada memenuhi kebutuhan keluarga sendiri. Bukan seperti itu. Kedua tujuan itu hanya berbeda.”

Desmond Junaidi Mahesa, SH. MH., –seperti halnya Pius Lustrilanang– pernah diculik oleh Tim Mawar Kopassus yang berada di bawah kendali Prabowo Subianto. Kini merupakan politisi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang dipimpin Prabowo Subianto dan menjabat sebagai wakil ketua komisi III DPR. Saat ini ia juga menjabat sebagai Ketua DPP Partai Gerindra Bidang Kaderisasi.

Yang mencemaskan saya adalah lebih pada aspek ekonomis. Keluarga saya dari kelas menengah rendahan yang cukup terbiasa hidup sederhana dan pas-pasan. Dengan suami yang lumpuh dan anak perempuan yang sedang menjalani perawatan akibat penyakit paru-paru basah yang diidapnya, ibu saya tentulah seorang yang sungguh luar biasa dapat bertahan hingga saat ini. Ia berkata pada saya, “Bila orang lain mungkin sudah menjadi gila.” Tapi ia yakin, Tuhan, rakyat dan kebenaran ada di pihak anaknya. Itu saja yang membuatnya mampu terus bertahan.

Aku sendiri berpikir, begitu banyak intimidasi dan teror yang dialami ibu saya, dan ia selalu sanggup menghadapinya, dan ini berarti ia telah terus tumbuh menjadi “kualitas manusia
baru”. Kualitas manusia di atas rata-rata. Untuk itu aku boleh bangga. Namun langkah-langkah sulitnya di luar sana pastilah tetap berat, dan itu tidak dapat membuat tenang sentimental saya
pada ibu.

Kembali buku Nelson Mandela aku baca dan kembali ditemukan kalimat-kalimat yang aku pikir makin menunjukkan bahwa Mandela adalah manusia biasa di hadapan ibunya, meskipun “orang hebat” bagi dunia. Ia menulis untuk mengenang ibunya dari penjara. Saat itu 1968, sebuah telegram sampai ke penjara Robben Island. Isinya singkat: “Ibu telah meninggal dunia.” Mandela mencatat rasa bersalahnya.

“Kehidupannya sangat sulit. Saya mampu ikut menyokong kehidupannya ketika saya bekerja sebagai pengacara, tetapi setelah saya masuk penjara, saya tidak bisa menolong dia lagi. Saya
tidak pernah memberikan perhatian yang cukup memadai kepada ibu saya .... Masalah-masalah yang dihadapinya, kemiskinannya, membuat saya kembali mempertanyakan apakah saya telah mengambil jalan yang benar? Teka-teki yang saya hadapi selalu begini: “Apakah saya telah mengambil pilihan yang benar dengan mengangkat kesejahteraan rakyat saya di atas kesejahteraan keluarga saya sendiri? Ibu saya lama sekali tidak mampu memahami komitmen saya kepada perjuangan kami. Keluarga saya tidak pernah meminta dan tidak pernah ingin terlibat dalam perjuangan tetapi keterlibatan saya telah menghukum mereka.”

Hanya ada satu kata: Lawan!” Itulah selarik puisi terkenal karya Widji Thukul. Widji Widodo atau lebih populer dengan nama Widji Thukul adalah tokoh Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat (JAKKER), salah satu organisasi onderbouw PRD di sektor budaya dan seni. Ia lahir di Sala, Jateng, 26 Agustus 1963 dan diduga telah meninggal dunia pada suatu tempat dan waktu yang tidak diketahui, karena hilang (diduga diculik). Widji Thukul hilang tak tentu rimbanya sejak pergi dari rumahnya di Sala pada sekitar Agustus 1996 karena dikait-kaitkan dengan peristiwa penyerbuan kantor PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, tanggal 27 Juli 1996.

Dengan Wignyo, saya berdiskusi kecil tentang beban psikologis dan ekonomis dari keluarga kami. Dan meskipun hanya diskusi untuk mengakali “rasa bersalah” kami dan mengutuknya pada rejim, tetapi kami merasa bahwa tepat untuk mengisolasi kontradiksi ini dan mengecohnya dengan “dogma” perjuangan. Menjadi “pesakitan borjuis kecil” adalah jauh lebih berbahaya ketimbang “pesakitan politik”, apalagi di penjara.

Di sini hanya kami sendiri yang harus memilih, kadang-kadang kita memang “terpaksa” untuk menjadi “lebih keras”, tanpa menutupi sisi lain yang lebih sentimentil. Dan ini berarti kita telah mengalahkan “kemauan” rejim atas beban-psikologis yang ia timpakan. Jangan sampai kita dikalahkan berlipat ganda oleh penguasa.

Secara fisik kami telah ditundukkan, secara psikologis kami tidak biarkan mereka juga menjamah perasaan kami. Kemenangan atas “diri sendiri” serasa seperti kemenangan besar di sini. Demoralisasi harus dihindari dan arena main demoralisasi adalah pada soal emosional. Ini bukan berarti harus jadi “sekeras batu”, bukan itu maksudnya. Kami hanya membatasi ruang geraknya, karena permainan emosi agak “vivere pericoloso” bagi semangat kami. Membatasinya adalah jalan terbaik. Bukankah Mandela “anak emas sejarah” itu telah menentukan pilihannya (tanpa menuntaskan segi sentimentilnya). Tentu saja, ia orang besar, kualitasnya pastilah di atas rata-rata manusia lainnya. Tapi tidak dalam soal ibunya, ia tak lebih dari orang biasa. Pembebasan rakyatnya semakin membuatnya emosional.

“Tetapi saya selalu kembali pada jawaban yang sama. Di Afrika Selatan sulit bagi seseorang untuk mengabaikan kebutuhan rakyat, walaupun itu akan mengorbankan keluarganya sendiri. Saya telah mengambil pilihan, dan pada akhirnya ibu mendukung saya. Tetapi kenyataan itu tidak mengurangi kesedihan saya, karena saya tidak mampu membuat kehidupannya lebih nyaman.”

Peristiwa 27 Juli 1996, yang terkenal dengan sebutan Peristiwa Kudatuli adalah penyerbuan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat yang dilakukan oleh massa pendukung Soerjadi. Kala itu Soerjadi adalah Ketua Umum PDI yang diakui pemerintah Orba sebagai hasil dari Kongres PDI di Medan. Penyerbuan kantor PDI di Jalan Diponegoro yang dibantu oleh aparat dari kepolisian dan militer itu, akhirnya memicu terjadinya kerusuhan di beberapa tempat lain di wilayah Jakarta, khususnya di kawasan Jalan Salemba, Glodok dan Kramat. Beberapa kendaraan dan gedung terbakar dalam peristiwa itu.

Dari penjara aku semakin menyimpulkan sesuatu tentang rejim Orba. Bahwa kekuasaan yang despotik tidak hanya menghancurkan kedaulatan rakyat, tapi lebih ekstrim lagi ia telah mengganggu simbiosis emosional antara keluarga, antara ibu dan anak. Dan untuk itu tidak ada obatnya yang paling manjur selain memperbaiki sistem yang menindas ini terlebih dahulu. Demokrasi bukan hanya sekedar bangunan politik, demokrasi juga menjadi syarat-syarat afeksi dan ketentraman keluarga. Totaliter adalah lawannya, totaliterianisme adalah musuh semua keluarga.

Pada 22 Desember, ibu-ibu Dharma Wanita Kejagung RI merayakannya dengan pesta drumband dan pameran baju kebaya. Kue dan makanan dibagi-bagikan pada para sipir dan Polisi Militer,
tidak untuk tahanan politik. Untuk menambah semarak “Hari Ibu” aku berteriak di depan sel pada tiap-tiap ibu yang liwat. “Hidup Hari Ibu! Viva Ibu-Ibu!” Bukannya kue yang didapat, ibu-ibu itu pada kaget dan melengos ketakutan (Dasar nasib!). Inilah nasib ibu-ibu di bawah kekuasaan Orba (baca:Orsoe).

Tanpa mengurangi rasa hormat pada mereka dan maklum atas kepolosannya, mereka telah menjadi perkakas ideologi negara. Ibu-ibu ini mungkin adalah ratu rumah tangga yang baik, pandai berkebaya atau pintar buat kue. Tapi mereka sebetulnya telah dibutakan oleh para “monster kekuasaan” yang mengasuhnya. Jaksa Agung dan pejabat yang berpidato memuji-muji kaum ibu hari itu, adalah pejabat yang sama yang telah menjerat dan merenggut “anak-anak” PRD dari kasih sayang ibunya. Sungguh kemunafikan yang menjijikkan, membuat upacara “pemujaan” pada kaum ibu, pada saat yang sama merampas secara paksa kasih-sayang ibu dan anak-anaknya. Kejahatan dan kepalsuan telah dimainkan dengan norak dan tanpa malu.

Sahabat Widji Thukul, Wilson Obriogados (kiri), Rahardjo Waluyo Jati (tengah), bersama salah seorang putri Widji Thukul, Fitri Nganthi Wani (kanan), dalam acara temu media film “Istirahatlah Kata-kata” di Jakarta, Minggu, 8 Januari 2017. (ANTARA News/Arindra Meodia)

Penyidikan kepada kami selesai, kejaksaan dalam proses pemberkasan dan penyusunan Surat Dakwaan. Ibuku kini menjadi pengamat politik yang teliti. Pertemuan 30 menit tiap hari Kamis dipenuhi dengan berita politik versi ibu-ibu dari tv dan koran-koran. Menurut ibuku, pemilu hanya pesta buang uang, penguasa sudah menang sebelum bertanding dengan cara-cara yang curang. Menurut ibuku, Syarwan Hamid adalah tukang fitnah belaka yang harus mempertanggungjawabkan semua ucapannya.

Menurut ibuku, hukum telah dimanipulasi untuk kepentingan kekuasaan politik. Menurut ibuku, Pancasila dan UUD '45 telah banyak diselewengkan. Menurut ibuku, penguasa takut pada PRD, karena PRD menyatakan suara rakyat. Menurut ibuku, para koruptor harus dijerat pasal subversi. Menurut ibuku, kerusuhan di Situbondo adalah akibat kesenjangan sosial. Menurut ibuku, para
tetangga tidak peduli dengan propaganda rejim.

Saya sendiri sebetulnya sudah tahu berita politik versi ibu-ibu tersebut melalui para pengacara. Tapi daya tariknya lain dengan versi ibu-ibu PRD. Aku baru sadar, persidangan kami, perlakuan penguasa atas anak-anaknya, telah menumbuhkan kesadaran politik baru, yang tanpa disadari telah dididik oleh situasi represi.

Kerusuhan Mei 1998 adalah kerusuhan horisontal masyarakat Indonesia yang diwarnai kekerasan rasial terhadap etnis Tionghoa pada kisaran waktu antara tanggal 13 Mei hingga 15 Mei 1998, khususnya yang terjadi di Ibukota Jakarta. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia yang melanda Indonesia dan terkenal dengan sebutan “Krismon”, akronim dari krisis moneter. Selain mengguncang Jakarta, kerusuhan juga terjadi di Medan, Surakarta, Yogyakarta dan kota-kota lain dengan skala yang lebih kecil.

Penguasa tampaknya guru yang baik, buat kaum ibu. Ketelitian seorang ibu, dengan kepolosannya, telah menangkap borok-borok penguasa dengan caranya sendiri. Aku tahu tidak ada motif politik dari semua berita yang disampaikan. Ibu-ibu tetaplah ibu-ibu, di tengah cerita politik mereka masih sempat bertanya, “Sehari sikat gigi berapa kali? Itu baju kotor sekali,” atau “Sudah mandi belum?”

Wajah panik dan kuatir belum lenyap dari sorot mata ibuku setiap jam bezuk berakhir. Selalu saja ia menasehati, “Tetap tabah dan rajin shalat dan jaga kesehatan.” Seolah bebannya jauh lebih ringan di dunia luar sana. Kenangan wajah ibu di setiap akhir bezuk membuat kemarahan pada para penguasa semakin berlipat-lipat. Belum pernah kebencianku pada penguasa mencapai puncaknya, tidak pada demonstrasi atau statement, tapi pada menit terakhir ketika sipir menegur ibuku, “Jam berkunjung sudah habis!”

Bulan Januari nanti adalah bulan ke empat aku ditahan. Musim hujan bulan Desember seperti perwujudan perasaan ibu-ibu PRD. Kekuasaan Orba masih tetap bercokol dengan segala kesewenangannya. Dan ibu-ibu PRD tetap tak bergeming membela anak-anaknya.

Sejarah ibu-ibu PRD adalah sangat luar biasa, adalah sebuah energi yang tak mungkin dapat berkurang dan dikalahkan, bahkan oleh Orba sekali pun. Ibu-ibu kaum tertindas telah menyumbangkan banyak kehidupan anaknya untuk melawan penindasan. Peran mereka sering tidak tercatat, perlawanan mereka telah mengambil bentuknya sendiri.

Selain karena “Krismon” yang menerjang Indonesia, kerusuhan Mei 1998 juga dipicu oleh tragedi Trisakti dimana empat mahasiswa Universitas Trisakti telah gugur tertembak dalam suatu demonstrasi menentang Orba dan menuntut turunnya Soeharto sebagai Presiden Indonesia.

Di sini, di bawah kekuasaan Orba, cepat atau lambat, bila penindasan tak juga dihentikan, jutaan kaum ibu akan berlomba “melahirkan” janin-janin perlawanan dan untuk itu penjara tidak akan pernah cukup untuk menampungnya. Orde Baru harus hati-hati karenanya. Pengalaman ibu-ibu PRD mengingatkanku pada sebuah kisah:

Seorang pendeta di pedesaan mengunjungi rumah seorang ibu anggota jemaatnya. Sambil minum kopi ia menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh si ibu itu.

“Mengapa Tuhan sering mengirimkan wabah kepada kita?” tanya si ibu.

“Ya, ya, ya ....” jawab pendeta, “kadang-kadang orang menjadi begitu jahat, hingga perlu disingkirkan. Maka Tuhan mengijinkan datangnya wabah.”

“Tetapi,” tukas si ibu, “mengapa begitu banyak orang baik juga disingkirkan bersama orang yang jahat, salah satunya adalah anak saya?” Akhir kata, Selamat Hari Ibu! Salam buat semua ibu-ibu PRD.

Sumber:
From: apakabar@clark.net
Date: Mon Feb 03 1997
https://www.library.ohiou.edu/indopubs/1997/02/03/0080.html

Wednesday, June 14, 2017

Persatuan atau Persatean Nasional?


Sekitar tahun 1921, ketika pertengkaran keras antara CSI (Centraal Sarekat Islam) dan PKH (Partai Komunis Hindia), Tan Malaka (2 Juni 1897-21 Feb 1949), seorang tokoh Marxisme legendaris yang tidak anti-Islam, berupaya melerai konflik itu. Sikap Abdoel Moeis, tokoh CSI, malah sebaliknya, agar SI dan PKH tidak lagi bekerja sama.

Dalam suasana panas ini, Tan Malaka merasa tertolong oleh tokoh Muhammadiyah Ki Bagoes Hadikoesoemo (24 Nov 1890-4 Nov 1954) yang justru membelanya. Seperti kita maklum, baik Tan Malaka maupun Abdoel Moeis sama-sama berasal dari Ranah Minang tetapi berbeda ideologi dan sikap politik.

Rupanya Ki Bagoes melihat bahwa perpecahan antara kedua partai akan sangat melemahkan perjuangan untuk menuju kemerdekaan tanah air. Kita kutip Tan Malaka: “Untungnya, Haji Hadikoesoemo, pemimpin Muhammadiyah, cepat maju ke depan, dan menyatakan setuju dengan pidato saya. Ia pun menjunjung tinggi persatuan di antara rakyat tertindas. Ia berani menyatakan sebagai penutup pidatonya bahwa barang siapa yang memecah-belah pergerakan rakyat, bukanlah seorang Muslim sejati.” (Lih Harry A Poeze, Tan Malaka, Pergulatan Menuju Republik, jilid I. Jakarta: Grafitipers, 1988, hlm 211).


Tentu sebuah pendapat yang dilontarkan dipengaruhi oleh waktu dan tempat. Moeis, novelis-politikus dan penulis Salah Asuhan itu yang pengetahuan agamanya tidak seluas Ki Bagoes, malah menentang kerja sama antara pihak Komunis dengan pihak Islam. Pernyataan Ki Bagoes tentang orang yang memecah pergerakan rakyat “bukanlah seorang Muslim sejati” adalah sebuah keberanian tingkat tinggi di era itu. Dengan bantuan Ki Bagoes, Tan Malaka rupanya merasa berasa di atas angin dan senang sekali.

Usia keduanya berbeda tujuh tahun. Keduanya ingin agar buhul persatuan rakyat tidak berubah menjadi persatean rakyat. Itulah seni politik sepanjang zaman yang bisa memunculkan sikap berbeda, seperti yang ditunjukkan Moeis, tergantung kepada bacaan peta masing-masing dengan syarat membudayakan sikap lapang dada dan tanggung jawab untuk meraih tujuan yang lebih besar: kemerdekaan tanah air. Tampaknya Ki Bagoes mendasarkan pendiriannya kepada tujuan jangka panjang itu, sekalipun dia paham bahwa sebagai filosofi, ajaran Islam dan Marxisme tidak akan pernah bertemu.

Dalam bacaan saya, semua para pendiri bangsa telah menjadikan kredo persatuan sebagai senjata yang paling ampuh untuk meraih tujuan perjuangan nasional, sekalipun tidak jarang perbedaan pendapat di antara mereka cukup tajam. Generasi yang lebih muda seperti Soekarno dan Mohammad Hatta juga berbeda pendapat tentang pembubaran PNI (Partai Nasional Indonesia) oleh Sartono tahun 1930 dan kemudian membentuk partai baru Partindo (Partai Indonesia). Soekarno tampaknya tidak keberatan, sedangkan Hatta mengkritiknya sebagai suatu yang “memalukan dan perbuatan itu melemahkan pergerakan rakyat”. (Lih Mohammad Hatta, Memoir. Jakarta: Yayasan Hatta, 2002, hlm 243).


Apa kata Bung Karno tentang kredo persatuan yang dilancarkan PNI untuk melumpuhkan politik divide et impera (pecah-belah dan kuasai) dari pihak kolonial? Ini kutipannya:

PNI menjawab politik divide et impera itu dengan mendengungkan tekad persatuan Indonesia, menjawab politik yang memecah belah itu dengan adanya mantra nasionalisme Indonesia yang merapatkan barisan. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, berabad-abad rakyat kami itu kemasukan baji pemecah, tak henti-hentinya, baik zaman kompeni maupun zaman modern.

Memang di dalam perceraian dan dalam ketidakrukunan itulah letaknya kelemahan kami, di dalam perceraian kami itulah letaknya kemenangan musuh, “verdeel en heers” [pecahkanlah, nanti kamu bisa memerintahinya] itulah mantra tiap-tiap rakyat yang mau mengalahkan rakyat lain …. (Lih Soekarno, Indonesia Menggugat: Pidato Pembelaan Bung Karno di Muka Hakim Kolonial. Yogyakarta: Aditya Media-Pustep UGM, 2004, hlm 134.)

Bung Karno yakin betul dengan filosofi peribahasa: bersatu itu teguh, bercerai itu runtuh. Kredo persatuan dipegang Bung Karno sampai akhir hayatnya, setidak-tidaknya secara verbal.


Bung Karno lalu mengutip pendapat Clive Day berikut ini: “Divide et impera itulah peribahasa asli yang dituruti apabila berhubungan dengan kerajaan-kerajaan anak negeri dan itulah asas yang dipakai oleh sebagian besar orang Belanda untuk mencapai hasil yang baik.” (Ibid, hlm 136).

Hantaman Bung Karno terhadap imperialisme yang memecah belah rakyat Indonesia terasa sangat berani. Dan rakyat itu sendiri ternyata masih rentan terhadap politik divide et impera ini, sebagaimana diakui Bung Karno sebagai salah satu kelemahan bangsa kita, mudah dijadikan sate.

Lalu, bagaimana upaya untuk menyadarkan rakyat banyak akan bahaya penyakit perpecahan ini? Bung Karno menjawab: “Kami, kaum PNI, kami mencoba memberantas penyakit ini dengan mengadakan lebih banyak pendidikan rakyat, menyokong sekolah-sekolah rakyat, mengurangi buta huruf di kalangan rakyat.” (Ibid, hlm 140). Bung Karno sangat sadar betapa baji divide et impera ini cukup ampuh untuk menghancurkan mental rakyat agar tetap menjadi rapuh, demi mengekalkan sistem penjajahan yang rakus itu. Tetapi lambat laun nasionalisme Indonesia yang mengobarkan semangat persatuan nasional telah membuahkan hasil, sekalipun harus didahului oleh PD (Perang Dunia) II, 1939-1945.


Bagaimana pula Bung Hatta berbicara tentang kolonialisme melalui bahasa yang sangat tajam dalam pidato pembelaannya di Pengadilan Den Haag bulan Maret 1928 setelah dia dikurung selama sekian bulan di negeri induk itu. Kita kutip: “Nafsu untuk mengambil sebanyak mungkin keuntungan dari Indonesia secara langsung maupun tidak langsung, membuat Nederland melakukan politik kolonial yang garis-garis besarnya ditentukan oleh pikiran, bagaimana kekuatan supremasi Negeri Belanda dapat dipertahankan untuk membendung kesadaran bangsa Indonesia yang semakin meluas.” (Lih Mohammad Hatta, Indonesia Merdeka, terj Hazil dari bahasa Belanda. Jakarta: Bulan Bintang, 1976, hlm 93).

Saat menyampaikan pembelaan itu, usia Hatta baru 26 tahun, tetapi secara politik dan intelektual terasa sudah matang karena ditempa oleh pemihakan total yang tulus terhadap penderitaan rakyat tanah jajahan yang sebagian besar masih buta aksara.

Saya sudah lama menganjurkan kepada elite politik Indonesia agar mau membaca pembelaan Bung Hatta dan pembelaan Bung Karno melawan rezim kolonial. Dengan menghayati jeritan nurani dua proklamator ini, siapa tahu kekerdilan wawasan yang mencekam pikiran mereka akan sedikit dapat dicerahkan. Pembelaan terhadap prinsip persatuan dan perlawanan terhadap virus persetanan akan tetap hidup dalam sanubari bangsa ini. Tanpa kesediaan menengok kelampauan yang belum terlalu jauh sejarah bangsa ini, orang tidak akan pernah paham apa makna penjajahan dan apa makna kemerdekaan bagi negara tercinta ini.


Hatta selanjutnya mengatakan: “Maka demikianlah politik yang di satu pihak berpura-pura memenuhi hasrat penduduk daerah jajahan, dan di pihak lain menjaga agar kekuatan tetap ada pada kaum penjajah. Posisinya yang kuat itu harus dipertahankan terus. Pada kenyataannya penduduk bangsa Indonesia hampir tidak mempunyai hak-hak politik; ia juga tidak dilindungi terhadap ekses nafsu-berkuasanya kaum kulit putih dan pejabat pemerintah yang merajalela di daerah jajahan.” (Ibid).

Sebagai salah seorang tokoh puncak PI (Perhimpunan Indonesia) di Negeri Belanda, pandangan politik Hatta dari waktu ke waktu semakin radikal, seperti di sini terbaca: “Selamat tinggal politik memohon dan mengemis! Selamat tinggal politik memohon restu! Selamat tinggal politik menadahkan tangan!” (Ibid, hlm 97).

Terus terang batin saya bergetar keras membaca sikap perlawanan Bung Hatta ini. Lalu Hatta mengutip pendirian PI yang tegas dan ringkas yang dirumuskan pada 1926: “Lebih suka kami melihat Indonesia tenggelam ke dasar lautan, daripada melihatnya sebagai embel-embel abadi daripada suatu negara asing.” (Ibid, hlm 136-137). Dalam usia yang masih belia, Hatta telah menampakkan dirinya sebagai negarawan-petarung sejati, bak ayam kinantan dari Timur, bukan lagi sebagai politikus ingusan yang baru belajar berkokok.

Bung Karno dan Bung Hatta pada masa kabinet Perdana Menteri M Natsir.

Bung Karno menyadari bahwa untuk mencerahkan mental rakyat jajahan, cara yang terbaik adalah melalui pendidikan politik yang dilakukan PNI, sekalipun selama ini dalam kenyataannya agitasi politik lebih menonjol. Bung Hatta juga punya pendirian serupa, karena jika persatuan nasional hanya direkat melalui agitasi politik maka tidak akan efektif.

Itulah sebabnya nama PPNI (Partai Pendidikan Nasional Indonesia) Sjahrir-Hatta yang dibentuk pada Desesember 1931 bukan perpanjangan dari Partai Nasional Indonesia, tetapi partai ini berdasarkan “Kedaulatan Rakyat.” (Hatta, Memoir, hlm. 261). Setelah kepulangan Bung Hatta dari Negeri Belanda tahun 1932, PPNI yang semula dipimpin Sutan Sjahrir, lalu diserahkan kepada Bung Hatta.

Mengapa harus didirikan partai baru yang P keduanya berarti Pendidikan? Sebagaimana telah disebutkan terdahulu, Bung Hatta kecewa dengan pembubaran PNI oleh Mr. Sartono setelah Bung Karno ditangkap oleh pemerintah kolonial pada 29 Desember 1929. Ini pernyataan Hatta selanjutnya: “Pemimpin-pemimpin yang membubarkan P.N.I. lupa, bahwa dengan tidakan itu mereka menunjukkan kelemahan mereka dan menyatakan pula bahwa mereka tidak bersedia berkorban. Pada hal kemauan memberikan korban itulah yang dididik bertahun-tahun oleh Perhimpunan Indonesia.” (Ibid., hlm. 244). Pendidikan politik kepada kader PPNI-Baru masih diteruskan Bung Hatta di Jakarta setelah kembali ke tanah air.


Mengapa masalah pendidikan rakyat itu demikian penting di mata Hatta? Agar mereka berdaulat penuh dalam menentukan nasib bangsanya sekarang dan di kemudian hari! Inilah jawaban yang diberikan Bung Hatta:

Bagi kita rakyat itu yang utama, rakyat umum yang mempunyai kedaulatan, kekuasaan (souvereiniteit). Karena rakyat itu jantung hati bangsa. Dan rakyat itulah yang menjadi ukuran tinggi-rendahnya derajat kita. Dengan rakyat itu kita naik dan dengan rakyat itu kita akan tenggelam… Penganjur-penganjur dan golongan kaum terpelajar baru ada berarti, kalau di belakangnya ada rakyat yang sadar dan insaf akan kedaulatannya sendiri. (Ibid.).

Sekiranya pemikiran Hatta ini menjadi arus utama dalam perpolitikan nasional pasca-Proklamasi, tentu bangsa ini tidak perlu tertatih-tatih dan sempoyongan dalam menata dan memperjuangkan prinsip demokrasi yang kuat dan sehat yang memang sudah menjadi pilihan kita semua sejak pergerakan kebangsaan dulu. Ulang lagi baca kutipan di atas: “Penganjur-penganjur dan golongan kaum terpelajar baru ada berarti, kalau di belakangnya ada rakyat yang sadar dan insaf akan kedaulatannya sendiri.” Untuk membentuk mentalitas “rakyat yang sadar dan insaf akan kedaulatannya sendiri” itu ternyata bukan pekerjaan mudah, apalagi jika gagasan mulia itu tidak menjadi perhatian elite politik bangsa.


Amat disayangkan pendidikan politik ini terpaksa terhenti karena tidak lama sesudah itu Bung Karno dan Bung Hatta ditangkap rezim kolonial dan dibuang ke tempat yang berbeda selama beberapa tahun sampai invasi tentara Jepang ke Indonesia bulan Maret 1942 yang tidak kurang brutalnya. Dalam bacaan saya, sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sampai hari ini, partai-partai politik tidak punya agenda yang sungguh-sungguh untuk pendidikan politik para kadernya. Akibat buruknya adalah bahwa rahim bangsa ini kesulitan melahirkan negarawan dengan wawasan keindonesiaan yang menukik jauh ke depan. Yang banyak muncul adalah politisi dengan pragmatisme untuk kepentingan sesaat, sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini.

Dalam majalah Daulat Rakyat No 37, tertanggal 20 September 1932, Hatta menulis: “Tidak perlu tepuk dan sorak, kalau kita tidak sanggup berjuang, tidak tahu menahan sakit. Indonesia Merdeka tidak akan tercapai dengan agitasi saja. Perlu kita bekerja dengan teratur; dari agitasi ke organisasi.” (Ibid., hlm. 260-261). Ini adalah sindiran Hatta, 13 tahun sebelum proklamasi, kepada demagog bangsa dengan yel-yel penuh emosi dan hasutan, tetapi kurang atau tidak menghiraukan metode kerja yang teratur dan disiplin.

Tujuan kemerdekaan bangsa hanya mungkin dicapai melaui alur fikir yang benar dan cara kerja yang direncanakan secara matang, sesuatu yang sering luput dalam sejarah perpolitikan kita. Maksud penulis menghadirkan kembali pemikiran Bung Karno dan Bung Hatta pada saat bangsa ini seperti kehilangan pedoman dan arah adalah agar kita semua menjadi sadar dan insaf kembali tentang keteledoran dan kecerobohan kita dalam mengurus bangsa dan negara, demi menguatkan buhul persatuan dan menghindari perpecahan yang parah yang bisa meluluhlantakkan negeri ini.

Ahmad Syafii Maarif,
Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Penulis Kolom RESONANSI Republika
Di muat di REPUBLIKA, 16 Mei 2017 (I), 23 Mei 2017 (II) dan 30 Mei 2017 (III).