Wednesday, August 24, 2016

Krisis Kesadaran atas Keadaan Krisis


Dalam sambutan pertamanya, Arcandra Tahar selaku Menteri ESDM baru sedikit menyinggung tentang UU Minyak dan Gas Bumi. Dan kadarnya baru sebatas menyebut saja, belum ada kejelasan tentang langkah apa yang akan diambil.

Sangat wajar, karena sebagai menteri baru yang lebih dari 20 tahun berkarier di luar negeri, tentu masih dalam tahap penjajakan atas semua isu yang ada di dalam lingkup kerjanya. Melalui tulisan ini, sebagai anggota masyarakat biasa, saya ingin berbagi cerita, yang mungkin bisa bermanfaat untuk lebih memantapkan langkah dan kebijakan Menteri Arcandra Tahar merespons isu terkait UU Migas itu.


Terbengkalai
Begini lebih kurang ceritanya. Jika ada suatu UU, yang lebih kurang seperempat dari keseluruhan jumlah pasal di dalamnya telah dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sejak 2013 tetapi masih tetap kita gunakan sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan di sektor yang sangat strategis, maka itu adalah UU No 22/2001 tentang Migas.

Jika ada proses revisi UU yang telah memakan waktu lebih kurang delapan tahun tetapi hingga kini belum selesai, bahkan proses legislasinya pun belum juga mulai memasuki tahap pembahasan resmi karena secara formal rancangan UU revisinya belum juga ada, maka itu adalah proses revisi UU No 22/2001 tentang Migas.


Sebagai masyarakat biasa, terus terang pemikiran saya tidak sampai untuk dapat memahami bagaimana bisa kita yang selalu mengatakan sektor migas adalah sangat strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak, para penyelenggara negaranya seperti membiarkan hal seperti itu terus berlangsung. Padahal, produksi minyak mentah sudah terus menurun selama hampir 20 tahun terakhir: dari kisaran 1,6 juta barrel per hari (1997) hingga hanya kurang dari separuhnya, yaitu di kisaran 780.000 barrel per hari saat ini.

Dari semula merupakan negara pengekspor minyak, anggota OPEC yang disegani, hingga sudah menjadi nett oil importer yang bahkan berpotensi menjadi negara pengimpor minyak dan BBM terbesar di dunia seperti saat ini.


Padahal, rasanya tak kurang juga sejumlah kalangan ––dari pakar, praktisi, investor, bahkan dari unsur pemerintah dan DPR sendiri–– telah sejak lama menyuarakan bahwa sektor migas nasional sejatinya telah berada dalam keadaan krisis atau darurat.

Sebagai awam, terus terang saya juga sulit mencerna bagaimana bisa kita yang punya segudang ahli di bidang migas seperti tak mampu menyelesaikan revisi UU Migas itu. Waktu delapan tahun, lebih kurang setara dua kali jangka waktu seseorang untuk dapat menyelesaikan pendidikan doktor yang berkualitas.

Tidak cukupkah waktu delapan tahun itu untuk menyelesaikan proses revisi sebuah UU dan menghasilkan UU penggantinya yang berbobot? Sedemikian komplekskah substansi persoalan UU Migas itu sehingga semua penyelenggara negara dan ahli di negeri ini tak mampu menangani dan menyelesaikannya?


Tak bersungguh-sungguh
Dalam keterbatasan jangkauan daya pikir yang ada, yang bisa masuk di logika sederhana saya tentang penyebab hal ini hanya satu: bahwa kita sejatinya memang tak bersungguh-sungguh di dalam menyelesaikan persoalan ini. Dalam istilah yang jujur dan sederhana, mungkin kita dapat dikatakan “malas” dan sejatinya memang tak sungguh-sungguh di dalam mengerjakan proses revisi itu. Dalam istilah yang lebih keren, mungkin kita sejatinya tidak memiliki sense of urgency, bahwa kita, di sektor migas, sedang dan telah dalam kondisi krisis.

Dalam permainan kata-katanya, kita sedang dalam krisis kesadaran atas keadaan krisis itu sendiri. Tagar #kamitidaktakut, dalam pengertian yang cenderung negatif sepertinya berlaku dalam kasus ini.


Maka, solusi dalam kasus ini sebenarnya sederhana, yaitu tak lain agar para penyelenggara negara, khususnya DPR, segera melakukan langkah konkret dan bekerja bersama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menyelesaikan proses revisi UU Migas ini. Sependek yang saya tahu, inisiatif atas revisi ataupun proses revisinya sejak 2009 hingga saat ini masih ada di DPR.

Namun, jika hal ini terus berlarut, katakanlah hingga akhir 2016 belum juga selesai, berangkat dari amanat UUD 1945 bahwa minyak dan gas adalah cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dan telah cukup lama dalam keadaan krisis, kiranya Menteri ESDM dapat memberi masukan dan usulan agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang alias Perppu. Sebagaimana yang belum lama ini telah dilakukan Presiden untuk menyelesaikan isu dan permasalahan kritis lain di negeri ini.

Pri Agung Rakhmanto
Dosen Universitas Trisakti,
Pendiri Reformer Intitute

KOMPAS, 13 Agustus 2016

Friday, July 29, 2016

Pembiaran: Menebar Kesempatan, Menuai Pembodohan dan Kerusuhan

Arya Permana, bocah usia 10 tahun, asal Cipurwasari, Karawang, terkena obesitas hingga beratnya mencapai 190 kilogram.

Dalam waktu sebulan, begitu banyak fenomena seputar kesehatan terjadi di negeri ini. Mulai dari perlecehan seksual, obesitas luar biasa, hingga vaksin palsu ––yang bukan suatu kebetulan–– korbannya semua berkisar di dunia anak.

Sebagian besar orang menyebut kejadian-kejadian tersebut hanyalah fenomena puncak gunung es, yang artinya baru terkuak satu-dua kasus, berkat kegencaran teknologi media.

Ibarat gunung es di laut, setiap saat air menyurut, penampakan gunung raksasa semakin mengerikan memperlihatkan kian banyak hal yang sebelumnya tertelan dari pandangan.

Jika mau diurut ke belakang, semua masalah itu bermuara pada satu kata yang amat terlalu sering muncul di negeri ini: pembiaran.

Pembiaran berimbas pada pembiasaan ––sehingga tak ada seorang pun yang menyadari bahwa anomali sebenarnya telah terjadi.

Rita Agustina dan Hidayat, suami istri tersangka produsen vaksin palsu yang menggemparkan dunia kesehatan anak Indonesia.

Terlalu banyak orangtua yang sebenarnya belum siap menjalankan peran sebagai orangtua, dan akhirnya berakibat fatal saat anak-anak mereka hadir.

Perilaku yang jauh dari gaya hidup sehat, kebiasaan pola makan salah kaprah, semua menjadi contoh yang diam-diam ditiru anak. Tidak pandang jenjang ekonomi, pelecehan, obesitas, korban layanan kesehatan yang buruk, bisa mengintai siapa saja.

Padahal, perkawinan berlandaskan agama di negeri ini mengharuskan pasangan yang akan menikah mengikuti kursus singkat untuk menjadi pasangan suami istri dan calon ayah ibu yang baik dan benar.

Jika kursus ini dianggap bermanfaat, disampaikan oleh ahli yang kompeten dan dijalankan dengan benar, sebagian besar perkara yang menimpa anak tidak mungkin terjadi.

Namun, euphoria pasangan calon pengantin yang hanya fokus pada pesta, pamer keluarga atau persiapan yang terburu-buru akibat kehamilan yang di luar rencana, kursus persiapan perkawinan akhirnya hanyalah sekadar ‘syarat’ yang banyak pasangan mengaku mengabaikannya, bahkan dirasa sebagai birokrasi yang menyebalkan.

Kapan jargon "Indonesia Sehat" akan terlaksana? Kapan-kapaaaann.....

Tidak ada sekolah menjadi orangtua. Betul sekali. Tapi, proses menjadi orangtua pun kerap tak terjadi karena fokus kehidupan hanyalah seputar pemenuhan kebutuhan materi yang kelihatannya tak pernah ada kata ‘cukup’ ––di semua lapisan sosial ekonomi.

Alasan tidak punya waktu bagi pasangan berujung menjadi hilang waktu bagi anak-anak. Isi pembicaraan dalam keluarga pun dangkal, sekadar menanyakan sudah makan belum, pulang jam berapa, besok ulangan apa ––atau pemberitahuan ayah pulang telat, karena lembur, dll.

Kedalaman hati dan perilaku afeksi, akhirnya dicurahkan pada orang-orang yang semestinya berada di luar lingkaran. Maka pelecehan fisik pun rentan terjadi.

Waktu 24 jam yang terburai untuk berkutat dengan uang, asyik dengan tontonan yang tidak menuntun, atau "tertelan" pergaulan dunia maya, membuat manusia mencari kepraktisan dalam memelihara dirinya ––yang seharusnya mendapat waktu lebih.


Alasan dengan membeli makanan, maka hidup jadi lebih praktis ketimbang harus memasaknya sendiri. Maka kebiasaan ini pun menular pada anak, menyebabkan mereka mempunyai ‘normalitas yang baru’ tentang prinsip pola makan.

Iklan-iklan produk industri makanan yang kian liar dan menjadi-jadi menyebabkan kecanduan baru yang tak terelakkan. Ketimpangan informasi, ketidakhadiran negara untuk menyeimbangkan kebenaran tentang informasi kesehatan mengakibatkan kekisruhan yang kian kusut dan ruwet.

Alhasil, malnutrisi ganda melanda bangsa ini. Dari anak yang kurus kering tinggal tulang berbungkus kulit karena gizi buruk, hingga kelebihan berat badan sekian ratus kilo karena obesitas.

Begitu pula semakin banyak orang tanpa latar belakang pendidikan kesehatan formal yang kredibel mengaku pakar kesehatan, mengajar pelbagai jenis diet aneh, menulis buku “kesehatan”, bahkan dijadikan narasumber di mana-mana.


Kesempatan dalam kesempitan
Istilah kesempatan dalam kesempitan sejak zaman dahulu selalu dijadikan peluang emas. Saat pimpinan bangsa ini ribet dengan berbagi jurus untuk merenggut posisi dan kekuasaan, publik terlantar tanpa pengarahan dan apalagi pengawasan.

Berpuluh tahun penjual obat liar marak di pasar-pasar gelap yang terang-terangan berjualan. Agak sarkastik, memang. Tapi itulah faktanya.

Banyak tempat dikenal sebagai lokasi penjualan berbagai macam merk obat penenang hingga obat kanker impor ––yang kasusnya kini kian amburadul, karena toko ‘online’ siap mengantar obat apa saja, termasuk obat untuk aborsi via dunia maya yang diantar langsung ke rumah.

Bukan rahasia umum, apotik hingga kini bebas menjual langsung ke publik, obat yang berlabel ‘harus dengan resep dokter’ termasuk obat antibiotik.


Pemerintah seakan tak hadir bagi rakyat. Jangankan pembersihan atau penangkapan, pengawasan pun sepertinya tidak ada. Padahal sistemnya ada. Semua menunggu kejadian dan kasus. Setelah kejadian baru ada “gerakan”. Seakan kaget, baru bangun dari tidur lama ….

Jadi, perkara vaksin palsu bukan hal yang mengagetkan. Ada permintaan, maka ada penyedia. Ada kesempatan menjual barang palsu, pasti karena ada yang menginginkan ‘harga bagus’ ––dan tak ada satu pihak pun yang mengawasi apalagi melakukan penjaminan.

Dokter belanja di black market, keluguan tanpa berpikir risiko barang haram ––mulai dari pemasokan hingga isinya yang haram alias tak sesuai label, membuat mereka terjebak dalam etika profesi dan SOP (standar operasional prosedur) yang tak dipatuhi.

Kebebasan publik memilih obat paten ketimbang generik, tak ubahnya sama seperti hak publik memilih vaksin impor ketimbang vaksin generik buatan lokal.


Kewenangan pemerintah memang tak mungkin membatasi hak-hak warga negara untuk membuat pilihan. Tapi, wujud negara bisa hadir dalam bentuk distribusi informasi sejelas dan sebanyak mungkin, agar publik jeli dan tidak salah pilih. Termasuk pengawasan terlaksananya sistem dan penindakan bilamana terjadi pelanggaran.

Pembiaran, pembiasaan dan ketidaktahuan yang mengarah pada pembodohan sudah saatnya diakhiri. Percuma saja kita bermimpi tentang mengubah orang lain, mengubah dunia, mencanangkan bermacam-macam revolusi ––yang hanya berakhir sebagai jargon–– tanpa mengubah perilaku diri sendiri.

Seperti Leo Tolstoy pernah mengatakan, “Everyone thinks about changing the world, but no one thinks of changing himself”.

Seyogyanya, semua perubahan dimulai dari diri sendiri ––orang lain dengan serta merta akan mengikut, bilamana perubahan itu bermakna, tanpa perlu disuruh apalagi dipaksa. Siapa sih, yang tidak mau hidup lebih baik?

DR. dr. Tan Shot Yen, M. hum,
Dokter, ahli nutrisi, magister filsafat, dan penulis buku
http://health.kompas.com/read/2016/07/20/090300723/pembiaran.menebar.kesempatan.menuai.pembodohan.dan.kerusuhan

Wednesday, June 15, 2016

Simposium Anti-PKI Hasilkan 9 Butir Rekomendasi


Simposium Nasional Anti-PKI yang dilaksanakan di Balai Kartini, Jakarta, selama dua hari, 1-2 Juni, menghasilkan sembilan butir rekomendasi. Panitia berharap pemerintah mempertimbangkan rekomendasi tersebut bersama dengan hasil rekomendasi Simposium Tragedi 1965 di Hotel Aryaduta, April lalu.

Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI Polri (FKPPI) Indra Bambang Utoyo membacakan butir-butir rekomendasi hasil simposium. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Agus Widjojo berencana menyerahkan rekomendasi ini kepada pemerintah untuk dikaji bersama hasil simposium Tragedi 1965, April lalu.


Berikut butir rekomendasi simposium nasional anti-PKI dengan 'Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain' berserta penjelasannya:

1. Sejarah mencatat telah terjadi pemberontakan PKI pada 1948 di Madiun dan sekitarnya.

*Pemberontakan itu terjadi saat Indonesia sedang menghadapi ancaman agresi Belanda. Pemberontakan kembali terulang pada 1965 atau dikenal sebagai Gerakan 30 September 1965, saat Presiden Soekarno sedang gencar melaksanakan Dwi Komando Rakyat. Kedua pemberontakan itu dinilai sebagai sebuah pengkhianatan terhadap Pancasila dan rakyat, yang sedang berjuang demi kemerdekaan. Tujuannya, dikatakan adalah untuk merebut kekuasaan dan mengganti ideologi Indonesia.

2. Menuntut PKI dengan penuh kesadaran membubarkan diri dan menghentikan semua kegiatan dalam bentuk apapun.

*Rekomendasi itu menyebutkan, sepantasnya pihak PKI yang harus meminta maaf pada rakyat dan pemerintah Indonesia. PKI disebut masih berusaha eksis dengan melakukan kongres sebanyak 3 kali, berusaha memutar balik fakta sejarah, menyebar fitnah dan hasutan, serta melempar kesalahan ke pihak lain, seperti TNI dan umat Islam.


3. Bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena reaksi cepat rakyat dan pemerintah yang berhasil dua kali menggagalkan pemberontakan PKI.

*Namun, tetap ada penyesalan bahwa kedua pemberontakan tersebut menjatuhkan korban jiwa, baik dari pemerintah, TNI, rakyat, maupun dari simpatisan PKI. Banyaknya korban telah menjadi luka sejarah.

4. Hendaknya kita tak lagi mencari-cari jalan rekonsiliasi, tapi mari kita kukuhkan dan mantapkan rekonsiliasi sosial dan politik secara alamiah.

*Rekonsiliasi sosial politik secara alamiah sudah terjadi di kalangan generasi penerus dari mereka yang mengalami konflik masa lalu tersebut. Disebutkan saat ini tak terdapat stigma yang tersisa pada anak cucu eks PKI.

Butir keempat ini secara lengkap berbunyi: "Semua hak sipil mereka telah pulih kembali. Banyak di antara mereka yang berhasil menjadi anggota partai politik, anggota DPR, pegawai negeri, gubernur, anggota TNI dan Polri, dan jabatan penting lain, tanpa ada yang mempermasalahkan."


5. Diminta dengan sangat pada pemerintah, LSM, dan segenap masyarakat agar tak lagi mengutak-atik kasus masa lalu karena dipastikan dapat membangkitkan luka lama dan berpotensi memecah persatuan.

*Mengungkit masa lalu, disebutkan dapat memicu terjadinya konflik horizontal. Rekomendasi menyarankan masyarakat melihat masa depan, dan lebih memperhatikan kepentingan bangsa dibanding kelompok.

6. Hendaknya pemerintah konsisten menegakkan Pancasila, Ketetapan MPRS 25 tahun 1966, Undang Undang Nomor 27 Tahun 1999 yang mengatur pelarangan terhadap setiap kegiatan yang terindikasi sebagai upaya membangkitkan PKI.

*Aturan ini diperkokoh dengan Ketetapan MPR RI Nomor 1 tahun 2003 tentang Ketentuam Hukum untuk Pelarangan Paham Komunis di Indonesia. "Ke depan seyogyanya pelarangan terhadap PKI itu dimasukkan juga dalam Addendum 1945," kata Indra yang membacakan rekomendasi ini.


7. Mendesak pemerintah dan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk segera mengkaji ulang UUD 2002 agar kembali dijiwai Pancasila.

*Fenomena kebangkitan PKI dianggap tak lepas dari empat kali perubahan UUD 1945 mulai dari 1999-2000 yang dibajak oleh liberalisme. Indra mengatakan UUD hasil amandemen pada tahun 2002 itu diisi individualisme-liberalisme yang membuka kebebasan nyaris tanpa batas.

"Itu dimanfaatkan oleh simpatisan PKI serta kelompok anti Pancasila lain yang mendukungnya," kata Indra.

8. Kami mendesak pemerintah memasukkan atau meningkatkan muatan materi nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan formal mulai dari usia dini, pendidikan dasar, tingkat menengah dan sederajat, serta sampai pendidikan tinggi.

*Hal itu dimaksudkan untuk mengamankan Pancasila dari ancaman ideologi lain yang bertentangan. Dalam rekomendasi ini, kata Indra, pemerintah diminta melakukan sinkronisasi pada semua aturan terkait atau menerbitkan UU baru yang dapat mengikat semua pemangku kepentingan pendidikan.

9. Mengajak segenap komponen bangsa meningkatkan integrasi dan kewaspadaan nasional dari ancaman kelompok anti Pancasila, maupun pihak asing.

Yohanes Paskalis
Wartawan TEMPOKamis, 2 Juni 2016
https://nasional.tempo.co/read/news/2016/06/02/078776295/simposium-anti-pki-hasilkan-9-butir-rekomendasi