Sunday, May 6, 2018

Rumor Itu Kejam, Kisah Wafatnya Ibu Negara Tien Soeharto


Saya bertugas sebagai ajudan yang mendapingi Pak Harto, ketika badai berturut-turut menghantam perasaan Pak Harto. Mulai saat Ibu Tien wafat secara mendadak, berlanjut hingga kemelut politik dan ekonomi pada tahun 1998.

Pada hari Jum’at 26 April 1996, sore menjelang gelap Pak Harto dan rombongannya sedang memancing di perairan sebelah barat Anyer. Hanya dua ekor ikan berhasil ditangkap. Pak Harto sempat menyeletuk, “ini kok tidak seperti biasanya?” Ketika itu tidak ada firasat buruk apapun. Baru beberapa hari kemudian saya menyadari hal itu mungkin pertanda menjelang wafatnya Ibu Negara.

Karena cuaca mendadak semakin tidak bersahabat, segera pada sore harinya, kapal yang membawa Pak Harto terpaksa cepat merapat ke kapal TNI-AL yang lebih besar. Itu merupakan pengamanan standar untuk pemimpin negara dengan status VVIP (very-very important person). Karena gelombang makin besar dan angin berembus kencang, dengan alasan keselamatan, semua tamu penting pindah ke kapal Angkatan Laut.


Saat-saat Terakhir Ibu Tien
Setelah badai reda, di pagi hari Sabtu diputuskan Pak Harto pulang ke Jakarta. Saat Pak Harto pergi memancing di perairan Selat Sunda itu, Ibu Tien memiliki aktivitas sendiri. Beliau mengunjungi sentra pembibitan buah Mekarsari.

Agaknya Ibu Tien terlalu asyik dan gembira melihat-lihat banyaknya tanaman yang tengah berbuah itu. Ibu Tien lupa bahwa sebenarnya beliau tidak boleh berjalan terlalu lama dan jauh. Hal itu untuk menjaga kesehatan Ibu Tien yang kala itu tengah mengidap penyakit Jantung.

Ketika Pak Harto kembali ke kediamannya dan bertemu Ibu Tien pada sore harinya, suasana masih berlangsung seperti biasa. Hanya pada waktu itu Ibu Tien harus banyak istirahat karena kelelahan. Baru pada Minggu dini hari sebelum subuh, sekitar pukul 04.00, Ibu Tien mendapat serangan jantung mendadak.

Ibu Negara nampak sulit bernafas. Dalam kondisi genting segera diputuskan untuk membawa Ibu Tien ke RSPAD Gatot Subroto, tempat beliau sebelumnya beberapa kali menjalani pemeriksaan. Saya melihat dokter kepresidenan, Hari Sabardi memberi bantuan awal pernafasan dengan tabung oksigen. Saya sendiri turut membawa Ibu Negara dari rumah ke mobil dan selanjutnya ke RSPAD. Saat itu, selain Pak Harto, Mas Tomy dan Mas Sigit ikut mendampingi.

Setelah berbagai upaya penyelamatan medis dilakukan oleh tim dokter, Allah SWT berkehendak lain atas insan ciptaan-Nya. Sekitar pukul 05.10, Ibu Tien menghembuskan nafas terakhirnya dan beliau meninggalkan berbagai kenangan kepada kita, seluruh rakyat Indonesia.


Saya Saksi Hidup
Pada saat-saat terakhir itu Pak Harto terus mendampingi Ibu Tien di rumah sakit. Saya menyaksikan langsung bagaimana Pak Harto mengalami kesedihan yang amat mendalam. Walau bagaimanapun, seorang suami pasti sedih kehilangan pendamping hidupnya selama puluhan tahun. Ibu Tien telah banyak berkorban dan menemani Pak Harto dalam suka dan duka. Namun dalam keadaan itu Pak Harto tetap nampak tegar, tenang dan tabah.

Beberapa hari setelah Ibu Tien meninggal, beredar isu di masyarakat bahwa Ibu Negara meninggal karena dua anak lelakinya, Mas Bambang dan Mas Tomy, yang berebut proyek mobil nasional dan sempat terjadi baku tembak antara keduanya. Salah satu tembakan diisukan mengenai Ibu Tien. Itu adalah rumor dan cerita yang sangat kejam dan tidak benar sama sekali. Saya saksi hidup yang menyaksikan Ibu Tien terkena serangan jantung mendadak, dan ikut membawanya ke mobil, dan terus menunggu di luar ruangan saat tim dokter RSPAD melakukan upaya medis.

Saya harap jangan sampai rumor yang tidak benar itu tetap beredar dan dipercaya oleh sebagian masyarakat kita yang hingga kini masih terus saja menganggapnya hal yang benar.

Jendral Polisi Sutanto, saat menjadi ajudan, berdiri tepat di belakang Presiden Soeharto ketika menyatakan berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia.

Memilih Jalan Yang Luhur
Menjadi ajudan Presiden Soeharto pada tahun 1995-1998 membuat saya bisa melihat secara langsung bagaimana sikap, pergulatan batin, dan tindakan Pak Harto menjalani hari-hari terakhirnya sebagai presiden. Tanpa ambisi untuk memperpanjang kekuasaan, Pak Harto dengan rasional (legawa) lebih mengedapankan aspirasi rakyat, menjunjung tinggi demokrasi, dan menghormati hukum.

Ketika itu, bisa saja Pak Harto dengan kekuatan yang masih ada menyelesaikan persoalan secara keras dan mengesampingkan demokrasi. Namun, Pak Harto lebih memilih jalan yang lebih luhur, yakni menyelamatkan semua pihak, baik yang masih setia maupun yang telah meninggalkannya. Pak Harto rela berhenti demi keutuhan bangsa.

Dengan tidak adanya perpecahan, bangsa Indonesia bisa menapaki perjalanan sejarahnya secara lebih ringan. Itu menjadi poin penting, bagaimana Pak Harto sesungguhnya bisa dinilai sebagai sosok Negarawan, Bapak bangsa dengan segala kelebihan dan kekurangan yang telah ditinggalkannya.


Sayang, Tidak Dicerna
Mengedepankan kepentingan dan kemajuan bangsa serta memperhatikan rakyat, sepanjang pengamatan saya adalah salah satu aspek yang dipegang teguh oleh Pak Harto. Itu tercermin melalui hobi Pak Harto merawat peternakannya di Tapos, Bogor.

Di peternakan itu Pak Harto memantau perkembangan pembibitan sapi-sapi unggul. Sentra pembibitan itu ditujukan untuk menciptakan swasembada daging sapi secara bertahap, juga agar para peternak sapi bisa mendapatkan sapi unggul tanpa tergantung pada pasokan negara lain.

Sayang misi mulia Pak Harto itu tidak dicerna sepenuhnya dan tidak diteruskan oleh generasi pemimpin selanjutnya.


Buku Catatan Pak Harto
Pak Harto adalah pemimpin yang punya prinsip dan konsisten. Tidak ada keputusan yang bertentangan antara yang satu dengan yang lain, atau antara yang terlebih dulu diambil dengan yang baru diputuskan kemudian.

Sepertinya hal itu tidak lepas dari kebiasaan Pak Harto dalam menulis dan mencatat setiap masukan dan keputusan, dalam sebuah buku khusus. Buku itu memuat segala yang penting secara sistematis. Bahkan Pak Harto memberi daftar urut dan memisahkan bagian per bagian berdasarkan siapa menterinya atau apa topik permasalahannya. Dengan dibantu catatan dari buku itulah Pak Harto sebagai presiden dan kepala negara bisa melihat kemajuan atau progres dari berbagai masalah yang tengah dihadapi oleh pemerintah. Kebiasaannya untuk mencatat, membuat Pak Harto bisa dinilai sebagai seorang administrator yang baik dan teliti.


Tenggelam di Tumpukan Map
Biasanya setiap pagi, Pak Harto sudah siap pukul 07.30 untuk berangkat ke Istana Negara. Kalau tidak ada acara kenegaraan, Pak Harto sudah pulang pada siang hari menjelang sore.

Meskipun sudah pulang di rumah, namun Pak Harto masih menerima minimal lima pejabat dari sore hingga malam hari. Bahkan setelah makan malam, jika ada pejabat yang hendak memberi laporan, Pak Harto masih mau menerima. Waktunya bisa sampai pukul 22.00 hingga 23.00.

Setelah tidak menerima tamu lagi, saat orang-orang kebanyakan mungkin sudah tertidur lelap, Pak Harto masih membaca surat-surat yang masuk. Tingginya tumpukan surat dan map, bisa mencapai empat puluh sentimeter. Jika orang masuk dan melihat meja kerjanya yang penuh dokumen, ia akan menyaksikan Pak Harto seakan tenggelam dalam tumpukan map. Kadang muncul rasa iba dalam benak saya, karena Pak Harto tidak jarang baru menyelesaikan pekerjaannya hingga jam dua pagi. Setelah itu, sebelum beranjak tidur, Pak Harto selalu Shalat Tahajud.

Jika sudah mengantuk dan ada beberapa surat atau map yang belum dibuka, Pak Harto selalu bangun Subuh kurang lebih pukul 04.00 untuk menyelesaikannya. Beliau tidak pernah menunda-nunda pekerjaan. Jadi, pagi harinya sudah pasti turun disposisi kepada menteri dan pejabat terkait, sebagian besar melalui Mensesneg.


Orang-Orang Yang Dipercaya
Sikap lain yang menarik dari Pak Harto adalah menghargai pendapat dan masukan dari siapa saja, formal atau tidak, dan datang dari manapun. Beliau selalu sabar mendengarkan dan tidak pernah memotong pembicaraan orang lain. Hal itu, bukanlah hal yang mudah dilakukan, karena kebanyakan pemimpin atau yang memiliki kedudukan tinggi, sering kali memiliki kebiasaan memotong pendapat atau masukan dari orang lain.

Oleh karena itu, dalam menangani masalah, Pak Harto berusaha obyektif dan bijaksana, karena selain mendapat informasi dari lembaga-lembaga resmi, intelijen, pemberitaan di media massa, beliau juga menerima masukan yang lengkap baik secara formal dari lembaga lain dan informal dari orang-orang yang bisa dipercaya.


Garis Lunak dan Garis Keras
Pak Harto boleh dibilang merupakan sesepuh politik di kawasan Asia. Dari sejumlah agenda dan kebijakan politik luar negeri yang diikuti Pak Harto, banyak kesepakatan bersama antarnegara yang akhirnya mengacu pada pendapat beliau.

Setiap kali menghadiri acara multilateral, Pak Harto selalu tahu duduk persoalan sebenarnya dari masalah yang dihadapi oleh sejumlah negara. Kemudian ia memilih strategi yang terbilang unik dalam menghadapi pihak yang pro dan kontra atas suatu hal. Beliau pasti akan memetakan dulu mana pihak yang pro dan kontra, dengan membaginya menjadi lebih terperinci berdasarkan militansinya. Mereka dimasukkan ke dalam kelompok lunak, setengah keras atau garis keras.

Basoeki Abdullah sedang melukis Ibu Negara, Tien Soeharto.

Strategi selanjutnya, melobi kelompok lunak terlebih dahulu. Setelah kesepakatan atau komitmen dari kelompok lunak dicapai barulah “gerilya” pada kelompok setengah keras dilakukan. Dengan berbagai pendekatan, akhirnya perbedaan pendapat yang tidak terlalu tajam bisa luluh. Kubu keraspun dirangkul dan digandeng demi kepentingan bersama. Kalau memang tidak mau, nantinya dalam sidang-sidang terbuka pun akan bisa luluh karena sebagian besar negara telah setuju dengan ide-ide yang dibawa Pak Harto. Ketika memecahkan suatu masalah, Pak Harto menjaga benar agar jangan sampai ada yang sakit hati atau kehilangan muka karena merasa kalah.

Pembawaan Pak Harto yang tenang, kalem, dan tidak emosional, adalah manifestasi dari kesungguhan Pak Harto menjunjung tinggi Falsafah Jawa, yang diyakininya bisa menjadi pedoman dalam berinteraksi dengan sesama manusia.


Makan dan Tertawa Bersama
Di awal menjadi ajudan, saya kaget melihat sebuah kursi yang beludrunya sudah terkelupas hingga nampak hitam dan gelap namun tidak pernah diganti. Tampaknya beliau tidak pernah memikirkan hal-hal seperti furnitur. Pak Harto lebih mementingkan fungsinya dan apakah benda itu masih bisa dipakai atau tidak.

Selain sederhana, di mata saya Pak Harto selalu memperhatikan bawahannya. Semua diperlakukan sama, tidak dibeda-bedakan, dan tidak ada anak emas. Pemimpin yang baik tidak menimbulkan iri di antara pembantunya di kabinet, bawahan, dan ajudan-ajudannya. Pak Harto bukan hanya berperan sebagai pimpinan, namun juga sebagai bapak yang baik.

Tidak jarang Pak Harto mengajak saya makan bersama dalam satu meja makan bersama bawahan dan ajudan yang lain. Pak Harto kadang juga bercerita sesuatu hal. Jika ada ajudan yang bercerita dan ternyata muncul sesuatu yang lucu, Pak Harto pun tergelak dengan suara tawa yang khas.

Pak Harto adalah kepala negara yang memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Ia disegani di dalam dan di luar negeri. Saya dan siapapun pasti menimba banyak hal dari beliau.

Ditulis Oleh: Jenderal Polisi (Purn.) Sutanto
Dikutip dari Buku “Pak Harto The Untold Stories”, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002, hal. 497.


Jenderal Polisi (Purn.) Sutanto, kelahiran Comal, Pemalang 30 September 1950. Lulusan terbaik Akademi Kepolisian tahun 1973. Sebelum menjadi Kapolri (Juli 2005 – September 2008), beliau adalah Kepala Badan Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Narkotika Nasional. Beliau menjadi ajudan Presiden Soeharto pada tahun 1995 – 1998, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara (2000), dan Kapolda Jawa Timur (17 Oktober 2000 – Oktober 2002). Beliau juga sempat menjadi Komisaris Utama PT Pertamina. Dan sejak 22 Oktober 2009 – 19 Oktober 2011, menjabat Kepala Badan Intelijen Negara (BNN). Sejak 2011, beliau adalah Komisaris Independen di MNC Group.

Wednesday, April 11, 2018

Persekolahan dan Nekolim Berkelanjutan


Bahaya neokolonialisme dan imperialisme sudah diingatkan oleh Bung Karno sebelum dijatuhkan secara tragis justru oleh kekuatan nekolim itu. Kini peringatan itu semakin menjadi kenyataan di banyak negara yang dulu dimerdekakan di atas rumah negara-bangsa, termasuk Indonesia. Melalui jargon investasi, globalisasi dan pasar bebas, hampir semua kekayaan alam kita saat ini sudah dikuasai asing.

Dulu penjajahan dilakukan dengan menghadirkan penjajah beserta seluruh perangkat kerasnya. Sekarang penjajahan itu bisa dilakukan tanpa menghadirkan tentara dan penjajah, namun cukup dilakukan secara –remotely controlled– dengan menghadirkan seperangkat instrumen. Sang Penjajah cukup duduk-duduk manis di rumah sambil tekan tombol “remote”. Instrumen itu berupa regulasi internasional dan nasional, sekaligus kelembagaannya.


Berbagai perjanjian internasional dilakukan terutama perjanjian perdagangan dan keuangan; bukan dengan semangat “duduk sama rendah berdiri sama tinggi”. Tapi antara majikan dan pesuruh. Dibentuklah Bank Dunia (World Bank) dan IMF (International Monetary Fund). Melalui perjanjian Bretton Woods 1944 dibentuklah IMF yang konstitusinya menghalalkan uang kertas dan mengharamkan dinar. Padahal selama kekhalifahan Islam, perdagangan hanya bisa dilakukan dengan dinar, uang kertas dilarang. Namun sejak 1974, Nixon secara sepihak menyatakan tidak lagi harus memenuhi seluruh perjanjian Bretton Woods. Pencetakan uang kertas tidak perlu lagi dikaitkan dengan stock emas sebagai pondasi uang kertas itu.

Melihat US Dollar akan segera kehilangan kredibilitas, Henry Kissinger, Menlu AS saat itu memperoleh persetujuan Raja Faisal dari Kerajaan Saudi Arabia, untuk mengaitkan US Dollar dengan setiap transaksi minyak bumi: pembelian minyak bumi hanya bisa dilakukan dengan US Dollar. Maka lahirlah Petrodollar.


Secara sederhana berarti AS boleh mencetak US Dollar –out of thin air–, sementara untuk setiap lembar $ 100 US Dollar kita harus membayarnya dengan ekspor 1 ton mangga atau 1 m3 minyak. Melalui model perdagangan ini negara penghasil produk pertanian dan pertambangan seperti Indonesia dimiskinkan, lingkungan hidupnya dihancurkan, dan mentalitas manusianya dirusak secara terus menerus hingga saat ini.

Harus dikatakan bahwa, “kemajuan” negara-negara “dunia pertama” bukan karena mereka lebih cerdas, lebih produktif dan lebih jujur dari negara-negara “dunia ketiga”, tapi dilakukan dengan penjarahan sistemik melalui transaksi ribawi ini. Bung Karno, JF Kennedy, Charles de Gaulle, lalu Saddam Hussein dan Muammar Khadafy dijatuhkan atau dibunuh karena mereka tahu dan tidak mau negara-negara mereka dijarah seperti itu.


Sementara itu, agar proses penjajahan secara –remotely controlled– ini bisa berjalan secara berkelanjutan –sustained colonialism–, harus diciptakan juga sebuah masyarakat baru dengan satu cara berpikir “inlander” melalui sistem persekolahan (school system). Sistem persekolahan yang dikenalkan di Hindia Belanda sejak Politik Etis di akhir abad 19 tidak pernah dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Apalagi untuk menumbuhkan jiwa merdeka seperti kata Ki Hadjar Dewantara. Rancangan dasar persekolahan yang kita kenal sejak Orde Baru hingga saat ini tidak banyak berubah sejak persekolahan diperkenalkan: menciptakan buruh dan pegawai.

Di sekolah, guru memberikan pelajaran untuk menguji kemampuan siswa. Sedangkan di kehidupan nyata, alam menguji manusia untuk memberi pelajaran dalam menghadapi segala permasalahan.

Melalui sistem persekolahan itu, taruhan besar atas nasib negara-negara muslim di dunia, termasuk Indonesia, dipindah dari masjid ke sekolah. Guru adalah khotib-khotib baru, –seperti dikatakan Ali Syariati–, kitab-kitab fiqh dibawa dari kuburan ke kota, sedangkan Al-Qurān dibacakan (di kuburan) untuk orang-orang yang mati.

Korban instrumen nekolim berupa persekolahan itu tidak hanya masjid, tapi juga keluarga. Keluarga dijadikan unit konsumtif (non-edukatif) dalam model ekonomi makro. Tugas produktif keluarga digeser ke pabrik, sedangkan tugas edukatifnya dirampas oleh sistem persekolahan. Melalui persekolahan itu warga negara dipersiapkan mentalnya untuk kompeten (hanya) sebagai buruh.

KA Argobromo Anggrek 31 Maret 2018

Prof. Daniel Mohammad Rosyid PhD, M.RINA,
Guru Besar Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya
MEPNews.id

Sunday, March 4, 2018

NU dan Pancasila: Dulu dan Kini


Nahdlatul Ulama (NU) kini telah menjadi salah satu ormas Islam yang lantang mendukung Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.

Seperti diberitakan di website NU, peringatan Hari Santri 22 Oktober tahun 2017 kemarin, mengambil tema “Meneguhkan Peran Santri dalam Bela Negara, Menjaga Pancasila, dan NKRI.”

Di antara ormas-ormas Islam, NU paling keras suaranya dalam mendukung penerapan Perppu 2/2017 untuk membubarkan ormas (baca: Hizbut Tahrir Indonesia) yang mengampanyekan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

Sepekan sebelum peringatan Hari Santri, dikabarkan lebih dari 20 ribu Nahdliyin berkumpul di Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah, mendeklarasikan “Front Penggerak Pancasila”.

Terkait sikapnya dengan Pancasila, sesungguhnya NU mengalami pergulatan yang dinamis. Di awal-awal perumusan Pancasila, perwakilan NU menginginkan Islam sebagai dasar negara. Sikap ini berubah seiring dengan perubahan rezim dan konfigurasi politik.


Masa Perumusan
Pada masa sidang kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) untuk membuat rancangan konstitusi (UUD), perwakilan NU kala itu, Kiai Haji Wachid Hasjim (bapaknya Gus Dur) ingin mempertahankan “tujuh kata” setelah kata “Ketoehanan” (yakni “dengan kewadjiban mendjalankan sjariat Islam bagi pemeloek-pemeloeknja”), sebagaimana dinyatakan dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945, sebagai hasil kesepakatan Panitia Sembilan.

Wachid Hasjim juga mengusulkan untuk dimasukkan dalam rancangan konstitusi bahwa presiden Indonesia harus seorang Muslim dan bahwa negara Indonesia berdasarkan Islam, bukan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang kini tercantum di pasal 29 UUD ’45.

Perwakilan Indonesia Timur, Johanes Latuharhary sempat keberatan dengan “tujuh kata” itu. Namun Wachid Hasjim bersikukuh bahwa itu sudah merupakan kesepakatan Panitia Sembilan. Sukarno, dengan berlinang air mata, membujuk agar yang tak setuju dengan Piagam Jakarta bersedia berkorban karena itu merupakan “hasil jerih payah untuk menghilangkan perselisihan paham antara golongan kebangsaan dan golongan Islam.” Dan usulan Kiai Haji Wachid Hasjim terpenuhi hingga akhir sidang BPUPKI.


“Tujuh kata” beserta turunannya itu baru dicoret dalam pertemuan selama 15 menit yang diinisiasi oleh Mohammad Hatta pada pagi hari menjelang sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945 untuk mengesahkan UUD. Dalam lobi singkat untuk mencoret “tujuh kata” itu, Mohammad Hatta membujuk tokoh-tokoh Islam.

Komposisi anggota PPKI berbeda dari BPUPKI. Jika anggota BPUPKI dipilih berdasarkan latar belakang ideologis dan perwakilan golongan, sedangkan anggota PPKI tersusun  terutama dari perwakilan kedaerahan dan organisasi. Dari 27 anggota PPKI, hanya 4 saja yang bisa dihitung “mewakili” Islam, yaitu Wachid Hasjim (NU), Ki Bagus Hadikoesoemo (Muhammadiyah), Kasman Singodimedjo (komandan PETA), dan Teuku Hasan (Aceh).

Dalam Memoir-nya, Hatta menyatakan telah membujuk keempat tokoh Islam di PPKI itu untuk mencoret “tujuh kata”. Namun dalam catatan AB Kusuma, yang dikutip di buku Yudi Latif (kini kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila [UKP-PIP]), Wachid Hasjim tidak hadir dalam lobi itu karena sedang ke Surabaya dan barangkali Hatta lupa. Jika catatan AB Kusuma ini benar, berarti tidak ada perwakilan “golongan Islam” yang menandatangani Piagam Jakarta yang ikut dalam momen krusial pencoretan “tujuh kata” itu. Pada kenyataannya, nantinya pada sidang Badan Konstituante 1956-1959 untuk membuat konstitusi baru, “kelompok Islam” menyatakan “kelompok Pancasila” telah melakukan intrik politik dalam pencoretan “tujuh kata” dari Piagam Jakarta.


Masa Orde Lama
Di Badan Konstituante, NU bersama Masyumi berada dalam kelompok Islam yang mengadvokasi Islam sebagai dasar negara melawan kelompok Pancasila yang tersusun dari Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Komunis Indonesia (PKI), dan partai-partai kecil lainnya.

Dalam sidang Konstituante, perwakilan NU, Kiai Ahmad Zaini menyatakan Pancasila adalah “rumusan kosong” yang ambigu dan dapat mengakui keberadaan “penyembah pohon”. Perwakilan NU lainnya, Saifuddin Zuhri (bapak dari Menteri Agama sekarang), menyatakan bahwa sila pertama Pancasila kabur maknanya dan dapat ditafsirkan oleh tiap kelompok agama sesuai keinginan mereka sendiri.

Pendeknya, kelompok Islam (NU dan Masyumi) berpandangan bahwa Islam merupakan dasar yang lebih jelas dan komprehensif dibanding Pancasila. Persoalan dasar negara ini membuat sidang Konstituante menemui jalan buntu. Karena kegagalan tiap kelompok untuk memperoleh kuorum 2/3 dari total suara tiap kali diadakan pemungutan suara, Sukarno akhirnya membubarkan Konstituante melalui Dekrit Presiden, 5 Juli 1959. Dekrit ini menyatakan UUD ‘45 kembali aktif sebagai konstitusi dan bahwa Piagam Jakarta “menjiwai” UUD ’45.

Ambiguitas makna “menjiwai” ini di kemudian hari masih mempengaruhi diskursus hubungan Islam dan negara dalam konstitusi dan perundang-undangan dan sempat terangkat dalam upaya reformasi konstitusi pasca-Orde Baru.


Masa Orde Baru
Pada masa Orde Baru, rezim Soeharto ingin menerapkan Pancasila hampir di segala lini kehidupan: dari demokrasi Pancasila, ekonomi Pancasila, hingga moral Pancasila. Mengklaim ingin melindungi Pancasila dari ancaman ideologi Islam, rezim merestrukturisasi partai-partai politik menjadi tiga, dengan semua partai Islam (NU, PSII, Perti, dan Parmusi —Partai Masyumi pada saat itu sudah dibubarkan) berfusi ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Pada tahun 1970-an, untuk menentang kebijakan rezim mengenai Pancasila, terutama mengenai penerapan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) untuk pegawai negeri dan umum serta Pendidikan Moral Pancasila (PMP) untuk siswa-siswi di sekolah, Kiai Bisri Syansuri, ketua Dewan Penasehat PPP dan Rais Syuriah NU, berfatwa wajib hukumnya bagi setiap Muslim untuk memilih PPP, satu-satunya partai Islam, sekalipun menanggung risiko kehilangan jabatan dan pekerjaan.

Pada Sidang Umum MPR 1978 mengenai legalisasi P4, PPP dipimpin Kiai Bisri keluar dari sidang (walk out) sebagai bentuk protes. Pada 1970-an, orang-orang NU di dalam PPP dipandang sebagai orang-orang garis keras oleh rezim. NU pada dekade ini menjadi oposan paling kritis terhadap rezim, satu hal yang membuat rezim berupaya mempenetrasi PPP dan mengganti orang-orang NU dengan yang lebih bersahabat dengan rezim.


Perubahan Sikap
Posisi NU terhadap Pancasila mulai berubah pada dekade selanjutnya, tahun 1980-an, terutama setelah rezim Orde Baru mengumumkan rencana untuk menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal alias satu-satunya asas bagi semua partai politik (parpol) dan organisasi massa (ormas). PPP dan ormas-ormas Islam tentu menghadapi pilihan sulit: berkompromi agar partai atau organisasinya tetap hidup atau dibubarkan.

NU pada dekade itu mulai mengubah haluan sikapnya terhadap rezim, dari konfrontasi menjadi bersedia kompromi. NU menunjukkan penerimaannya terhadap Pancasila pada Munas 1982 dan mendeklarasikannya secara resmi pada muktamar ke-27 tahun 1984 di Situbondo. Keputusan penting lain dari muktamar itu ialah NU kembali ke “Khittah1926” sebagai organisasi sosial keagamaan (jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah) dan tak ingin lagi terlibat dalam “politik praktis”, yang kemudian diwujudkan dengan keluar dari PPP. Arsitek dari manuver ini adalah Kiai Achmad Siddiq (yang kemudian menjadi Rais ‘Aam Syuriah NU) dan Gus Dur (yang kemudian menjadi Ketua Umum PBNU).

NU menjadi yang pertama dari semua ormas Islam dalam menerima Pancasila sebagai asas organisasi, bahkan sebelum UU Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan diumumkan resmi oleh rezim. (NU merumuskan pada 1983, resmi pada 1984; Muhammadiyah merumuskan pada 1983 dan resmi pada muktamar 1985.) NU juga merumuskan argumen-argumen keislaman untuk menunjukkan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Argumen-argumen ini bahkan kemudian diadopsi oleh Departemen Agama, diwujudkan dalam buku Pedoman Pelaksanaan P4 bagi Umat Islam, untuk dijadikan model bagi ormas-ormas Islam lain.


Argumen yang bernada anekdotal dari Kiai Achmad Siddiq misalnya menyatakan: “Ibarat makanan, Pancasila sudah dikunyah dan ditelan sekian lama, kok baru sekarang dibahas halal-haramnya?

Argumen yang lebih serius, misalnya dari Gus Dur, menyatakan bahwa fikih tidak saja membagi dunia hanya dalam dua kawasan: darul-Islam (negeri Islam) dan darul-harb (negeri perang). Ada alternatif ketiga, yakni darus-shulh atau negeri tempat umat Islam dapat hidup damai dan menjalankan Islam meski negeri itu tak diatur dengan hukum Islam.

Muhammadiyah punya istilah berbeda tapi kurang lebih sama maknanya: darul-‘ahdi wasy-syahadah atau negeri konsensus dan persaksian —istilah ini resmi diperkuat lagi dalam muktamar ke-47 Muhammadiyah pada tahun 2015. Dalam argumen ini, negara Pancasila adalah contoh dari darus-shulh atau darul-‘ahdi wasy-syahadah itu.


Ideologis atau Pragmatis?
Yang menjadi pertanyaan besar di sini dan membuat para analis berbeda pendapat ialah: apa yang melatar-belakangi keputusan NU untuk berubah haluan menjadi menerima Pancasila pada 1980-an itu? Apakah manuver ini bersifat tulus secara ideologis atau sekadar pragmatisme politis belaka?

Sebagian analis menyatakan itu tak murni ideologis dan lebih banyak dipengaruhi oleh konfigurasi politik saat itu. Kalau saja Orde Baru tak memaksakan asas tunggal Pancasila, NU kemungkinan masih tetap tak mau menerima Pancasila. Faktor lainnya ialah retaknya hubungan antara NU dan PPP. NU adalah basis mayoritas pendukung PPP namun orang NU kurang terakomodasi secara proporsional di kalangan elite PPP. Dengan kata lain, keputuan NU untuk kembali ke Khittah 1926 juga memiliki latar belakang politik, yakni dishamorni dengan PPP. Dan kita tahu, bahwa pada pemilu 1987, NU melakukan “aksi penggembosan” terhadap PPP sehingga membuat suara PPP jatuh.

Namun penjelasan dari Gus Dur, sebagaimana tertuang dalam pengantar terhadap buku Einar Martahan Sitompul, “Nahdlatul Ulama dan Pancasila” yang terbit tahun 1989, tampak ingin menunjukkan bahwa itu merupakan manuver ideologis yang selaras dengan ajaran Ahlus-sunnah wal-Jamaah. Menurut Gus Dur, NU dalam Konstituante memperjuangkan Islam karena itu bagian dari “idealisme”. Tapi karena ia tak berhasil, harus ada pilihan lain, yaitu alternatif ketiga sebagai darus-shulh. Dalam penjelasannya, Gus Dur mengutip kaidah fikih (dan Gus Dur kerap kali mengutip beragam kaidah fikih untuk menjelaskan manuver politiknya) yang berbunyi “apa yang tak dapat diwujudkan semuanya, jangan tinggalkan semuanya” (ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu).


Saya pribadi tak sepenuhnya puas dengan penjelasan Gus Dur ini. Salah satu pertanyaan yang masih tersisa adalah: mengapa argumen seperti yang disampaikan Gus Dur itu tak muncul sejak awal perumusan Pancasila dan juga dalam sidang Konstituante? Andai saja demikian sedari awal, dan NU misalnya bergabung dengan kelompok Pancasila, kemungkinan Konstituante untuk mencapai kuorum lebih besar; kita punya konstitusi baru yang lebih kuat sebagai suatu produk konsensus; dan dampaknya besar terhadap diskursus umat Islam sejak republik ini baru berusia remaja.

Kendati demikian, di luar soal apakah ia merupakan manuver ideologis atau pragmatisme politik, yang jelas sikap rezim terhadap umat Islam sejak pertengahan 1980-an mulai melunak —kecuali tentu terhadap yang masih kukuh menolak asas tunggal Pancasila. Satu dekade terakhir Orde Baru kerap ditandai sebagai era “rapprochement” rezim dengan umat Islam: larangan jilbab bagi siswi-siswi sekolah dicabut; bisnis judi SDSB dibubarkan; dan rezim mendirikan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Kalau memakai perspektif utilitarianisme yang berpandangan bahwa keberhasilan manuver politik dinilai bukan dari idealisme ideologis melainkan pada hasilnya yang lebih bermaslahat secara umum (dalam hal ini, umat Islam), keputusan NU pada awal 1980-an itu berhasil. Dengan menerima Pancasila, rezim tak lagi punya alasan untuk menekan umat Islam secara umum, sehingga energi umat Islam bisa dialihkan ke hal yang lain, bahkan mengkritik kebijakan rezim Orde Baru lainnya. Pada kenyataannya, Gus Dur dan NU tetap bisa kritis terhadap Orde Baru. Buktinya, ketika Orde Baru mendirikan ICMI, Gus Dur membentuk Forum Demokrasi.


Pascareformasi
Kini, hampir dua dekade pascareformasi, NU sudah menjadi salah satu pendukung kuat Pancasila. Suara-suara penolakan terhadap kebijakan pimpinan pusat di PBNU bukannya tidak ada. Dan sejak dulu pun demikian. Salah satu contoh yang terkenal adalah pada tahun 1980-an, Kiai As’ad Syamsul Arifin saat itu menyatakan mufaraqah atau memisahkan diri dan keluar dari NU yang dipimpin Gus Dur.

Namun secara umum, figur-figur penting NU kini berada di belakang Pancasila. Rais Aam NU Kiai Ma’ruf Amin dan Ketua Umum NU Kiai Said Aqil Siradj kini menjadi dua dari sembilan pengarah UKP-PIP (Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila) yang selanjutnya berubah menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Konfigurasi politik saat ini sudah berbeda dari zaman Orde Baru. Rival NU dalam persaingan antarormas Islam juga sudah berbeda. Corak penafsiran politis terhadap Pancasila pun lebih beragam. Di masa pascakemerdekaan hingga berakhirnya Orde Lama, Pancasila cenderung dimaknai sebagai konsensus pemersatu semua kalangan melawan kolonialisme dan imperialisme, dengan ragam sisi terang dan gelapnya. Di zaman Orde Baru, Pancasila cenderung menjadi instrumen penjaga “stabilitas” politik. Pascareformasi, tafsir-tafsir dari beragam spektrum saling berebut untuk memaknai Pancasila. Dan NU tampaknya berada dalam kalangan yang memaknai Pancasila sebagai simbol penjaga kebhinekaan, kalau bukan malah instrumen “penggebuk” ormas “subversif”.

Apakah NU bisa merumuskan ulang tafsir Pancasila yang lebih dari sekadar itu, misalnya terkait persoalan sektarianisme internal umat Islam dan tafsir lain yang bukan sekadar soal kebhinekaan dan hubungan agama dengan negara, melainkan juga “keadilan sosial” di sila kelima? Jawabannya ada di tahun-tahun mendatang.

Azis Anwar Fachrudin
Penulis adalah alumnus dan kini staf CRCS UGM. Sebagian besar data sejarah dalam tulisan ini diambil dari disertasi doktoral Faisal Ismail, “Islam, Politics and Ideology in Indonesia: A Study of the Process of Muslim Acceptance of the Pancasila” di McGill University pada 1995.
CRCS UGM – Perspektif, 23 Oktober 2017
https://crcs.ugm.ac.id/news/11596/nu-dan-pancasila-dulu-dan-kini.html